PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 );
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Sekeretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah. 10. Kelompok Jabatan fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 3 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat SETDA adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 2. SETDA dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut Sekda. Pasal 4 SEKDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Administrasi Dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 SETDA mempunyai fungsi: a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Adminidtrasi Pemerintahan;
b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan; c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian; d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis dalam merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan; e. Pembinaan adminstrasi, organisa dan tata laksana serta memberikan layanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah; f. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah dan penyusunan anggaran; g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 1. Susunan Organisasi SEKDAKAB Pelalawan terdiri atas: a. Asisten Tata Praja (Asisten I); b. Asisten Ekonomi Pembangunan (Asisten II); c. Asisten Administrasi (Asisten III). 2. Bagan Organisasi SETDAKAB sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Ketiga Asisten Tata Praja Pasal 7 Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 Untuk menyelengarakan tugas tersebut pada pasal 7, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi: 1. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; 3. Penyusunan bahan kebijakan koordinasi perumusan Peraturan Perundangundangan. Pasal 9
Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan terdiri atas : a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Hukum. Pasal 10 Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah serta Administrasi Pemerintah Desa. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan; b. Pengumpulan bahan dan menganalisis data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah; c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan adimnistrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Pengumpulan bahan penyusuna pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemeliharaan dan ketertiban umum; e. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; f. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sumber pendapatan daerah. Pasal 12 Bagian Pemerintahan terdiri dari: a. Sub Bagian Perangkat Daerah; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan; d. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Pasal 13 1. Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai Tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Daerah. 2. Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan penataan serta pengembangan wilayah dan peningkatan sumber Pendapatan Daerah.
3. Sub Bagian Adminstrasi Kependudukan mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 4. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan. Pasal 14 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; b. Penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Penyiapan Bahan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten; c. Penyiapan bahan Pertimbangan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; d. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum. Pasal 16 Bagian Hukum terdiri dari : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Pasal 17 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai Tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. 2. Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum. 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum.
Bagian Keempat
Asisten Ekonomi Pembangunan Pasal 18 Asisten Ekonomi Pembangunan SETDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program pertanian, industri, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi perusahaan dan perbankan Daerah dan transportasi; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi; c. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 20 Asisten Ekonomi Pembangunan, terdiri dari : a. Bagian Ekonomi; b. Bagian Pembangunan; c. Bagian Bina Sosial. Pasal 21 Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan dibidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Bagian Ekonomi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian , industri, pertambangan dan energi, kepariwisataan, seni dan kebudayaan; b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dibidang perkoperasian, dan perkreditan Daerah; c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perusahaan dan perbankan Daerah; d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang transportasi dan komunikasi;
e. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemukiman dan prasarana wilayah. Pasal 23 Bagian Ekonomi terdiri dari : a. Sub Bagian Sarana Perekonomian; b. Sub Bagian Produksi Daerah; c. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni dan Budaya; d. Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Pasal 24 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sarana perekonomian. 2. Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, pekebunan, industri dan transportasi. 3. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang produksi pertambangan, energi, dan pengembangan kepariwisataan serta perusahaan dan perbankan daerah. 4. Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai Tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang Pemukiman dan prasarana Wilayah. Pasal 25 Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi; a. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan Pembangunan Daerah; b. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, Bantuan Pembangunan dan Dana pembangunan lainnya; c. Pengumpulan bahan dan administrasi program bantuan pembangunan dari Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga; d. Pengumpulan bahan dan administrasi program kerjasama luar negeri; e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pasal 27
Bagian Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; c. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri. Pasal 28 1. Sub Bagian Program mempunyai Tugas mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah dan melakukan administrasi bantuan pembangunan daerah. 2. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendalian serta melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan. 3. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerjasama luar negeri. Pasal 29 Bagian Bina Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pemantauan pemberian bantuan dan kegiatan pelayanan sosial. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29, Bagian Bina Sosial mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat; b. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan sosial; c. Pengumpulan bahan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat; d. Pengumpulan bahan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama dan sosial budaya; e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga dan peranan wanita serta ketenagakerjaan. Pasal 31 Bagian Bina Sosial, terdiri dari : a. Sub Bagian Agama ; b. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan ; c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Sub Bagian Pemuda dan Olah raga. Pasal 32
1. Sub Bagian Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Agama termasuk urusan haji . 2. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan. 3. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan KB mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, keadilan, penghapusan kekerasan, hak azazi perempuan serta Keluarga Berencana. 4. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan teknis pembinaan dibidang kegiatan pemudadan olahraga. Bagian Kelima Assisten Administrasi Pasal 33 Asisten Administrasi SETDAKAB mempunyai tugas melaksanakan dan membina Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga. Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33, Asisten Administrasi mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian; b. Pengkoordinasian penyusunan program anggaran dan petunjuk pengelolaan administrasi keuangan; c. Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk tekis pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga, Perpustakaan dan Protokol; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, Tata Usaha dan Kearsipan dan Perlengkapan. Pasal 35 Asisten Administrasi, terdiri dari : a. Bagian Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi; d. Bagian Hubungan Masyarakat; e. Bagian Umum. Pasal 36
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan Administasi Kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan kepegawaian serta malaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data serta mempersiapkan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian; b. Pengumpulan bahan pelaksanaan Ujian Dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa; c. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai; d. Pelaksanaan dan pengolahan mutasi, perencanaan pegawai dan tata usaha pegawai Pasal 38 Bagian Kepegawaian, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum Kepegawaian; b. Sub Bagian Mutasi; c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; d. Sub Bagian Diklat Pegawai. Pasal 39 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai, dan menghimpun peraturan perundangundangan kepegawaian serta penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai. 2. Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kepangkatan, gaji, pensiun dan mutasi kepegawaian lainnya. 3. Sub Bagian Perencanaan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, menyusun formasi serta pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai. 4. Sub Bagian Diklat Pegawai mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan perogram pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian dan menyelenggarakan pelatihan, pengajaran, ujian dinas dan latihan pra jabatan. Pasal 40 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina Aministrasi Keuangan.
Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 40, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah; b. Pengolahan Administrasi Keuangan Daerah; c. Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan; d. Pengumpulan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan. Pasal 42 Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Pembukuan; c. Sub Bagian Perbendaharaan; d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah. Pasal 43 1. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD. 2. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan Anggaran dan Pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Anggaran rutin dan Pembangunan. 3. Sub Bagian perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan SPMU, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, menyelesaikan masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan. 4. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah mempunyai tugas menerima, mengeluarkan serta membukukan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Pasal 44 Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan, ketatalaskanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara serta mengadakan analisa formasi jabatan. Pasal 45
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 44, Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan penataan Kelembagaan; b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja; c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara. Pasal 46 Bagian Organisasi terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
Pasal 47 1. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah , instansi vertikel Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif. 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara. 3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengisian Formasi jabatan dilinkungan Pemerintah Daerah. Pasal 48 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan hubungan Masyarakat guna memperjelas Kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah. Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 48, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Hubungan Masyarakat; b. Pelaksanaan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Umum dan Organisasi Kemasyarakatan untuk kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah;
c. Melakukan kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan dan pengolahan perpustakaan. Pasal 50 Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bagian Pemberitaan; b. Sub Bagian Dokumentasi; c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; d. Sub Bagian Perpustakaan. Pasal 51 1. Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas mengumpulkan, menyaring, menganalisa dan menyajikan informasi serta melaksanakan urusan pengelolaan penerbitan. 2. Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyaring, menganalisa, melaksanakan urusan Dokumentasi Sekretariat Daerah. 3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai Tugas urusan administrasi perjalanan dinas dan protokol. 4. Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pasal 52 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha, Pembinaan Kearsipan, Urusna Rumah Tangga, Perlengkapan sandi dan Telekomunikasi. Pasal 53 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 52, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Tata Usaha Pimpinan.; b. Pembinaan Kearsipan; c. Urusan Rumah Tanggga; d. Urusan keamanan dalam personil, material dan informasi. Pasal 54 Bagian Umum, terdiri dari : a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. d. Sub Bagian Perlengkapan. Pasal 55
1. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan program kebutuhan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga. 2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan serta melakukan tata usaha keuangan SETDA Kabupaten Pelalawan . 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dana pengiriman sandi dan telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi. 4. Sub Bagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kebutuhan, perlengkapan, pengelolaan perlengkapan, membina administrasi perlengkapan dan materil.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 56 1. Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 4. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan. 5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA - KERJA Pasal 57 1. Dalam melaksanakan tugas SEKDA, para Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing Organisasi antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. 2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 58 1. Setiap Pimpinan Administrasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 2. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 59 Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan Kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada SEKDA. Pasal 60 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala. Pasal 62 Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi menjalankan tugasnya secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA sedang secara teknis administratif berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 63 Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten yang sah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 64 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya. Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 Jan 2002 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR
