PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4.
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003);
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis.
3
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Perikanan dan Kelautan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah. (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Kelautan. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Perikanan dan Kelautan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang perikanan dan kelautn yang menjadi kewenangan daerah ; c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Perikanan dan Kelautan yang menjadi kewenangan daerah ; d. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah ; e. Penyusunan standar kewenangan daerah ;
pembibitan
/
pembenihan
yang
menjadi
f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perizinan dibidang Perikanan dan Kelauatan ;
4 g. Pembinaan kebijakan di bidang Perikanan ; h. Pelaksanaan pembinaan Perikanan dan Kelautan ;
terhadap
Pendayagunaan
Sumberdaya
i. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang Perikanan ; j. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi Perikanan ; k. Peyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan Perikanan ; l. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ; m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana adalah Bidang (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan , terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum ; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Progran dan Perencanaan, terdiri dari : 1) Seksi Perumusan dan pengendalian ; 2) Seksi Data dan Pelaporan. d. Bidang Pengembangan Kelautan, terdiri dari : 1) Seksi Perizinan dan Pengawasan perairan ; 2) Seksi Pendayagunaan Perairan dan Kekayaan Laut. e. Bidang Produksi dan Pemasaran, terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran ; 2) Seksi Pengembangan Produksi dan Perikanan.
5
f.
Bidang Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Penyuluhan, Latihan dan Keterampilan ; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA DINAS Pasal 6 Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan mempunyai tugas : (1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; (2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas , surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6 Bagian Ketiga BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM Pasal 9 Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun dan merumuskan rencana dan program kerja baik tahunan maupun jangka panjang, serta melakukan penyusunan petunjuk teknis tentang Perencanaan dan Program. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Perencanaan dan Program, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang ; Perumusan Program kerja dan pelaksanaan Pengendalian ; b. Pengumpulan dan pengolahan data dari hasil laporan survey dan monitoring ; c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat BIDANG PENGEMBANGAN KELAUTAN Pasal 11 Bidang Pengembangan Kelauatan mempunyai tugas pelaksanaan perizinan, pengawasan dan pemberdayaan kekayaan laut baik hayati maupun non hayati serta pembinaan pengembangan budidaya kalautan.
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Pengembangan Kelauatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan perizinan dalam pengembangan kelauatan ; b. Pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pembangunan perairan ; Pembinaan, pemanfaatan dan pendayagunaan perairan dan kekayaan c. laut; Pembinaan sumber daya hayati dan non hayati kelautan ; d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. .
7 Bagian Kelima BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN Pasal 13 Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu dan pengembangan produksi perikanan serta pemasaran. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu pengolahan perikanan ; b. Pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi perikanan ; c. Pelaksanaan pemasaran produksi perikanan ; d. Penerapan sistim pemasaran produksi perikanan secara cepat dan tepat baik didalam daerah maupun antar daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam BIDANG PEMBERDAYAAN PERIKANAN Pasal 15 Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melakukan pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan, peningkatan keterampilan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan usaha sarana dan prasarana perikanan. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat ; b. Penyusunan perikanan ;
dan
perumusan
program
c. Penerapan teknologi perikanan pemberdayaan perikanan ;
pendidikan
sebagai
dan
upaya
d. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang memadai ; e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
pelatihan
peningkatan
8 BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Perikanan dan Kelauatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan dan Kelauatan di lapangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan dan Kelautan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan. (3) Jumlah Jabatan Fungsional dditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 Pasal 19
(1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Perikanan dan kelautan ditetapkan oleh bupati setelah bekomunikasi kepada Gubernur ; (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan olek Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah ;
9 (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan ; (4) Dalam pengangkatan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Dinas Perikanan dan Kelautan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11 BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Februari 2005
BUPATI BENGKALIS
H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Februari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN, DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 05, SERI D
