PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. BPD adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan; 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPD Kabupaten Pelalawan.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 1. BPD adalah aparat pengawasan fungsional yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; 2. BPD dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 4 Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa / Keluarahan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 BPD mempunyai fungsi: a. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan, yang meliputi bidangbidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian, Kesejahteraan
b. c.
d. e.
Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan Daerah, dan lain-lain yang ditugaskan Bupati; Pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten atas petunjuk Bupati; Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan Daerah; Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai dengan petunjuk Bupati; Pelaksanaan urusan tata usaha secretariat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6
1. Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria; d. Bidang Keuangan; e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah; f. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah; g. Bidang Pembangunan; h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; i. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Bagan Organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dilingkungan BPD; Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Menyusun Rencana Kegiatan tahunan BPD; b. Mengelola urusan Kepegawaian; c. Mengelola urusan Umum; d. Mengelola urusan Keuangan. Pasal 9
Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Umum. Pasal 10 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas, mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan pengendalian program kerja pengawasan, membuat pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyusun dan menyelnggarakan program perencanaan dan proyek, membuat konsep UPKPT, mempersiapkan dan menghimpun bahan-bahan hasil pemeriksaan, melakukan penilaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan yang akan ditindak lanjuti serta membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas, mempersiapkan bahan dan peralatan kerja yang akan dipergunakan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, menyusun Rencana Kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kerja dan keberhasilan tugas, mengola administrasi kepegawaian, menyusun pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyusun Daftar Urut Kepangkatan, mendata dan menyusun dan melaporkan Wajib LP2P, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan yang diberikan Sekretaris sepanjang menyangkut bidang tugas. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan kerja yang akan dipergunakan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, menyusun Rencana dan Jadwal Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan keberhasilan kegiatan, menyusun pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan bahan-bahan yang akan dilaporkan guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan atau tulisan, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan yang diberikan Sekretaris sepanjang menyangkut bidang tugas. 4. Sub Bagian Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan kerja yang akan dipergunakan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, menyusun Rencana dan Jadwal Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan keberhasilan kegiatan, mengolah surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan bidang tugas, menghimpun peraturan perundang-undangan, menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan kantor, melaksanakan inventarisasi barang-barang dan perlengkapan kantor.
Bagian Keempat Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria Pasal 11 Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agrarian dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan umum, Aparatur dan Agraria yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 13 Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria terdiri atas : a. Sub Bidang Pemerintahan Umum; b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah; c. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan; d. Sub Bidang Agraria. Pasal 14 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, membantu kepala bidang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan,
membantu kepala bidang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, membantu kepala bidang melakukan pemeriksaan terhadap bidang Aparatur dan Kelembagaan, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 4. Sub Bidang Agraria mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, membantu kepala bidang melakukan pemeriksaan terhadap bidang Agraria, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus.
Bagiam Kelima Bidang Keuangan Pasal 15 Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang keuangan dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 17 Bidang Keuangan terdiri atas : a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat; b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah; c. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.
Pasal 18 1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang keuangan, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang pengelolaan keuangan pusat, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 3. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang perhitungan anggaran daerah, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus.
Bagian Keenam Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah Pasal 19 Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Perlengkapan, Peralatan dan
Kekayaan Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 21 Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah terdiri atas : a. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat; b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah; c. Sub Bidang Kekayaan Daerah. Pasal 22 1. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat halhal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang perlengkapan dan peralatan pusat, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat halhal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang keuangan, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 3. Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang kekayaan daerah, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. Bagian Ketujuh Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah Pasal 23 Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah dipimpin mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang perekonomian dan usaha daerah dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan
Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Perekonomian dan Usaha Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 25 Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah terdiri atas : a. Sub Bidang BUMD; b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain; c. Sub Bidang Pendapatan. Pasal 26 1. Sub Bidang BUMD mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang BUMD, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat halhal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang restribusi dan pendapatan lain-lain, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 3. Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang pendapatan, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus.
Bagian Kedelapan Bidang Pembangunan Pasal 27 Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang pembangunan dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 28 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Pembangunan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 29 Bidang Pembangunan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaten/Kota; b. Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan; c. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan Pelita Nasional. Pasal 30 1. Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang pembangunan propinsi dan kota, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bdang Proyek-proyek Program Bantuan mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan
pemeriksaan bidang proyek-proyek program bantuan, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 3. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan Pelita Nasional mempuyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang Pembangunan Kelurahan dan Pelita Nasional, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus.
Bagian Kesembilan Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pasal 31 Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengawas Kabupaten dalam rangka memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan membuat naskah hasil pemeriksaan serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 32 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, Bidang Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyususunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian pentunjuk, pengawasan dan pembimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 33 Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa; b. Sub Bidang Perlindungan masyarakat. Pasal 34 1. Sub Bidang Kesatuan bangsa mempunayi tugas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui
hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang kesatuan bangsa , melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan peralatan, mempelajari bahan dan mencatat hal-hal yang dianggap, menyusun Rencana Kerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang akan dicapai, mengolah surat masuk dengan cara membaca isi surat, membuat catatan, mencari rujukan dan memperhatikan disposisi atasan, meneliti surat keluar dengan cara memberi paraf, mempersiapkan bahan pemeriksaan, memimpin dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan bidang perlindungan masyarakat, melakukan pemeriksaan khusus dan kasus. Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 35 1. Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Kantor. 3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan. 4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA - KERJA Pasal 36 1. Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPD. 2. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPD. 3. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
6. Setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib meyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. 7. Setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan. 8. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 37 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPD Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 Jan 2002 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR
