PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 28 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis.
3 e. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis tertentu adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis ; g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip; (2) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 3 Tugas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Umum dibidang Perpustakaan Umum dan Arsip. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip mempunyai fungsi : a. Pengadaan, Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam Kabupaten; b. Penyelenggaraan Kerja sama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan Kabupaten; c. Penyusunan rencana dan program berdasarkan kebijakan Kepala Daerah ;
dibidang
kearsipan
daerah
d. Penerimaan, Pengumpulan, mensistemasikan dan mengolah arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; e. Pelaksanaan, bimbingan, pengembangan dan pelayanan kearsipan Daerah; f.
Pelaksanaan, bimbingan, pemeliharaan dan penerimaan kembali arsip in-aktif Daerah ;
g. Penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Arsip Nasional; h. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga. i.
Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis tertentu
4 BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip; b. Unsur Pembantu Pempinan adalah Sub Bagian; c. Unsur Pelaksana adalah Seksi. (2) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Akuisisi Pengolahan; d. Seksi Pelayanan Referensi; e. Seksi Kearsipan; f. Unit Pelaksana Teknis tertentu g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU Pasal 6 (1) Pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (2) Unit Pelaksana Teknis tertentu adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis ; (3) Unit Pelaksana Teknis tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat ; (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan bidang keahlian masing- masing; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing; (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6 BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 9 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah ; (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip; (3) Pengangkatan Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Sumber-sumber pembiayaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PENENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
7
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 27, SERI D
