BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR :
13
TAHUN 2005
SERI : E
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR : 13 Tahun 2005 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa untuk mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Majalengka dan sebagai Acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang …… 2
1
2 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 9. Peraturan …… 3
3 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A) ;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 1, Seri A). 16. Peraturan …… 4
4 16.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 2, Seri A).
Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/1364/Huk tanggal 18 april 2005 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD MAJALENGKA
PELAKSANAAN KABUPATEN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
2.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
3.
Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
4.
ALat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, komisi, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus. 5. Pimpinan …… 5
5 5.
Pimpinan DPRD adalah Ketua, dan Wakil Ketua Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
Dewan
6.
Komisi adalah Komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
7.
Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
8.
Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
9.
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
10.
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
11.
Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
12.
Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan atau peninjauan lapangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. BAB II BELANJA PENUNJANG KEGIATAN Pasal 2
(1)
Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka. (2) Belanja …… 6
6 (2)
Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
(3)
Rencana Kerja dimaksud pada ayat (2) untuk bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD.
(4)
Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa kegiatan : a. Rapat-rapat; b. Kunjungan kerja ; c. Penyiapan, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah; d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ; e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan. BAB III RAPAT-RAPAT Pasal 3
(1)
Rapat-rapat DPRD, berupa Rapat Paripurna, Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Rapat Pimpinan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Gabungan Pimpinan, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Badan Kehormatan.
(2)
Setiap kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lelah setinggi-tingginya sebagai berikut : a.
Rapat Paripurna Penetapan : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota
Rp. Rp. Rp.
700.000,00/rapat 560.000,00/rapat 525.000,00/rapat b. Rapat …… 7
7 b.
c.
(3)
Rapat Paripurna 525.000,00/rapat 420.000,00/rapat 393.750,00/rapat
Rapat-rapat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tetapi termasuk yang diatur pada ayat (1) sebagai berikut : 1. Ketua/Koordinator Rp. 300.000,00/kegiatan 2. Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 240.000,00/kegiatan 3. Anggota Rp. 225.000,00/kegiatan
Frekuensi rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a.
b. c.
d.
e.
f.
(4)
Rapat Paripurna bukan penetapan dan Istimewa/Khusus 1. Ketua Rp. 2. Wakil Ketua Rp. 3. Anggota Rp.
Rapat Kerja Komisi, Gabungan Komisi dan Rapat Gabungan Pimpinan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan; Rapat Panitia Legislasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) materi pengkajian/penelaahan pembahasan; Rapat Pansus di luar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dan c sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan; Rapat Panitia Anggaran diluar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Rapat Badan Kehormatan disesuaikan dengan masalah yang dibahas; Rapat-rapat Fraksi di Gedung DPRD dilaksanakan sebanyakbanyaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Panitia Musyawarah di Gedung DPRD dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
Uang lelah dihitung atas dasar kehadiran dan dibayarkan tiap bulan. BAB IV ……… 8
8 BAB IV KUNJUNGAN KERJA Pasal 4 (1)
Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan didalam dan diluar Kabupaten Majalengka.
(2)
Kunjungan kerja berupa reses dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)
Kepada pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
(4)
Disamping diberikan uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk kunjungan kerja dalam rangka reses kepada Pimpinan dan Para Anggota DPRD diberikan stimulan untuk setiap masa reses setinggi-tingginya sebagai berikut : a. b. c.
(5)
Ketua DPRD sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Wakil Ketua DPRD masing-masing Sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Anggota DPRD masing-masing Sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Kegiatan dan hasil kunjungan kerja paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya kunjungan kerja dilaporkan kepada pimpinan DPRD melalui sekretaris DPRD untuk ditindak lanjuti dan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan. Khusus untuk kunjungan kerja dalam rangka Reses penyampaian laporan dibacakan dalam sidang paripurna untuk diteruskan kepada Bupati. BAB V ……… 9
9 BAB V PENYIAPAN, PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PERATURAN DAERAH Pasal 5 (1)
Penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
(2)
Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan uang lelah sebagai berikut : a. Penyiapan, pengkajian, penelaahan Peraturan Daerah atau pembahasan masalah-masalah khusus oleh Panitia Legislasi diberikan uang lelah sebanyak-banyak 3 (tiga) kali. b. Pembahasan Peraturan Daerah, persetujuan DPRD atau pembahasan masalah-masalah oleh Panitia Khusus diberikan uang lelah sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali untuk 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah/persetujuan DPRD. c. Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD/Perhitungan APBD dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati oleh Panitia Khusus/Panitia Anggaran diberikan uang sebanyak-banyak 6 (enam) kali untuk pembahasan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah.
(3)
Uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c. BAB VI PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME Pasal 6
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme. (2) Pembiayaan ……… 10
10 (2)
Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa : a. Seminar ; b. Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis, work shop dan kegiatan sejenisnya ; c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat non formal lainnya.
(3)
Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan maksimal 3 (Tiga) kali dalam setahun, untuk setiap kegiatan paling lama 6 (Enam) hari dengan peserta sebanyak-banyaknya 6 (Enam) orang dan dengan tarif biaya sebagai berikut : a. Untuk kegiatan dalam Kabupaten setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00/orang; b. Untuk kegiatan di dalam Provinsi Jawa Barat setinggitingginya Rp. 3.000.000,00/orang; c. Untuk kegiatan di luar Provinsi Jawa Barat setinggitingginya Rp. 4.500.000,00/ orang.
(4)
Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan dapat disediakan pembiayaan untuk Tenaga Ahli guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebesar-besarnya Rp 90.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) per tahun dengan standar maksimal pembiayaan Tenaga Ahli sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan. BAB VII KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Pasal 7
(1)
Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan pembiayaan untuk melaksanakan dukungan koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (2) Dukungan …… 11
11 (2)
Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa : a. Kegiatan pemerintahan, sosial, budaya atau keagamaan ; b. Dukungan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemuspidaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Daerah dan Anggota Masyarakat lainnya.
(3)
Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan didasarkan atas prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, kelayakan, kepatutan, kewajaran, akuntabilitas dan transparansi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan dimasyarakat.
(4)
Dengan memperhatikan ayat (2) di atas, biaya dukungan koordinasi untuk pimpinan dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan per bulan untuk ketua DPRD sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan untuk wakil ketua DPRD masing-masing sebesar 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(5)
Pengeluaran dana untuk dukungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai rencana kerja dan laporan kegiatan/surat pertanggungjawaban (SPJ). BAB VIII UNSUR PENDUKUNG TUGAS DPRD Pasal 8
(1)
Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD/Staf Sekretariat DPRD atau lembaga lainnya yang membantu kegiatan DPRD diberikan uang lelah/upah kerja setiap kegiatan dengan tarif sebagai berikut: a. Sekretaris DPRD Rp. 240.000,00 b. Pejabat Sekretariat DPRD setingkat Kepala Bagian Rp. 200.000,00 c. Pejabat …… 12
12 c. d. e.
Pejabat Sekretariat DPRD setingkat Kepala Sub Bagian Pelaksana sekretariat DPRD Staf Ahli Pendamping Unsur pendukung diluar Sekretariat DPRD
Rp. Rp.
150.000,00 100.000,00
Rp.
150.000,00
(2)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsure pendukung dapat diberikan bantuan biaya kelancaran tugas staf berupa uang transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
Unsur pendukung yang diikutsertakan pada kegiatan tugas dan fungsi DPRD, harus dilengkapi dengan surat penunjukan/ penetapan dari Sekretaris DPRD yang diketahui oleh Ketua DPRD.
(4)
Tata cara pelaksanaan perhitungan dan pembayaran upah kerja pada ayat (1) mengacu pada Pasal 3 ayat (4) di atas. Pasal 9
(1)
Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima uang lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, dan Pasal 7 wajib memberikan laporan, kronologis pelaksanaan kinerja, atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
(2)
Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada sekretariat DPRD.
(3)
Apabila Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan Persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya. Pasal 10 …… 13
13 Pasal 10 Guna mendukung kelancaran tugas ,fungsi dan wewenang kepada Pimpinan DPRD diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak (berupa kupon) dengan ketentuan: - Untuk Ketua DPRD sebanyak 250 liter premium per bulan. - Untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebanyak 200 liter premium per bulan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sejak Tahun Anggaran 2005. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 25 Juli 2005 BUPATI MAJALENGKA, Cap/ttd. TUTTY HAYATI ANWAR
Diundangkan …… 14
14 Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
SUHARDJA BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR …… SERI ……
C:\My Docu-SERVER\LD\LD-JUKLAK-ANGGARAN-DPRD-05.DOC
