PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
3
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi urusan rumah tangga Daerah. (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah . Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang koperasi usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Perumusan dan pelaksanaan Kebijaksanaan umum koperasi usaha kecil dan menengah; c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas; d. Melaksanakan pengesahan pengadministrasian hukum koperasi dan konsultan hukum koperasi serta penerbitan Akta pendirian, penggabungan dan pendirian kopersi; e. Perumusan pemetaan potensi koperasi, usaha kecil dan menengah ;
4 f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam; g. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; h. Pemberdayaan Koperasi, usaha kecil dan menengah yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas terdiri dari :
Koperasi,
Usaha
Kecil
dan
Menengah
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana adalah Bidang (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Bina Lembaga Koperasi, terdiri dari ; 1) Seksi Organisasi dan Pendaftaran Hukum; 2) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan. d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri dari : 1) Seksi Pertanian dan Non Pertanian; 2) Seksi USP, KSP dan Jasa. e. Bidang Program dan Perencanaan, terdiri dari : 1) Seksi Data dan Perencanaan; 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
5 f.
Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : 1) Seksi Industri; 2) Seksi Perdagangan dan Jasa.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6
Kepala mempunyai tugas : (1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; (2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
6 c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG BINA LEMBAGA KOPERASI Pasal 9 Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas melakukan pembinaan Organisasi, Tatalaksana serta Manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan melakukan pengawasan dan penyuluhan dibidang Perkoperasian. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Bina Lembaga dan Koperasi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Perubahan Anggaran dan Badan Hukum Koperasi ; b. Melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya usaha Koperasi c. Penerbitan Akte Pendirian, Penggabungan dan Pembubaran usaha Koperasi; d. Pengesahan Susunan Pengurus, Badan Pengawas Manajemen yang telah disetujui dalam rapat anggota dan Rapat Pengurus; e. Melakukan Penyuluhan dan Bimbingan dibidang Usaha Koperasi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG BINA USAHA KOPERASI Pasal 11 Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jalannya usaha koperasi .
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. Melakukan Pemetaan terhadap potensi koperasi; b. Memfasilitasi pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi;
7 c. Memberikan perlindungan Kepada Koperasi dalam meningkatkan Usaha melalui pola Kemitraan dan meneliti bentuk kerjasama yang dilakukan koperasi; d. Pemberdayaan jaringan usaha Koperasi melalui komoditi andalan dengan pengelolaan manajemen yang profesional; e. Penyelenggaraan Penyertaan Modal Koperasi; f. Pelaksanan pelatihan/pendidikan sumber daya manusia Koperasi; g. Melakukan Penilaian Kesehatan dan Penetapan Kelasifikasi Koperasi; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima BIDANG BINA PROGRAM Pasal 13 Bidang Bina Program mempunyai tugas menyusun dan merumuskan rencana dan program kerja baik tahunan maupun jangka panjang, serta melakukan penyusunan petunjuk teknis tentang Bina Program. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi : a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah ; b. Perumusan program kerja dan pelaksanaan pengendalian; c. Pengumpulan dan pengolahan data dari hasil laporan, survey dan monitoring; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH Pasal 15 Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
tugas
melakukan
8
Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Melaksanakan Kebijaksanan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang usaha kecil dan menengah; b. Penyelenggaraan dan Pengawasan Kerjasama antar usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lainnya; c. Pemberdayaan Usaha kecil dan menengah yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di lapangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9 (3) Jumlah Jabatan Fungsional dditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepada Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah . (4) Dalam pengangkatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
10
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
11
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005 BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 11, SERI D
