PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis ; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2 5.

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); 10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Badan Kepegawaian Daerah , selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

3 e. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis tertentu adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) BKD adalah unsur Kepegawaian .

pendukung

Pemerintah

Daerah

dibidang

(2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas BKD adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai negeri sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BKD mempunyai fungsi : a. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; b. penyiapan Peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan ; c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; e. penyiapan dan penetapan pemberhentian serta pensiunan pegawai negeri sipil daerah; f. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

4 h. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan . i. penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah; j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Tertentu. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi BKD terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; c

Unsur Pelaksana adalah Bidang

(2) Susunan Organisasi BKD , terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Pendataan,Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c. Bidang pengembangan dan mutasi kepegawaian, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Pegawai; 2) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. d.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 2) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. f.

Unit Pelaksana Teknis Tertentu.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5

(3)

Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA BKD Pasal 6 Kepala BKD mempunyai tugas : (1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; (2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan Pendataan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian BKD, perlengkapan, dan rumah tangga; e. Pengelolaan administrasi keuangan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6

Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN Pasal 9 Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan, Mutasi Kepegawaian serta Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional; b. Pelaksanaan Mutasi Pegawai non Jabatan Struktural dan Fungsional; c. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau fungsional; d. Melakukan Analisa Kebutuhan Kepegawaian serta Pengadaan Pegawai; e. Melakukan Penetapan Gaji, dan Tunjangan Pegawai ; f. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG PEMBINANAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Pasal 11 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal 11, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

dimaksud

pada

a. Penyelenggaraan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. Melaksanakan Administrasi Pemberhentian dan penyiapan penetapan Pensiun Pegawai ; c. Melakukan Pemberian Kesejahteraan Pegawai; d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

7

Bagian Kelima BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Pasal 13 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri Sipil Daerah.

Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi : a. Melakukan pendaftaran, penyiapan Administrasi dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; b. Memberikan bantuan biaya dalam usaha pengiriman dan biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ke luar Kabupaten Bengkalis; c. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; d. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis fungsional; e. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah; f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU Pasal 15 (1) Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Unit Pelaksana Teknis Tertentu adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Kepegawaian Daerah di Lapangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tertentu Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan BKD terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang berada dibawah dan kepada Kepala BKD.

seorang tenaga bertanggungjawab

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

sesuai

dengan

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 17 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala BKD ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur ; (2) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada BKD oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah; (3) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah. (4) Dalam pengangkatan Kepala BKD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB VIII TATA KERJA Pasal 18 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BKD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

9 (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BKD, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BKD wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan BKD dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Sumber-sumber pembiayaan BKD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

10

Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005 BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 06, SERI D