PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis;
Mengingat
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis. : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis.
3 f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi urusan rumah tangga Daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
Pasal
3,
Dinas
a. Perumusan kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b. Pelaksanaan teknis kewenagan Daerah dibidang Pemerintahan Desa. c. Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna. d. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; e. Pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ; f. Evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa ; g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan Dinas ; h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4 BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana adalah Bidang-bidang (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan Program; 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari : 1) Seksi Aparatur Pemerintahan dan Pengembangan Desa ; 2) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa. d Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari : 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat ; 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. e Bidang Usaha Ekonomi Rakyat, terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan, Perkreditan, dan Pemasaran Produksi; 2) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat. f Bidang Teknologi Tepat Guna, terdiri dari : 1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna ; 2) Seksi Bantuan Teknologi Tepat Guna. g Unit Pelaksana Teknis Dinas h Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
5 BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pasal 6 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG PEMERINTAHAN DESA Pasal 9 Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan teknis pembinaan Pemerintahan dan pengembangan Desa serta pendapatan dan kekayaan Desa.
6
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa ; b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pendapatan dan kekayaan Desa ; c. Pelaksanaan teknis pemekaran Desa ; d. Pelaksanaan pengukuran dan penetapan batas-batas Desa ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT Pasal 11 Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan teknis pembinaan ketahanan masyarakat dengan upaya peningkatan kelembagaan masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat desa ; b. Pembinaan dan pengawasan masyarakat desa ;
pelaksanaan
program
kelembagaan
c. Pembinaan pemberdayaan Sumber Daya Manusia ; d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima BIDANG USAHA EKONOMI RAKYAT Pasal 13 Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai tugas melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan meningkatkan usaha-usaha yang berbasiskan ekonomi kerakyatan melalui bantuan pembangunan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa .
7 Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pemberdayaan usaha ekonomi rakyat; b. Pembinaan Bantuan Pembangunan Perkreditan dan Pemasaran Produksi; c. Perumusan program ekonomi kerakyatan di pedesaan ; d. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan dengan upaya pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya ; e. Pelaksanaan pengawasan terhadap program ekonomi kerakyatan ; f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA Pasal 15 Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan upaya pemberdayaan dan penempatan Teknologi Tepat Guna dalam peningkatan pembangunan Desa serta pelaksanaan bantuan dalam pemberdayaan masyarakat. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a. Pembinaan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa ; b. Perumusan program penerapan Teknologi Tepat Guna ; c. Pelaksanaan pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dengan upaya pemberian pembinaan dan bantuan terhadap masyarakat Desa ; d. Evaluasi program dalam pelaksanaan Teknologi Tepat Guna ; e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 17 (1) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di lapangan.
8 (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (3) Jumlah Jabatan Fungsional dditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Sekretaris dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
Kepala
(3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (4) Dalam pengangkatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9
BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
10
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005
BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 03, SERI D
