BUPATI PELALAWAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SEKIJANG MENJADI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG DAN DESA LUBUK KERANJI MENJADI KELURAHAN RAWANG EMPAT KECAMATAN BANDAR PETALANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan serta tuntutan pembangunan di Kabupaten Pelalawan terutama di ibukota kecamatan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk masa mendatang; b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan kamtibmas, dalam menyikapi meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan terutama di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan perlu adanya kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Sekijang Menjadi Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Desa Lubuk Keranji Menjadi Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 Undang-undang Indonesia Tahun 1945;
Dasar
Negara
Republik
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
-2undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 20). 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
-3-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SEKIJANG MENJADI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG DAN DESA LUBUK KERANJI MENJADI KELURAHAN RAWANG EMPAT KECAMATAN BANDAR PETALANGAN. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.
sebagai
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam wilayah kerja Kecamatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, diubah status Desa Sekijang menjadi Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, dan status Desa Lubuk Keranji menjadi Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan. Bagian Kedua Wilayah Pasal 3 Kelurahan Sekijang berasal dari Desa Sekijang dengan batas wilayah :
-4a. b. c. d.
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Ogong. Barat berbatasan dengan Desa Muda Setia. Pasal 4
Kelurahan Rawang Empat berasal dari Desa Lubuk Keranji dengan batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Godang. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Semundam. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Terap. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terbangiang. Bagian Ketiga Luas Wilayah Pasal 5 (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Sekijang maka seluruh wilayah Desa Sekijang menjadi wilayah kerja Kelurahan Sekijang. (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Rawang Empat maka seluruh wilayah Desa Lubuk Keranji menjadi wilayah kerja Kelurahan Rawang Empat. Pasal 6 Batas wilayah Kelurahan Sekijang dan Kelurahan Rawang Empat secara jelas ditentukan di dalam peta dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB III PEMERINTAHAN Pasal 7 Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diangkat seorang Pejabat Kepala Kelurahan untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 9 Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibantu oleh beberapa orang aparat Pemerintahan Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
-5BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan. Pasal 11 (1) Sarana dan prasarana Kantor Pemerintahan Kelurahan Seikijang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Sekijang. (2) Sarana dan prasarana Kantor Pemerintahan Kelurahan Rawang Empat dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Lubuk Keranji. (3) Seluruh aset sarana dan prasarana Pemerintah Desa Sekijang dan Desa Lubuk Keranji yang berubah statusnya menjadi Kelurahan menjadi aset Pemerintah Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diresmikannya Kelurahan dimaksud oleh Kepala Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal BUPATI PELALAWAN, M.HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN ZARDEWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2012 NOMOR
