PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN Tentang

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

Tentang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2011- 2016 KABUPATEN PELALAWAN

BADAN PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH PANGKALAN KERINCI 2012

Ranperda Kabupaten Pelalawan

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2011 – 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAW AN, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016;

1.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2 2.

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

3.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4.

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4 22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau; Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAW AN Dan BUPATI PELALAW AN MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 20011 – 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Pelalawan;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Pelalawan;

3.

Bupati adalah Bupati Pelalawan;

4.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pelalawan;

5.

Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaen Pelalawan;

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

7.

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;

6 8.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;

9.

Perencanaan Pembangunan Tahun Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;

10. Pembangunan Daerah adalah perubahan kemajuan yang dilakukan secara terus menerus terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah; 11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Renstra SKPD; 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa; 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah periode 1 (satu) tahun; 15. Rencana Staregis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode 5 (lima) tahun. 16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah utnuk periode 1 (satu) tahun. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016 merupakan:

1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

7 pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 – 2025.

2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Pelalawan:

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasioanl, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan. BAB IV RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 4 (1) RPJMD Kabupaten Pelalawan memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi Bupati mencangkup kebijakan pengelolaan Keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, beserta indikator dan target masing-masingnya. (2) RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan. BAB V SISTEMATIKA Pasal 5 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Dokumen yang disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

8 BAB I

:

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum penyususnan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan.

BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat Aspek geografis dan demografis, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan Aspek daya saing daerah

BAB III

:

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran kinerja keuangan Masa lalu, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV

:

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS Memuat analisa Permasalahan Pembangunan dan Isu startegis

BAB V

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk lima tahun ke depan (2011 – 2016).

BAB VI

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat strategi pembangunan dan arah kebijakan prioritas yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011 – 2016.

BAB VII

:

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasrkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

BAB VIII

:

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat uraian hubungan urusan pemerintah dengan SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta rencana kebutuhan pendanaan tahunan 2011 – 2016.

BAB IX

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat Indikator Kinerja Daerah yang diukur dari aplikasi kebijakan umum pembangunan dan program pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011 – 2016 yang ditampilkan per tahun periode RPJMD Kabupaten Pelalawan

9 BAB X

:

PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan program transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB XI

:

PENUTUP Pasal 6

RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Februari 2012 BUPATI PELALAW AN,

M. HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAW AN

ZARDEW AN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2012 NOMOR 16

10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENACANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2011 – 2016

I.

UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2011 – 2016. RPJMD yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pelalawan dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3), Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah. Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatern Pelalawan adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJM Daerah ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihanpilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) yang bermitra masyarakat secara berjenjang. sedangkan tujuan utnuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum yang akuntabel, kehidupan yang lebih maju, sejahtera dan Mandiri untuk kurun lima tahun kedepan (2011 – 2016) dalam prinsip-prinsip penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (Good govemance). Untuk hal di maksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016.

11 II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2012 NOMOR

i LAMPIRAN:

1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN . NOMOR: 1 TAHUN 2012 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

2.

DAFTAR ISI Halaman

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAW AN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2011-2016 DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………… DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………….…….. DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………………………… DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN……………………………………………………………………….. PENDAHULUAN BAB I ……………………………………………………………………………………. 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan RPJPM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. BAB III 3.1 3.2 3.3 BAB IV 4.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH …………………………………………………… Aspek Geografidan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ……………………………………………………………………………………… Kinerja Keuangan Masa lalu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu Kerangka Pendanaan ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ………………………………………………………………… Permasalahan Pembangunan Daerah

i iii iv vii I-1 I-1 I-4 I-8 I-11 I-12 II-1 II-2 II-8 II-17 II-53

III-1 III-3 III-19 III-21 IV-1 IV-1

ii

Halaman

4.2.

BAB V 5.1 5.2 5.3 BAB VI 6.1 6.2 BAB VII 7.1 7.2 BAB VIII 8.1 8.2 BAB IX 9.1 9.2 9.3 BAB X 10.1 10.2

Isu – Isu Strategis

VISI DAN MISI …………………………………………………………….....………………………. VISI MISI Tujuan dan Sasaran STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …………………………………………………………… Strategi Arah Kebijakan KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ……………………………… Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ………………………………………………………………………………………… Indikasi Rencana Program Prioritas Untuk Pemenuhan Visi dan Misi Kebutuhan Pendanaan Indikatif Program Kegiatan PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH …………………………………………… Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Layanan Umum Aspek Daya Saing Daerah PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ………………………… Pedoman Masa transisi Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-9

V-1 V-1 V-3 V-6 VI-1 VI-1 VI-9 VII-1 VII-1 VII-3

VIII-1 VIII-2 VIII-5 IX-1 IX-2 IX-2 IX-2 X-1 X-1 X-1

iii

Halaman

BAB XI

P E N U T U P ………………………………………………………………………………………….


XI-1

iv

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar : G-I. 1 Gambar : G-I. 2 Gambar : G-I. 3

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No.25 tahun 2004 Hubungan Antara Perencanaan Makro dan Sektoral Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan

Gambar : G-II.1 Gambar : G-II. Persentase Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan 2 Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun Gambar : G-II.3 2010 Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gambar : G-II.4 Pelalawan Tahun 2006 s/d 2009 Gambar : G-II.5 Sex Ratio Kabupaten pelalawan Tahun 2010 Persentase Pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan, 2006Grafik : III.1 2010 Grafik : III.2 Perkembangan Total APBD Kabupaten Pelalawan, 2005- 2011 Gambar : GIV.1 Gambar : G-IV. Gambar : GVI.1

Jalur Jaringan Infrastruktur Pendukung Koridor Sumatra Dalam MP3EI Kabupaten Pelalawan Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional Tahapan Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2012-2016


I-9 I-10 I-10 II-3 II-3 II-4 II-7 II-15 III-4 III-5 IV-12 IV-14 VI-9

v

DAFTAR TABEL

Tabel. T-II.1 Tabel. T-II.2 Tabel. T-II.3 Tabel. T-II.4 Tabel. T-II.5 Tabel. T-II.6 Tabel. T-II.7 Tabel. T-II.8 Tabel. T-II.9 Tabel. T-II.10 Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.11 T-II.12 T-II.13 T-II.14 T-II.15 T-II.16 T-II.17 T-II.18 T-II.19 T-II.20 T-II.21 T-II.22 T-II.23 T-II.24 T-II.25

Tabel. T-II.26 Tabel. T-II.27 Tabel. T-II.28 Tabel. T-II.29 Tabel. T-II.30 Tabel. T-II.31

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Persentase Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten PelalawanTahun 2010 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten PelalawanTahun 2006-2010(Juta Rupiah) PDRB Per Kapita Kabupaten Pelalawan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2006-2010 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan SosialIndikator Pendidikan Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Indikator Kinerja Kesehatan Rasio Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan 2006-2010 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Pelalawan 2006-2010 Jumlah Kriminal di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Rasio Grup Kesenian Daerah Jumlah Balai Adat Jumlah Organisasi Olahraga (Pengda) Rasio Lapangan Olah Raga Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kabupaten PelalawanTahun 2010 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pekerjaan Umum Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perumahan Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Pelalawan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Halaman II-5 II-6 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-10 II-11 II-13 II-14 II-14 II-15 II-16 II-16 II-16 II-17 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 II-22 II-22 II-23 II-27 II-27 II-28 II-29 II-30 II-30

vi

Tabel. T-II.32 Tabel. T-II.33 Tabel. T-II.34 Tabel. T-II.35 Tabel. T-II.36 Tabel. T-II.37 Tabel. T-II.38 Tabel. T-II.39 Tabel. T-II.40 Tabel. T-II.41 Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.42 T-II.43 T-II.44 T-II.45

Tabel. T-II.46 Tabel. T-II.47 Tabel. T-II.48 Tabel. T-II.49 Tabel. T-II.50 Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.51 T-II.52 T-II.53 T-II.54

Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.55 T-II.56 T-II.57 T-II.58 T-II.59

Tabel. T-II.59a

Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.61 T-II.62 T-II.63 T-II.64

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Banyaknya keputusan DPRD Kabupaten Pelalawan Masa Sidang 2007-2009 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otanomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Padi Kabupaten Pelalawan Potensi Lahan Sawah Menurut Kecamatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Palawija Kabupaten Pelalawan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Perkebunan Kabupaten Pelalawan Profil Proyek Untuk Kelapa Sawit Profil Proyek Untuk Karet Profil Proyek Untuk Kelapa Luas Hutan Menurut Peruntukkannya dan Kecamatan Kabupaten Pelalawan tahun 2010 Profil Proyek Untuk Bentonit Profil Proyek Untuk Pasir Kuarsa Profil Proyek Untuk Koalin Kontribusi PDRB Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Area Penangkapan dan Budidaya Ikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Profil Proyek Untuk Tambak Udang Profil Proyek Untuk Keramba Apung Profil Proyek Untuk Kolam Ikan Profil Proyek Untuk Penangkapan Ikan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan


Halaman II-30 II-31 II-32 II-32 II-33 II-33 II-34 II-34 II-35 II-35 II-36 II-36 II-37 II-37 II-38 II-38 II-39 II-39 II-40 II-40 II-41 II-41 II-42 II-43 II-43 II-44 II-44 II-49 II-50 II-50 II-51 II-51 II-51

vii

Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.65 T-II.66 T-II.67 T-II.68

Tabel. T-II.69 Tabel. T-II.70 Tabel. T-II.71 Tabel. T-II.72 Tabel. T-II.73 Tabel. Tabel. Tabel. Tabel. Tabel.

T-II.74 T-II.75 T-II.76 T-II.77 T-III.1

Tabel. T-III.2 Tabel. T-III.3 Tabel. T-III.4 Tabel. T-III.5 Tabel. T-III.6 Tabel. T-III.7 Tabel. T-III.8 Tabel. Tabel. III.10 Tabel. III.11 Tabel. III.12 Tabel. III.13 Tabel. III.14 Tabel. III.15

T-III.9 TT-

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Transmigrasi Indeks berantai PDRB Kabupaten Pelalawan Atas harga Konstan Menurut Sektor 2009 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Pelalawan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Kabupaten Pelalawan Banyaknya Sarana Ekonomi Menurut kecamtaan Kabupaten Pelalawan 2009 Aspek Daya Saing bidang Ketersediaan Air Bersih Nama dan Alamat Penginapan, Jumlah Kamar dan Jumlah Tempat Tidur Kabupaten Pelalawan Aspek Daya Saing Bidang Iklim Berinvestasi Aspek Daya Saing Bidang Kemudahan Perizinan Aspek Daya Saing Bidang Pengenaan Pajak Daerah Rasio Ketergantungan Kabupaten Pelalawan 2010 Derajat Otonomi Fiskal DaerahKabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan, 2006-2010 (dalam ribu Rp) Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 (dalam ribu Rp) Persentase (%) Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan Kabupaten Pelalawan, 2007-2010 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Pelalawan, 2008-2010 Pertumbuhan Neraca DaerahKabupaten Pelalawan, 2008-2010 Rasio Lancar Kabupaten PelalawanTahun 2008-2010 Rasio Hutang Terhadap EkuitasKabupaten Pelalawan Tahun 2008-2010 Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2009 SILPA Kabupaten Pelalawan, 2006-2010

Halaman II-52 II-53 II-53 II-54 II-54 II-55 II-55 II-56 II- 56 II-57 II-57 II-58 II-58 III-3 III-6 III-7 III-11 III-12 III-13 III-18 III-19 III-20 III-21 III-21

T-

Prosentase SILPA Kabupaten Pelalawan untuk Pendanaan APBD Tahun 2005-2010 Estimasi Penerimaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016

T-

Belanja Pegawai Kabupaten PELALAWAN, 2007-2010

III-25

T-

Pertumbuhan Belanja Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2008-2010

III-25

T-

Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2012-2016

III-25


III-23

viii

Tabel. III.16 Tabel. III.17 Tabel. III.18 Tabel. III.19 Tabel.

Halaman III-26

T-

Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2011-2016

T-

Perkiraan Kapasitas Ril Kabupaten Pelalawan, 2011-2016

III-26

T-

Pendanaan Prioritas Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 (Rp) Pengalokasian Belanja Tidak Langsung (prioritas III)Kabupaten Pelalawan 2011-2016 Indikator Kinerja RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan

III-27

TT-IV.1

Tabel. T-V.1 Tabel. T-V.2 Tabel. T-V.3 Tabel. T-V.4 Tabel. T-VI.1 Tabel. T-VII.1 Tabel. T-VII.2 Tabel. TVIII.1 Tabel. T-IX.1

Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 - 2016 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pelalawan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capain Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016 Indikator Pencapaian Fokus Sasaran Unggulan Pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pelalawan 2011-2016 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pelalawan Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Program Pendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016


III-27 IV-20 V-3 V-6 V-6 V-17 VI-5 VII-4 VII-12 VIII-5

IX- 3

ix

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 4. 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.


x

10. Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaandaerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten,serta memperhatikan RPJPD dan RTRWkabupaten/kota lainnya. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaranvisi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 13. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasilperencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahankebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalamstruktur dan pola ruang wilayah. 16. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 17. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perUndang-Undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 18. Wilayahadalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 19. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 20. Permasalahan pembangunan daerah adalah“gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/dibutuhkandan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun. 21. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


xi

24. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu ke mana prioritas pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan. 25. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalahpedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. 26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 27. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals)yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program. 28. Strategi pembangunan adalah langkah-langkahberisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 29. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. 30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 31. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan. 32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 34. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 35. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 36. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 37. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam prosespengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan. 38. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.


xii

40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 42. Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota. 43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan. 44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang. 45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 46. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. 47. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.


I-1

BAB I PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas selama lima tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya. 1.1

LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan yang telah disusun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan (dalam proses) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan selama 20 tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Riau. RPJPD Kabupaten Pelalawan 2005-2025 memiliki empat tahap rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2006-2010 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Pelalawan. Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan masa jabatan 2011-2016, RPJMD Kabupaten Pelalawan harus disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Riau. RPJMD Kabupaten Pelalawan disusun berdasarkan visi dan misi Bupati (terpilih), analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah; yang diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

I-2

indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya. Kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan, merupakan cita - cita semua pihak. Setiap pengelola pemerintahan daerah pada dasarnya selalu menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari perwujudan pembangunan. Perjalanan sejarah pembangunan menunjukkan bahwa, walaupun banyak keserupaan yang dijumpai dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, namun setiap daerah dihadapkan kepada kekhasan tantangan dan faktor-faktor multidimensional. Otonomi daerah sebagai bagian dari proses reformasi di Indonesia juga diharapkan dapat memperbaiki dan mempercepat proses pencapaian tersebut. Disadari pula bahwa kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh daya saing dan kohesi sosial daerah itu sendiri. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing dan kohesi sosial tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor “upaya/buatan” (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus menerus. Karena itu, daya saing dan kohesi sosial suatu daerah semakin ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya. Menyadari hal tersebut, dalam melaksanakan pembangunan 2011-2016, pendekatan yang dilakukan oleh Kabupaten Pelalawan adalah dengan melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sebagai suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan, sistem inovasi daerah yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di Kabupaten Pelalawan. Namun demikian sistem inovasi daerah Kabupaten Pelalawan juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011–2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1)

Persiapan penyusunan RPJMD Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusunyang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2)

Penyusunan rancangan awal RPJMD Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumendokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.


I-3

3)

Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4)

Pelaksanaan musrenbang RPJMD Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kabupaten Pelalawan. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Pelalawan menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pelalawan.

5)

Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pelalawan diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Riau.

6)

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yaitu Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011– 2016 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011–2016.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011–2016 dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: a.

Pendekatan Teknokratis Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

b.

Pendekatan Politis Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011– 2016.

c.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up Hasil dari pendekatan bottom up lewat penjaringan aspirasi masyarakat dengan stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan top down melalui penyelarasan


I-4

pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional (dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan2011-2016 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20112016 Kabupaten Pelalawan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1.2.1. UNDANG – UNDANG Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut: 1.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);

3.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4.

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5.

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

6.

Undang–Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

7.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);


I-5

8.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000

9.

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

10. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 11. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 12. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 13. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 15. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 16. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 17. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 18. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

I-6

19. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 20. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 21. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058). 1.2.2. PERATURAN PEMERINTAH Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);


I-7

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 16. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); dan 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070). RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

I-8

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2.3. PERATURAN DAERAH Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan daerah adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 1.3.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan; HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011–2016 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan sebagai berikut : 1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011–2016 merupakan satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Pelalawan 2005–2025. Selain itu mengacu pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009–2013.

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011– 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan yang merupakan rencana kerja tahunan.


I-9

Gambar. G-I.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No.25 Tahun 2004

3.

Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan spasial.


I-10

Gambar. G-I.2

Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral PERENCANAAN MAKRO Sumberdaya lokal Regulasi Keperluan wilayah Pembiayaa n PERENCANAAN PERENCANAAN Spasial, Efektivitas kebijakan, SEKTORAL REGIONAL danEfisiensi sumberdayaKapasitas kelembagaan (Keterkaitan (Keterkaitan antarsektor) antarwilayah) Dinas / instansi

KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, DAN DAYA SAING

Gambar. G-I.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM Nasional

RPJP Nasional NASIONAL

RPJPD Provinsi Riau

PROV. RIAU RPJPD Kabupaten Pelalawan KABUPATEN PELALAWAN

NASIONAL

RTRW Nasional NASIONAL

RPJMD Provinsi Riau

RTRW Provinsi Riau PROV. RIAU

PROV. RIAU RPJMD Kabupaten Pelalawan

RTRW Kabupaten Pelalawan

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pelalawan akan mempengaruhi perencanaan tata PELALAWAN ruang Kabupaten. Visi dan Misi Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan yang sedang disusun saat ini harus diselaraskan dengan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

I-11

dokumen RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Gambar. G-I.3 adalah diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Pelalawan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 20112016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum penyususnan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan, terdiri dari; 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar RPJMD Dengan Dokumen Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat Aspek geografis dan demografis, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan Aspek daya saing daerah, terdiri dari; 2.1 2.2 2.3 2.4

BAB III

:

Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran kinerja keuangan Masa lalu, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan, terdiri dari; 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV

:

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS Memuat analisa Permasalahan Pembangunan dan Isu startegis, terdiri dari; 4.1. 4.2.

Permasalahan Pembangunan Isu Strategis


I-12

BAB V

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk lima tahun ke depan (2011 – 2016) , terdiri dari; 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan danSasaran

BAB VI

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat strategi pembangunan dan arah kebijakan prioritas yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011 – 2016.

BAB VII

:

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasrkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII

:

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat uraian hubungan urusan pemerintah dengan SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta rencana kebutuhan pendanaan tahunan 2011 – 2016.

BAB IX

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat Indikator Kinerja Daerah yang diukur dari aplikasi kebijakan umum pembangunan dan program pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011 – 2016 yang ditampilkan per tahun periode RPJMD Kabupaten Pelalawan.

BAB X

:

PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan program transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB XI

:

PENUTUP

1.5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan2011-2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJM Daerah ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

I-13

tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) yang bermitra masyarakat secara berjenjang. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016 disusun dengan maksud sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka menengah; Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perencanaan dan Penganggaran; Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN; Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah; Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah; Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan; Menjabarkan kondisi kekinian, hambatan dan tantangan dalam capaian kinerja lima tahun berikutnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016 adalah: 1. 2. 3. 4.

Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, peng-anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan.


II-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pelalawan memberikan gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Pelalawan secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspel geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaha-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari kerajaan Johor tahun 1699M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Kemudian berdasarkan Surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 november 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil pemilu tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan negeri Bangkinang atas nama ketua MA RI tanggal 15 November 2000. Dengan terbentuknya legislatif (DPRD) Kabupaten Palalwan, maka pemilihan Bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 maret 2001 melalui sidang paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Palalwan periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 april 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut dibentuk DPRD kabupaten Palalwan dengan Surat Keputusan No. KPTS.508/VII/2004 tentang anggota Dewan Kabupaten Pelalawan masa jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun setelah pemilihan anggota DPRD tepatnya tanggal 8 februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/wakil bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Ja’afar dengan Rustam effendi yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131- 14- 94 tahun 2006 tentang pengesahan, pemberhentian dan pengangkkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau. Pesta Demokrasi terakhir adalah untuk periode kepemimpinan 2011-2016 di helat pada 16 Februari 2011, sebagai Bupati terpilih periode 2011-2016 adalah: HM Haris dan Marwan Ibrahim. Pasangan terpilih mendapat total suara 51.296 (40,05 persen), lancarnya proses alih kekuasaan di Pelalawan menandakan kedewasaan berdemokrasi yang semakin baik. Dalam susunan kepemerintahan 80 persen wajah birokrat Kabupaten Pelalawan diisi oleh mereka dengan kualifikasi lulusan diploma dan sarjana, komposisi yang menjanjikan untuk akselerasi pembangunan. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-2

2.1

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi mengambarkan karatesitik lokasi dan pengembangan wilayah, kerentanan wilayah dan demografi Kabupaten Pelalawan.

wilayah

Secara geografis luas Kabupaten Palalwan adalah 13.155,19 Km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah kabupaten Palalwan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terleta pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengtan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Palawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi kepuluan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabaten Karimun. Kabupaten Palalawn terletak di pesisir timur pulau sumatra dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah : Ø Ø

Sebelah Utara Sebelah Selatan

Ø Ø

Sebelah Barat Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kabupaten Siak; : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir; : Berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar; : Berbatsan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan, sedangkkan perairan terdiri dari sungtai dan laut. Kabupaten pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu. Selain itu wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.


II-3

Gambar. G-II.1 Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan

Sumber: Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011

Gambar G-II.2 Persentase Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan

Kecamatan dan Luas Wilayah Administrasi (%) Teluk MeranD 32%

Langgam 11%

Bandar Sei Kijang 3%

Pangkalan Kerinci 2% Bunut 3%

Pelalawan 11%

Bandar Petalangan 3% Kerumutan 7% Kuala Kampar 5%

Ukui 10%

Pangkalan Kuras 9% Pangkalan Lengsung 4%

Sumber: Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011 (diolah) RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-4

A.

Karakteristik Lokasi dan W ilayah

Penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan sampai 2010 didominasi oleh kawasan perkebunan (30,8%), kawasan lindung (22,25%), hutan produksi (32,76%),pertanian (2,95%) dan pemukiman(1,71%). Dalam perkembangannya berdasarkan data tahun 2008–2010 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar ±292.038 Ha untuk fungsi perkebunan, pertanian, perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Gambar. G-II.3 Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

Lainnya, Pemukiman, Pertanian, Luas Perairan 1,45% 1,71% 2,95% (sungai, Danau/ tasik), 2,91% Hutan Rakyat, 0,37% Kawasan Lindung, 22,25%

Perkebunan Besar, 18,23% Luas Wilayah Laut Kewenangan,-4,8 0%

Perkebunan Rakyat, 12,57%

Hutan Produksi Tetap, 32,76%

Distribusi Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pelalwan Sumber: RTRW Kab. Pelalawan (diolah)

B. Iklim Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara ratarata pada siang hari berkisar antara 33,0ºC-35,4ºC, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5ºC-23,2ºC. Suhu udara maximum 35,4ºC terjadi pada bulan Mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5ºC terjadi pada bulan Juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 74-83 persen.


II-5

C. Kerentanan Kabupaten Pelalawan terhadap Bencana. Kabupaten Pelalawan yang memiliki kondisi geografis yang beragam menjadikannya banyak menyimpan potensi bencana, potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Pelalawan antara lain: 1. Banjir 2. Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Angin Puting Beliung D.

Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan BPS Pelalawan tahun 2008 adalah 283.286 jiwa, yang terdiri dari 147.153 orang laki-laki (51,54%) dan 136.133 orang perempuan (48,46%). Pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah penduduk, yaitu menjadi 311,726 jiwa yang terdiri dari 163,908 jiwa laki-laki dan 147,818 jiwa perempuan.. Disamping itu jumlah rumah tangga secara keseluruhan tercatat 80,964. Hal ini menunjukkan bahwa tiap kecamatan rata-rata setiap rumah tangga 4 jiwa/rumah tangga. Kepadatan penduduk sampai akhir 2010 22 jiwa/km2 dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai kecamatan terpadat penduduknya. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pelalawan cukup beragam diantaranya sebagai pengusaha, pedagang, buruh, petani, nelayan, tukang dan lain-lain. Tabel. T-II.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

Kecamatan Langgam Bandar Sei Kijang Pangkalan Kerinci Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Pangkalan Kuras Pangkalan lesung Ukui Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti Jumlah

Laki-laki

Perempuan

(Km 2 ) 1.453,06 306,87 195,32 423,00 1.482,65 372,31 1.200,08 509,29 1.345,20 697,76 956,84 4.212,81

(Jiwa) 12.036 9.635 38.239 6.272 8.473 6.623 24.415 13.752 17.767 9.201 10.100 7.395

(Jiwa) 10.739 8.548 34.839 5.853 7.363 6.251 22.079 12.206 13.352 8.456 9.261 6.871

(Jiwa) 22.725 18.183 73.078 12.125 15.836 12.874 46.494 25.958 33.119 17.657 19.361 14.266

Jumlah Rumah Tangga (KK) 5.647 4.704 19.658 3.209 4.154 3.338 12.047 6.763 8.581 4.218 5.029 3.616

13.155,19

163.908

147.818

311.726

80.964

Luas Daerah

Jumlah Penduduk

Jumlah Total

Kepadatan (Jiwa/ Km 2 ) 16 57 378 30 11 35 39 51 25 12 20 3 22

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan ( Pelalawan Dalam Angka Tahun 2011 )


II-6

Tabel. T-II.2. Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

Kecamatan Langgam Bandar Sei Kijang Pangkalan Kerinci Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Pangkalan Kuras Pangkalan lesung Ukui Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti

Ibukota Kecamatan Langgam Sei Kijang Pangkalan Kerinci Pangkalan Bunut Pelalawan Rawang Empat Sorek Satu Pangkalan Lesung Ukui Satu Teluk Dalam Kerumutan Teluk Meranti

Jumlah

Luas Daerah Km2 1.453,06 306,87 195,32 423,00 1.482,65 372,31 1.200,08 509,29 1.345,20 697,76 956,84 4.212,81

Status Pemerintahan

Jumlah

Jumlah Rukun Warga

Keluraha n 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Desa 7 5 4 9 8 11 16 9 11 9 9 8

8 5 7 10 9 11 17 10 12 10 10 9

44 28 54 50 47 52 76 59 53 62 61 51

12

106

118

637

13.155,1 9

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( Pelalawan Dalam Angka Tahun 2011 )

Tabel. T-II.3. Persentase Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Pendidikan

Jumlah

Persentase

SD/MI

0

0

SMP/MTs

0

0

SMA/SMK/MA

1.410

12,89

D-I ,D-II dan D-III

5.306

48,49

Perguruan Tinggi

4.245

38,72

10.941

100,00

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan ( Survey Angkatan Kerja Nasional ), 2011

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan. Keadaan tersebut jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang


II-7

memadai akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Pada tahun 2010 pencari kerja di Kabupaten pelalawn mencapai 10.941 orang. Gambar. G-II.4 Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 s/d 2009

7000 6000

Perguruan Tinggi

5000

DIII

4000

SI dan DII

3000

SMTA

2000

SMTP

1000

SD

0 2006

2007

2008

2009

Tabel. T-II.4. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten PelalawanTahun 2010 No.

Komponen

Jumlah

%

1

Penduduk Seluruh

311.726

2

Penduduk 15 Tahun ke atas

208.389

66,85

Angkatan Kerja (15 Tahun ke atas)

125.595

61,36

a. Bekerja

118.478

95,31

7.117

4,69

4.652

79,86

768

13,18

405

6,95

Bukan Angkatan Kerja (15 Tahun ke atas)

78.264

38,64

a. Bersekolah

18.803

24,03

b. Mengurus rumah tangga

49.273

62,96

c. Melakukan kegiatan lain selain kegiatan pribadi

10.188

13,02

3

b. Pengangguran

4

-

Mencari Kerja dan Mempersiapkan Usaha

-

Merasa Tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

-

Sudah Bekerja tapi belum mulai bekerja

5

Tingkat partisipasi angkatan kerja

6

Tingkat Pengangguran terbuka


61,36 4,69

II-8

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan,2011

2.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2006-2010 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada 2010 ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, yang mengalami kenaikan dari 7,02 persen pada 2009 menjadi 7,17 persen pada 2010. Tabel. T-II.5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1

2006 Juta Rp

2007 %

Juta Rp

2008 %

Juta Rp

2009 %

Juta Rp

2010 %

Juta Rp

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pertanian

3.179,56

39,53

3.854,47

38,84

4.619.60

37,75

5.220.69

36,41

5.972.95

36,54

- Tanaman Pangan

155.32

1,93

166.58

1,68

181.45

1,48

195.33

1,36

209.95

1,28

1.609.26

20,01

1.971.68

19,87

2.398.15

19,60

2.597.20

18,11

3.089.97

18,91

47.47

0,59

54.46

0,55

62.64

0,51

69.82

0,49

77.68

0,48

1.276.69

15,87

1.553.55

15,65

1.852.06

15,13

2.217.88

15,47

2.538.89

15,53

90.80

1,13

108.00

1,09

125.28

1,02

140.44

0,98

159.45

0,98

5,27

0,07

6,41

0,06

7,39

0,06

8,52

0,06

9,77

0,06

4.303.85

53,50

5.350.41

53,91

6.807.82

55,63

8.173,45

56,75

9.222,50

56,43

7.15

0,09

8.38

0,08

9.77

0,08

11.32

0,08

12.81

0,08

119.93

1,49

195.35

1,97

178.15

1,45

210.19

1,46

243.03

1,49

116.38

1,45

138.70

1,40

174.02

1,42

220.00

1,53

262.23

1,60

77.21

0,96

89.23

0,90

100.98

0,83

114.55

0,80

129.50

0,79

80.03

0,99

95.75

0,96

116.46

0,95

140,34

0,98

165.20

1,01

- Perkebunan - Peternakan - Kehutanan - Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan,


II-9

Persewaan&Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

154.40

1,92

184.01

1,88

223.45

1,83

276.71

1,93

326.78

2,00

8.043.83

100

9.2924,78

100

12.237.68

100

14.339.82

100

16.343,93

100

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan ( Pelalawan Dalam Angka tahun 2011 )

Tabel. T-II.6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010(Juta Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian - Tanaman Pangan - Perkebunan - Peternakan - Kehutanan - Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan&Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

2006

2007

2008

2009

2010

Juta Rp

%

Juta Rp

%

Juta Rp

%

Juta Rp

%

Juta Rp

%

1.337.36

56,55

1.414.15

55,78

1.483.79

54,62

1.552.46

53,40

1.634.01

52,45

111.14

4,70

115.89

4,57

120.90

4,45

126.57

4,35

131.32

4,22

351.28

14,85

379.42

14,97

402.19

14,81

422.20

14,52

456.96

14,67

33.40

1,41

35.20

1,39

36.69

1,35

38.21

1,31

40.19

1,29

802.76

33,94

842.17

33,22

880.28

32,41

919.34

31,62

956.40

30,70

38.75

1,64

41.44

1,63

43.72

1,61

46.12

1,59

49.12

1,58

3,38

0,14

3,68

0,14

4,13

0,15

4,55

0,16

5,10

0,16

676.86

28,62

734.39

28,97

806,05

29,67

884.22

30,42

965.07

30,98

3.06

0,13

3.20

0,13

3.43

0,13

3.68

0,13

3.88

0,12

70.12

2,97

79.06

3,11

86.31

3,18

94.11

3,24

102.85

3,30

81.68

3,46

90.51

3,57

101.83

3,75

114.30

3,93

127.29

4,09

55.60

2,35

60.78

2,40

66.20

2,44

71.90

2,47

78.11

2,51

37.71

1,59

42.31

1,67

46.92

1,73

52.16

1,79

57.88

1,86

99.15

4,19

106.93

4,23

117.73

4,33

129.69

4,46

141.18

4,53

2.364.95

100

2.535.29

100

2.716.42

100

2.907.10

100

3.115.41

100

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan ( Pelalawan Dalam Angka tahun 2011 )


II-10

Tabel. T-II.7. PDRB Per Kapita Kabupaten Pelalawan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2006-2010 URAIAN A

2006

2007

2008

2009

2010

PDRB (Juta Rp)

8.263.261,63

10.211.553,3 4

Pendapatan Regional(Juta Rp)

7.676.570,05

9.486.533,05

PDRB Per Kapita(Rp)

35.116.790,0 3

40.707.806,8 3

12.626.377,3 9 11.729.904,5 9 47.228.600,3 4

14.819.396,1 5 13.767.219,0 3 52.025.262,9 6

16.795.126,3 4 15.602.672,3 7 55.644.508,4 5

Pendapatan Regional Per Kapita(Rp)

32.623.497,9 3

37.817.552,5 4

43.875.369,7 2

48.331.469,2 9

51.693.748,3 5

PDRB (Juta Rp)

2.500.942,71

2.670.775,22

2.856.946,95

3.088.453,01

3.290.425,93

Pendapatan Regional(Juta Rp)

2.323.375,78

2.481.150,18

2.654.103,72

2.869.172,84

3.056.805,69

PDRB Per Kapita(Rp)

10.628.379,4 6

10.646.901,4 1

10.686.327,6 5

10.842.383,7 3

10.901.622,8 8

Pendapatan Regional Per Kapita(Rp)

9.873.764,51

9.890.971,41

9.927.598,38

10.072.574,4 8

10.127.607,6 6

ADH BERLAKU

B

ADH KONSTAN 2000

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan( Pelalawan Dalam Angka tahun 2011 )

a)

Laju Inflasi Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada melonjaknya tingkat inflasi di Kabupaten Pelalawan, hal Ini perlu diwaspadai karena laju inflasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan.Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kenaikan harga yang dapat mengurangi pendapatan riil penduduk Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan. Tabel. T-II.8. Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Pertumbuhan PDRB

7,73

7,19

7,15

7,02

7,17

2.

Inflasi

5,78

7,38

10,90

1,73

9,45

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan( Pelalawan Dalam Angka tahun 2011 )

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


II-11

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Pelalawan periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut: 1.

Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. Tabel. T-II.9. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No.

Uraian

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

1.

Angka Melek Huruf, %

93,60

94,00

97,60

98,44

98,46

2. 3.

Rata Lama sekolah Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A

7,30

7,70

7,90

7,95

8,21

117,53

119,02

119,91

112,96

116,80

- SMP/MTs/Paket B

81,55

91,30

92,40

84,45

68,12

- SMA/SMK/MA/Paket C

60,29

69,72

66,93

52,08

65,24

93,21 87,12 59,68 71,27

96,19 90,56 71,27 75,12

94,86 92,81 73,72 78,15

94,96 94,56 72,67 79,25

95,07 94,68 59,46 82,22

41,53 61,83

55,93 62,21

52,79 67,12

38,05 68,06

51,44 71,41

100

100

100

100

100

4.

Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C

5.

Angka Kelulusan, % -

SD/MI/Paket A

-

SMP/MTs/Paket B

92,64

96,64

95,56

92,07

93,09

-

SMA/SMK/MA/Paket C

94,31

98,26

90,35

98,12

94,60


II-12

7.

Angka Melanjutkan Sekolah % -

8.

9.

10

11

SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C

97,69

98,75

99,00

77,12

79,35

81,21

82,04

83,72

-

Tingkat SD

19,19

20,35

21,66

15,24

14

-

Tingkat SMP

13,14

11,38

11,33

11,03

12

-

Tingkat SMA

10,62

12,24

9,11

9,00

9

7,27

9,56

9,32

9,22

9

Rasio Rombongan Belajar terhadap Siswa -

Tingkat SD

-

Tingkat SMP

23,15

24,62

26,53

27,02

25

-

Tingkat SMA

29,62

31,99

31,51

34,16

30

34,95

33,73

30,84

31,74

30

Rasio Rombongan Belajar terhadap Guru -

Tingkat SD

-

Tingkat SMP

1:1

1:1

1:1

1:1

1:2

-

Tingkat SMA

1 : 2,5

1 : 3,8

1 : 1,4

1:2

1:2

1.018 : 1.860

628 : 2.553

737 : 2.703

1.534 : 2.865

42 : 1.860

28 : 2.553

27 : 2.703

50 : 2.865

235 : 1.860

58 : 2.553

356 : 2.703

867 : 2.865

205 : 762

54 : 887

218 : 982

218 :1063

327 : 887

60 : 982

60 :1063

579 : 855

514 : 887

398 : 982

398: 1063

4 : 855

4:887

5 : 982

5 : 1063

93 : 533

: 766

28 : 802

28 : 873

485 : 533

: 766

374 : 802

374 : 873

19 : 533

: 766

19 : 802

19 : 873

Rasio Jumlah Guru SD yang tidak memenuhi syarat pendidikan ( < D2 ) terhadap total Guru SD Rasio Jumlah Guru SD memiliki ijazah D3 terhadap total Guru SD

Rasio Jumlah Guru SLTP yang tidak memenuhi syarat pendidikan ( < D3 ) terhadap total Guru SLTP Rasio Jumlah Guru SLTP yang memiliki ijazah pendidikan D3 thdp total Guru SLTP Rasio Jumlah Guru SLTP yang memiliki ijazah pendidikan S1 thdp total Guru SLTP Rasio Jumlah Guru SLTP yang memiliki ijazah pendidikan S2 thdp total Guru SLTP

13

96,88

Rasio Guru terhadap Siswa

Rasio Jumlah Guru SD memiliki ijazah S1 terhadap total Guru SD 12

96,05

Rasio Jumlah Guru SLTA yang tidak memenuhi syarat pendidikan ( < S1 ) terhadap total Guru SLTA Rasio Jumlah Guru SLTA yang memiliki ijazah pendidikan S1 thdp total Guru SLTA Rasio Jumlah Guru SLTA yang memiliki ijazah pendidikan S2 thdp total Guru SLTA


II-13

14

Angka Putus Sekolah ( Jlh ) -

Tingkat SD

-

Tingkat SMP

-

Tingkat SMA

2,45

2,22

1,57

1,42

0,54

1,57

1,54

1,22

1,45

0,54

1,32

0,92

0,41

0,56

0,37

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan , 2011

2.

Kesehatan Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia kualitas kesehatan antara lain

ditentuka oleh drajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, puskesmas, polikklinik, RS bersalin, posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksanaan kualitas lingkungan di pemukiman, penerapan pola hidup sehat dan sehat (PHBS), pelayanan asuransi kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Askeskin, dan sebaginya. Tabel. T-II.10. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Indikator KinerjaKesehatan

No

Uraian

1. Angka Kematian Bayi per / 1000 kelahiran hidup 2. Angka Harapan Hidup (AHH) 3. Prevalensi Gizi buruk ( % )

2006 21,00

Tahun 2007 2008 18,00 14,00

2009 12,00

68,3 3,1

68,48 2,6

68,7 2,8

68,56 3

2010 8,00 68,8 3,20%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, 2011

3.

Kemiskinan

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengathui jumlah pendudu miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskian.


II-14

Tabel. T-II.11. Rasio Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan 2006-2010

Uraian Penduduk Miskin Jml Penduduk Tingkat Kemiskinan (%) Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

50.200

49.610

54.570

50.710

44.400

263.331 19,8

276.353 18,07

283.286 18,63

292.419 16,71

311.726 14,51

276.690

263.948

286.761

331.024

359.431

Sumber : BPS - Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011

4.

Kepemilikan tanah Sampai 2010, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan 6.332 sertifikat hak atas tanah, sebanyak 5.191 sertifikat berupa hak milik atau sekitar 78,4 % dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 1.141 sertifikat dan 285 sertifikat hak pakai. 5.

Kesempatan Kerja

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk usia kerja juga akan megalami peningkatan. Keadaan tersebut jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan mengakibatkan meningkatnya angkka pengangguran. Pada tahun 2010 penduduk yang bekerja 118.478 oang dengan Angkatan Kerja mencapai 124.303 orang. Besarnya jumlah pencari kerja tamatan SMU dan yang sederajat serta DI-DIII mengindikasikan bahwa perlu diciptakan lapangan kerja yang mampu menampung pekerja dengan kualifikasi tamatan SMU hingga D-III. Tabel. T-II.12. Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010

Uraian

2006

Penduduk yang Bekerja Angkatan Kerja Rasio

-

2007 111,554 120,910 92.26

Tahun 2008 112,770 120,314 93.25

2009 119,946 128,166 93.59

2010 118,478 124,303 95.31

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2011


II-15

Sex ratio 110,84 mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kenapa karena Sentra-sentra perkebunan yang seringkali mempekerjakan tenaga kerja laki-laki memberikan andil terhadap tingginya sex ratio, dan kurva penduduk bersifat expansiv. Gambar G-II.5 Sex Ratio Kabupaten pelalawan Tahun 2010

25.000

15.000

5.000

5.000

15.000

25.000

70 – 74 60 – 64 50 – 54 40 – 44 30 – 34 20 – 24 10 – 14 0 – 4 Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2011

6.

Angka Kriminalitas

Dari tabel Angka Kriminalitas selama tahun 2010 menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Pelalawan rawan akan peningkatan jumlah kriminalitas, sebagaimana uraikan pada tabel berikut: Tabel. T-II.13. Jumlah Kriminal di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 Uraian

Jumlah

Persentase

Pencurian Tindak Kekeras an dan Pengrus akan Perjudian dan Penipuan Narkotika Illegal Loging Lainnya

149,00 99,00 37,00 21,00 8,00 -

47,45 31,53 11,78 6,69 2,55 -

Total

314,00

100,00

Sumber : Kepolisian Resort Kabupaten Pelalawan, 2011 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-16

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya. Sebagai bekas sebuah kerajaan, Kabupaten Pelalawan kaya akan aktifitas seni dan budaya yang masih dipertahankan dan digelar pada kegiatan-kegiatan tertentu baik pada pemberi gelar pembesar maupun penobatan lainnya sesuai dengan yang telah diwariskan oleh sultan-sultan terhadulu. Berbagai aktivitas kesenian tumbuh dan tetap dilestarikan dikalangan masyarakatnya, seperti: Ø Seni Sastra : Nyanyian Panjang, Pantun, Bidal, menumbai, dll; Ø Seni Musik : Calempng, Gambus, Kompang, Gendang, Nafiri, Ketobang, Gambang, dll; Ø Seni tari : Zapin, Joget, Begondang, belian, Bedowo, Silat Payung, dll. Jumlah grup kesenian dan gedung kesenian, balai adat, keadaan sarana olah raga di Kabupaten Pelalawan berfluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana diuraikan dalam berikut: Tabel. T-II.14. Rasio Grup Kesenian Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010

Uraian

2006

Juml Grup Kesenian Jumlah Gedung Kesenian Juml Penduduk Rasio Grup Kesenian/10.000 penduduk

Tahun 2008

2007

2009

2010

16 -

16 -

18 -

20 -

22 -

263.331

276.353

283.286

292.419

311.726

0,60

0,57

0,63

0,68

0,72

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2011

Tabel. T-II.15. Jumlah Balai Adat di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010

Uraian Juml Balai Adat

2006

Tahun 2008

2007 8

8

2009 8

2010 8

8


Tabel. T-II.16. Jumlah Organisasi Olahraga ( Pengda ) di Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 Tahun Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Juml Organisasi 13 13 14 14 16 Olahraga (Pengda) Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2011 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-17

Tabel. T-II.17. Rasio Lapangan Olahraga di Kanupaten Pelalawan tahun 2006-2010 Uraian

-

Tahun 2008 706

2009 725

2010 741

-

283.286

292.419

311.726

2006

Juml Lapangan olahraga Juml Penduduk Rasio/10.000 penduduk

2007

-

-

-

24.9

24.8

24.4


2.3

ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian pada aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan W ajib Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselengarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggraan pelayanan dasar Kabupaten Pelalawan masih perlu ditingkatkan. 1.

Pendidikan Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pelalawan merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Pelalawan. Berbagai terobosan program dan kegiatan dilaksanakan sampai dengan 2010 telah memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan yang semakin meningkat setiap tahunnya. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan masyarakat yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta ekonomi yang diukur dengan paritas daya beli. Tabel. T-II.18. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Angka Harapan Hidup (AHH), Tahun

68,30

68,48

68,56

68,69

68,82

Angka Melek Huruf (AMH), %

93,60

97,60

97,6

98,4

98,46

Rasio Lama Sekolah (RLS), Tahun

7,30

7,67

7,93

7,95

8,21

Paritas Daya Beli

615,70

618,38

623,66

628,20

630,99

IPM

70,00

71,43

72,07

72,69

73,18

Sumber : Data olahan BPS Kabupaten Pelalawan, 2011. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-18

Tabel. T-II.19. Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Bidang Pendidikan TAHUN 2008

2009

2010

119,02 90,56

119,91 92,81

112,96 94,56

116,80 94,68

81,55 59,68

91,30 71,27

92,40 73,72

84,45 72,67

68,12 59,46

SD/MI

163,28

177,00

194,83

185,41

187,32

SMP/MTs Rasio guru:murid SD SMP Rasio guru (PNS) : murid

351,89

432,83

392,46

314,50

350,98

19,19

20,35

21,66

`15,24

14

13,14

11,38

11,33

11,03

12

1 : 29 1 : 12

1 : 28 1:9

1 : 27 1:8

1 : 26 1:9

1 : 14 1 : 12

23,15

24,62

26,53

27,02

27,72

29,62

31,99

31,51

34,16

34,56

66,93 52,79

52,08 38,05

65,24 51,44

INDIKATOR

NO

1

PENDIDIKAN DASAR a. Angka Partisipasi Sekolah - APK SD/MI/Paket A - APM SD/MI/Paket A

b.

c.

d.

e.

2

- APK SMP/MTs/Paket B - APM SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

SD SMP Rasio murid per kelas rata-rata SD SMP

PENDIDIKAN MENENGAH a. Angka Partisipasi Sekolah - APK SMA/MA/SMK/Paket C - APM SMA/MA/SMK/Paket C b.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

c.

Rasio guru:murid SMA SMK

c.

d.

e. f.

Rasio guru PNS : murid SMA SMK Rasio murid per kelas rata-rata SMA SMK Penduduk usia > 15 tahun yang buta huruf Penduduk Usia 17-24 keatas yang masih

2006

2007

117,53 93,21

60,29 41,53

69,72 55,93

10,20

12,24

9,11

9,00

9

7,27

9,56

9,32

9,22

9,12

12

14

11

11

11

7

9

9

9

9

34,95 25,19

33,73 36,21

30,84 25,75

31,74 34,78

31,23 34,78

6,40

6,00


2,40

1,56

1,54

II-19

sekolah 96,98 88,29 56,89

98,41 91,24 72,31

98,71 91,19 72,89 15,10

95,50 91,36 67,95 14,12

96,53 86,34 54,89 8,59

3

Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18 Usia 19-24 Fasilitas pendidikan

196 45 16 8

197 41 15 8

198 46 16 12

209 62 18 13

214 66 19 13

4

Sekolah SD Sekolah SMP Sekolah SMA Sekolah SMK PAUD

5

6.

7

8

a. Jumlah siswa TK/RA b. APK PAUD Angka putus Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs

4087

2,45 1,57 1,32

c. SMA/MA/SMK Angka Kelulusan a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK Angka melanjutkan a. dari SD/MI ke SMP/MTs b. dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

4240

2,22 1,54 0,92

4669

5269

1,57 1,22 0,41

1,42 1,45 0,56

0,54 0,54 0,37

100

100

100

100

100

92,64 94,31

96,64 98,26

95,56 90,35

92,07 98,12

93,09 94,60

96,05 77,12

96,88 79,35

97,69 81,21

98,75 82,04

99,00 83,72 65,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 2011.

Tabel. T-II.20. Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kabupaten PelalawanTahun 2010 No.

Jenjang Pendidikan

1

TK

2 3 4 5

SD SMP SMA SMK Jumlah

Jumlah Guru

SMA (%)

55

18,18

D 1 (%) 1,82

1.606 394 297 161 2.513

3,36 5,84 4,04 3,11 6,91

6,35 0,52 1,74

Ijazah Tertinggi D3 Sarjana D2 (%) (%) (%) 63,64 16,36 48,69 3,05 1,35 0,62 23,47

2,37 5,33 1,68 1,86 2,25

39,10 83,25 87,88 86,96 62,71

S2/S3 (%) 0,12 2,03 5,05 7,45 2,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Pelalawan, 2011.


II-20

2. Kesehatan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan, ada upaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pelalawan.Kondisi pelayanan kesehatan dapat dilihat padaTabel. T-II.21 Tabel. T-II.21. Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No.

Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

1 : 100 21.387 0,0014 85.548

1 : 100 22.638 0,0014 90.554

1 : 100 23.350 0,0014 93.399

1 : 100 23.818 0,0013 71.453

1 : 100 25.252 0,0013 75.755

33 98

33 63

69 70.66

73 106.71

72.602 119

27,5

30%

32,5

35,6

38,7

73,8

75,24

76,57

79,49

71,5

81 100

64 100

63 100

42 100

41,5 100

0,71

1,27

1,38

1,48

1,16

1. 2. 3. 4.

Rasio Posyandu per satuan balita Rasio Puskesmas per satuan penduduk Rasio Pustu per satuan penduduk Rasio RS per satuan penduduk

5. 6.

-

-

907

2324

713

13.

Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, (%) Cakupan kelurahan UCI (%) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan,(%) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, (Kasus) Cakupan kunjungan bayi, (%)

70,95

88,20

78,53

88,06

62,0

14.

Visite Rate

53.361

98.261

31.706

123.906

173.141

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, 2011

3.

Pekerjaan Umum Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminka hasil dalam pengembangan dan kualitas layanan infrastktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi, dan keciptakaryaan. Pembangunan pada pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:


II-21

Tabel. T-II.22. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No. 1.

Indikator

2006

2007

2008

2009

2010

154,093

178,793

181,793

242,343

262,343

- Agregat Kelas C

507,12

508,12

520,02

491,02

507,070

- Tanah

538,27

560,27

567,37

568,37

552,62

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

15000 14820 0,25

15000

18000 6565 0,32

18000

0,27

17000 5000 0,29

20,86

22,66

28,77

27,40

28,56

23,44

55,07

44,29

56,37

56,37

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km) - Aspal

- Rigid 2.

Rasio jaringan irigasi

3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Panjang jalan dilalui kendaraan (km) - Aspal

4. 5. 6. 7. 8.

11. 13. 14.

0,33

154,093

178,793

181,793

242,343

262,343

- Agregat Kelas C

507,12

508,12

520,02

491,02

597,070

- Tanah

538,27

560,27

567,37

568,37

552,16

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

- Rigid 10.

Tahun

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x100%

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

1620

1620

1420

1510

4000 36,28

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Pelalawan, 2011


II-22

Tabel. T-II.23. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No. 1.

Indikator Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (UPT-BPAB)/ jumlah seluruh rumah tangga x 100%

2006

2007

2,22

Jumlah rumah tangga pengguna air minum layak/jumlah seluruh rumah tangga x 100 % 2.

Tahun 2008

2009

2010

2,45

3,12

3,66

3,38

55,07

44,29

56,37

56,37

36,28

Luas lingkungan permukiman kumuh/ Luas wilayah x 100%

Sumber : Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Pelalawan, 2011

Tabel T-II. 24 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sumber Air Minum Air Kemasan Pompa Sumur Terlindung Sumur tidak terlindung Air Sungai Air Hujan

2008

Tahun 2009

2010

15,17

29,81

29,17

9,17

8,91

8,91

33,24

22,33

27,17

25,03

26,2

17,57

2,25

1,96

0,40

5,76

9,67

6,17

Sumber : Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Pelalawan, 2011

4.

Penataan Ruang

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan 20112031, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut; 1. Peningkatan produktivitas kegiatan kehutanan, pertanian, dan perkebunan didukung pengembangan industri pengolahan; 2.

Pengembangan kegiatan pariwisata;

3.

Pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan berwawasan konservasi;


II-23

4.

Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pada pusat kegiatan;

5.

Peningkatan aksesibilitas dari dan ke luar wilayah Kabupaten Pelalawan untuk mendukung keterkaitan ekonomi dan sosial budaya antara Kabupaten Pelalawan dengan wilayah di luarnya;

6.

Pemantapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung.

Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Pelalawan dibagi dari beberapa sudut kepentingan yakni; pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten (KSK)dari; sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan ditetapkan pada kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, yaitu: a)

Kawasan strategis Kabupaten (KSK) PKW Pangkalan Kerinci; Karakter PengembanganKawasan Strategis Kabupaten (KSK) PKW Pangkalan Kerinci, adalah: • PKW Pangkalan Kerinci merupakan pusat pertumbuhan utama wilayah Kabupaten Pelalawan, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan, jasa, industry dan budaya. • Pengembangan Kawasan perkotaan meliputi bagian kawasan perkotaan lama dan bagian kawasan perkotaan baru, dan termasuk kawasan industry skala besar pengolahan bubur kertas. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) PKW Pangkalan Kerinci, yakni; • Pengembangan kegiatan perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. • Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi • Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi ruang terhadap bentuk-bentuk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan layanan transportasi wilayah.

b)

Kawasan strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan Kerinci-Pekanbaru; Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan KerinciPekanbaru, adalah: • Merupakan koridor yang menghubungkan Pangkalan Kerinci dengan PKN Pekanbaru dengan kecendrungan membentuk embrio kawasan metro politan Pekanbaru. • Terdapat PPK Sikijang sebagai kawasan perkotaan yang secara fisik berbatasan langsung atau menerus dengan kota Pekanbaru. • Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pelalawan. • Ruang sebagai wadah pertumbuhan ekonomi yang pesat harus dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja kegiatan dalam kawasan. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan KerinciPekanbaru, yakni; • Pengembangan kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.


II-24

•

• c)

Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan antisipasi sebagai kawasan perkotaan yang merupakan bagian kawasan metropolitan Pekanbaru. Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi ruang terhadap bentuk-bentuk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan layanan transportasi wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan Kerinci-SorekPangkalan Lesung-Ukui; Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan KerinciSorek-Pangkalan Lesung-Ukui, adalah: • Terdapat PKLp Sorek, PKLp Ukui, dan PPK Pangkalan Lesung yang merupakan kawasan perkotaan. • Memiliki sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pelalawan. • Ruang sebagai wadah pertumbuhan ekonomi yang pesat harus dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja kegiatan dalam kawasan. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Koridor Pangkalan KerinciSorek-Pangkalan Lesung-Ukui, yakni; • Pengembangan kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. • Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi ruang terhadap bentuk-bentuk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan layanan transportasi wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten (KSK)dari; sudut kepentingan Sosial Budaya di Kabupaten Pelalawan ditetapkan padakawasan yang dianggap memiliki potensi sosial budaya, yaitu: Ø

KSK Kawasan Istana Sayap Pelalawan; Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Istana Sayap Pelalawan, adalah: • Peninggalan sejarah dan budaya melayu Pelalawan . Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Istana Sayap Pelalawan, yakni; • Pelestarian budaya melayu Pelalawan •

Pemanfaatan sebagai objek wisata budaya dan penelitian ilmu penegtahuan sejarah/budaya.

Kawasan strategis Kabupaten (KSK)dari; sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan di Kabupaten Pelalawan ditetapkan pada kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi sebagai Fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu: a)

KSK Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo; Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, adalah: • Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati berupa fauna (satwa) dan flora (tumbuhan) dengan tingkat kerapatan spesies tumbuhan terpadat di dunia.


II-25

Pentingnya peningkatan kualitas sebagai kawasan taman nasional khususnya dan kawasan lindung umumnya sebagai warisan cagar alam dunia yang dilindungi. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yakni; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitanya guna menjaga kualitas kawasan sebagai kawasan taman nasional. •

b)

c)

•

Pemanfaatan dan peningkatan kualitas serta rehabilitas pada bagian kawasan yang menurun atau rusak kondisinya.

•

Mengeluarkan bentuk kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagai kawasan taman nasional.

•

Memanfaatkan taman nasional sebagai objek wisata alam, riset dan studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta minat khusus lainnya sesuai peraturan perundangan.

KSK Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan; Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, adalah: • Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati terutama fauna (satwa) dan lahan gambut tebal. • Pentingnya peningkatan kualitas sebagai kawasan taman nasional khususnya dan kawasan lindung umumnya yang dilindungi. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, yakni; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitanya guna menjaga kualitas kawasan sebagai kawasan suaka margasatwa. •


•

Mengeluarkan bentuk kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagai suatu kawasan suaka margasatwa.

•

Memanfaatkan kawasan suaka margasatwa Kerumutan sebagai objek wisata alam, riset dan studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta minat khusus lainnya sesuai peraturan perundangan.

KSK Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap (SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung); Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap (SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung), adalah: • Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati terutama fauna (satwa) dan kawasan lahan gambut tebal. • Pentingnya peningkatan kualitas sebagai kawasan taman nasional khususnya dan kawasan lindung umumnya yang dilindungi. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap (SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung), yakni;


II-26

d)

•

Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitanya guna menjaga kualitas kawasan sebagai kawasan suaka margasatwa.

•


•


•

Memanfaatkan kawasan suaka margasatwa Kerumutan sebagai objek wisata alam, riset dan studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta minat khusus lainnya sesuai peraturan perundangan.

KSK Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar (SM Tasik Mertas-Tasik Metas); Karakter Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar (SM Tasik Mertas-Tasik Metas), adalah: • Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati terutama fauna (satwa) dan kawasan lahan gambut tebal. • Pentingnya peningkatan kualitas sebagai kawasan taman nasional khususnya dan kawasan lindung umumnya yang dilindungi. Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar (SM Tasik Mertas-Tasik Metas), yakni; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitanya guna menjaga kualitas kawasan sebagai kawasan suaka margasatwa. •


•


•

Memanfaatkan kawasan suaka margasatwa Kerumutan sebagai objek wisata alam, riset dan studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta minat khusus lainnya sesuai peraturan perundangan


II-27

5.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.26. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

3.

Indikator

2006

2007

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tidak ada

Tidak ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ada

Tahun 2008

2009

2010

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011

6.

Perhubungan

Pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya meningkat guna memperlancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian suatu daerah. Pembangunan prasarana jalan diharapkan secara langsung memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Pelalawan mencapai 1.416 km yang terdiri dari permukaan jalan yang diaspal sepanjang 262,343 km. Agregat kelas C sepanjang 597,070 km dan jalan tanah sepanjang 552,616 km. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana

No 1. 2. 3.

Tabel. T-II.27. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 Tahun Indikator 2006 2007 2008 2009 Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) Rasio ijin trayek

2010

-

-

-

13.000

15.000

-

-

-

-

648

270

290

153

118

98

Jumlah uji kir Mobil Penumpang


II-28

30

57

122

82

83

2.584

2.754

5.033

5.273

5.540

224

175

357

333

273

-

7

5

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

3.988/ 13.000

4.095/ 15.000

Bus Mobil Barang Kereta Tempelan Kereta Gandengan Kendaraan Khusus 4.

Jumlah Terminal Bis ( type C )*

5.

6. 7.

Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100% Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), menit.

60

60

60

60

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

10

25

30

45

65

-

-

-

-

-

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum, Rupiah; Bus dan Mobil Barang Mobil Penumpang Kereta Gandeng/Tempelan Mobil Penumpang Umum Roda 3 Kendaraan Khusus

8.

60

Persentase Pemasangan Ramburambu Rambu-rambu Darat, % Rambu-rambu Sungai, %

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan, 2011

7.

Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator

2006

2007

Tahun 2008

Penanganan Kapasitas Timbunan Sampah (liter ) Persentase Penduduk berakses air minum layak

23,44

55,07

44,29


2009

2010

454,63

496,71

56,37

56,37

II-29

4. 5.

Persentase Cakupan penghijauan Sumber Mata Air Persentase Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

80

80

90

90

100

Persentase Penegakan hukum 60 65 70 75 lingkungan Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Dinas Cipta Karya, 2011

90

7.

8.

Pertanahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.29. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah sertifikat hak milik Jumlah sertifikat hak guna bangunan (HGB) Jumlah hak pakai

Tahun 2008

2009

2010

-

2.217

1.571

1.403

-

-

786

305

50

-

-

21

24

240

2006

2007

-

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, 2011

9.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaiman tabel T-II.30. 10.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pelalawanselama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator sebagaimana T-II.31. 11.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana T-II.32.


II-30

Tabel. T-II.30. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nas berbasis NIK

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

41,6

52,3

72,8

83,7

84,5

58,8

60,1

63,2

65,7

82,8

19,2

51

66,6

78,3

84,8

27,8

31,2

39,4

40,8

59,81

Belum Belum

Belum

Sudah

Belum

Belum

Sudah Belum

Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, 2011

Tabel. T-II.31. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

-

-

48,41

48

41

Jumlah KDRT

-

-

-

3

10

26,99

42,14

34,86

34,86

34,89

No 1.

2. 3.

Indikator

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)

Sumber : BPPKB Kabupaten Pelalawan, 2011

Tabel. T-II.32. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga Prevalensi (peserta KB/PUS)

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

3

3

3

4

4

64,59

64,6

81,8

63,3

68,8


II-31

3. 4. 5.

Jumlah peserta KB aktif Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Jumlah Keluarga Sejahtera I

29.797

32.465

35.740

28.258

52.243

6.393

6.827

6.921

6.636

8.108

9.364

13.496

13.936

14.847

13.484

Sumber : BPPKB Kabupaten Pelalawan, 2011

12.

Sosial Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial No 1.

2.

3.

Indikator

2006

2007

2

2

- Anak Terlantar, (%)

-

- Anak Nakal, (%)

Tahun 2008

2009

2010

3

4

4

-

15

18

20

-

-

10

12

15

- Wanita Rawan Sosial Ekonomi, (%)

-

-

8

9

10

- Lansia Terlantar, (%)

-

-

9

9

10

- Penyandang Cacat, (%)

-

-

1

1

1

- Keluarga Rumah Tidak Layak Huni, (%)

-

-

5

8

10

- Keluarga Fakir miskin dan KAT, (%)

-

-

7

8

10

- Korban Bencana Alam Tertangani , (%)

-

-

78

80

80

- Orang Terlantar dan Orang Gila, (%)

-

-

80

85

90

65

75

75

80

85

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh penanganan/bantuan sosial

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, 2011


II-32

13.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha ekonomi, Bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Non KUD, Perkembangan koperasi ini dapat dilihat dari jumlah koperasi, jumlah anggota dan jumlah simpanan, Pada tahun 2010 di Kab Pelalawan terdaftar 211 koperasi dengan 163 Koperasi aktif, dengan jumlah seluruh UKM mencapai 8.228. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pelalawanselama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.34. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Indikator Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Persentase Koperasi Aktif Jumlah Seluruh UKM Jumlah BPR/LKM

Jumlah UKM Non BPR/LKM KSP / USP

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

163

174

181

204

211

123

134

141

144

163

75.4

77

77,9

70,5

77,3

1538

3845

6152

7.690

8.228

-

-

-

1

1

2

2

2

2

2

KSP :3 USP : 40

KSP :3 USP : 45

KSP :3 USP : 50

KSP :4 USP : 55

KSP :5 USP : 57

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan, 2011

14.

Kebudayaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut: Tabel. T-II.35. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator Sanggar Kesenian Situs Bersejarah

2006 -

2007 1

Tahun 2008 2

2009 2

2010 4

-

-

-

19

21

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2011 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-33

15.

Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut: Tabel. T-II. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No

Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah organisasi kepemudaan

105

105

105

105

105

2.

Jumlah organisasi olahraga

13

13

14

14

16

4.

Jumlah kegiatan olahraga

-

-

18

19

20

5.

Jumlah lapangan olahraga

-

-

706

725

741


Tabel tersebut menggambarkan penyelenggaraan pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. 16.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Pelalawanselama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel. T-II.37. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No

Indikator

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

1.

Jumlah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM)

18

18

18

18

18

2.

Jumlah Organisasi Profesi

24

24

24

24

24

3

Jumlah Yayasan

2

2

2

2

2

4

Jumlah Ormas

266

266

266

266

266

Sumber :Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pelalawan,2011


II-34

17.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Kabupaten Pelalawan terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan UU No.53 Tahun 1999 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No.75 Tahun 1999 dengan ibukota Pangkalan Kerinci. Pada awal berdirinya Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 kecamatan. Dalam perjalanannya Kabupaten Pelalawan berkembang mejadi 12 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 106 desa. Selama tahun 2010 DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan 180 sidang yang terbagi dalam 4 masa sidang mulai dari bulan januari 2010 sampai dengan desember 2010. Dari sidang yang dilakukan, dihasilkan 89 keputusan yang terdiri dari 15 rancangan perturan daerah, 24 keputusan DPRD, 20 keputusan pimpinan, 20 rapat panitia musyawarah, dan 14 rapat panitia anggaran. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan perangkat daerah di Kabupaten Pelalawan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.38. Banyaknya keputusan DPRD Kabupaten Pelalawan Masa Sidang 2008-2010 Tahun/ Year Jenis Keputusan/ Kind Of Decision 01. Rancangan Peraturan Daerah /Regional Regulation 02. Keputusan DPRD/Decision 03. Pernyataan/Declaration 04. Pernyataan Pendapat/Opinion Declaration 05. Kesimpulan Pendapat/Conclusion 06. Keputusan Pimpinan/Decision of Head 07. Rapat Panitia Musyawarah /Committee Meeting 08. Rapat Panitia Anggaran/Budget Committee Meeting

2008

2009

2010

28

16

15

17 0 0 0 60 60

0 0 0 0 24 24

24 0 0 0 20 20

10

6

14

Sumber: Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan,2011

Tabel. T-II.39. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator

2006

2007

Jumlah Polisi Pamong Praja

128

128

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi

2

2

Tahun 2008

2009

2010

126

124

124

2

2

2


II-35

pemerintah 3.

Penegakan PERDA, %*

100

100

100

100

100

Sumber: Bakesbang Linmas, Sat Pol-PP Kabupaten Pelalawan, 2011

18.

Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut: Tabel. T-II.40. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator Regulasi ketahanan pangan

2006

2007

ada

ada

-

-

Tahun 2008

2009

2010

ada

ada

ada

-

-

1.873 47

Ketersediaan pangan , gr/kapita -

Energy Protein

Sumber: Badan ketahanan Pangan Kabupaten PelalawanTahun 2011 (data diolah)

19.

Pemberdayaan Masyarakat Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pelalawanselama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut: Tabel. T-II.41. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010

No 1.

2. 3

Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

Rata-rata jumlah kelompok binaan : - Posyantek Wartekdes Ekonomi

12 12 11

12 12 21

12 12 30

12 14 45

12 35 60

Kelurahan Berprestasi

3

3

3

3

3

105

118

118

118

118

Jumlah LPM


II-36

3. 4. 5. 6.

PKK aktif

105

118

118

118

118

Jumlah Posyandu aktif

112

224

224

266

266

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

10%

10%

12%

15%

20%

10

22

25

26

27

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Sumber : BPMD Kabupaten Pelalawan, 2011

20.

Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.42. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1.

Indikator Buku ”kabupaten dalam angka”

2.

Buku ”PDRB kabupaten”

2006 ada

2007 ada

Tahun 2008 ada

2009 ada

2010 ada

ada

ada

ada

ada

ada


Dari tabel di atas urusan statistik tersebut menggambarkan bahwa dokumen bidang statistik tetap tersedia dan di masa depan data statistik tersebut dapat lebih lengkap dan akurat. 21.

Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing indikator sebagaimana tabel berikut: Tabel T-II. 43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan No 1. 2.

Indikator Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

-

-

-

1

1

-

-

-

2

4

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pelalawan, 2011


II-37

22.

Perpustakaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di Kabupaten Pelalawan selama periode 2009-2010 pada masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel T-II.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kabupaten Pelalawan tahun 2009-2010 No 1. 2.

Tahun

Indikator Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Jumlah Buku yang dipinjam (eks.)

2009

2010

717

1.253

1.560

3.230

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pelalawan, 2010

23.

Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.45. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2. 3.

Indikator Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah

Tahun 2008

2006

2007

2009

2010

5

6

8

8

10

Radio : 1 TV :Tidak Ada

Radio : 1 TV :-

Radio : 1 TV :-

Radio : 1 TV :-

Ada

Ada

Ada

Radio : 1 TV : Tidak Ada

Sumber : Bagian Humas dan PDE Setda Kabupaten Pelalawan, 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Pelalawan. 1.

Pertanian

Potensi lahan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 disajikan pada sub bab ini, memuat potensi lahan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering menurut kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 di Kabupaten Pelalawan tercatat sebanyak 31.355 ha lahan sawah RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-38

dan 242.105,5 ha lahan kering. Lahan sawah terdiri dari 19.842 ha lahan pasang surut dan 11.513 lahan tadah hujan. Dari 30.842 ha lahan sawah, sebanyak 9.159 ha (41,02%) terdapat di Kecamatan Teluk Meranti, kemudian Kecamatan Kuala Kampar 9.970 ha, Kecamatan Langgam sebanyak 1.971 ha dan yang terkecil Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 100 ha. Disisi lain luas lahan kering 242.105,5 ha yang terdiri dari 142.559 ha tegalan (52,68%); 26.461,5 ha ladang (12,55%) dan tanah pekarangan 30.768 ha (15 %) Penyajian tanaman pangan meliputi padi/sawah, palawija, sayuran dan buah-buahan. Tahun 2010 luas panen padi sawah tercatat 12.915 ha, sedangkan untuk padi ladang luas panen sebanyak 1.053 ha. Sedangkan luas panen palawija pada tahun 2010 terdapat jagung seluas 10.274 ha, ubi kayu 228 ha, ubi jalar 57 ha, kacang tanah seluas 49 ha. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian di Kabupaten Pelalawan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel. T-II.46. Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Padi Kabupaten Pelalawan Komoditi

Luas Tanam/Ha

Luas Panen/Ha

Produktivitas/Ku/Ha

Produksi/ton

Padi

12.048

12.915

34

42.679

Padi Sawah

10.995

11.341

34,09

38.660

Padi Ladang

1.053

1.574

25.53

4.019

Sumber : Dinas PertanianTanaman Pangan Kabupaten Pelalawan,2011

Tabel. T-II.47. Potensi Lahan Sawah Menurut Kecamatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

Kecamatan Langgam Pangkalan Kerinci Pangkalan Kuras Ukui Pangkalan Lesung Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Pasang Surut

Tadah Hujan

Jumlah

713 0 9.970 9.159 19.842

1.971 100 25 5.128 375 472 2.642 800 11.513

1.971 100 25 5.128 375 472 713 2.642 9.970 800 9.159 31.335

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan

-

Produk yang dikembangkan adalah: beras, tepung beras, industri makanan Pasar potensial: Pasar domestik (konsumen langsung), industri pengelolaan makanan


II-39

Sektor investasi: Industri pembibitan, perkebunan, proses produksi dan pemasaran, koperasi petani

-

Tabel. T-II.48. Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Palawija Kabupaten Pelalawan Komoditi Palawija

Luas Tanam

Luas Panen

Produktivitas

Produksi

Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

10.163 28 60 11 249 58

10.274 20 49 19 228 57

23.23 11 9.18 10.53 179.3 79.65

23.865 22 45 20 4.088 454

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan

Tabel. T-II.49. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kabupaten pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2. 3. 4.

5.

Indikator Luas Panen (Ha) Produksi Padi (ton) Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan pangan) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (peternakan dan hasilnya) terhadap PDRB

Sumber :

2.

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

9,844

10,828

11,757

10,725

12,048

30,628

35,277

36,280

40,080

42,679

Hb: 1,93 Hk: 4,70

Hb: 1,68 Hk: 4,57

Hb: 1,48 Hk: 4,45

Hb:1,36 Hk: 4,35

Hb:1,28 Hk: 4,22

Hb: 20,01 Hk: 14,85

Hb:19,87 Hk:14,97

Hb:19,60 Hk:14,81

Hb:18,11 Hk:14,52

Hb:18,91 Hk:14,67

0,55 1,39

0,51 1,35

0,49 1,31

0,48 1,29

Hb: 0,59 Hk: 1,41

BPS dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, 2011

Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditi perdahangan di Kabupaten Pelalawan antara lain, karet kelapa, kelapa sawit dan lainnya. Pada tahun 2010 luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Pelalawan tercatat 228.824,69 ha, dengan rincian sebagai berikut: karet 23.097,7 ha; kelapa 16.219,52 ; kelapa sawit 188.026,66 ha dan aneka tanaman 1.480,11 ha. Dari sektor perkebunan Kabupaten Pelalawan menawarkan peluang investasi pada RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-40

bebarap komoditi antara lain yaitu: kelapa sawit dan karet yang merupakan komoditi yang memiliki prospek tuntunan pasar dalam maupun luar negeri.

Tabel T-II. 50 Luas Komoditas Dan Produksi Tahun 2010 Komoditi Perkebunan Kabupaten Pelalawan Komoditi

Luas

Produksi (ton)

Komoditas(ha) Karet

23.097,7

28.603,82

Kelapa

16.219,52

21.158,22

Kelapa Sawit

188.026,66

499.726,2

Aneka Tanaman

1.480,81

481,46

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, 2011

Tabel. T-II.51. Profil Proyek untuk Kelapa Sawit Peluang Investasi

Perkebunan ,Industri Hilir CPO (Minyak goreng,Margarine,Sabun,Salad Oil,Kosmetik & Olen) serta Pemb.PKS

Lokasi

Kec.Langgam, Pkl.Kerinci, Pkl.Lesung, Pkl.Kuras, Ukui, Bunut, Pelalawan, K.Kampar, Tlk.Meranti & Kerumutan

Deposit/Potensi

Lahan tersedia,Lahan tertanami,16903 Ha.Produksi 311.164 ton produksi CPO 320-221 Ton dan jumlah PKS 14

Status Lahan

Milik Masyarakat dan Milik Negara (Kepemilikan melalui HGU) & Swasta

Kondisi Lahan

Banyak mengandung bahan organik ,20-100 m dpl

Jarak

30-100 Km dari Pkl.Kerinci.

Listrik

Tersedia dari PLN maupun Generator

Komunikasi

Telephone, SSB

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan

Aspal dan Pengerasan

Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas

Lokasi dan Exsport

Type Investasi

PMDN/ PMA ,khusus Pembangunan kebun bermitra dengan Koperasi Masyarakat setempat dan Petani sebagai Plasma

Sumber:Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan


II-41

Tabel. T-II.52. Profil Proyek untuk Karet Peluang Investasi

Perkebunan Ind.Hilir Karet terpadu (Karet Busa,Perlk,Bayi,Alat kesehatan & Lab.Perlk.Kendaraan ,alat olah raga ,alat rumah tangga dll.

Lokasi

Kec langgam ,Pkl.Kerinci,Pkl.kuras,Pkl.lesung,Ukui,Bunut ,Pelalawan Kuala Kampar, Tlk.Meranti dan Kerumutan.

Deposit/Potensi

Lahan tersedia,Lahan tertanami : 27.201 Ha,Produksi 20.071 ton.

Status Lahan

Milik Masyarakat & Milik Negara (Kepemilikan melalui HGU ) & Swasta

Kondisi Lahan

banyak mengandung bahan organik ,20-100 m dpl

Jarak

30-100 Km dari Pkl.Kerinci

Listrik


Komunikasi

Telephone, SSB

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas

Perbankan, Rumah Sakit, BLK

Pemasaran

Lokasi dan Exsport

Type Investasi PMDN / PMA & Petani sebagai plasma Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan Tabel. T-II.53. Profil Proyek untuk Kelapa Peluang Investasi

Perkebunan Ind.Hilir Karet terpadu (Karet Busa,Perlk,Bayi,Alat kesehatan & Lab.Perlk.Kendaraan ,alat olah raga ,alat rumah tangga dll.

Lokasi

Kec langgam ,Pkl.Kerinci,Pkl.kuras,Pkl.lesung,Ukui,Bunut ,Pelalawan Kuala Kampar, Tlk.Meranti dan Kerumutan.

Deposit/Potensi

Lahan tersedia,Lahan tertanami : 27.201 Ha,Produksi 20.071 ton.

Status Lahan

Milik Masyarakat & Milik Negara (Kepemilikan melalui HGU ) & Swasta

Kondisi Lahan

Banyak mengandung bahan organik ,20-100 m dpl

Jarak

30-100 Km dari Pkl.Kerinci.

Listrik


Komunikasi

Telephone, SSB


II-42

Transportasi

Darat, sungai, laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas

Perbankan, Rumah Sakit, BLK

Pemasaran

Lokasi dan Exsport

Type Investasi

PMDN/ PMA , Petani sebagai Plasma

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan

3.

Kehutanan Pembangunan sub sektor kahutanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Luas hutan diKabupaten Pelalawan menurut penggunaannya, pada tahun 2010 luas hutan di daerah ini kurang lebih 764.014 ha. Jika dirinci menurut penggunaannya sebagian besar yaitu sekitar 83,96 % adalah hutan produksi. Tabel. T-II.54. Luas Hutan Menurut Peruntukkannya dan Kecamatan Kabupaten Pelalawan tahun 2010 Kecamatan/ District 1 Langgam Pkl.Kerinci Bandar Sei Kijang Pkl.Kuras Ukui Pkl.Lesung Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti Jumlah/total

Luas Hutan Berdasarkan Peruntukannya/Area Of Forest By Utilization Hutan Hutan TN Suaka Marga Jumlah Produksi Bakau Tesso Nilo Satwa 2 75.982,83 -

3 -

4 5.810,08 -

38.649,49 55.097,39 1.012,06 22.289,73 85.154,87 16.095,83

-

35.841,35 45.738,69 -

12.133,49

461,30

-

-

-

28.676,56 306.344,09

-

641.436,64

461,3

87.390,12

5 -

6 81.792 -

-

74.490 100.836 1.012 22.289 85.154 16.095

-

12.594

19.089,15 15.637,28

47.765 321.981

34.726

764.014

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan,2011

4.

Energi dan Suber Daya Mineral


II-43

Pertambangan di Kabupaten Pelalawan memang belum di eksploitasi secara maksimal. Beberapa jenis mineral merupakan potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Pelalawan antara lain yang dikenal dengan galian C (Bentonite, Pasir Kuarsa, Koalin), juga gas alam Batu Bara, air bawah tanah dan lain-lain. Tabel. T-II.55. Profil Proyek Untuk Bentonite Peluang Investasi

Industri Pengolahan Bentonite

Lokasi

Kec.Pkl Kuras

Deposit/Potensi

Sebaran 5.625.000 M2 cadangan 5.552.000 M3

Kualitas

Standar (sesuai analisa kimia)

Status Lahan

Milik Masyarakat & Milik negara (kepemilikan melalaui HGU)

Peruntukan Lahan

5 Ha untuk lokasi industri dan dapat diperluas dengan ganti rugi

Kondisi Lahan

Lahan pertanian dan semak

Jarak

14-70 Km dari Pangkalan Kerinci

Listrik

tersedia dari PLN maupun Generator

Komunikasi

Telepon,SSB

Transportasi

Darat,Sungai,Laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan,Rumah Sakit, Balai Latihan Kerja

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Type Industri

PMDN/PMA dengan fasilitas

Sumber : Data Olahan Oleh Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Tabel. T-II.56. Profil Proyek Untuk Pasir Kuarsa Peluang Investasi

Industri Pengolahan pasir kuarsa

Lokasi

Kec. Pangkalan Kuras dan Langgam

Deposit/Potensi

Sebaran 10.450.000 M2 Cadangan 16.109.000 M3

Kualitas

Standart (sesuai analisa kimia)

Status Lahan

Milik MAsyarakat & Milik Negara (Kepemilikan melalui HGU)

Peruntukan Lahan


Kondisi Jalan

Lahan pertanian dan Semak

Jarak


Listrik


Komunikasi

Telephone, SSB


II-44

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan, Rumah Sakit, Balai Latihan Kerja

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Type Investasi

PMDN/PMA dengan fasilitas

Sumber : Data Olahan Oleh Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Tabel. T-II.57. Profil Proyek Untuk Kaolin Peluang Investasi

Industri Pengolahan kaolin

Lokasi

Kec.Pangkalan Kuras

Deposit/Potensi

Sebaran 2.625.000 M2 Cadangan 3.000.000 M3

Kualitas

Standar (sesuai analisa kimia)

Status Lahan

Milik Masyarakat & Milik Negara (Kepemilikan melalui HGU)

Peruntukan Lahan


Kondisi Lahan

Lahan pertanian dan semak

Jarak


Listrik


Komunikasi

Telephone, SSB

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan, Rumah Sakit, Balai Latihan Kerja

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Sumber : Data Olahan Oleh Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Tabel. T-II.58

No 1.

Indikator Kontribusi sektor pertambangan

Kontribusi PDRB Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

Hb: 0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

Hk: 0,14

0,14

0,15

0,16

0,16


II-45

Kontribusi sektor listrik, Gas dan Air Bersih

Hb: 0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

Hk: 0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan( Pelalawan Dalam angka Tahun 2011 )

5.

Pariwisata

Wisata alam (petualangan menyusuri sungai kampar) pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang dilalui sungai kampar. Sungai yang panjangnya 413 km dengan kedalaman ratarata 7,7 meter ini berhulu di Provinsi Sumatra barat dan bermara di Selat Melaka. Sungai kampar dengan anak-anak sungainya yang kaya akan sumber daya hayati juga banyak terdapat danau dan tasik yang indah serta memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan-wisatawan yang hobi berpetualang. Sungai ini merentang dan membelah beberapa wilayah diantaranya: Laggam Sebagai kota tua peninggalan kerajaan Tambak yang terkenal dengan kolam tujuhnya, wisatawan juga dapat menikmati keindahan danaunya. Danau Tajwid Tidak jauh dari Desa Langgam lebih kurang 10 menit memudiki aliran sungai Kampar terdapat sebuah danau bertipe oxbow lake bernama Danau Tajwid. Suasana danau yang tenang dengan rumah rakit kelompok nelayan yang mengolah hasil tangkapan menjadi ciri khas danau ini. Danau ini merupakan asset desa yang setiap tahunnya dilelang pada kelompok nelayan, dimana dana yang diperoleh dari lelang tersebut akan digunakan untuk pembangunan desa. Dan bagi wisatawan dapat memancing didanau ini setelah mendapat izin dari pucuk adat atau kelompok nelayanyangmemenangkanlelang. Hutan Rawa Sungai Mokoh Suatu panorama hutan rawa dihamparan rawa disepanjang sungai mokoh dengan rumah-rumah panggung sederhana yang memberikan kesan sejuk dan alami. Bagi wisatawan yang mempunyai jiwa petualang dapat menyusuri rawa ini dengan bersampan. sambil memancing ikan dan udang galah yang banyak terdapat di sini. Pangkalan Kerinci Sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan, pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, pangkalan kerinci menebar pesona tersendiri bagi pada pendatang. Dengan letaknya yang strategis dan terdapatnya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara membuat kota ini bagaikan gula yang dikerubungi semut. Bagi yang ingin memanjakan selera dengan masakan-masakan khas Pelalawan yang terkenal lezat dan alami dapat menikmatinya di Kota Pangkalan Kerinci dengan men khas sempedas Patin (Ikan patin/ikan patin kualo), udang da ikan salai. Sebagai ibukota di Kota Pangkalan Kerinci juga terdapat fasilitas penunjang seperti taman pemandian/kolam renang, fitnes center, dan lain-lain. Disini juga terdapat danau yang masih perawan, indah menawan yaitu:Danau Tanjung Putus, memasuki pangkan lkerinci dari laggam melalui Sungai Kampar kita akan disajikan dengan panorama alam yang mempesona dan menakjubkan dengan melewati kehidupan perkampungan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-46

masyarakat di kuala terusan (pemukiman lama) serta beristirahat di pulau yang berada di tengah sungai Kampar yang dikenal dengan Pulau Senang yang hanya berjarak sekitar 5 km dari kota Pangkalan Kerinci.

Desa Pelalawan Desa pelalawan ini dulunya merupakan pusat dari kerajaan pelalawan yang memerintah sejak tahun 1811 s/d 1945. Kerajaan ini berakhir dengan proklamasinya republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai pusat kerajaan disini terdapat banyak obyek wisata sejarah yang dapat dikunjungai, diantaranya: Makam Raja-Raja Pelalawan; Bangunan Istana Sayap, sebagai pusat pemeritah Kerajaan Pelalawan. Meriam peninggalan kerajaan Pelalawan Desa Pekan Tua Dahulu Pekan tua merupakan sebuah kerajaan yang ditaklukkan oleh kerajaan Melaka. Kerajaan pekan Tua ini didirikan oleh Maharaja Indra (1380) yang datang dari Tumasik (Singapura). Beliau kemudian diganti oleh putranya Maharaja Pura, kemudian berturut memerintah Maharaja Wangsa, maharaja Lela, Maharaja Syisa dan Maharaja jaya. Bono Dari dusun pekan tua, kita melayari sungai kampar ke hilir menuju teluk Meranti hingga ke kuala Kampar, akan memrikan suatu pengalama yang tidak akan kita temui disungai manapun di indonesia. Selain disajikan Panorama yang indah disepanjang pinggiran sungai, pada waktu tertentu kita juga akan dan melewati “BONO”. Bagi wisatawan yang suka akan tantangan dapat menguji nyali disini. Bono adalah gelombang pasang besar yang terjadi bersamaan dengan pasang naik di muara sungai Kampar dengan ketinggian puncak gelombangnya mencapai 4 – 6 meter. Rentangan gelombang tersebut hampir selebar sungai Kampar. Gelombang ini terjadi akibat desakan tiga arus air, yang berasal dari Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Aliran Air Sungai Kampar yang berbenturan di muara sungai Kampar dengan menimbulkan gelombang besar yang menggulung dan menghempas jauh kedalam sungai sehingga dapat menggulung dan menenggelamkan perahu serta kapal-kapal baik besar maupun kecil. Untuk itu jika sedang berada di sekitar daerah Bono, kemudian terdengar suara deru gelombang yang menggemuruh dari arah muara/kuala sungai, segeralah bersiap-siap mencari perlindungan ditempat yang aman yaitu dengan tetap di sungai dengan mencari daerah yang airnya dalam atau kembali ke darat dengan sekaligus membawa perahunya ke darat agar tidak digulung oleh Bono. Menurut legenda, konon Bono di sungai Kampar adalah Bono Jantan sedangkan Bono betinanya berada di sungai Rokan. Bono di sungai Kampar dulunya berjumlah 7 (tujuh) ekor dan yang satunya ditembak oleh orang Belanda sehingga yang tinggal sekarang hanya 6 (enam) ekor. Di musim Pasang mati Bono ini pergi menuju betinanya di sungai Rokan, kemudian bercengkrama di Selat Melaka. Apabila pasang mulai membesar kembalilah mereka ke tempat RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-47

masing-masing, semakin besar arus pasang semakin gembiralah mereka berpacu memudiki sungai. Bagi masyarakat tempatan yang sudah terbiasa dengan kedatangan Bono dan bernyali besar. Kedatangan Bono disambut dengan memacukan kapal motornya meluncur ke lidah ombak di punggung Bono bagaikan pemain selancar, atraksi ini oleh penduduk tempatan disebut “BEKUDO BONO”, Karena mirip dengan atraksi seorang joki yang sedang berusaha menjinakkan kuda liar. Bono ini dapat dilihat pada setiap bulan pada saat terjadi pasang besar, namun pada akhir tahun atau pada musim Barat, Bono akan terjadi lebih besar. Tasik Sarang Burung Tasik Merupakan tempat migrasi burung-burung endemic dari belahan benua Australia ketika musim salju melanda benua tersebut. Hutan disekitar tasik ini ditumbuhi berbagai jenis kayu-kayuan antara lain: Ramin (Gonystillus Bancanus Kurz); Suntai (Palaqium Waisurifollum); Kempas (Kompassia Malaccaensis Maing); Meranti (Shorea Sp); Bintangur (Calophyllum Sp), dan lain-lain. Disini juga terdapat satwa-satwa yang dilindungai seperti: Beruang Madu (Helarctos Malayanus); Trenggeling (Manis Javanica); Kera Ekor Panjang (Macaca Fascicularis); Burung Enggang (Buceros Rhiniceros); Belibis (Dendrocybina Javanica); Ikan Arwana (Schleropagus Formasus) Kawasan ini bertopografi datar dan merupakan ekosistem hutan dataran rendah dengan type ekosistem rawa gambut seluas ± 6.900 Ha. Suaka Marga Satwa Luas Hutan ± 93.222.20 Ha merupakan hutan perawan yang ditumbuhi aneka macam pepohonan dan hewan yang dilindungi diantaranya: Flora: Meranti (Shorea Sp); Punak (Tetrameriota Glabra Mig); Perupuk (Solena Permum Javanicum); Nipah (Nypa Fructicons); Rengas (Gluta Rengas); Pandan (Pandanus Sp), dll. Fauna: Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatraensis); Harimau Dahan (Neovoles Nebulosa); Beruang Madu ( Helarctos Malayanus); RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-48

Enggang (Buceros Rhinoceros); Monyet (Mocacafa Scicularis); Kuntul Putih (Egretta Intermedia); Ikan Arwana (Slhleropoges Formasus); Owa (Hylobutes Moloch); Itik Liar ( Cairina scutulata); Di lokasi hutan ini terdapat sungai Kerumutan yang membujur dari Barat ke Timur dan selalu banyak burung yang bermain dan mencari makan di sana. Tugu Equator dan Sumber Air Panas Sekitar ± 56 Km dari Pangkalan Kerinci menelusuri jalan Lintas Timur, tepatnya di Dusun Tua, Kita akan menjumpai Lintasan Khatulistiwa (Equator). melingkar merupakan gerbang yang sekaligus menghubungkan dua desa yaitu Desa (Dusun) Tua di sisi Timur jalan dan Desa Pangkalan Lesung di sisi Barat jalan. Pada saat ini besi tersebut telah diganti dengan bangunan berbentuk Tugu. Disekitar Tugu dibangun taman dan rumah yang berfungsi untuk peristirahatan/melepas lelah bagi wisatawan sambil menikmati segarnya madu lebah asli yang selalu tersedia di sana. Tidak jauh dari Tugu Equator atau ± 7 Km ke arah Barat di Desa Pangkalan Lesung dapat ditemui sumber air panas yang belum tergarap dan terkelola secara layak. Untuk saat ini objek tersebut telah dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat melalui jalan pengerasan (berbatu). Sumber air panas ini juga berkhasiat sebagai obat penyembuh bagi mereka yang menderita penyakit kulit. Desa Betung Desa ini berjarak ± 30 Km dari tugu Equator kearah Kota Sorek atau ± 58 Km dari Kota Pangkalan Kerinci (Ibukota Kabupaten Pelalawan) termasuk dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Desa Betung Merupakan Desa Wisata yang penduduk aslinya terdiri dari Masyarakat Adat Melayu Petalangan. Di Desa Betung dapat ditemui aneka ragam Seni Budaya Asli yang masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat setempat. Berbagai Upacara Adat Masyarakat Petalangan yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti Upacara Pengobatan Tradisional yang dikenal dengan Belian, Bedewo, Nyanyian Panjang, Atraksi Silat Payung, Menumbai Madu (menyapu pohon Sialang untuk mengambil Madu). Di Desa ini juga terkenal dengan kerajinan anyam-anyaman dengan bahan baku dari rotan, pandan, bambo, kopau yang memang banyak terdapat di desa tersebut.. Selain itu di Desa Betung juga terdapat Hutan Adat yang disebut dengan Hutan Kepungan, yang juga merupakan tempat Lebah Liar untuk membuat sarang pada pohon-pohon sialang yang banyak terdapat di areal tersebut. Pengobatan Tradisional Belian Merupakan Tradisi Masyarakat Suku Petalangan untuk mengobati penyakit, yaitu dengan memanggil makhluk halus agar masuk ke tubuh manusia sebagai perantara/ media untuk mengetahui penyebab penyakit dan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ritual ini melibatkan seorang Bomo yang disebut dengan Kemantan, seorang bidu yang disebut dengan pebayu dan seorang penabuh gendang Belian. Sebelum ritual pengobatan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-49

dilakukan terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu membuat balaibalai berbentuk rumah-rumahan, perahu layar dan lainnya yang terbuat dari pelepas batang asam paya (Asam Gelubi), dan membuat janur dari daun Kopau serta perlengkapan ritual lainnya. Ritual pengobatan belian ini dilakukan pada malam hari, yang terdiri dari Ritual Belian Biasa dan Belian Besar. Ritual Belian Biasa untuk mengobati masyarakat yang mengalami sakit, sedangkan Ritual Belian Besar dilaksanakan untuk mengobati salah satu kemantan yang sakit dengan membuat balai-balai sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh kemantan yang dituakan pada ritual tersebut. Menumbai Menumbai adalah kegiatan mengambil madu lebah di pohon sialang, yaitu sejenis pohon yang tinggi dan merupakan tempat yang disenangi oleh lebah liar untuk bersarang. Sebelum memanjat pohon sialang untuk mengambil madu, terlebih dahulu dipersiapkan peralatan sebagai berikut : Timbo (ember), untuk menampung sarang dan madu lebah; Tali panjang, untuk menurunkan timbo yang telah terisi madu; Tunu/tunam (sabut kelapa dipasang diujung galah dan dibakar untuk mendapatkan bara api dan asap) sebagai alat pengusir lebah. Semangkat/tangga panjang, alat Bantu untuk memudahkan memanjat pohon sialang. Kegiatan menumbai dipimpin oleh seorang yang dituakan yang disebut dengan Juragan Tuo (juru panjat). Juragan Tuo dibantu oleh beberapa juru panjat lainnya yang disebut juragan mudo yang bertugas membantu juragan tuo pada saat menyapu lebah, dan di bawah dibantu pula beberapa orang sebagai pengumpul timbo yang berisi madu yang diturunkan melalui tali ke bawah. Upacara menumbai ini dilakukan pada malam hari di saat bulan gelap. Terdapat suatu kepercayaan bahwa di pohon sialang selalu didiami pula oleh makhluk halus dan waktu melakukan menumbai sering pula berhadapan dengan hal-hal yang ghaib, maka untuk itu pada setiap tahapan memanjat pohon selalu diirngi dengan membaca monto (mantera). 6.

Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Pelalawan meliputi potensi perikannan sungai dan perikanan danau. Panjang sungai di Kabupaten Pelalawan 1.821,70 km menyimpan potensi perikanan yang menjanjikan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan, area penangkapan dan budidaya ikan selama tahun 2010 tercatat sebesar 9.432,30 ha. Sedangkan danau tercatat sebesar 830,1 ha. Sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di Kabupaten Pelalawan abtara lain yaitu: tambak udang, budi daya kerambah, budi daya kolam ikan dan penangkapan ikan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pelalawan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut;

Tabel. T-II.59 Area Penangkapan dan Budidaya Ikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-50

Area Penangkapan Sungai Danau Kabupaten Pelalawan

Penangkapan 9.232,9 800,6 10.032,15

Budidaya 189,31 29,5 218.36

Jumlah 9.432 830.1 10.251,1

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan

Tabel. T-II.560 Profil proyek Untuk Tambak Udang

Peluang Investasi Lokasi Deposit/Potensi Kondisi Lahan Jarak Listrik Komunikasi Transportasi Kondisi Jalan Air Bersih Fasilitas Penunjang Pemasaran Type Investasi

Tambak Udang Kec.Kuala Kampar Luas Sebaran 2.108 Ha Potensial 2.036 Ha Air Tawar 70-150 Km dari Pkl.Kerinci Tersedia dari PLN maupun Generator SSB Darat, Sungai, Laut Anspal dan Pengerasan Sungai,Artesis Perbankan,Rumah Sakit,Balai Latihan Kerja Lokal dan Exsport PMDN/PMA & Petani sebagai Plasma

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan,2010

Tabel. T-II.61 Profil Proyek Untuk Kerambah Apung Peluang Investasi

Kerambah Apung

Lokasi

Kec.Kuala Kampar,Bunut,Langgam Dan Pangkalan Kuras

Deposit/Potensi

Suni Kampar & Nilo

Kondisi Lahan

Air Tawar

Jarak

70-150 Km Pkl.Kerinci

Listrik


Komunikasi

SSB

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan, Rumah Sakit dan BLH

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Type Investasi

PMDN/PMA & Petani sebagai Plasma


II-51


Tabel. T-II.62 Profil Proyek Untuk Kolam Ikan Peluang Investasi

Kolam Ikan

Lokasi

Kec.Kuala kampar,Bunut,Langgam dan Pangkalan Kuras

kondisi Lahan

Air Tawar

Deposit/Potensi

Lahan tersedia 800 Ha

Jarak

70-150 Km dari Pkl Kerinci

Listrik


Komunikasi

SSB

Transportasi

Darat, Sungai, Laut

Kondisi Jalan

Aspal dan pengerasan

Air Bersih

Sungai,Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan , Rumah Sakit, BLH

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Type Investasi

PMDN/PMA & Petani sebagai Plasma


Tabel. T-II.63 Profil Proyek Untuk Penangkapan ikan Peluang Investasi

Kolam ikan

Lokasi

Kec.Kuala Kampar,Bunut, Pkl.Kuras dan Langgam

Kondisi Lahan


Air Bersih

Sungai, Artesis

Fasilitas Penunjang

Perbankan, Rumah Sakit, BLH

Pemasaran

Lokal dan Exsport

Type Investasi PMDN / PMA Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan,2010


II-52

Tabel. T-II.64 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2. 3.

5.

Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

Produksi perikanan laut (ton)

2.757,4

3.074,3

5.104

7.497

10.560

Produksi perikanan budidaya darat (ton)

720,02

765,5

1.570

2.834

4.736

Kontribusi sektor pertanian (perikanan & kelautan) terhadap PDRB Luas Mangrove (Ha)

Hb:1,13 Hk:1,64 1.438,95

1,09 1,63

1,02 1,61

0,98 1,59

1.438,95

1.438,95

1.438,95

0,98 1,58 1.438,95

Sumber : Dinas Perikananan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan, 2011

7.

Perdagangan

Program pengebangan sektor perdagangan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari program pengembangan usaha perdagangan dan distribusi yang meliputi: memperluas pasar dalam negeri, meningkatkan effisiensi dan efektifitas sistem perdangan, mengembangakan pusat kegiatan perdagangan, meningkatkan persn serta pedagang menengah dan kecil, dan meningkatkan kemampuan manajerial dari usaha perdagangan. Program pengembangan perdagangan dalam negeri, arah pelaksanaannya ditujukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pangadaan dan penyaluran serta bimbingan usaha dan sarana perdagangan. Adapun usaha tersebut mencakup sistem informasi pasar dan meningkkatkan pendayagunaan sarana perhubungan serta menciptakan pengembangan luar negeri dalam iklim yang sehat. Sedangkan hal ini dilaksanakan melalui program upaya peningkkatan informasi pasar dan lain-lain.


II-53

Tabel. T-II.65 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1.

2.

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB

1,45

1,40

1,42

1,53

1,60

Jumlah perusahaan perdagangan

374

315

346

290

365

Indikator

Sumber :BPS Kabupaten Pelalawan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pelalawan

8.

Perindustrian

Program pengembangan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningatan kemampuan teknologi industri dan program penunjang penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain adalah program pengendalian pencearan lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan perusahaan industri besar bagi perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, industri sedang untuk tenaga kerja 20-99 orang dan industri kecil untuk tenaga kerja 5 – 19 orang. Tabel. T-II.66 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1. 2.

Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Industri Formal

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

Hb:53,50

53,91

55,63

56,75

56,43

Hk :28,62

28,97

29,67

30,42

30,98

309

383

416

431

445

Sumber :BPS Kabupaten Pelalawan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan,2011 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

II-54

9.

Transmigrasi Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan transmigrasi di Kabupaten Pelalawan selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-II.67 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010 No 1.

Indikator Transmigran swakarsa/ Trans Pengganti ( kk )

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

-

200

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, 2011

2.4.

ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/Kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 1.

Kemampuan Ekonomi Daerah Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah adalah perkembangan PDRB yang merefelsikan tingkat pertumbuha ekonomi, disamping inflasi dan tinggat pengganguran. Laju pertumbuhan ekonomi suati wilayah baik secara agregrat maupun menurut lapangan usaha atau sektoral dapat dihitung melaui angka PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 tercatat 7,17%, angka ini terlihat mengalami kenaikan bila dibandingan dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,03%. Dengan membagi masing-masing lapangan usaha/sektor tarhadap total PDRB keseluruhan, selanjutnya untuk melihat perkembangan PDRB persektornya tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 68. Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah perbandingan antara Total Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita dengan Jumlah Rumah Tangga. Tabel. T-II.68 Indeks berantai PDRB Kabupaten Pelalawan Atas harga Konstan Menurut Sektor 2010 NO

SEKTOR

INDEKS


PERTUMBUHAN

II-55

BERANTAI 1.

PERTANIAN

105,25

5,25

2. 3.

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

96,90

-3,10

INDUSTRI PENGOLAHAN

109,14

9,14

4.

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

105,43

5,43

5.

BANGUNAN

109,28

9,28

6.

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

111,37

11,37

7.

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

108,64

8,64

8.

KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN

110,97

10,97

9.

JASA-JASA

108,86

8,86

107,17

7,17

PDRB TANPA MIGAS Sumber: Pelalawan dalam Angka, 2009

Tabel indeks berantai menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun 2010 adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 11,37 %, diikuti sektor keuangan sebesar 10, 97 %, disisi lain pendapatan per kapita pada tahun 2010 tercatat sebesar 9,90 juta Tabel T-II.69 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2009 No.

Uraian

Tahun 2007

2008

2009

1.

Total Pengeluaran RT

1.349,6

3.087,3

2.202,7

2.

Jumlah RT

68.302

70.901

73.157

3.

Rasio

19.759,9

43.544,3

30.102,4


Tabel T-II.70 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Kabupaten Pelalawan No. 1.

Tahun

Uraian

2.

Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran

3.

Rasio

2007 537.928,2

2008 1.783.245,4

2009 1.002.089,7

1.349.645,8

3.087.332,3

2.202.717,2

0,40

0,58

0,45



II-56

2.

Fasilitasi W ilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan. Warung/kedai/toko sebanyak 7.626 buah.

Tabel T-II.71 Banyaknya Sarana Ekonomi Menurut kecamatan Kabupaten Pelalawan 2010 Jumlah Sarana Perekonomian Sektor Usaha Langgam Pangkalan Kerinci Bandar Sei Kijang Pangkalan Kuras Ukui Pangkalan Lesung Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti Jumlah Total

Pasar

Bank

8 2 4 13 8 7 3 8 7 6 7 8 81

0 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 20

Toko/Kios/ warung 387 3.709 319 976 522 387 166 233 162 213 383 169 7.626

Warung Makan 24 126 32 62 42 16 7 18 14 4 7 8 352

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan (Pelalawan dalam Angka tahun 2011)

Air Bersih Salah satu kebutuhan pokok penduduk adalah air bersih untuk menunjang kualitas hidupnya. Sub bab ini menyajikan data air bersih yang untuk Kabupaten Pelalawan pengelolaanya di bawah kendali Unit pelaksana Badan Pengelola Air Bersih (UPT-BPAB). Kapasitas pelayanan air bersih di Kabupaten Pelalawan tercatat 362.515 m3, dengan sumber utama adalah air sungai 262.928 m3(72,53%). Dari total kapasitas produksi tersebut sebagian besar disalurkan ke rumah tangga dengan jumlah 1.960 keluarga (86,99%) dari total pelanggan 2.602 keluarga Tabel T-II.72 Aspek Daya Saing bidang Ketersediaan Air Bersih Kabupaten Pelalawan tahun 2006-2010


II-57

Uraian

2006

2007

Persentase RT menggunakan air bersih - Jumlah Pelanggan - Jumlah RT

Tahun 2008

68.302

2009

2010

2.253 73.157

70.901

2.602 81.964


Prasarana Jalan Pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya meningkkat guna meperlancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian suatu daerah. Pembangunan prasarana jalan diharapkan secara langsung memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten pelalawan mencapai 2.218,52 km yang terdiri dari permukaan jalan yang diaspal sepanjang 332,15 km (14,97%), kerikil sepajang 470,54 km (21,21%), dan jalan tanah sepanjang 1.237,08 km (55,76%). 3.

Fasilitas Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Suatu investor akan tertarik berinveatasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Jumlah Penanaman Modal hingga tahun 2010 mencapai Rp. 12.239.644.071.024 untuk dalam negeri dan Rp. 14.629.441.433.000,- untuk jumlah investasi asing Hotel Dapat dilihat jumlah jasa sarana akomodasi baik hotel maupun wisman di Kabupaten Pelalawan sebanyak 12 buah denga jumlah kamar 252. Tabel T-II.73 Nama dan Alamat Penginapan, Jumlah Kamar dan Jumlah Tempat Tidur Kabupaten Pelalawan Tempat Penginapan/ Accommodation 01.Hotel Unigraha 02. Hotel Dikaraya 03. Hotel Aini

Alamat/ Address Jl. Lintas Timur P. Kerinci Telp. (0761)95555. Fax. (0761) 95666 Jl. Lintas Timur No.245 Telp. (0761) 95024, 95192 Pangkalan Kerinci Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci

Jumlah Kamar/ Number Of 111

Jumlah Tempat Tidur/Number of Bed 174

32

53

26

36


II-58

04. Meranti Hotel 05. Hotel Fanbinari 06. Wisma Intan 07. Penginapan Romo 08. Wisma Sardela 09. Wisma Dangau 10. Wisma Hidup Jaya 11. Mega Lestari 12. Hotel Grand

Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci Jl. Dahlia P. Kerinci Telp. (0761) 95895, Pangkalan Kerinci Teluk Dalam Kuala Kampar Jl Pertamina Sorek Satu Pangkalan Kuras Jl Pertamina Sorek Satu Pangkalan Kuras RT 10 RW 03 Teluk Meranti RT 10 RW 03 Teluk Meranti Jl, Lintas Timur Pangkalan Kerinci

36 31 11

36 34 11

-

-

-

-

5 13 47

5 18

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan,( Pelalawan Dalam Angka Tahun 2011 )

Tabel T-II.74 Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Uraian

2006

1. Angka Kriminalitas - Jumlah Kriminalitas - Pertikaian antar warga 2. Jumlah Demo - Unjuk rasa (politik & ekonomi) - Mogok kerja

Tahun 2008

2007

348 2 4

287 1 6

2009

402 4 5 2

2010

361 7

314 6

3 1

6 1

Sumber : BPS dan SKPD terkait Kabupaten Pelalawan 2010

a.

Kemudahan Perijinan Tabel T-II.75 Aspek Daya Saing bidang Kemudahan Perijinan Uraian

Jumlah Pemohon

I 422

Triwulan (2010) II III 381 285

IV 544

Ijin Operasional

107

78

63

99

Ijin Gangguan

42

23

24

38

Tanda Daftar Perusahaan

102

102

68

113

Ijin Mendirikan Bangunan

42

27

36

116

Ijin Pemasangan Reklame

35

42

26

74

Sumber : KPPT Kabupaten Pelalawan, 2011

b.

Pengenaan Pajak Daerah


II-59

Tabel T-II.76 Aspek Daya Saing bidang Pengenaan Pajak Daerah No.

Uraian

1 Pajak Daerah 2 Retribusi Daerah 3 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

4.

2006 2,632,602 4,165,048

2007 4,898,492 7,162,662

Tahun 2008 5,285,998 6,325,183

2009 3,752,761 5,357,758

2010 4,272,305 4,400,654

530,801,449

460,417,631

570,650,387

377,305,610

560,712,798

Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Pada 2010, jumlah penduduk tidak produktif di Kabupaten Pelalawan adalah 112.994 jiwa sementara jumlah penduduk produktif (berusia antara 15-64 tahun) adalah 202.567 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan di Kabupaten Pelalawan adalah 0,55 %. Tabel T-II.77 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Penduduk usia< 15 tahun Jumlah Penduduk usia> 64 tahun Jumlah Penduduk usia tdk Produktif Jumlah Penduduk usia 15-64 thn Rasio

2007 88.439

Tahun 2008 92.926

2009 99.180

4.209

7.477

5.734

92.648

100.403

104.914

112.994

183.705

182.883

187.505

202.567

0,50

0,55

0,56

0,55

2010 115.563

Sumber ; BPS Kabupaten Pelalawan, 2011


Tabel. T-III.2 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan, 2006-2010 (dalam ribu Rp)

REALISASI 675.251.537

ANGGARA N

735.203.570

844.965.437

REALISASI

715.230.190

ANGGARA N

861.708.959

704.208.616

REALISASI

280.484.856

(437.424.069) (157.500.342) (280.484.856)

1.152.654.260

455.485.199

955.331.210

674.846.354

ANGGARA N

0,00

281.417.130

91.845.400

755.773.476

847.618.876

REALISA SI

III-6

ANGGARA N 740.666261 1.019.669.740

109.761.866

454.924069

0,00

2010

REALISASI 629.095.949 835.074.570

(344.418.202)

366.162.202

17.500.000

2009

ANGGARA N 702.784.161 1.083.932.461 (94.408.308)

365.418.202

17.500.000

2008

467.529.542 509.413.310 (454.836.511)

463.776.511

21.000.000

2007

659.218.459 193.370.850

463.786.511

21.000.000

2006

Pendapatan

(191.688.917)

278.015.660

3.950.000

URAIAN

Belanja

278.015.660.

8.950.000

Surplus (Defisit)

Penerimaan Pembiayaan 7.600.000

463.786.511

0,00

365.418.202

0,00

454.924.069

0,00

280.484.856

0,00

373.262.53 0

281.417.13 0

86.326.743.

0,00

191.688.917 270.415.660 454.836.511 459.826.511 344.418.202 345.162.202 437.424.069 437.985.199 280.484.856

Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

SILPA


Sumber :DPKKD Kab. Pelalawan, Perhitungan APBD, 2006-2010 (diolah)

III-7

28.542.606

675.251.537

ANGGARA N

5.285.998

31.978.312

844.965.437

REALISAS I

1.953.300

3.403.300

22.826.009

715.230.190

ANGGARA N

42.800.

2.074.347

3.752.761

29.980.587

660.439.487

REALISAS I

200.000

65.000

2.400.000

4.480.000

33.872.124

674.846.354

ANGGARA N

1.381.042

233.629

150.400

2.215.766

4.272.305

38.382.025

847.618.876

REALISASI

Tabel. T-III.3 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 (dalam ribu Rp)

629.095.949 740.666.261

ANGGARA N

34.694.239

5.654.340

`1.875.748

25.000

211.658

1.200.000

2010

20.207.368 4.898.492

1.903.300

27.850

165.000

1.256.244

268.689

2009

467.529.542 702.762.894

ANGGARA N

26.390.784 2.835.340 2.268.514

10.500

231.787

650.000

600.000

2008

11.299.658 2.632.602 1.187.800

9.700

135.000

2.872.952

146.848

2007

A. Pendapatan Asli Daerah 2.275.415 841.797 7.000

175.039

3.000.000

600.000

2006

Pajak 655.500 10.350 135.000

2.071.571

271.738

REALISA SI

- Pajak Hotel dan Restoran 5.125 160.413

1.000.000

600.000

REALISA SI

- Pajak Hiburan 109.250

1.030.483

367.750

URAIAN

- Pajak Reklame

1.000.000

500.000

PENDAPATAN

- Pajak Penerangan jalan 586.180

- Pajak Pengambilan


500.000

- Pajak tandan Buah Segar

- Pajak Pertambangan Umum & Mineral Ikutan

- pajak Sarang Burung Walet

5.540.000

0,00

0,00

0,00

4.165.048

3.378

0,00

0,00

0,00

1.956.502

3.531.726

5.540.000

0,00

0,00

0,00

2.009.263

7.162.662

5.917

0,00

0,00

0,00

2.379.753

6.875.912

5.540.000

0,00

0,00

0,00

2.339.438

6.325.183

5.921

0,00

0,00

0,00

2.707.335

3.092.774

10.000

0,00

0,00

0,00

3.224.206

5.357.758

20.864

0,00

0,00

0,00

10.134.424

3.137.700

15.000

0,00

0,00

0,00

9.953.807

4.400.654

22.776

0,00

0,00

0,00

III-8

-Pajak Parkir 3.003.481

986.962

Retribusi

1.055.962

Bahan Galian Gol C

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

1.956.502

10.134.424

986.962

2.707.335

1.055.962


2.379.753

- Laba Penyertaan Modal pada BUMD

773.917.780

18.027.692

413.326.429

666.186.555

13.622.600

111.641.971

377.305.610

630.458.899

17.645.860

273.600.000

114.083.705

387.683.705

594.443.873

16.120.000

191.671.267

444.032.985

116.679.992

560.712.978.

767.712.978

19.755.258

III-9

570.650.387

112.071.075

265.663.639

191.671.267

15.382.025

13.632.600

113.423.733

301.255.353

215.631.126

15.088.900

41.470.579

20.628.82 0

440.929.628 661.508.449 586.688.580 661.039.131 616.503.579

457.226.654

215.631.126

37.522.162

46.530.355

0,00

11.883.800

113.995.163 530.801.449 384.489.580 460.417.631 412.387.186

195.626.393

37.229.000

43.769.129

0,00

18.606.170

118.381.267 122.051.341

7.641.000

26.217.625

0,00

1.481.000

DANA PERIMBANGAN

188.870.500 195.626.393

39.069.344

0,00

Lain-Lain PAD yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

8.490.000

229.938.271 430.657.539 302.732.688 342.036.363 290.335.845

65.056.892

112.312.000 188.870.000 11.747.500

30.205.351

0,00

DAK

15.300.255

C.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

B.

Bagi hasil Pajak

13.329.000

44.932.890

0,00


81.756.892

Bagi Hasil SDA 112.312.000 18.395.000

22.200.000

0,00

0,00

100.143.909

DAU 33.622.465

14.863.661

0,00

Bantuan Dana Kontjensi/Penyeim -bang Dari Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.217.625

0,00

0,00

0,00

37.902.156

0,00

0,00

0,00

32.739.330

0,00

0,00

0,00

32.503.183

0,00

0,00

0,00

III-10

0,00

0,00 0,00

34.543.587

5.675.257

0,00 0,00

30.205.351

5.249.000

Pendapatan Hibah 0,00

40.737.484

Bantuan Dana Kontjensi/Penyeim -bang Dari Pemerintah Provinsi

Dana Darurat

20.700.000

0,00

0,00

4.525.757

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.866.973

0,00

0,00

0,00

13.791.025

373.262.530

8.795

8.958.600

9.188.403

0,00

1.500.000

0,00

280.484.856

10.051.255

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

1.500.000

2.695.405

0,00

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

454.924.069

Lain-lain Penerimaan Yang Syah

0,00

463.786.511

365.418.202

0,00


0,00

SILPA

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan,(diolah)


III-11

III-12 Tabel. T-III.4 Persentase (%) Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan Kabupaten Pelalawan 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Ratarata

PAD

31,46

(7,85)

(6,23)

28,02

11,35

PAJAK

31,46

7,91

(29,01)

13,84

6,05

Pajak Hotel & Restoran

169,48

(17,31)

10,59

6,82

42,39

Pajak Hiburan

(6,28)

187,11

53,68

251,40

121,48

Pajak Reklame

9,12

32,42

(8,68)

10,38

10,81

Pajak Penerangan Jalan

101,03

38,68

(56,27)

9,93

23,34

Pajak PBGGC

(37,26)

(26,11)

(45,96)

82,97

(6,59)

Pajak Sarang Walet

-

-

-

-

-

Pajak Pertambangan Umum

-

-

-

-

-

Pajak TBS

-

-

-

-

-

75,14

0,08

252,34

9,17

84,18

RETRIBUSI

71,97

(11,69)

(15,29)

(17,86)

6,78

Lain2 PAD Yang Sah

10,87

(12,61)

(2,12)

11,95

2,02

Laba Penyertaan Modal

103,58

16,43

37,82

208,72

91,64

Dana Perimbangan

(0,07)

17,08

(18,54)

21,77

5,06

Bagi Hasil Pajak Pusat

18,21

(4,19)

(1,57)

4,51

4,24

(20,58)

33,68

(41,90)

67,14

9,59

DAU

68,17

3,58

10,23

(11,11)

17,71

DAK

(36,14)

(34,96)

391,06

(59,01)

65,24

JENIS PENERIMAAN

Pajak Parkir

Bagi Hasil SDA


III-13 Lain-lain Pendapatan yang Sah Total Penerimaan SiLPA

202,30

(13,05)

12,03

(5,25)

49,01

5,39

14,08

(21,84)

28,34

6,49

(21,21)

24,49

(38,34)

33,08

(0,05)

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan, 2006-2010 (diolah)

Tabel. T-III.5 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008-2010

No

Uraian

2008 (Rp)

2009 (Rp)

2010 (Rp)

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

178.329.923.390

217.330.866.229,00

271.114.330.505

23,31

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

0

0,00

0,00

0,00

3.

Belanja Subsidi

0

0,00

0,00

0,00

4.

Belanja Hibah

8.932.266.200

12.015.456.500,00

15.343.800.000

31,11

5.

Belanja Bantuan Sosial

44.650.547.337

36.103.620.259,00

33.817.947.034

(12,74)

6.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes

66.000.000

55.500.000,00

60.000.000

(3,90)

Belanja Bantuan Keu. Kepada Prov./ Kab./ Kota dan Pemdes

27.902.011.350

42.295.871.921,00

39.041.580.000

21,95

437.794.000

714.391.500,00

369.830.000

7,47

260.318.542.277

308.515.726.409,00

359.747.487.539

17,56

7.

8.

Belanja Tidak Terduga Jumlah Biaya Tidak Langsung

Sumber: BPPKD Kab. Pelalawan, 2008-2010 (diolah)


III-14 3.1.2. Neraca Daerah Neraca Kabupaten Pelalawan periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2009. Tabel. T-III.6 Pertumbuhan Neraca DaerahKabupaten Pelalawan, 2008-2010

NO

URAIAN

1

ASSET

2008

2009

2010

Rata-Rata Pertumbuha n

(Rp)

(RP)

(Rp)

(%)

ASSET LANCAR Kas di Kas daerah

445.414.472.363,22

2.76.380.260.340,68

368.666.129.478,78

(2,28)

Kas di Bendahara Pengeluaran

9.897.344.551,50

4.104.596.200,50

4.596.401.258,00

(23,27)

kas di Bendahara Penerimaan

30.455.977,00

7.245.000,00

0,00

(88,11)

0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Pajak

412.323.397,00

182.450.122,70

136.732.400,00

(40,40)

Piutang Retribusi

125.403.000,00

152.599.250,00

231.818.250,00

36,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Lainnya

2.580.480.000,00

17.054.722.243,34

2.580.480.000,00

238,02

Persediaan

6.891.387.686,62

4.851.984.875,13

6.314.512.282,00

0,27

465.351.866.975,34

302.733.858.032,35

382.526.073.668,78

Investasi Jangka Pendek

Piutang Dana Bagi Hail/Bagi Hail Pajak Provinsi

Jumlah Asset Lancar

(4,29)

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi NonPermanen


III-15 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Investasi dalam Surat Utang Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

Investasi dana Bergulir

0,00

0,00

0,00

0,00

10.096.781.667,00

9.496.362.271,00

8.582.738.945,00

(7,78)

10.096.781.667,00

9.496.362.271,00

8.582.738.945,00

(7,78)

Pernyataan Modal Pemerintah daerah

34.264.596.858,67

51.252.186.647,66

51.622.149.193,89

25,15

Investasi Permanen Lainnya

1.639.825.362,50

1.578.235.951,25

1.407.282.813,75

(7,29)

Jumlah Investasi Permanen

35.904.422.221,17

52.830.422.598,91

53.029.432.007,64

23,76

Jumlah Investasi Jangka Panjang

46.001.203.888,17

62.326.784.869,91

61.612.170.952,64

17,17

272.010.425.270,00

293.231.823.770,00

300.079.562.701,00

Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen

ASSET TETAP Tanah


5,07

III-16 Peralatan dan Mesin

136.703.159.879,80

172.870.478.620,80

193.848.443.138,80

19,30

Gedung dan Bangunan

478.039.734.630,79

659.745.457.149,88

705.441.414.658,94

22,47

Jalan, Irigasi dan Jaringan

533.472.861.974,77

785.827.404.820,89

844.828.104.473,35

27,41

7.360.614.472,05

8.503.728.454,55

9.706.561.454,55

14,84

230.246.067.170,37

46.715.556.486,39

59.527.539.598,95

(26,14)

0,00

0,00

0,00

1.657.832.863.397, 78

1.966.894.449.302, 51

2.113.431.626.025, 59

Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

Tagiahan Penjualan Angsuran

0,00

0,00

0,00

0,00

Tuntutan perbendaharaan

0,00

0,00

0,00

0,00

Tuntutan Ganti Rugi

0,00

0,00

0,00

0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

0,00

0,00

0,00

0,00

6.058.316.000,00

6.970.221.000,00

8.870.143.000,00

21,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Asset tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Asset tetap

0,00

13,05

DANA CADANGAN

ASSET LAINNYA

Asset Tak Berwujud Asset lainnya (Jaminan Reklamasi)


III-17 6.058.316.000,00

6.970.221.000,00

8.870.143.000,00

2.175.244.250.261, 29

2.338.925.313.204, 76

2.566.440.013.647, 01

387.747.213,00

0,00

0,00

(50,00)

Utang Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Utang Dalam Negeri Pemerintah daerah lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

387.747.213,00

0,00

0,00

(50,00)

Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Dalam Negeri Pemerintah daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Asset lainnya JUMLAH ASSET

2

21,15

8,63

KEW AJIBA N KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Pertitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


III-18 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Kontjensi (Jaminan Reklamasi)

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka panjang

0,00

0,00

0,00

0,00

387.747.213,00

0,00

0,00

(50,00)

454.924.069.701,72

280.484.856.541,18

373.262.530.736,78

(2,63)

737.644,00

7.245.000,00

0,00

391,09

Cadangan Piutang

3.118.206.397,00

17.389.771.616,04

2.949.030.650,00

187,32

cadangan Persediaan

6.891.387.686,62

4.851.984.875,13

6.314.512.282,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

464.934.401.429,34

302.733.858.032,35

382.526.073.668,78

46.030.922.221,17

62.326.784.869,91

61.612.170.952,64

17,13

1.657.832.863.397,78

1.966.894.449.302,51

2.113.431.626.025,59

13,05

JUMLAH KEWAJIBAN

3 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang ditangguhkan

Dana Utang Jangka Pendek Jumlah ekuitas dana Lancar

(4,26)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam asset tetap


III-19 6.058.316.000,00

6.970.221.000,00

8.870.143.000,00

21,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.709.922.101.618, 95

2.036.191.455.172, 42

2.183.913.939.978, 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH EKUITAS DANA

2.174.856.503.048, 29

2.338.925.313.204, 76

2.566.440.013.647, 01

8,64

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.175.244.250.261, 29

2.338.925.313.204, 76

2.566.440.013.647, 01

8,63

Diinvestasikan dalam asset lainnya Dana Utang Jangka panjang Jumlah Ekitas dana Investasi

13,17

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan, 2008-2010 (diolah) Untuk menganalisis neraca Kabupaten Pelalawan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 digunakanlah beberapa analisis rasio, yaitu: 1. Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Pelalawan adalah rasio lancar dengan rumusan seperti dibawah ini: !"#$% !"#$"% =

!"#$ !"#$"% !"#$%&'$( !"#$"%

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah ini sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-20 Tabel. T-III.7 Rasio Lancar Kabupaten PelalawanTahun 2008-2010

Aset Lancar Kewajiban Lancar Rasio Lancar

2008

2009

2010

465.351.866.975,34

302.733.858.032,35

382.526.073.668,78

387.747.213,00

0,00

0,00

1,2

-

-

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan, 2008-2010 (diolah)

2. Ratio Solvabilitas Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah:

Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung denga rumus yaitu:

!"#$% !"#$ !" !"#$%& !"#$% =

!"#$% !"#$%& (!"#$%&'$() !"#$%&'

Tabel. T-III.8 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Pelalawan Tahun 2008-2010 2008

2009

2010

Kewajiban

387.747.213,00

0,00

0,00

Ekuitas

2.174.856.503.048,29

2.338.925.313.204,76

2.566.440.013.647,01

Total Debt to

178,29

-

-


III-21 equity Ratio Sumber: DPKKD Kab. Pelalawan, 2008-2010 (diolah)

3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun 2009, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntasi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2005-2010, Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan keuangan Daerah (BPPKD) sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKD) yang mengemban fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKD) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKD). Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintan. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan selama tahun 2006-2009 belum berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: Tabel. T-III.9 RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-22 Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 TAHUN

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAW AN

2006

-

2007

-

2008

-

2009

WDP

2010

WDP*

Sumber : BPPKD Kab. Pelalawan, APBD, 2006-2009 Target kedepan pada periode tahun 2011-2016, Kabupaten Pelalawan mengharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan akan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian dengan fokus untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan keuangan Daerah saat ini. 3.2.1. Analisis Pembiayaan Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Pelalawan, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. T-III.10 SILPA Kabupaten Pelalawan, 2006-2010 Tahun

SILPA (Rp)

2006

463.786.511.676,23

2007

365.418.202.707,86

2008

454.924.069.701,72

2009

280.484.856.541,18

2010

373.262.530.736,78

Sumber: BPPKD Kab. Pelalawan, Perhitungan APBD, 2006-2010 (diolah)

Perkembangan prosentase SILPA yang digunakan untuk membiayai belanja Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-23 Tabel. T-III.11 Prosentase SILPA Kabupaten Pelalawan untuk Pendanaan APBD Tahun 2005-2010 Tahun

SILPA (Rp)

Pengeluaran APBD (Rp)

%

2005

278.015.660.782,00

428.171.412.622,83

39,37

2006

463.786.511.676,23

509.413.310.180,94

47,66

2007

365.418.202.707,86

835.074.570.103,68

30,44

2008

454.924.069.701,72

735.203.570.372,84

38,22

2009

280.484.856.541,18

861.708.959.194,85

24,56

2010

373.262.530.736,78

755.773.476.585,58

33,06

Sumber :BPKKD Kab. Pelalawan, APBD, 2005-20010 (diolah)

3.3.

Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2011-2016 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2005-2010), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2011-2016. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Pelalawan mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli daerah yang besar dan juga didukung oleh Dana Perimbangan yang menjanjikan serta bagi hasil migas yang sangat besar. 3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan Penghitungan kerangka pendanaan merupakan jumlah potensi penerimaan yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Palalawan dan perhitungan belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan. Perhitungan kerangka pendanaan sangat penting dilakukan pada bab-bab awal agar diketahui kapasitas riil sebelum menentukan program dan capaian target selama lima tahun. a. Kerangka Penerimaan Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011-2016. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.


Tabel. T-III.12

URAIAN 993,419,722,056

2012 1,100,433,840,600

2013

1,265,593,617,087

2014

1,502,684,130,949

2015

Estimasi Penerimaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2012-2016

PENDAPATAN

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pajak Daerah

16,497,042,921

4,080,554,632

7,151,622,961

43,324,089,880

28,454,927,442

4,217,880,311

8,795,479,101

64,587,405,918

22,186,144,927

49,080,486,704

4,359,827,504

10,817,188,356

86,443,647,491

22,529,707,151

84,656,486,297

4,506,551,742

13,303,603,202

124,996,348,392

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

23,119,119,064

433,558,961,104

-

446,941,039,798

1,005,804,445,785 420,296,239,139

-

941,616,602,910 401,433,705,981

-

882,166,822,599

-

849,255,646,981

15,594,869,366

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak

2016

III-23

1,862,079,118,888

188,000,762,076

16,361,539,831

4,658,213,792

146,019,755,579

20,961,252,874

1,085,190,107,298

470,440,360,713

-

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dana Bagi Hasil Dari Provinsi dan Pem. Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Bantuan Dari Provinsi JUMLAH PENDAPATAN SILPA

JUMLAH PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

-

60,839,985,195

100,839,985,195

26,774,240,000

421,047,701,000

-

52,000,000,000

-

101,679,612,083

153,679,612,083

21,743,942,000

440,126,641,460

-

67,600,000,000

-

169,933,366,686

237,533,366,686

23,918,336,200

484,139,305,606

-

87,880,000,000

-

284,003,336,772

371,883,336,772

26,310,169,820

532,553,236,167

-

1,502,684,130,949

40,000,000,000

1,265,593,617,087

-

-

1,100,433,840,600

-

1,502,684,130,948.5 8

-

993,419,722,056

-

1,265,593,617,087.0 0

-

250,000,000,000

1,100,433,840,599.7 9

-

1,243,419,722,056.0 0

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan, 2011 (diolah)

III-24

-

585,808,559,783

28,941,186,802

588,888,249,514

474,644,249,514

-

-

114,244,000,000

1,862,079,118,888 -

1,862,079,118,888.4 1

III-25

b . Kerangka Belanja Untuk menentukan kerangka belanja ini, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah realisasi belanja pegawai yaitu gaji dari PNS/CPNS Kabupaten Pelalawan. Perkembangan belanja gaji Kabupaten Pelalawan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 (perkiraan realisasi) adalah sebagai berikut : Tabel. T-III.13 Belanja Pegawai Kabupaten PELALAWAN, 2007-2010 Uraian

2007

2008

2009

2010

Gaji PNS

77.753.636.783,00

108.362.961.235,00

140.838.790.049,00

167.250.483.032,00

Tunjangan PNS

50.294.129.038,00

63.494.773.486

70.722.194.731,00

97.786.915.291,25

Belanja Pegawai BTL

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan (diolah) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 jumlah realisasi belanja gaji pegawai mencapai Rp 140.838.790.049 dengan jumlah pegawai kurang lebih sekitar 5.333 PNS, namun pada tahun 2010 telah mencapai Rp 167.250.483.032 miliar atau hampir naik 27.411.692.983 (9%) dibanding tahun 2009 dengan jumlah PNS sebesar 5.566 pegawai. Pertumbuhan jumlah belanja gaji dan tunjangan tabel perkiraan jumlah PNS, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. T-III.14 Pertumbuhan Belanja Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2008-2010 2008

2009

2010

Rata-rata

Gaji

39,37

29,97

18,75

29,36

Tunjangan

26,25

11,38

38,27

25,30

Belanja Pegawai BTL

Sumber : BPPKD Kab. Pelalawan (diolah) Tabel. T-III.15 Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2012-2016

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

PNS

5.511

5.761

6.011

6.261

6.511

PTT

355

284

227

182

145

III-26

JUMLAH

5.866

6.045

6.238

6.443

6.6656

Sumber :BKD Kab. Pelalawan (diolah) Dari data-data diatas, dapat dilakukan perhitungan, bahwa perkiraan belanja gaji dan tunjangan untuk PNS Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: Tabel. T-III.16 Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Pelalawan, 2011-2016, (dalam Rp Juta) 2012

2013

2014

2015

2016

Prediksi Gaji PNS

233.816

268.888

306.533

346.382

387.984

Prediksi Tunjangan PNS

127.074

142.322

165.555

170.645

184.296

360.890

411.210

463.088

517.027

572.280

JUMLAH

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan (diolah) Dari perkiraan belanja gaji tersebut dapat diketahui kapasitas riil dari keuangan daerah Kabupaten Pelalawan, dimana dana yang teredia setelah dikurangi belanja gaji tersebut itulah yang dapat digunakan dalam belanja lainnya. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya pada Kabupaten Pelalawan untuk pendanaannya. Tabel. T-III.17 Perkiraan Kapasitas Ril Kabupaten PelalawanTahun 2011-2016 (Dalam Rp jutaan) URAIAN

2012

2013

2014

2015

2016

993.419

1.100.433

1.265.593

1.502.684

1.862.079

360.890

411.210

463.088

517.027

572.280

Belanja Wajib dan Mengikat (belanja rutin)

344.452

388.725

431.619

443.892

466.699

Kapasitas Riil

288.077

300.498

370.886

541.765

823.100

Total Penerimaan (Dana Tersedia) Jumlah Belanja Gaji & Tunjangan PNS

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan (diolah)

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu: 1. Prioritas I digunakan untuk alokasi program pembangunan daerah yang terkait secara langsung dengan visi dan misi bupati terpilih.

III-27

2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program urusan lainnya. 3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya. Tabel. T-III.18 Pendanaan Prioritas Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 (Rp) Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Prioritas I

264.459.115.19 0

170.964.579.98 0

205.372.795.76 9

278.905.595.29 6

67.961.593.501

Prioritas II

373.005.033.18 1

248.315.418.87 4

278.299.875.47 5

366.031.132.53 3

833.478.643.514

Prioritas III

79.771.277.685

87.339.903.906

89.249.959.989

99.145.288.757

109.023.109.250

JUMLAH

717.232.426.05 6

506.619.902.76 0

572.922.631.23 3

744.082.016.58 6

1.010.463.346.26 5

Sumber :BPPKD Kab. Pelalawan (diolah) Setelah diketahui besarnya jumlah uang pada prioritas I, II dan III. Untuk prioritas III (belanja tidak langsung yang kemapuannya pendanaannya sesuai dengan kemampuan daerah) diajabarkan lebih rinci lagi sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja tidak langsung lebih jelas, akuntabel dan pengelokasiannya sesuai dengan perencanaan. Tabel. T-III.19 Pengalokasian Belanja Tidak Langsung (prioritas III)Kabupaten Pelalawan 2011-2016 (dalam jutaan) Uraian Bantuan Sosial Hibah JUMLAH

2012

2013

2014

2015

2016

27.522

23.603

35.549

47.487

65.414

52.249

53.736

53.700

51.658

43.609

79.771

87.339

89.249

99.145

109.023

III-1

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunan-nya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang berimplikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat terhadap rakyatnya. Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: 1.

2.

Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil–hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut maka akan ada pula pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-2

daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka prinsip desentralisasi fiskal adalah: 1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah. 3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai Tahun 2010 yang lalu, pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknispun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-3

3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk tahun 2005 sampai dengan 2010, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundangundangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Pelalawan periode tahun 2011-2016. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Pelalawan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kabupaten Pelalawan dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Derajat Otonomi Fiskal Daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Pelalawan periode tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. T-III.1 Derajat Otonomi Fiskal DaerahKabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010 Tahun

PAD (Rp)

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN

DOFD (%)

2006

26.390.784.345,00

702.784.161.075,00

3,76

2007

34.694.239.194,98

740.666.261.134,54

4,68

2008

31.978.312.403,72

844.965.437.366,70

3,78

2009

29.980.587.977,16

704.208.616.335,31

4,26

2010

38.382.025.593,18

847.618.876.825,18

4,53

Rata-rata

32.285.189.902,81

768.048.670.547,35

4,20

Sumber : DPKKD Kab. Pelalawan, Perhitungan APBD Kab. Pelalawan, 2006-2010, (diolah) Diharapkan pada periode tahun 2011-2016, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Pelalawan dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya terjadinya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Pelalawan terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Diharapkan pada tahun RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

III-4

2011-2016 peran PAD dalam membiaya sisi pengeluaran pada APBD semakin besar, sedangkan peran dana perimbangan dalam pengeluaran APBD semakin mengecil. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 perkembangan APBD Kabupaten Pelalawan mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Pelalawan 2006-2010 dan Total APBD Kabupaten Pelalawan 2005-2011 Grafik. III.1 Persentase Pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan, 2006-2010

Persentase Pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan 2006-2010 100

77,52

80

66,82 64,43

60 40

34,44

34,56

31,79

20

7,34

0 -20

2006

2007

-5,93

2008

24,49 13,04 5,92

2009

-5,65

2010

-17,12

-21,21

-40

-38,34

-60 Pendapatan

Belanja

Penerimaan Pembiayaan

Sumber :DPKKD Kab. Pelalawan, 2011 (diolah)


III-5

Grafik. III.2 Perkembangan Total APBD Kabupaten Pelalawan, 2005-2011 dan Perkiraan 2012

Kabupaten Pelalawan 2005-2011 Total APBD 1.400

1.268* 1.153

Jumlah (Rp Milyar)

1.200

1.011 1.041

955

1.000 746

800 600

507

400 200 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tahun Anggaran

*Angka Perkiraan Sementara Sumber :DPKKD Kab. Pelalawan, 2011 (diolah)


IV-1

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat stretagis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimullan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. 4.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pelalawan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan Visi dan Misi Bupati telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-2

dihadapi Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini perumusan masalah dengan mempergunakan bantuan analisis SWOT. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Hasil perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pelalawan dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yaitu (a) Aspek geografis dan demografi; (b) Aspek Kesejahteraan rakyat; (c) Aspek pelayanan dan (d) Aspek daya saing. adalah sebagai berikut: A. Aspek Geografis dan Demografis 1) Tingginya Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk, Rata-Rata 10 Tahun Terakhir (2001-2011) yakni 7,05 % pertahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan oleh pendatang yang bermukim sebagai tenaga kerja di sektor perkebunan dan industri. Sebaran penduduk di Kabupaten Pelalawan tidak merata, Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan (23,44%)berdomisili di ibukota Kabupaten - Kecamatan Pangkalan Kerinci, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya, sementara luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci 1,39% dari total luas wilayah Kabupaten Pelalawan. 2) Belum terakomodirnya kebutuhan pemanfatan ruang dalam dokumen RTRW sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang. Tingginya pengalihan fungsi lahan tidak diikuti oleh perangkat peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tegas. Dalam mempercepat pengembangan wilayah perlu dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Permasalahan utama dalam penataan ruang adalah belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Pelalawan. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-3

B. Aspek Kesejahteraan Rakyat 1)

Tingginya Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian kita bersama. Isu kemiskinan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Persentase penduduk kemiskinan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009 sebesar 16,71% walaupun angka ini mengalami penurunan dari pada tahun 2010 yang menjadi 14,51% dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp 331.024, namun angka persentase ini masih jauh dari rata-rata nasional 13,33% dan provinsi Riau yang mencapai 8,65% pada tahun 2010.Keadaan di atas merupakan gambaran kemiskinan yang masih merupakan permasalahan pokok bagi kabupaten Pelalawan 2) Adanya Sengketa Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Dan Kawasan Kehutanan. Sebagaimana kita ketahui permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan dengan kawasan kehutanan yang muncul kepermukaan secara masif hampir di sebahagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan kawasan hutan dan lahan perusahaan, penuntasan sebenarnya adalah domain dari pemerintah pusat, namun pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak menutup kemungkinan untuk memfasilitasi dan mendukung serta mendorong penyelesaiannya secara arif dan bijaksana melalui kewenangan yang dimiliki. 3) Masih Tersisahnya Desa-Desa Tertinggal Desa-desa tertinggal yang sudah ditangani terus didukung untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitasnya infrastrukturnya. Dari sejumlah desa tertinggal yang sudah di tangani masih tersisa beberapa desa yang masih memerlukan penanganan lanjut yang intensif karena tingkat kesulitan permasalahan cukup berat, terutama infrastruktur dasar yang disebabkan kondisi geografis dan struktur tanah berupa rawa dan bergambut yang memerlukan penangan khusus untuk pelaksanaan pembangunan. 4) Masih Relatif Rendahnya Kulitas SDM Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) relatif masih relative rendah, yang berakibat keterampilan, daya saing dan produktivitas rendah, ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009 adalah 72,69 berada dibawah rata-rata Provinsi Riau 75,60 dan pada tahun 2010 naik menjadi 73,18. Walaupun IPM secara nilai kuantitatif naik namun dibandingkan dengan provinsi Riau masih berada dibawah rata-rata. Secara umum hal tersebut salahsatunya disebabkan infrastruktur daerah masih terbatas baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, perhubungan dan pelayanan administasi pemerintahan.Ratarata lama sekolah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2009 adalah 7,95 tahun,


IV-4

setingkat berpendidikan kelas dua SMP dan baru menamatkan tingkat SD, hal ini mencerminkan kualitas SDM masih relatif rendah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat yang sekaligus sebagai parameter bagi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Upaya pemenuhan pelayanan dasar ini pun sudah dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai daerah dengan menempatkannya sebagai prioritas pembangunan. Pada lima tahun pertama pelayanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sepertiruang belajar, ruang perpustakaan, ruang lab, ruang UKS, fasilitas sanitasi dan pembangunan sekolah baru. Upaya ini merupakan dasar bagi terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang ditandai tidak saja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan namun juga peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik. Dengan melihat pada data dan informasi terkait dengan sektor pendidikan maka upaya untuk menata pelayanan pendidikan ke depan masih harus dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis. Disatu pihak peningkatan kualitas sarana dan prasarana masih harus dilakukan khususnya bagi kondisi sarana dan prasarana yang mengalami rusak ringan dan berat baik pada tingkat SD/MI, sampai SMA/MA/SMK, namun disisi lain upaya untuk meningkatkan APK, APM dan angka/tingkat kelulusan serta standarisasi kualitas dan kuantitas pendidik yang memenuhi kualifikasi semakin ditingkatkan untuk dapat memacu pencapaian kualitas sumberdaya manusia tinggi, yang tercermin dari naiknya angka IPM Kabupaten Pelalawan C. Aspek Pelayanan 1) Masih Terbatasnya Pelayanan Listrik, Air Bersih Dan Persampahan Rendahnya Tingkat Elektrifikasi (Listrik) Desa-desa diKabupaten Pelalawan yang hanya mencapai 21,17% pada akhir tahun 2010, hal tersebut mencerminkan bahwa pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Pelalawan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan masih jauh jika dibandingkan dengan target pencapaian RPJMN secara nasional pada tahun 2015 adalah 80 %. Pelayanan listrik menjadi salah satu pekerjaan besar untuk ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan pada tahun-tahun mendatang. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Pelalawan cukup memprihatinkan akibat dari rendahnya mutu sumber air baku yang berasal dari Sungai Kampar. Selain itu pengelolaan air minum juga masih terbatas dikarenakan sarana yang minim dan belum jelasnya status PDAM. Selain itu kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan juga belum tertata karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan serta belum adanya sistem pengolahan sampah yang baik dan effisien efektif.Cakupan rumah tinggal yang telah memiliki sarana sanitasi yang baik dan aman bagi lingkungan di Kabupaten Pelalawan masih di bawah pencapaian RPJMN serta MDG’s.


IV-5

2)

Terbatasnya Pelayanan Dasar Kesehatan Jika Dibandingkan Dengan Target SPM. Meskipun secara umum kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pelalawan berdasarkan data kuantitatif telah menunjukan angka yang meningkat, namun terdapat beberapa kendala yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya masih belum optimalnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari masih kurangnya tenaga kesehatan dan sarana prasarana serta masih minimnya pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin, kemudian juga Kabupaten Pelalawan merupakan wilayah endemi malaria dan DBD serta kaki gajah. Sumber daya kesehatan Kabupaten Pelalawan masih tergolong minim jika dibandingkan dengan angka Indonesia Sehat 2010 sebagai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dan persebarannya sudah cukup memadai, namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih berkualitas maka peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan tetap akan menjadi prioritas ke depan.

3)

Kurangnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Dan Informasi Dalam Menunjang Usaha Strategis. Percepatan pembangunan sangat terkait dengan interaksi antar wilayah, baik antar kecamatan, kabupaten, maupun antar propinsi dan negara lain. Untuk meningkatkan terjadinya interaksi antar wilayah dalam percepatan pembangunan dibutuhkan sarana prasarana pendukung untuk mempermudah akses sehingga jarak yang ada bukan lagi hambatan. Dilihat dari letak Kabupaten Pelalawan yang berada pada posisi yang sangat strategis berdampingan langsung dengan Kota Pekanbaru, kemudian di lalui jalur Lintas Timur Sumatra yang intensitas kendaraannya semakin padat serta berada di sekitar selat malaka dan laut cina selatan. Kabupaten Pelalawan merupakan lintasan utama yang menghubungkan antara provinsi Riau –Jambi- Jakarta Pulau Jawa kemudian antara Pulau Mendul dengan Pulau Karimun dan ke Singapura serta Malaysia. Untuk mendukung kelancaran transportasi mobilisasi hasil perkebunan kelapa sawit dan karet serta industri lainnya, keberadaan jalan yang ada belum dapat mendukung percepatan pertumbuhan industri hilir perkebunan tersebut. Untuk itu kebutuhan akan jalan bebas nyaman dan ekonomis seperti jalan bebas hambatan menuju pusat usaha dan jalur kereta api, serta pelabuhan laut dan udara akan mempermudah akses pengembangan industri strategis daerah Kabupaten Pelalawan.


IV-6

4)

Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Belum Optimal. Dalam konteks praktek pemerintahan, isu reformasi birokrasi menjadi sangat relevan utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi dan menekan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk memperbaiki pelayanan publik. Dalam hal ini dilakukan oleh jajaran birokrasi yang esensinya sebagai pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Proses reformasi birokrasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga memerlukan komitmen bersama di segenap tatanan kepemerintahan. Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Demikan pentingnya pelayanan publik oleh pemerintah ini sehingga sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan, terlebih sekarang ketika paradigma Good Governance (kepemerintahan yang baik) dikedepankan dimana akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi dijadikan tolok ukur dalam pelayanan sektor publik. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Pelalawan diantaranya adalah: 1. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan satu pintu; 2. Masih kurangnya peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan publik; 3. Belum optimalnya implementasi peraturan daerah tentang pelayanan publik yang telah ada; 4. Minimnya SKPD pelayanan yang memiliki Standar Operating Procedure (SOP) dan belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah ada; 5. Lemahnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan pelayanan publik; 6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik.

D. Aspek Daya Saing

1) Belum Mandirin Keuangan Daerah Negara berkembang seperti Indonesia menganggap belanja pemerintah masih memiliki peran yang cukup besar pada pembangunan. Sesungguhnya, belanja pemerintah tidak saja dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan pemerintah. Belanja pemerintah dapat digunakan untuk memicu kapasitas inovatif masyarakat terutama para pemasok kebutuhan pemerintah. Penerimaan pendapatan keuangan daerah terbesar Kabupaten Pelalawan tahun 2010bersumber pada Dana Perimbangan dari pusat sebesar 90,58% RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-7

yang terdiri dari; Dana Bagi Hasil 62,06%, Dana Alokasi Umum 22,61%, Dana Alokasi Khusus 5,91%. Pendapatan keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya 4,53% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebsar 4,89%. Dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Pelalawan rata-rata lima tahun terakhir adalah sebesar 3,23%, secara nilai penerimaan PAD mengalami kenaikan dari Rp 26,39 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp 38,38 milyar pada tahun 2010. Hal ini menggambarkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pelalawan, karena masih menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan. Dilihat dari struktur dana perimbangan Kabupaten Pelalawan tahun 2010, komponen utamanya adalah bagi hasil bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA yang ada di Kabupaten Pelalawan. Hasil analisa tersebut, dirasa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi sekali terhadap sumber keungan daerah Kabupaten Pelalawan, kedepan ketergantungan ini harus sedikit demi sedikit dikurangi dan peningkatan pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan lain harus ditingkatkan dari berbagai sektor, baik dari sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, jasa dan sektor lainnya yang potensi untuk dikembangkan.Dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan memberi kontribusi terbesar dimasa yang akan datang.

2) Belum Optimalnya Kinerja BUMD Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan belum memberikan kontribusi berarti dalam menghasilkan pendanaan pembangunan, namun dilihat perkembangan tiga tahun terakhir terdapat kecendrungan peningkatan kontribusi dari penghasilan BUMD tersebut. Berdasarkan laporan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2010, kontribusi BUMD yang ada hanya 2,99% terhadap pembetukan PAD. BUMD yang ada belum maksimal melakukan usaha-usaha dibidangnya untuk merangkul dan bekerjasama dengan pihak masyarakat serta dunia usaha dalam memanfaatkan dan mengembangkan peluang-peluang potensi unggulan daerah dalam rangka meningkkan sumber PAD untuk dana pembangunan daerah. BUMD yang ada belum mampu untuk mengkhususkan diri dalam bidangusaha tertentu sehingga belum mampu untuk mengkonsentrasikan usahanya pada salah satu bidang usaha. Untuk itu masih diperlukan beberapa BUMD yang dapat mengkhususkan bidangbidang usahanya dan mampu mandiri dalam manajeman, organisasi dan finansial serta bisa memberi kontribusi dalam mengisi pembangunan Kabupaten Pelalawan. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-8

3) Belum Teroptimalkannya Potensi W isata Alam Unggulan Daerah. Kabupaten Pelalawan cukup banyak tersimpan potensi wisata alam yang belum mendapat sentuhan yang benar dan tepat, mulai dari potensi wisata cagar alam Taman Nasional Tesso Nilo, wisata maritim penomena alam selancar Bono yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya. Apabila mendapatkan penanganan yang tepat akan dapat membangkitkan pergerakan ekonomi bagi masyarakat.

4) Kurangnya Arus Investasi Bagi Percepatan Pembangunan W ilayah. Dalam pelaksanaan proses pembangunan tidaklah mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengharapkan peran pemerintah saja, namun pihak swasta dan masyarakat memiliki andil yang besar pula. Perbaikan iklim investasi didaerah merupakan keniscayaan bagi peningkatan investasi daerah. Beberapaaspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perbaikan iklim investasi adalah kepastian hukum dan pelayanan perizinan investasi. Beberapa kendala yang dihadapi selama ini oleh Kabupaten Pelalawan dalam menarik investor diantaranya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam penyediaan lahan, ketersediaan listrik, infrastruktur jalan yang layak, pelabuhan laut dan udara serta proses perizinan dan kebijakan yang masih berbelit-belit. Diharapkan kedepan dalam usaha menarik investasi ke Kabupaten Pelalawan, pemerintah harus dapat menciptakan iklim usaha yang efektif dan efisien, dengan menghilangkan kendalakendala tersebut.

5) Belum Optimalnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, diperlukan perencanaan yang detail dan matang. Sering kali terlihat dengan jelas pembangunan-pembangunan sebelum ini tidak tepat sasaran dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini menyebabkan pembangunan yang telah dilaksanakan terbengkalai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian dana masyarakat yang tidak sedikit. Untuk pembangunan kabupaten Pelalawan lima tahun kedepan, serangkaian program-program strategis telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan-perencanaan yang mendetail menjadi pilar utama agar arahan dan prioritas pembangunan menjadi akurat dan hasil dari program pembangunan sesui dengan harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat kabupaten Pelalawan. Untuk hal ini, program-program yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten Pelalawan dua puluh tahun sampai lima puluh tahun kedepan sangat dibutuhkan oleh stakeholder pembangunan seperti adanya Rencana Induk atau Masterplan Pembangunan Kabupaten Pelalawan 20-50 tahun kedepan.


IV-9

6) Lemahnya

Sinergisitas Dan Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Dalam Menerapkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dan Infrastruktur. Kabupaten Pelalawan memiliki potensi yang besar di bidang perkebunan dan industri khusunya sawit, karet, dan bahan baku kertas. Pada saat ini sudah terdapat 14 perusahaan industri olah yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan sawit, sebahagian perusahaan sudah menerapkan sistem perkebunan sawit plasma tetapi belum mencapai 20% dari target yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.

Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan-permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari anallisis lingkungan eksternal. Disamping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengatisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebalinya jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau), dan sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Palalawan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. A.

Isu Skala Internasional dan Regional. 1) Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada MDG’s Millenium Development Goals (MDG's) merupakan komitmen global para pemimpin dunia, yang meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan sampai dengan tahun 2015, yaitu: (1) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, (2) Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua, (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, serta, (8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. 2)

Penerapan green economy (ekonomi ramah lingkungan). Aktivitas-aktivitas ekonomi yang sangat mempertahankan kelangsungan fungsi lingkungan menjadi prasarat untuk perdagangan global yang menguntungkan.

3)

Perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA, dan kerjasama IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional. Kerjasama ekonomi regional dan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-10

perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Pelalawan. 4)

Penerapan sumber energi alternative, mengantisipasi miningginya harga minyak bumi. Energi yang sering kita pakai sehari-hari semakin lama semakin berkurang atau menipis. Karena banyaknya pemakaian yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan kelangkaan atau bahkan habis sama sekali. Untuk itu sekarang perlu dipikirkan adanya energi alternatif untuk pengganti dari energi yang biasanya sering dipakai .

5)

Meningkatnya proses demokratisasi dan penguatan tuntutan hak-hak asasi manusia. Tuntutan globalisasi dan keterbukaan peran warga masyarakat internasional dalam proses demokratisasi penyelenggaraan negara yang mengedepankan kesetaraan dan kesamaan hak menjadi sebuah keharusan untuk saat ini dan masamasa selanjutnya. Tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka pemenuhan kebutuhan setiap individu untuk memperoleh hak dasar kehidupan warga negara yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara.

6)

Mengantisipasi perubahan iklim global (global warming/ climate change). Perubahan iklim global telah terlihat nyata di berbagai permukaan bumi. Dampak dari proses inipun telah kita rasakan dalam berbagai bentuk. Salah satu indikasi dari perubahan iklim ini terlihat adanya pemansan global yang berakibat pada berubahnya arah dan kecepatan angin berdampak pada bergesernya musim. Masa tanam sulit ditentukan, selain adanya banjir dan pasang yang lebih intensif yang melanda pesisir sungai di Kabupaten Pelalawan. Dari sisi lain, pemanasan global ini berakibat pada kenaikan muka air laut.

7)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak serta waktu. Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Kemajuan TIK yang meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Revolusi telekomunikasi membuat dunia sebagai kampung global, menghilangkan sekat batas teritorial suatu negara. Adanya saling ketergantungan membuat guncangan di sebuah negara dan kawasan bisa dalam waktu sekejap mengguncangkan negara dan kawasan lainnya.

8)

Berkembangnya dampak penyakit endemik flu burung, flu babi, fenomena gunung es virus HIV dan AIDS. Beberapa penyakit yang mengalami dampak meluas (endemis) ke seluruh wilayah Dunia dan dapat terus-menerus berevolusi yaitu virus yang mengalami perubahan lebih besar dan masih tetap mewarisi sifat-sifat yang melekat pada virus RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-11

sebelumnya. Dampak endemic virus harus dapat diantisipasi secara lebih dini, sehingga bahaya yang ditimbulkan dapat ditanggulangi. B. Isu Kebijakan Nasional. Selain memperhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infrastuktur; Iklim investasi dan iklim usaha; Energi; Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Mengacu pada tujuan dan sasaran pengembangan wilayah sumatra berdasarkan arahan pembangunan dalam dokumen RPJMN, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah sumatra kurun waktu 2010-2014, adalah sebagai berikut; 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat sumatra yang ditunjkkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan per kapita; 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah sumatra; 3. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah sumatra; 4. Berkembannya Sumatra bagian selatan sebagai lumbung pangan dan energi; 5. Berkembangnya sumatra bagian tengah dan sumatra bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. Terwujudnya kesimbangan pengembangan wilayah sumatra bagian utara, bagian selatan, dan bagian pesisir pantai. §

Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Selain 11 prioritas nasional dan tujuan serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN, saat ini pemerintah menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai suatu isu strategis nasional yang menyentuh Provinsi Riau secara umum dan Kabupaten Pelalawan secara khusus,, terutama inisiatif strategi pembangunan infrastruktur pendukung koridor ekonomi sumatra 2011-2025.


IV-12

Gambar.G-IV.1 Jalur Jaringan Infrastruktur Pendukung Koridor Sumatra Dalam MP3EI

Sumber: Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011 Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahuun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-13

pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Pembangunan di masing-masing wilayahnya. Indikasi investasi sampai dengan 2025, termasuk infrastuktur utama, disusun berdasarkan proses interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia”. Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam kegiatan ekonomi utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini, terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda. Rencana Struktur Ruang dalam RTRWN memasukkan Pangkalan Kerinci (Ibukota Kabupaten Pelalawan) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Prasarana penting yang melintasi Kabupaten Pelalawan untuk mendukung Koridor ekonomi Sumatra diantaranya adalah: Jalan bebas hambatan (highway) Pekanbaru-Rengat-Jambi; Jalan Arteri Primer (Jl.Lintas Timur Sumatera); Rencana Jalur Kereta Api Sumatera. Kebijakan pemerntah tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi isu nasional strategis harus mampu ditangkap dan diantisipasi serta disikapi dengan kebijakan dan langkah-langkah aksi strategis yang kongkrit dalam rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten Pelalawan. Kemudian Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Sistem Inovasi Daerah (SID) dan percepatan pembangunan daerah perbatasan merupakan isu-isu strategis yang harus menjadi bahan pertimbangan untuk di sinergiskan dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan.


IV-14

Gambar. G-IV. 2. Kabupaten Pelalawan Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Pelalawan, 2011 §

Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah.

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan bagi pewujudan kesejahteraan rakyat (kemakmuran) yang semakin tinggi dan semakin adil. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor “upaya/buatan” (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terusRPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-15

menerus. Karena itu, daya saing semakin ditentukan oleh sistem inovasi dalam upaya mengembangkan potensi spesifiknya. Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut: 1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat; 2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan 3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks. Sistem inovasi daerah/SID (regional innovation system/RIS) merupakan salah satu di antara agenda penting dari berbagai negara dewasa ini. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan terjadinya pembaharuan atau kecenderungan pergeseran pandangan yang kuat dalam sistem inovasi belakangan. Tekanan yang kuat terjadi pada dimensi yang sebenarnya saling terkait, yaitu interaksi antaraktor (lembaga), proses pembelajaran, dan dimensi spasiallokasional (daerah). Sebagai suatu bentuk cara pandang/pendekatan sistem tentang inovasi, sistem inovasi daerah yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di daerah. Namun demikian sistem inovasi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tetapi juga aspek spesifik lokal-lokasional serta dinamikan interaksinya dengan dunia luar. Pengembangan inovasi di suatu daerah tidak akan terlepas dari kondisi umum dan potensi dasar yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui pendekatan sistem inovasi, perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi produk daerah yang mempunyai potensi keunggulan yang mungkin dikembangkan agar menjadi andalan daerah tersebut. Dalam upaya membangun keunggulan daya saing daerah, pengembangan sistem inovasi daerah kini semakin mendesak dilakukan. Dalam kaitan inilah kebijakan strategis pengembangan inovasi daerah sangat diperlukan sebagai pendorong, pemerkuat, dan pemercepat proses aliran inovasi dan difusi di daerah dalam mendukung pemajuan/ modernisasi ekonomi daerah. C. Review Draft RPJPD 2006-2025 Kabupaten Pelalawan Dari pernyataan VISI Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2030, yang berbunyi; “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradab, Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya Melayu Tahun 2030” Dengan MISI sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan bermartabat dan berbudaya. 2. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-16

3. 4. 5.

Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agroindustri dan agrobisnis serta pengelolaan hutan yang lestari. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

Review terhadap Rancangan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pelalawan, menunjukkan bahwa Arah Kebijakan pembangunagan jangka panjang meliputi ; 1) Mewujudkan daya saing dan Kapasitas daerah. • Membangun SDM yang bermutu. • Memperkuat perekonomian daerah. • Membangun infrastruktur • Membangun dan mengembangkan kemampuan aparatur. 2) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. • Pemerataan Pembangunan. • Kemandirian lokal • Penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak. • Kesetaraan gender. 3) Mewujudkan Kabupaten Pelalawan yang memiliki peran penting di lingkungan nasional, regional dan internasional. • Mengembangkan kerjasama nasional, regional dan internasional. • Meningkatkan investasi dari luar Kabupaten Pelalawan. 4) Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. • Penegakan Hukum. • Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. • Pembangunan budaya dan politik. 5) Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya. • Penciptaan suasana kehidupan lingkungan yang kondusif. • Pembangunan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. • Pengembangan nilai-nilai budaya melayu. D. Isu Strategis Aktual di Kabupaten Pelalawan; Berdasarkan review pada kebijakan/isu internasional, Nasional, Provinsi Riau, dan dokumen jangka panjang Kabupaten Pelalawan (rancangan RPJPD 2005-2025), maka isu-isu strategis Kabupaten Pelalawan, antara lain: 1)

Ekowisata Alam Kabupaten Pelalawan memiliki potensi ekowisata alam yang telah menjadi perhatian baik itu bagi pecinta lingkungan, peneliti, wisatawan dan juga pemerhati, diantara RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-17

potensi tersebut adalah; Fenomena alam gelombang pasang Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo, yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan pada saat ini sudah mulai dikunjungi oleh wisatawan manca Negara. Gelombang Bono sudah ada sejak ratusan tahun silam, gelombang yang menurut legenda merupakan perwujutan tujuh hantu (seven Ghost) itu kerapkali membolakbalikkan kapal dan memakan korban. Namun bagi peselancar dunia gelombang yang terjadi karena pasang surut tersebut justru jadi surga berselancar. Jika di laut mereka hanya bisa berselancar 30 detik dalam satu gelombang, diatas Bono mereka bias berfoya-foya main gelombang, sekali jalan bisa 30-60 menit. Gelombang Bono yang berkategori “tidal robe” dapat menjadi salah satu objek wisata berselancar terbaik didunia. Lokasi pariwisata tersebut, apabila dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber penggerak pembangunan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan dan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi pembangunan Kabupaten Pelalawan secara menyeluruh. 2)

Kemandirian Keuangan Isu yang berkembang di Kabupaten pelalawan diantaranya adalah isu lemahnya kemandirian keuangan daerah sehingga terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.Tingkat perekonomian masyarakat relatif masih rendah,pencapain target dan tujuan pembangunan milenium (MDGs) masih terbatas, masih banyak terdapat Desa yang di golongkan tertinggal dalam hal kualitas pelayanan dasar yang diterima.

3)

Infrastuktur Listrik dan Kualitas SDM Kemudian rendahnya Tingkat Elektrifikasi (Listrik) Daerah 62,28% dan cakupan layanan listrik 21,17% (tahun 2010), belum mampu untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang masih rendah yang berakibat keterampilan daya saing dan produktivitas rendah. Secara umum infrastruktur daerah masih terbatas, baik ekonomi, perhubungan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan administasi pemerintahan. Masih banyak sumberdaya alam yang berpotensi belum dikembangkan terutama sumber energi yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik seperti gas alam, disamping potensi lainnya baik di bidang pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan karena akses jalan yang terbatas dan letaknya terpencar. Sumberdaya pertambangan belum dikelola optimal. Di sisi lain pengelolaan sumberdaya kehutanan serta kualitas lingkungan hidup perlu dikendalikan.

4)

Isu dan Masalah Pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan 72,69 berada dibawah ratarata Provinsi Riau 75,60, hal ini berkaitan erat dengan urusan pendidikan. Isu pada urusan pendidikan dikelompokkan pada 3 (tiga) aspek yaitu: Pemerataan dan perluassan akses pendidikan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik .

• Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-18

Isu pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Pelalawan, antara lain ditandai dengan: a) Belum tercapainya ketuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun secara merata terutama di daerah sulit dan terpencil; b) Belum idealnya APK dan APM untuk kelompok umur 16 – 18 tahun terutama di daerah sulit dan terpencil; c) Masih rendahnya APK dan APM kelompok umur perguuan tinggi (19 – 23 tahun); d) Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan; e) Masih belum idealnya ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang perluasan akses pendidikan untuk semua jenjajng; f) Masih relatif rendahnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; g) Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar jenjang sekolah (TK terhadap SD/MI; SD/MI terhadap SMP/MTs dan SMP/MTs terhadap SMA/SMK/MA; h) Masih relatif rendahnya angka pertisipasi sekolah;

•

Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Isu pada aspek mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di Kabupaten Pelalawan, antara lain ditandai dengan: a) Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan; b) Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditentukan (S1); c) Masih besarnya persentase guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA; d) Masih belum meratanya distribusi guru antar daerah pada semua jenjang dan jenis pendidikan; e) Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan angka putus sekolah (drop-out) di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit dan terpencil; f) Belum dimanfaatkannya secara optimal Teknologi Informasi Komunikasi dalam pembelajaran; g) Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh sertifikasi; h) Masih belum idealnya prolehan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA; i) Masih belum terpetakannya standar kompetensi guru untuk semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan; j) Masih relatif rendahnya persentase kesetersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan; k) Masih rendahnya rasio buku dan siswa; l) Masih rendahnya persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda; m) Masih rendahnya angka lulusan SMK yang terserap oleh dunia kerja; RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-19

•

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Isu pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di Kabupaten Pelalawan, antara lain ditandai dengan: a) Belum dimanfaatkannya Teknologi Informasi Komunikasi dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian pelayanan; b) Belum tersusunnya data-base pendidikan; c) Belum diimplimentasikannya Manajemen Berbasis Sekolah secara utuh di sekolah-sekolah; d) Belum terwujudnya good governance dan pelayaan prima dalam manajemen pendidikan; e) Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan; f) Belum tertatanya dengan baik manajemen aset pendidikan; g) Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi pendidikan; h) Rekrutmen dan penempatan tenaga/staf di lingkungan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada konsep “the right man in the right place”

5)

Isu dan Masalah Kesehatan Berdasarkan hasil pemantauan kinerja/mutu kesehatan dan indikator kesehatan dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2010, ada beberapa isu strategis kesehatan yang menjadi permaslahan dan kebutuhan kesehatan di kabupaten Pelalawan. Isu tersebut antara lain: a) Belum optimalnya perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada belum memenuhi kebutuhan daerah (dilihat dari indikator rasio kecukupan tenaga kesehatan dan jumlah penduduk) serta pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata di setiap kecamatan. b) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik spesialistik. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD (spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, terlihat dari data yang ada bila dibandingkan dengan target IS. Beberapa data yang mendukung antara lain:


IV-20

Tabel. T-IV.1. Indikator Kinerja RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

BASELINE (2010)

TARGET IS 2010

BOR

%

48

60 - 90

NDR

Orang/ 1000 penderita keluar

< 25

< 25

GDR

Orang/ 1000 penderita keluar

< 40

< 40

ALoS

hari

4

7 -9

Utilisasi rate RSUD :

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010. c) Belum optimalnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap aspek kesehatan, hal ini terlihat dari masih kurangnya secara kualitas bentuk/jenis kegiatan yang berbasis masyarakat serta upaya-upaya pemberdayaan terhadap masalah kesehatan yang berujung kepada terbentuknya perilaku sehat masyarakat. d) Belum memadainya pembiayaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan persolan kesehatan masyarakat, terutama untuk pelayanan promotif dan preventif. e) Masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan lainnya. Dari pembiayaan kesehatan tersebut, proporsi untuk pelayanan promotif dan preventif pun belum proporsional. Dari laporan profil kesehatan Kabupaten Pelalawan: diketahui bahwa keterbatasan dana dpmerintah merupakan kendala utama Pencapaian Derajat Kesehatan yang Optimal, untuk itu perlu meningkatkan Peran Sektor Swasta khususnya dalam Upaya yang bersifat Kuratif (Penyembuhan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) Berdasarkan isu strategis urusan kesehatan di atas maka Aspek kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih di kabupaten Pelalawan antara lain adalah:


IV-21

§ § § § § § 6)

Meningkatkan perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kebutuhan serta terciptanya SDM yang berkualitas dan beretika (memiliki professional behavior yang baik) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik spesialistik. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesabilitas kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan komprehensif terhadap penyakit menular (berbasis lingkungan dan perilaku) dan penyakit bersumber binatang. Merumuskan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat /sosial.

Isu dan Masalah Birokrasi serta Otonomi Desa Salah satu isu yang mengemuka di abad ini adalah mengembangkan dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, melalui sistem tersebut pemerintahan dijalankansecara bijak, transparan dan bertanggungjawab (akuntabel) untuk mendukung sistem tersebut dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi. Bentuk dan model Kepemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governance, masyarakat bangsa. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan dan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Telah disadari bahwa kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat berhasilnya agenda pembangunan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan di bidang ini, antara lain dapat dirasakan dengan masih terdapatnya regulasi yang menghambat, belum terdapat koherensi kebijakan pada tataran pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah sebagai kelompok yang diberi mandat dan perangkat kewenangan dapat lebih berperan untuk memacu kegiatan ekonomi dan inovasi dengan instrumen pengadaan pemerintah. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IV-22

Pemetaan sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan Kabupaten Pelalawan perlu dilakukan dengan menerapkan sistem informasi kependudukan, dengan segala atribut. Berdasarkan pemetaan potensi sumber daya manusia yang akurat ini diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat. Agenda penting dalam tahap ini adalah pembangunan sistem informasi tata ruang untuk melengkapi sistem informasi kependudukan yang telah diuraikan di atas. Sistem informasi tersebut, merupakan bagian dari suatu sistem basis data pembangunan daerah yang dipelihara secara kontinyu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kemangkusan implementasi agenda ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah dan masyarakat membentuk lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang. Lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial merupakan sebagian dari lembaga-lembaga dimaksud. Interaksi lembaga pelayanan dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberi penekanan agar anggota masyarakat dapat mengaksesnya. Anggota masyarakat didorong untuk membentuk dan memperkuat kelompok minat dan atau profesi agar terjadi interaksi yang lebih terstruktur antarkelompok pelaku. Kondisi ini akan memacu tumbuhnya kapasitas inovatif yang menghasilkan nilai tambah. Salah satu program strategis yang telah digulirkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau adalah pelaksanaan otonomi desa, pemerintah telah membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut antara lain pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa yang memuat aturan tentang implementasi otonomi desa. Kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada desa. Namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten belum mengimplementasi kebijakan otonomi desa secara maksimal, itu terlihat dari beberapa hal, seperti (1) belum adanya tata aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas implementasi kebijakan otonomi desa, (2) belum adanya pemberian sebahagian kewenangan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kepada desa, serta (3) hak-hak keuangan desa belum diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten, Kedepan dalam perencanaan pembangunan daerah, otonomi desa akan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan memberikan hak-hak keuangan desa serta membagi kewenangan kepada desa.


V-1

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kabupaten Pelalawan 2011-2016 merupakan visi dan misi dari Bupati yang terpilih pada saat pemilu kepala daerah yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dari Bupati dapat terwujud dalam kurun waktu 2011-2016. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan 2011-2016. Misi pembangunan Kabupaten Pelalawan 2011-2016 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelanggaraan pemerintah untuk mencapai visi Kabupaten Pelalawan 2011-2016. Selanjutnya, wujud nyata visi dan misi diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. 5.1.

VISI

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan lima tahunan kedepan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki, maka visi pembangunan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 adalah:

“ PEM BAHARUAN M ENUJU KEM ANDIRIAN PEM ERINTAH DAN M ASYARAKAT KABUPATEN PELALAW AN ” Pengertian pokok-pokok visi diterjemahkan sebagai berikut: a. Pembaharuan adalah perubahan pola pikir (mindset) dan pola kerja, kemudian cara bertindak, kebijakan serta strategi pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan kemampuan prakarsa atau inovasi, partisipasi yang menimbulkan pemberdayaan dan kemajuan masyarakat dan daerah. Dalam mendorong perubahan pola pikir dan pola kerja dibutuhkan SDM dengan etos kerja baik serta kualitas kinerja tinggi, dan mempunyai sikap, semangat, orientasi serta memiliki cara-cara cerdas dalam memanfaatkan setiap peluang pembangun dan mampu merancang kebutuhan masyarakat secara cermat mendasar, dengan mendesain perencanaannya dari awal secara rasional, terukur, efisien dan efektif. b. Kemandirian adalah pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengandalkan anggaran APBD namun juga dari kolaborasi dengan pemangku kepentingan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-2

pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Swasta. Perlu dipahami kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui APBD sangat terbatas, dan pada akhirnya daerah maju, sejahtera dan mandiri, dinamika pembangunannya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMD, BUMN, swasta domestik dan asing. Memiliki kemampuan menggali serta memanfaatkan potensi daerah dan peluang dari luar daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, sehingga masyarakat dan daerah mandiri secara ekonomi, politik, sosial, hukum, mampu mensejajarkan kehidupannya dengan masyarakat lain yang telah maju. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya harkat martabat dan kualitas kehidupan masyarakat yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar memadai. c.

Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang memiliki wilayah administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang bekerja dan menjalankan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara profesional, taat azas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

d. Masyarakat adalah komunitas masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, berbudaya dan berakhlak mulia, memiliki peradaban tinggi, cerdas, dan sehat. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya kualitas standar hidup (level of living) tumbuhnya rasa percaya diri (self esteem), peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang termasuk lingkungan hidup yang makin layak dalam suasana nyaman dan aman serta saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan. Pembaharuan dalam Pembangunan Kabupaten Pelalawan yang dimaksud adalah Perubahan dalam Pola fikir dan Pola Kerja pembangunan atau mindset dan framework pembangunan dengan proses perubahan secara gradual atau bertahap, terencana dan terukur. Pembaharuan dalam pembangunan merupakan perubahan dari hal yang “tidak baik” menjadi “baik”, dari hal yang “baik” menjadi “lebih baik”dengan mengedepankan semangat inovasi setiap saat. Sehingga roda pembangunan berjalan secara efektif, effisien sesuai regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mencapai perwujudkan Kemandirian Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang sejahtera penuh berkah. Untuk mengukur tingkat capaian Pembaharuan Pembangunan ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel. T-V.1. Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kabupaten Pelalawan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-3

Tahun 2011 - 2016

SASARAN STRATEGISVISI

1.

2. 3. 4.

5

5.2.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Menurunnya kemiskinan Menurunnya pengangguran Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian Kemandirian Keuangan Daerah

Kondisi Kinerja Pada awal RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD

Tahun 2010

Tahun 2016

Poin

73,18

78,5

%

14,51

10

%

4,69

4,20

%

7,17

7.20

- Persentase Proporsi PAD dari Pendapatan Daerah

%

4,53

10

- Proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung

%

58

60

SATUAN INDIKATOR

INDIKATOR

IndeksPembangunan Manusia (IPM) Jumlah persentase tingkat miskin Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

MISI

Untuk mencapai visi PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan 6 (enam) Misi, yaitu : 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, BERIMAN, BERTAQW A DAN BERBUDAYA MELAYU, 2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT . 3. MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN OTONOMI DESA. 4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH.


V-4

5. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI, MENDORONG INVESTASI, PENGEMBANGAN PARIW ISATA DAN USAHA STRATEGIS DAERAH YANG BERW AW ASAN LINGKUNGAN. 6. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKA T. Penjelasan Masing-masing Misi diatas adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.

Beriman,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut aspek pendidikan,kemampuan dan keterampilan hidup, sertakualitas keimanan dan ketaqwaan mutlak dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga memiliki pondasi kokoh yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya, serta memiliki iman dan taqwa. 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh yang sehat, maka akan sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Pelalawan melakukan pembangunan di segala bidang. Mengingat arti penting kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Otonomi Desa Pelaksanan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional, bersih, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta didukung teknologi informasi yang handal melalui sistem inovasi daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Otonomi desa mendorong terwujudnya desa mandiri yang mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kemandirian yang hakiki, kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat desa. Melalui otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin dekat ke tingkat yang paling bawah yaitu desa. Misi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pelalawan bukanlah sekedar mimpi belaka, tetapi yakin bisa dicapai dengan langkah dan terobosan baru, niat tulus ikhlas, serta usaha optimal dari seluruh elemen masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah. 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efesien dan


V-5

efektif mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di wilayah tersebut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, air bersih, telekomunikasi dan listrik, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada periode pembangunan lima tahun kedepan (2011-2016) tetap memprioritaskan pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah. 5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata Dan Usaha Strategis Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Membangun kemandirian ekonomi tidak terlepas dari aspek daya saing, isu ketimpangan antar wilayah, ketimpangan dalam kepemilikan asset, pengangguran dan kemiskinan. Keterlibatan dan peran aktif seluruh aktor pembangunan sangat diharapkan dalam membangun kemandirian ekonomi, sebab hal ini tidak dapat tercipta secara serta merta hanya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktifitas masyarakat dan sektor swasta memiliki sumbangan yang besar bagi keberhasilan kemandirian ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa kekayaan alam di sektor gas alam, batubara, bentonit, pariwisata dan perkebunan merupakan potensi unggulan seperti antara lain gas alam di Kecamatan Langgam, fenomena alam gelombang pasang Bono di Kecamatan Teluk Meranti, dan karet serta kelapa sawit yang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan, mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dari beberapa potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Pelalawan memiliki sumberdaya alam yang sangat eksotis untuk dikembangkan menjadi potensi unggulan daerah sebagai tujuan pariwisata nasioanal dan dunia, sebagai tujuan pariwisata antara lain gelomang pasang “Bono” dan Taman Nasional Tesso Nilo. Gelombang Bono sejak ratusan tahun silam gelombang yang menurut legenda merupakan perwujutan tujuh hantu itu kerapkali membolak-balikkan kapal dan memakan korban. Namun bagi peselancar dunia gelombang yang terjadi karena pasang surut tersebut justru jadi surga berselancar. Jika di laut mereka hanya bisa berselancar 30 detik dalam satu gelombang, diatas Bono mereka bias berfoya-foya main gelombang, sekali jalan bisa 30-60 menit, jadi gelombang Bono yang berkategori “tidal robe” merupakan salah satu objek wisata berselancar terbaik didunia. Lokasi pariwisata tersebut, apabila dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber penggerak pembangunan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan kekayaan alam unggulan dibarengi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif termasuk kepastian hukum dan berusaha di wilayah Pelalawan. Komitmen tersebut menuntut adanya penerapan good governance dan pelayanan prima dari pemerintah daerah. Tanpa manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, maka akan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-6

sulit untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang benar-benar mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat. 6. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari multi etnis, hampir seluruh suku ada di wilayah ini. Dengan kemajemukan ini, masyarakat Pelalawan terus melestarikan nilainilai hidup bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati. Penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar tercipta rasa aman di masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Kondisi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman tidak saja berdampak positif bagi masyarakat yang hidup di wilayah ini, namun juga sangat baik bagi pencitraan daerah. Kondisi wilayah yang aman, tentram dan tertib menjadi salah satu daya tarik investasi yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian wilayah. 5.3.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan tetapi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Nasional dan Provinsi Riau. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Pelalawan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur melalui indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun, setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Dalam menerjemahkan Visi, Misi pembangunan lima tahun Kabupaten Pelalawan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut (Tabel T-V.2): Tabel. T-V.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pelalawan VISI :

Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan Misi Tujuan Sasaran

Misi I : Meningkat-kan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu,

1. Meningkat-kan kualitas dan kuantitas pendidikan

1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan


V-7

1.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga pendidik 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 3. Meningkat-kan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya Melayu, beriman, dan bertaqwa

Misi Misi II: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan 4. Meningkat-kan jangkau-an dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

Misi Misi III: Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa

Tujuan 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional mandiri dan sejahtera

2.1 Terciptanya tenaga kerja yg kompeten dan produktif 3.1 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa 3.2 Terwujudnya peranan wanita dan perlindungan anak berkualitas Sasaran 4.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata keseluruh wilayah. 5.1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat Sasaran 6.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel 6.2 Tercapainya Standar Pela-yanan Minimal (SPM) Daerah

7. Mewujudkan Otonomi Desa. Misi

Tujuan

Misi IV: Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Daerah

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah.

7.1 Terwujudnya penyeleng garaan pelayanan pemerinta-han desa yg maju dan mandiri Sasaran 8.1 Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar 8.2 Terbangunnya infrastruktur pendukung unggulan daerah


V-8

Misi Misi V: Meningkatkan kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi , Pengem-bangan Pariwisata dan UsahaUsaha Strategis Daerah Berwawa-san Lingkungan

Tujuan

Sasaran

9. Meningkat-kan ketahanan pangan daerah

9.1 Meningkatnya produksi dan terkendalinya distribusi pangan daerah.

10. Memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi

10.1 Berkembang-nya industri dan BUMD strategis 10.2. Berkem-bangnya Industri Pariwisata berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungna 10.3. Terwujudnya pusatpusat ekonomi unggulan daerah.

Misi Misi VI: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tujuan 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah

10.4 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin. Sasaran 11.1 Terlaksananya penagakkan PERDA dan PERBUP

Menerjemahkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkankualitas dan kuantitas pendidikan. Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu membawa perubahan besar bagi wajah sebuah wilayah. Tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan diarahkan kepada pemenuhan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, maka sasarannya sebagai berikut: 1.1. 1.2.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Para tenaga kerja memiliki jenis dan kualitas kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Guna menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-9

maka harus ditempuh upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan makin berperan dalam penyediaan barang dan jasa baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka sasarannya adalah: 2.1.

Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

3. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, beriman dan bertaqwa. Nilai-nilai luhur budaya dan agama yang berbaur di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara. Tatanan sosial kemasyarakatan yang bertumpu pada nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan ajaran agama, diharapkan mampu menciptakan manusia di Kabupaten Pelalawan yang tidak saja pandai secara keilmuan, namun juga diimbangi dengan iman dan taqwa. Untuk mencapai tujuan meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, beriman dan bertaqwa, maka sasarannya adalah: 3.1.

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.

3.2. Terwujudnya peranan wanita dan perlindungan anak berkualitas. 4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib diselengarakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, maka sasarannya adalah: 4.1. Terwujudnya pelayanan kesehatan berkeadilan dan merata keseluruh wilayah. 5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat selain berfokus kepada tubuh manusia, juga kepada lingkungan sekitarnya. Lingkungan adalah penentu kesehatan manusia/populasi. Tanpa lingkungan yang sehat, maka akan sulit untuk menjaga kesehatan badan. Mengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan secara terus menerus dan terpadu. Dalam upaya perwujudan lingkungan yang sehat, maka keterlibatan masyarakat untuk mandiri menjaga lingkungan sekitarnya sangat dibutuhkan. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-10

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, maka sasarannya adalah: 5.1. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan mandiri. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat (right sizing), diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan mandiri dengan pola pikir yang benar. Dalam mendorong perkembangan perubahan pola pikir dibutuhkan SDM dengan kualitas kinerja tinggi, sikap, semangat, orientasi serta memiliki cara-cara cerdas dalam memanfaatkan peluang pembangun dan mampu merancang kebutuhan masyarakat secara cermat mendasar, dengan desain perencanaan dari awal secara rasional, terukur, effisien-efektif, dan cara ini dapat di lakukan dengan penerapan atau implementasi Sistem Inovasi Daerah di setiap lini satuan kerja. Untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pola fikir yang benar, maka sasarannya yaitu: 6.1. 6.2.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah.

7. Mewujudkan Otonomi Desa. Penyelenggaraan otonomi desa dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 10ublic pada batas-batas tertentu sesuai kewenangan yang diberikan kepada desa dapat dinikmati oleh masyarakat sampai di tingkat desa. Penerapan otonomi desa diharapkan pada gilirannya nanti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mewujudkan otonomi desa, maka sasarannya adalah: 7.1.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa yang maju dan mandiri.

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Infastruktur memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah. Infrastruktur daerah yang meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi agar seluruh aktivitas pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar secara bertahap dan terpadu, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan standar yang berlaku. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-11

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, maka sasarannya sebagai berikut: 8.1. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. 8.2. Terbangunnya infrastruktur pendukung unggulan daerah. 9. Meningkatkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan suatu isu pembangunan nasional yang menjadi perhatian bersama dan menjadi komitmen serta salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Pelalawan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Upaya tersebut merupakan hasil sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. Sebab keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat dalam hal ini kemandirian rumah tangga. Untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah, maka sasarannya adalah: 9.1. Meningkatnya produksi dan terkendalinya distribusi pangan daerah. 10. Memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan kepada peningkatan produktifitas masyarakat dan dunia usaha yang berbasis pada pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah. Diharapkan ke depannya, masyarakat dan dunia usaha di wilayah ini mampu bersaing secara nasional dan internasional, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat secara lebih merata. Pada tahap ini, kemandian pembangunan ekonomi daerah dapat dicapai tanpa meninggalkan asas sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi, maka sasarannya sebagai berikut: 10.1. Berkembangnya industri dan BUMD strategis. 10.2. Berkembangnya industri pariwisata berbasis masyarakat. serta berwawasan lingkungan. 10.3. Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah. 10.4. Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin. 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. Dalam melaksanakan berbagai aktivitas, masyarakat membutuhkan adanya keamanan, ketentraman dan kepastian hukum. Kondisi lingkungan demikian, tentu saja sangat didambakan oleh seluruh masyarakat dalam suatu daerah. Selain dapat beraktivitas RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

V-12

dengan aman dan lancar, juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak yang berwajib untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan rasa aman dan kepastian hukum masyarakat dalam beraktivitas, maka sasarannya adalah: 11.1. Terlaksananya penegakan Perda dan Perbup. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pelalawan dapat dirumuskan melalui gambaran yang lebih jelas dengan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat pada Tabel T-V.3 berikut; Tabel. T-V.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016 Visi

: Pembaharuan Menuju Kabupaten Pelalawan

Kemandirian

Pemerintah

Dan

Masyarakat

Capaian Kinerja Misi

Tujuan

Sasaran

Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu,

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan

1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan

Indikator (satuan)

Kondisi 2010

Target 2016

Ø Angka Melek Huruf (%).

98,46

99,30

Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SD/MI, (%)

95,07

98,09

Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SMP/MTs, (%)

72,67

85,00

Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SMA/MA/SMK. (%)

51,44

80,00

Ø Angka Kelulusan; SD/MI, (%)

1.2 Meningkatnya Kualitas

100

100

Ø Angka Kelulusan; SMP/MTs, (%)

93,09

98,70

Ø Angka Kelulusan; SMA/MA/SMK. (%)

94,60

100

50

100

Ø Persentase Guru yang Berpendidikan S-1/D-IV (%).


V-13

Tenaga pendidik

Ø Persentase guru bersertifikasi pendidik (%).

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja

2.1 Terciptanya tenaga kerja yg kompeten dan produktif

Ø Tingkat pengangguran terbuka (%).

3. Meningkat-kan tatanan sosial kemasyarakatan yang ber-budaya Melayu, beriman, dan bertaqwa

3.1 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa

Ø Jumlah festival/pagelaran budaya melayu dan keagamaan yang dilaksanakan secara damai(jml).

3.2 Terwujudnya peranan wanita dan perlindungan anak berkualitas

Ø Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, (%)

Ø Jumlah prestasi di bidang keagamaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional (Jml)

38,08

91

4,69

4,20

61,36

80

12

24

-

3

Ø Jumlah prestasi budaya melayu di tingkat provinsi, nasional dan internasional (Jml)

1

4

Ø Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%)

-

90

1

2

10

30

Tidak Ada

Ada

Ø Perguruan Tinggi di Kabupaten Pelalawan, (%) Ø Keterwakilan Perempuan yang menduduki jabatan esselon II, III, dan VI, (%) Ø Adanya Peraturan daerah tentang Pengarus Utamaan Gender dan Perlindungan anak.


Misi II: Meningkatk an Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan 4. Meningkatkan jangkau-an dan kuali-tas pelayanan kesehatanmasyarakat

Sasaran

Indikator (satuan)

4.1 Ø Umur harapan hidup (th). Terwujudnya pelayanan Ø Angka Gizi Kurang dan kesehatan yang Buruk (%). berkeadilan dan merata Ø Angka Kematian Ibu (AKI) keseluruh per 5.000 KH(poin). wilayah. Ø Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (poin). Ø Cakupan pelayanan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin (%)

Kondisi 2010 68,8

71

3,2

2,9

8

8

8

8

63,8

100


Target 2016

V-14

5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

5.1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat

Jumlah kasus pencemaran lingkungan yang ditangani. (jml)

Ø

5

25

Tidak

Ada

Ø

Perolehan Penghargaan Adipura (ada/tidak)

Ø

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. (%)

-

30

Ø

Persentase kawasan kumuh Kabupaten yang tertangani, (%)

20

60

Indikator (satuan)

Kondisi 2010


Misi III: Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa

Tujuan

Sasaran

6. Mewujud-kan peme-rintahan yang bersih, profesional mandiri dan sejahtera

6.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

6.2 Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah 7. Mewujudkan Otonomi Desa.

Misi

Tujuan

Misi IV: Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Daerah

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah.

7.1 Terwujudnya penyeleng garaan pelayanan pemerintahan desa yg maju dan mandiri

Ø

Ø

Ø

Ø

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik (poin) Jumlah SKPD yang telah mencapai target SPM daerah (%).

Persentase desa yang menerapkan administrasi dan perencanaan pembangunan desa, (%)

Indikator (satuan)

Sasaran 8.1 Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Opini AUDIT BPK (opini).

Ø Implemetasi Sistem Inovasi Daerah

WDP

WTP

Tidak Ada

Berjalan dengan Baik

73,28

85

80

98

50

100

Capaian Kinerja Kondisi Target 2016 2010

Ø

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (km).

265,9

555

Ø

Cakupan layanan air bersih (UPT-BPAB),(%).

3,38

4,34

Ø

Rumah tangga dengan akses air minum layak huni (%)-BPS

65,37

75

Ø

Rumah tangga dengan akses terhadap listrik (%)-BPS

77,12

80


Target 2016

V-15

8.2 Terbangunnya infrastruktur pendukung unggulan daerah

Ø

Cakupan layanan Listrik (%).

21.17

50

Ø

Tingkat elektifikasi (Listrik) daerah (%).

62,28

80

Ø

Cakupan Layanan telekomunikasi (%).

80

100

Ø

Jumlah kawasan pemukiman berkualitas (jml)

3

14

Ø

Alokasi Pencadangan Pengembangan Panjang jalan Nasional di daerah (km).

-

140

Ø

Alokasi Badan Jalur Trans Kereta Api (Jumlah lokasi)

0

1

Ø

Alokasi Pencadangan Pengembangan Panjang jalan Provinsi di daerah (km).

-

82

Alokasi cadangan Bandar Udara Internasional (jumlah lokasi).

1

2

Ø

Alokasi pelabuhan exportimport (jumlah lokasi)

0

1

Ø

Jumlah Daya Terbangun Pembangkit listrik (MW).

20

70

Ø

Jumlah Jaringan Transmisi Listrik (km) Tegangan Menengah. Tegangan Rendah

1.350 1.000

1.650 1.250

Ø

Misi Misi V: Meningkatkan kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi , Pengembangan Pariwisata dan UsahaUsaha Strategis Daerah

Tujuan 9. Meningkatkan keta-hanan pangan daerah

Indikator (satuan)

Sasaran 9.1 Meningkatnya produksi dan terkendalinya distribusi pangan daerah.

Ø

Capaian Produksi Padi (ton)

Ø

Produktivitas padi, (kw/ha)

Ø

Capaian Produksi Jagung Kabupaten Pelalawan (ton)

Ø Ø

Capaian Kinerja Target 2016

Kondisi 2010 42.679

78.670

33,05

47,38

23.865

37,09

Produktivitas Jagung (kw/ha)

23,23

26,94

Pencapaian skor Pola pangan harapan (%)

79,5

91


V-16

Berwawasan Lingkungan

10. Memantapkan kemandirian pembangun-an ekonomi

10.1 Berkembangnya industri dan BUMD strategis

10.2. Berkembangnya Industri Pariwisata berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungna 10.3. Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah.

Ø

Penguatan cadangan pangan (%)

0,7

65,0

Ø

Stabilitas harga dan pasokan pangan, (%)

30

90

Ø

Ketersediaan energi dan protein perkapita. (%) Energy Protein

85,13 90,33

100 100

Ø

Jumlah BUMD strategis (jml).

2

7

Ø

Jumlah nilai investasi (milyar Rp); PMDN PMA

12.122,4 14.611,9

18.375,8 21.125,5

Persentase peningkatan okupasi (hunian) hotel/penginapan (%).

68

89

Jumlah objek wisata unggulan daerah yang di kelola, (objek)

10

16

16.875

144.700

Ø

Ø

Ø

10.4 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin. Misi Misi VI: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tujuan 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah

Ø

Jumlah Kluster ekonomi unggulan daerah (jml).

Persentase Sejahtera 1 (KS.1) (%).

Indikator (satuan)

Sasaran 11.1 Terlaksananya penagakkan PERDA dan PERBUP

Jumlah kunjungan wisata(orang)

Ø

3

60

65

Capaian Kinerja Kondisi Target 2016 2010

Ø

Persentase desa/kelurahan yang aman dan tertib (%)

100

100

Ø

Persentase Permasalahan yang ditangani (%)

100

100

Ø

Persentase Peraturan daerah yang disosialisasikan

100

100

DELL 11/2/2011 11:17 PM Deleted: beraktivitas


6

V-17

Dari Sebelas (11) tujuan dan 18 sasaran serata 65 indikator kinerja pembangunan merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan untuk periode 2011 sampai dengan 2016. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan pendanaan APBD. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan diukur melalui indikator kinerja, pencapaian target dari tiap-tiap indikator kinerja akan menggambarkan sejauh mana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang di laksanakan. Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran Unggulan Pembangunan Karena keterbatasan sumberdaya keuangan pembangunan, ditengah-tengah banyaknya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan yang harus dicapai dalam masa lima tahun, seperti yang tergambar dalam visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 20112016, maka di perlukan pemilihan dan penentuan prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan yang diperhitungkan mampu di capai pada tahun akhir masa bakti pimpinan daerah. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2011-2016; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengembangan Pertanian dan Pangan Pengembangan Ekowisata Unggulan Pengembangan Industri Kelapa Sawit dan Karet Pengembangan Jalan Lintas Timur Alternatif dan Listas Bono Pembangunan Perguruan Tinggi Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Listrik dan Air Bersih

Fokus sasaran unggulan Pembangunan; DELL 11/2/2011 10:12 PM Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Tabs: 1,5 cm, Left

Fokus sasaran unggulan Pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 adalah dalam rangka mempertajam visi dan misi pembangunan 2011-2016, dan memfokuskan penggunaan seluruh sumberdaya (SDM, anggaran, waktu) yang dapat menjadi lokomotif pembangunan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Pelalawan 20112016, maka untuk itu dari beberapa Sasaran tujuan yang telah di tetapkan dalam visi, misi dan program Bupati terpilih, disepakati untuk ditetapkan satu sasaran yang menjadi “icon” fokus sasaran unggulan pembangunan Kabupaten Pelalawan selama lima tahun yaitu: MEW UJUDKAN EKOW ISATA SELANCAR BONO BERBASIS MASYARAKAT SERTA BERW AW ASAN LINGKUNGAN MENJADI TUJUAN W ISATA NASIONAL DAN DUNIA. Dengan target sasaran “EKOWISATA SELANCAR BONO” menjadi tujuan wisata 20 besar nasional dan 200 besar dunia di tahun 2016.


DELL 11/2/2011 10:12 PM Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,5 cm, Line spacing: single, Tabs: 1,5 cm, Left

V-18

Tabel T.V.4 Indikator Pencapaian Fokus Sasaran Unggulan Pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016

FUKUS UNGGULAN PEMBANGUNAN

Mewujudkan Ekowisata Selancar Bono Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan Menjadi Tujuan Wisata Nasional Dan Dunia.

INDIKATOR

SATUAN INDIKATOR

Kondisi Kinerja Pada awal RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD

Tahun 2010

Tahun 2016

Menjadi Tujuan Wisata: - Nasional

Masuk Urutan Kelompok

-

20

Menjadi Tujuan Wisata: - Dunia

Masuk Urutan Kelompok

-

200

Pencapaian pembangunan selama lima tahun yang memfokuskan sasaran unggulan pembangunan pada pewujudan ekowisata selancar bono berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungan manjadi tujuan wisata nasional dan dunia, bukan berarti menafikan sasaran bidang lain yang tidak menjadi prioritas unggulan melainkan sebagai pengungkit (leverage) serta perekat antar sasaran bidang yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi akhir masa periode pada tahun 2016.

DELL 11/2/2011 10:35 PM Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,5 cm, Line spacing: single, Tabs: 1,5 cm, Left

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pelalawan, terutama dalam membangun fokus sasaran unggulan pembangunan “Mewujudkan Ekowisata Selancar Bono Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan Menjadi Tujuan Wisata Nasional Dan Dunia”, pendekatan yang dilakukan adalah dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dilakukan melalui pelaksanaan enam agenda inovatif. Agenda inovatif yang berkaitan dengan fokus sasaran unggulan pembangunan adalah sebagai berikut: Agenda 1 (Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis); 1) Penetapan jasa usaha wisata.


V-19

2) Proses pemberian izin usaha pariwisata dan usaha lainnya secara cepat dan terpadu dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 3) Penyusunan rencana induk pariwisata 4) Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penyelenggaraan administrasi serta layanan pariwisata, 5) Penyusunan penguatan Basis Data Pembangunan di seluruh SKPD berbasis TIK 6) Membangun kerjasama antar daerah sepanjang Daearah Aliran Sungai (DAS) Kampar. 7) Pemberian tax holiday bagi para investor wisata. 8) Pembangunan Aquarium ikan air tawar Sungai Kampar. 9) Penyelenggaraan even pemerintah di tempat tujuan ekowisata ( Selancar Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo) 10) Membangun pasar wisata berbasis WEB dan berwawasan lingkungan Agenda 2 (Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek serta mengembangkan kemampuan absorpsi UMKM) ; 1) Pengembangan Kerjasama bidang IPTEK tentang biodiversity, sumber energi terbaharukan, penguatan pangan utama padi dan Jagu, pendukung ekowisata. 2) Peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) handy craft, makanan (kuliner) khas bersumberdaya lokal. 3) Sistem informasi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pariwisata serta potensi daerah berbasis TIK. Agenda 3 (Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi, meningkatkan difusi inovasi, serta menggunakan praktik baik dan hasil litbang); 1) Pengembangan dan atau membangun lembaga-lembaga wisata lokal dan kerjasama lembaga dalam pengembangan ekowisata 2) Pemanfaatan kepakaran khusus di bidang ekowisata, TIK serta Lingkungan (nasional/internasional) untuk mengembangkan potensi lokal. 3) Diseminasi praktek baik bagi pelayanan kesehatan, pertanian dan perkebunan serta industri ramah lingkungan Agenda 4 (Membangun budaya inovasi); 1) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan tujuan wisata.


V-20

2) Kampanye sadar wisata, melek TIK serta berwawasan Lingkungan bagi seluruh birokrasi dan masyarakat untuk menunjang kemandirian. 3) Insentif pembiayaan dan reward pada usaha pemula wisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan.. 4) Bantuan teknis peningkatan kapasitas di bidang hospitality pelaku bisnis pariwisata. 5) Mensponsori pusat kegiatan masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (telecenter). 6) Fasilitasi penumbuhan kegiatan ekonomi penunjang ekowisata di wilayah tujuan wisata. Agenda 5 (Menumbuh kembangkan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah); 1) Pengembangan infrastruktur khusus jalan, jembatan, listrik pendukung kelancaran ekowisata.

dan air bersih

2) Membanguan Kerjasama intens antara Kabupaten Pelalawan dengan BPPT, kementrian Budaya dan Pariwisata serta Pekerjaan Umum dalam pengembangan industri pariwisata. Agenda 6 (Penyelarasan dengan perkembangan global); 1) Menyelenggarakan dan atau Mengikuti event wisata serta forum diskusi TIK pada tingkat nasional atau internasional. 2) Penerapan Standar teknis bagi pengadaan pemerintah di bidang spesifik.


VI-1

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 dirumuskan secara komprehensif. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat diselenggaran dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategy objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya” berpikir stategik ” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016, sebagai berikut: 1. Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi. Penerapan strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan berkompetisi. Selain peningkatan manajemen pendidikan, maka peningkatan kualitas pendidikan juga harus ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar nasional pendidikan. Cakupan layanan sarana dan prasarana pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-2

2. Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja. Penerapan strategi pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tenaga kerja dan pencari kerja sehingga memiliki daya saing dalam dunia kerja. Strategi ini ditempuh untuk memberikan nilai tambah bagi tenaga kerja dan khususnya pencari kerja dari Pelalawan. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi dalam menjawab rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja sesuai dengan publikasi BPS Kabupaten Pelalawan tahun 2010. 3. Pengamalan dan pemantapan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Pembangunan kebudayaan di Pelalawan dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Pengamalan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat penting dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang damai sertaseimbang dunia dan akhirat, ditengah derasnya pengaruh negatif budaya dan pengaruh asing. 4. Peningkatan sistem dan aksesibilitas kesehatan. Pembangunan kesehatan di Pelalawan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan biaya terjangkau.Diharapkan pada gilirannya nanti,masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat dan memiliki produktifitas tinggi. Strategi peningkatan sistem dan aksesibilitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang menekankan pada upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat & perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan manajemen kesehatan. 5. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Penerapan strategi penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan menghadirkan kinerja pemerintah daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel. Kinerja pemerintah yang baik dan profesional merupakan perwujudan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi keluaran (output), namun kepada hasil (outcome) dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara konsisten dan berkelanjutan. 6. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur. Infrastuktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan serta jembatan merupakan bagian dari transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastuktur lainnya yang tak kalah penting adalah listrik, air bersihdan telekomunikasi. Ketersedian listrik, air minum,telekomunikasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan sangat menentukan tingkat RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-3

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Pelaalawan, sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan akan mengurangi daerah-daerah yang terisolasi. 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat. Masyarakat harus memperoleh informasi yang akurat mengenai ketahanan pangan, sehingga mampu mengupayakan kemandirian pangan di masingmasing rumah tangga. Bila dilakukan secara bersama-sama, maka akan tercipta kondisi ketersediaan pangan yang cukup, baik dari mutu, keamanan, keterkangkauan dan penyebarannya. 8. Penerapan manajemen yang terpadu dan pendekatan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

berkelanjutan

melalui

Inovasi yang terjadi di lapangan, pada umumnya, terjadi bukan semata-mata akibat adanya dorongan teknologi (technology push/driven) atau semata-mata karena adanya tarikan pasar (demand pull/driven) yang murni, melainkan lebih merupakan proses di antaranya dan kombinasi keduanya. Sebuah inovasi terjadi karena adanya keterlibatan dari multipelaku dan multiperan yang saling berhubungan serta memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain inovasi terjadi akibat bekerjanya sebuah sistem, sistem ini disebut Sistem Inovasi. Sistem inovasi Daerah dapat juga dikatakan sebagai sebuah cara pembangunan daerah dengan pendekatan sistem. Sistem inovasi mencakup basis iptek (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan komersial dan non komersial serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah digunakan supaya seluruh elemen masyarakat, bukan saja pihak pemerintah melainkan dari unsur perguruan tinggi, pihak swasta (termasuk UMKM) dan komponen masyarakat lain, berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pendekatan Sistem inovasi daerah lebih mengedepankan proses pembangunan secara sistemik dan holistik, baik dari sisi kelembagaan, sumberdaya manusia, kebijakan, dan infra dan suprastruktur dalam sektor industri. Dalam mewujudkan penguatan Sistem Inovasi Daerah, harus dilakukan enam agenda kebijakan inovatif yang terdiri atas, pertama mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi; kedua Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek serta mengembangkan kemampuan absorpsi UMKM; ketiga Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi , meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang; keempat Membangun budaya inovasi; kelima Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah; dan keenam Penyelarasan dengan perkembangan global. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-4

Industri pariwisata merupakan sektor unggulan Pembangunan Kabupaten Pelalawan dalam kurun 2011-2016 dan dapat dikatakan sebagai sektor strategis. Untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan pariwisata di Kabupeten Pelalawan dikembangkan dengan memperhitungkan kelestariaan lingkungan serta pengelolaannya melibatkan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), secara aktif. Melalui pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah diharapkan Pariwisata berbasis lingkungan yang pengelolaannya melibatkan masyarakat akan menjadi lokomotif pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016. 9. Pengembangan ekonomi kerakyatan. Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan ditempuh untuk memberdayakan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang mampu menunjang perekonomian keluarga, terutama keluarga miskin (tidak mampu), warga dan wilayahnya. Pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui peningkatan daya saing usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM) dan koperasi dengan meningkatkan kompetensi dan jiwa kewirausahaan, pengembangan kemitraan untuk meningkatan produktivitas dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna. Penguatan UMKM difokuskan kepada sumber daya manusia, manajemen usaha, akses permodalan dan kemitraan. Melalui sentra-sentra ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang di Pelalawan diharapkan mampu mengangkat dan memperkuat peran UMKM. UMKM yang aktif dan mandiri akan memiliki nilai jual tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk menjalin kerjasama atau bermitra dengan industri-industri berbasis sumber daya alam yang akan dikembangkan untuk mendorong perekonomian wilayah. 10. Pengembangan mekanisme dan sistem pendukung penerapan peraturan daerah. Strategi pengembangan mekanisme dan sistem pendukung penerapan peraturan daerah diarahkan untuk menjalankan aturan dan/atau kebijakan yang telah diatur di dalam peraturan daerah. Penerapan peraturan daerah secara baik dan terkendali akan menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.Lebih lanjut, suasana aman dan tertib akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan memberikan citra positif pada suatu wilayah.


VI-5

Tabel. T-VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pelalawan 2011-2016

Visi :

Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan

Misi I :

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Beriman Bertaqwa dan Berbudaya Melayu,

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan

Sasaran

Strategi

1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan (2012 – 2015)

Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi

1.2 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (2012 – 2013)

Arah Kebijakan Upaya Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidik

Upaya Peningkatan kualitas tenaga pendidik

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja

2.1 Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif (2013 – 2015)

Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja

Upaya Peningkatan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan produktif

3. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakata n yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa

3.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa (2015 – 2016)

Pengamalan dan pemantapan nilainilai budaya melayu dan keagamaan

Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya Melayu yang bernilai iman dan taqwa

Pengembangan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-6

3.2 Terwujudnya peranan wanita dan perlindungan anak berkualitas (20132014) Misi II :

tatanan sosial kemasyarakatan berbudaya melayu

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan

Sasaran

Strategi

4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

4.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata

Peningkatan sistem dan aksesibilitas kesehatan

5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

5.1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat (2012 – 2014)

Misi III :

Meningkatkan kualitas dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan

keseluruh wilayah (2012 – 2015)

Arah Kebijakan Upaya pelayanan kesehatan berkualitas ke seluruh wilayah

Upaya perwuju-tan lingkungan yang bersih dan sehat

Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa

Tujuan 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional, mandiri dan sejahtera

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

6.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (20142016)

6.2 Tercapainya SPM Daerah(2014-2016)

Penguatan akuntabilitas kinerja dan kapasitas aparatur pemerintah

Upaya pewujutan good governance, fokus pada transparansi dan akuntabel Mendorong upaya pencapaian target SPM Daerah pada SKPD


VI-7

7. Mewujudkan Otonomi Desa

Misi IV :

7.1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa yang maju dan mandiri (2015-2016)

Meningkatkan kapasita mutu, kemandirian dan Pelayanan pemerintahan desa

Meningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah

Tujuan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah

Sasaran 8.1 Terpenuhi kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar (2012 – 2015)

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur

8.2 Terbangun Infrastruktur pendukung unggulan daerah (2012 – 2016)

Misi V :

Arah Kebijakan

Strategi

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung layanan dasar Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung unggulan daerah

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Usaha-Usaha Strategis Daerah yang Berwawasan Lingkungan Arah Kebijakan

Tujuan

Sasaran

9. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

9.1 Meningkatnya produksi dan terkendalinya distribusi pangan daerah. (2014 – 2016)

Peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan

Upaya Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah

10.1 Meningkatnya industri dan BUMD

Penerapan manajemen yang

Mendorong pembentukan

10. Memantapkan

Strategi


VI-8

kemandirian pembangunan ekonomi

strategis(20142016)

terpadu dan berkelanjutan bersama dunia usaha, melalui pendekatan penguatan Sistem Inovasi Daerah

10.2 Berkembangnya industri pariwisata berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungan (20132015) 10.3 Terwujudnya pusatpusat ekonomi unggulan daerah (2014 – 2016)

Upaya Pemantapan pembangunan industri ekowisata (al. selancar Bono, TNTN) Pengembangan ekonomi kerakyatan

10.4 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin (2013 – 2015)

Misi VI :

BUMN yang sehat dan strategis sesuai potensi daerah

Mendorong klaster ekonomi potensi unggulan sumberdaya daerah/lokal Upaya pemberdayaan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tujuan 11. Meningkatkan rasa aman dan kepastian

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

11. 1 Terlaksananya Penegakan PERDA dan PERBUP. (2015 -

Pengembangan mekanisme dan sistem pendukung penerapan

Upaya pewujutan ketaatan azas dan aturan


VI-9

hukum masyarakat dalam beraktivitas

2016)

peraturan daerah

dalam bermasyarakat serta aktifitas pembangunan

6.2. Arah Kebijakan Arah Kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa periode 2011-2016. Arah kebijakan menjadi tema pembangunan yang berisi sasaran yang dilaksanakan pada tahun yang direncanakan. Arah kebijakan selama lima tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan tahunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan pembangunan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar. G-VI.1

Gambar. G-VI.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2012-2016

Pembaharuan pembangunan dan Good Governance Peningkatan SDM

Pembangunan pendidikan, kesehatan dan infratuktur

Kemandirian ekonomi dan Peningkatan keuangan ekonomi daerah masyarakat

2014

2015

2016

2013

Kemandir ian Pemerint ah dan Masyarak at Kabupate n Pelalawa n

2012


VI-10

Berdasarkan pada tema-tema atau agenda pembangunan dari Gambar. G-VI.1 diatas kemudian dilakukan analisis kekuatan, potensi dan pemetaan arah kebijakan serta memperhatikan ketersediaan pendanaaan pembangunan maka fokus dan prioritas sasaran yang sekaligus menjadi agenda atau tema pembangunan, maka penjelasan agenda atau tema pembangunan pada Gambar. G-VI.1 dijelaskan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012. Pembangunan Pelalawan di tahun 2012 diarahkan kepada 4 (Empat) aspek, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta perencanaan dan pembangunan. Aspek pendidikan menekankan kepada upaya-upaya peninngkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kualitas tenaga pendidik. Sejalan dengan pembangunan di bidang pendidikan, dilakukan juga pembangunan di bidang kesehatan dengan fokus pelayanan kesehatan berkualitas ke seluruh wilayah. Upaya ini didukung dengan upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada tahun ini pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur diprioritas untuk mendukung dan mendorong terlaksananya berbagai aktivitas pembangunan di wilayah Pelalawan. Aspek perencanaan pembangunan ditujukan untuk persiapan penyusunan rancangan klaster industri unggulan daerah diantaranya pariwisata, peningkatan produksi pangan daerah, daya pembangkit energi, perkebunan dan industri hilir kelapa sawit. 2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013. Pembangunan Pelalawan di tahun 2013 masih diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan masih merupakan upaya melanjutkan agenda tahun lalu. Namun pada tahun ini ditargetkan sasaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sudah dapat tercapai. Sementara bidang ketenagakerjaan baru mulai menjadi fokus pada tahun ini untuk mencapai sasaran pembangunan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Selain itu, pembangunan pada tahun ini tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan industri pariwisata yang mulai menjadi fokus sejak tahun ini. Pembangunan sektor pariwisata mulai digalakkan dengan langkah awal pembenahan dan penyiapan destinasi wisata unggulan daerah dan aspek pendukung lainnya seperti kebudayaan dan sumber daya manusia yang terkait industri pariwisata. Pada tahun ini pembangunan juga memberi porsi yang besar terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin ini tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, agar RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-11

benar-benar dapat memberdayakan masyarakat miskin untuk mampu hidup mandiri dan produktif, klaster-klaster ekonomi pendukung sektor pariwisata mulai di digerakkan. 3) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2014 ditujukan kepada upaya melanjutkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada tahun ini, ditargetkan sasaran pembangunan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercapai. Sementara pembangunan infrastruktur wilayah dan pendukung yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Pembangunan industri pariwisata yang sejak tahun lalu menjadi fokus pembangunan Pelalawan, pada tahun ini lebih ditingkatkan. Sejalan dengan pembangunan industri pariwisata, pengembangan klaster ekonomi wilayah juga mulai diarahkan untuk membangun industri dan BUMD strategis, serta membangun pusat-pusat ekonomi unggulan. Diharapkan upaya pengembangan pariwisata, industri dan BUMD strategis, serta pusat-pusat ekonomi unggulan, mampu mendorong dan memberikan dampak yang positif bagi upaya meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang sejak tahun lalu diupayakan. Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan peningkatan ketahanan pangan daerah, maka pada tahun ini arah pembangunan ditujukan kepada peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan daerah. Diharapkan upaya tersebut mampu menciptakan kemandirian daerah dari aspek pangan. Pada tahun ini, mulai diprioritas pembangunan bidang kepemerintahan untuk menciptakan good governance. Sasaran pembangunan yang menjadi fokus adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; dan perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah.Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih secara terukur dan akuntabel diharapkan mampu mendukung upaya pembangunan di bidang lainnya. 4) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015. Pembangunan tahun 2015 diarahkan kepada upaya melanjutkan sasaran pembangunan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, yang ditargetkan tercapai pada tahun ini. Demikian juga dengan upaya penciptaan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, ditargetkan akan tercapai pada tahun ini. Sejalan dengan pencapaian target pembangunan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, maka sasaran pembangunan perwujudan pelayanan kesehatan berkualitas ke seluruh wilayah, juga ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Pencapaian misi peningkatan kualitas sumber daya manusiayang unggul, berbudaya, beriman dan bertaqwa tetap dilanjutkan pada tahun 2015. Fokus pada tahun ini diarahkan pada perwujudan kehidupan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa. Pada tahun 2015, pembangunan tetap diarahkan untuk melanjutkan beberapa keberhasilan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu pembangunan infrastruktur dasar RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VI-12

dan infrastruktur pendukung unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan tercapai pada tahun 2015 ini. Demikian juga dengan sasaran pemantapan pembangunan industri ekowisata dan sasaran pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat miskin, akan dicapai targetnya pada tahun ini. Pada tahun ini, tetap diprioritas pembangunan bidang kepemerintahan sebagai lanjutan pembangunan tahun lalu. Sasaran pembangunan yang menjadi fokus adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah; serta upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa yang maju dan mandiri. Selain bidang kepemerintahan, tahun ini juga mulai diprioritaskan kepada penciptaan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan. Pembangunan perekonomian wilayah tahun ini tetap menjadi prioritas dengan fokus kepada pencapaian sasaran-sasaran pembangunann mengembangkan industri dan BUMD strategis; membangun klaster pusat-pusat ekonomi unggulan; peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang sejak tahun lalu diupayakan; dan peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan daerah. 5) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016. Pembangunan Pelalawan pada tahun 2016 diarahkan kepada kebijakan untuk menyelesaikan target-target pembangunan yang belum dicapai pada tahun sebelumnya. Fokus pembangunan pada periode akhir lima tahunan ini diarahkan kepada menimbulkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa; melalaui perwujudan ekowisata Selancar Bono menjadi tujuan wisata Nasional dan Dunia; didukung dengan keberhasilan pembangunan di bidang kepemerintahan. Pencapaian misi peningkatan kinerja birokrasi dan otonomi daerah dicapai melalui sasaran pembangunan perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; pencapaian SPM daerah dan perwujudan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa maju dan mandiri. Pada tahun terakhir ini, pembangunan perekonomian wilayah tahun ini tetap menjadi prioritas dengan fokus kepada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan mengembangkan industri dan BUMD strategis; membangun pusat-pusat ekonomi unggulan dan peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan daerah. Guna mendukung seluruh aktivitas pembangunan, maka pada tahun ini ditargetkan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur pendukung unggulan daerah serta sasaran pembangunan penciptaan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.



VII-4

VII-1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam usaha mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. 7.1.

Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan adalah dengan menggunakan pendekatan penguatan Sistem Inovasi Daerah, yakni pembangunan dengan pendekatan sistem dan dilakukan secara holistik. Prinsip dasar ini yang melandasi kebijakan umum pembangunan daerah. Kebijakan umum Kabupaten Pelalawan dalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, sebagai berikut: Strategi I :

Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi

Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan

2.

Peningkatan standar mutu PAUD, pendidikan dasar, menengah serta non formal

Strategi II : Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja

Strategi III : keagamaan

Pengamalan dan pemantapan nilai-nilai budaya melayu dan

Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pelestarian kelembagaa dan pengembangan keragaman kekayaan budaya Melayu dan pengarus utamaan gender

2.

Menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan beragama

Strategi IV :

Peningkatan sistem dan aksesibilitas kesehatan

Kebijakan yang ditempuh: RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VII-2

1.

Peningkatan kualitas SDM kesehatan

2.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar

3.

Peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

Strategi V : Penguatan akuntabilitas kinerja dan kapasitas aparatur pemerintah Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

2.

Pengembangan sistem manajemen kinerja.

3.

Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, transparan dan akuntabel.

4.

Perencanaan dan pengendalian SPM

5.

Fasilitasi pembentukan desa mandiri

Strategi VI : Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar

Strategi VII : Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kebijakan yang ditempuh: 1.

Menjaga ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan

2.

Peningkatan produksi bahan pangan

Strategi VIII : Penerapan manajemen yang terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pembangunan industri-industri hilir yang strategis

2.

Penyertaan modal kepada BUMD dan badan usaha lainnya

3.

Pengembangan dan pemasaran potensi pariwisata

4.

Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Strategi IX : Pengembangan ekonomi kerakyatan Kebijakan yang ditempuh: 1.

Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kreatifitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.

Pengembangan kawasan ekonomi unggulan daerah

Strategi X : Pengembangan mekanisme dan sistem pendukung penerapan peraturan daerah RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VII-3

Kebijakan yang ditempuh: 1. 7.2.

Penegakan aturan dan pemberdayaan masyarakat Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan programprogram pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Program Pembangunan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:


VII-4


Indikator (satuan) Kondisi 2010 (4) 99,30

Target 2016 (5)

Tabel.T-VII.1

Strategi dan Arah Kebijakan (3) 98,46

Ø Angka Kelulusan; SMP/MTs, (%)

Ø Angka Kelulusan; SD/MI, (%)

Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SMP/MTs, (%)

51,44

93,09

100

72,67

95,07

33,0

100

80,00

98,70

100

85,00

98,09

90

Program Pembanguana Daerah

(7)

Bidang Urusan

(8)

SKPD Penanggung Jawab

DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK

VII-4

(6)

Pendidikan

Pendidikan

DISDIK

DISDIK

- Program pendidikan Non-formal - Program Pendidikan Anak usia dini - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun - Program Manajamen pelayanan pendidikan

- Program Pendidikan Menengah - Program Manajamen pelayanan pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pelalawan

Sasaran (2) Ø Angka Melek Huruf (%).

Capaian Kinerja

(1) • Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi o o

Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SMA/MA/SMK. (%)

94,60

o Rata-rata anak usia PAUD yang mengikuti program PAUD per kecamatan Ø Angka Partisipasi Murni (APM); SD/MI, (%)

1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan o

o

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaaan. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Ø Angka Kelulusan; SMA/MA/SMK. (%)

RRPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

Strategi dan Arah Kebijakan

Indikator (satuan)

Capaian Kinerja Target 2016 (5)

Sasaran Kondisi 2010 (4) 100

(3) 80

Bidang Urusan


Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

DISNAKERTRANS

DISNAKERTRANS

VII-5


(8)

Pendidi-kan, Perenca-naan Pembangu-nan

DISDIK, DKPPO, SETDA, BAPPEDA

DISDIK

DISDIK

DISDIK

(7)

Program Penelitian dan Pengemba-ngan Penunjang Pembangunan Daerah

Pendidikan

(6)

91 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Ø Lembaga Pendidikan formal dan non formal terakreditasi, (%)

38,08

4,20

Program peningkatan kesempatan kerja

100

4,69

80

Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

61,36

6

50

Ø Persentase guru bersertifikasi pendidik (%). Ø Tingkat pengangguran terbuka (%).

Ø Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, (%)

-

4

Program inovasi pemuda dan pelajar

-

Ø Persentase Guru yang Berpendidikan S-1/D-IV (%).

(2)

• Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja.

(1)

1.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga pendidik

2.1 Terciptanya tenaga kerja yg kompeten dan produktif o Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan produktif

Ø Penyelenggaraan kompetisi karya inovatif bagi pemuda/ pelajar; Ø Penyelenggaraan kompetisi kewirausahaan inovatif bagi pemuda dan pelajar;


Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan (3)

Indikator (satuan) Target 2016 (5)

Capaian Kinerja Kondisi 2010 (4) 20

3

-

-

4

20

1

90

12

Ø Jumlah prestasi budaya melayu di tingkat provinsi, nasional dan internasional (Jml)

50

Ø Jumlah prestasi di bidang keagamaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional (Jml)

Ø Jumlah festival/pagelaran budaya melayu dan keagamaan yang dilaksanakan secara damai(jml).

Ø Jumlah produk-produk inovatif dihasilkan pemuda/ pelajar

(2)

• Pengembangan tatanan sosial kemasyarakatan berbudaya melayu. • Pengamalan dan pemantapan nilai-nilai budaya melayu dan keagamaan

(1)

3.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa o Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya Melayu yang bernilai iman dan taqwa o Meningkatkan kualitas dan keterlibatan perempuan dalam pem-bangunan

Ø Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%)

Bidang Urusan


VII-6


(8)

SETDA

DISDIK, PERPUS ARSIP

DKPPO

DKPPO

DKPPO

(7)

Pendidikan

Kebudayaan

Kebudayaan

(6)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan nilai-nilai keagamaan


Indikator (satuan)

Capaian Kinerja Target 2016 (5)

Strategi dan Arah Kebijakan Kondisi 2010 (4) 2

Sasaran

1

(3) Ø Perguruan Tinggi di Kabupaten Pelalawan, (%)

30

Ø Keterwakilan Perempuan yang menduduki jabatan esselon II, III, dan VI, (%)

Ø Umur harapan hidup (th).

3,20

68,8

8

2,90

71

Ada

Ø Angka Gizi Kurang dan Buruk (%).

8

8

Ø Adanya Peraturan daerah tentang Pengarus Utamaan Gender dan Perlindungan anak.

Ø Angka Kematian Ibu (AKI) per 5.000 KH(poin).

8

Tidak Ada

10

(2) •

• Meningkatkan Kualitas dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan

(1)

3.2 Terwujudnya peranan wanita dan perlindungan anak berkualitas

• Peningkatan Sistem dan 4.1 aksesibilitas kesehatan. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan • Upaya pelayanan kesehatan keseluruh wilayah merata keseluruh wilayah.

Ø Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH


Kesehatan

Kesehatan

Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

Pendidikan

(7)

Bidang Urusan

DINKES

DINKES

DINKES

BPPKB

BPPKB

SETDA, BAPPEDA, DISDIK

(8)


- Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

VII-7

(6)

Kesehatan

DINKES, RSUD

Program Manajamen pelayanan pendidikan

Kesehatan

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak. - Program Promosi Kesehatan dan



BLH, SETDA

VII-8

Bidang Urusan

Capaian Kinerja


Indikator (satuan)

(8)


(7)

DINKES

Sasaran

(6)

Kesehatan

BLH

Target 2016 (5)

- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Lingkungan Hidup

Kondisi 2010 (4)

100

- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

(3)

63,8

25

(2)

Ø Cakupan pelayanan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin (%) 5

Lingkungan Hidup

pemberdayaan masyarakat.

• Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas Ø Jumlah kasus pencemaran lingkungan yang ditangani. (jml)

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Ada

BLH

Tidak

Ø Perolehan Penghargaan Adipura (ada/tidak)

Lingkungan Hidup 30

- Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau -

- Program Lingkungan Sehat Perumahan

Ø Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. (%)

60

DIN CK-TR

20

Pekerjaan Umum

Ø Persentase kawasan kumuh Kabupaten yang tertangani, (%)

DPPKD

WTP

Administrasi Keuangan WDP

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ø Opini AUDIT BPK (opini).

Bappeda

Berjalan dengan Baik

Perencanaan Pembangunan

Tidak Ada

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah Ø Implemetasi Sistem Inovasi Daerah

(poin).

• Upaya perwujutan lingkungan yang bersih dan sehat.

• Upaya Perwujutan Good Govermence, Fokus pada transparansi dan akuntabel.

• Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Aparatur Pemerintah.

(1)

5.1 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat

6.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel


Ø

Cakupan SKPD Yang menggunakan sistem IT untuk mendukung menggerakkan TUPOKSI

Indikator (satuan)

Ø

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik (poin)


Ø

Jumlah SKPD yang telah mencapai target SPM daerah (%).

Sasaran

Ø

Persentase desa yang menerapkan administrasi dan perencanaan pembangunan desa, (%)

(3)

Ø

(2) • Mendorong Upaya pencapaian target SPM Daerah pada SKPD

• Meningkatkan Kapasitas mutu, Kemendirian dan Pelayanan Pemerintah Desa.

• Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Daerah.

Panjang Akses jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Beraspal(km).

(1)

6.2 Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah 7.1 Terwujudnya penyeleng garaan pelayanan pemerintahan desa yg maju mandiri 8.1 Terpenuhinya kualitas dan kuantitas

Target 2016 (5)

Capaian Kinerja Kondisi 2010 (4)

90

85

25

73,28

98

549

100

80

50

262,3

(6)


Komunikasi dan Informatika.

(7)

Bidang Urusan

KPPT, DINKIS, RSUD

Bappeda, Sekretaria, DishubInfokom, KPPT

(8)


VII-9

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Program Pengembangan Data/Informasi

Pemerintahan Umum

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bina Marga SDA

BPMPD, Sekretariat

Bappeda, SETDA

Pekerjaan Umum

Pemberdayaan Masyarak at dan Desa

Pemerintahan Umum

- Program Pengendalian dan Evaluasi penerapan SPM

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan


3,38

Kondisi 2010 (4)

75

4,34

Target 2016 (5)

- Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenaga listrikan

- Program Pengembangan Pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air

- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

(6)


Energi dan Sumber Daya Mineral

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

(7)

Bidang Urusan

DISTAMBEN

DISTAMBEN, DIN CK-TR

DIN CK-TR

Bina Marga SDA

(8)


Komunikasi dan Informatika.

DIN CK-TR

Bappeda, Sekretaria, DishubInfokom, KPPT

VII-10

Cakupan layanan air bersih (UPT-BPAB),(%). 65,37

80


DISTAMBEN

Capaian Kinerja

Ø Rumah tangga dengan akses air minum layak huni (%)BPS

77,12

50


Pekerjaan Umum

Bina Marga SDA, SETDA,

Indikator (satuan)

Ø

Rumah tangga dengan akses terhadap listrik (%)-BPS

21.17

80

100

- Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

Pekerjaan Umum


Ø

Cakupan layanan Listrik (%).

62,28

80

14

-Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Sasaran

Ø

Tingkat elektifikasi (Listrik) daerah (%).

3

140

(3)

Ø

Cakupan Layanan telekomunikasi (%).

Jumlah kawasan pemukiman berkualitas (jml)

-

(2) • Upaya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Layanan Dasar • Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung unggulan daerah

Ø

Ø

Alokasi Pencadangan Pengembangan Panjang

- Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Ø

(1) infrastruktur dasar

8.2 Terbangunnya


Sasaran


Indikator (satuan)

jalan Nasional di daerah (km).

(2)

Ø

(1) infrastruktur pendukung unggulan daerah

Ø

Alokasi Pencadangan Pengembangan Panjang jalan Provinsi di daerah (km).

Alokasi Badan Jalur Trans Kereta Api (Jumlah lokasi)

Ø

Alokasi pelabuhan export-import (jumlah lokasi)

Alokasi cadangan Bandar Udara Internasional (jumlah lokasi).

Ø

Ø

Jumlah Daya Terbangun Pembangkit listrik (MW).

Target 2016 (5)

Capaian Kinerja Kondisi 2010 (4)

1

82

0

-

2

70

1

1

0

20

Bidang Urusan

(8)


Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

DISTAMBEN, SETDA, DIN CK-TR

Bina Marga SDA, SETDA, Bappeda, DishubKominfo

DIN CK-TR, SETDA, Bappeda, DishubKominfo

Bina Marga SDA, SETDA, Bappeda

Bina Marga SDA, SETDA, Bappeda, DishubKominfo

VII-11


(7)


Bappeda, DishubKominfo

(6)

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

-Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



Sasaran


Indikator (satuan)

Ø

Ø

Ø

Ø

Pencapaian skor Pola pangan harapan (%)

Produktivitas Jagung (kw/ha)

Capaian Produksi Jagung Kabupaten Pelalawan (ton)

Produktivitas padi, (kw/ha)

Capaian Produksi Padi (ton)

Jumlah Jaringan Transmisi Listrik (km) Tegangan Menengah. Tegangan Rendah

(3) Ø

-

(2)

• Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. • Upaya Peningkatan Produksi Dan Pengendalian, Menuju Kemandirian Pangan Daerah

(1)

9.1 Meningkatnya produksi dan terkendalinya distribusi pangan daerah.

Ø

Ø

Penguatan cadangan pangan (%)

79,5

23,23

23.865

33,05

42.679

1.350 1.000

Kondisi 2010 (4)

65,0

91

26,94

37,09

47,38

78.670

1.650 1.250

Target 2016 (5)

Capaian Kinerja

0,7


Pertanian

Pertanian

Pertanian


(7)

Bidang Urusan

BKP, DISTANTP, DISPERKBN, DISPERTERKN

DISTAN-TP, DISPERKBN, DISPERTERKN



DISTAMBEN, SETDA, DIN CK-TR

(8)


- Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/Perikanan/ Peternakan. - Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna -Program Peningkatan Kesejahteran Petani - Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

VII-12

(6)

KetahananPangan, Pertanian

BKP,DISTANTP, DISPERKBN,



- Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ Perkebunan Lapangan


Sasaran


Indikator (satuan)

Ø

Ø

Ø

Ø

Persentase peningkatan okupasi (hunian) hotel/penginapan (%).

Jumlah nilai investasi (milyar Rp); PMDN PMA

Jumlah BUMD strategis (jml).

Ketersediaan energi dan protein perkapita. (%) Energy Protein

Stabilitas harga dan pasokan pangan, (%)

(3)

Ø

(2)

• Upaya Pemantapan Pembangunan Industri Ekowisata.

• Mendorong Pembentukan BUMD Yang Sehat Dan Strategis Sesuai Potensi Daerah.

• Penerapan Manajemen Yang Terpadu Dan Berkelanjtan Melalui Pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

(1)

10.1 Berkembangnya industri dan BUMD strategis

10.2. Berkembangnya Industri

Capaian Kinerja

Bidang Urusan


VII-13


(8)

BKP,DISTANTP, DISPERKBN, DISPERTERKN

DISPERTERKN

Target 2016 (5)


DISTAN-TP, DISPERKBN, DISPERTERKN, DISKAN-KEL

(7)

Kondisi 2010 (4)

90

Pertanian

(6)

30

100 100

85,13 90,33

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

BPM, DPKKD, SETDA 7

Penanaman Modal 2

BPM, DPKKD, SETDA 18.375 21.125

Penanaman Modal 12.122 14.612

DISBUDPARPO 89

Pariwisata

68


Sasaran


Indikator (satuan)

Ø

(2)

Ø

Ø

Jumlah Kluster ekonomi unggulan daerah (jml).

Jumlah kunjungan wisata(orang)

Ø

Penerapan pembuatan e-KTP bagi Masyarakat (%)

Ø

Ø

Cakupan Persentase Permasalahan yang

Persentase Sejahtera 1 (KS.1) (%).

Jumlah objek wisata unggulan daerah yang di kelola, (objek)

(1) • Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

• Mendorong klaster ekonomi potensi unggulan sumberdaya daerah/lokal

Pariwisata berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungna

10.3. Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah. • Upaya pember-dayaan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata • Pengembangan Mekanisme dan Sistem Pendukung Penerapan Peraturan Daerah.

10.4 Meningkat-nya ekonomi masyarakat miskin. 11.1 Terlaksananya penagakkan PERDA dan PERBUP • Upaya Mewujudkan ketaatan azas dan aturan dalam

Kondisi 2010 (4)

144.700

16

Target 2016 (5)

- Program Pengembangan Kewirausahawan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-Program Pengembangan Destinasim Pariwisata.

- Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Dan Hutan.

(6)


Kependudukan dan Catatan Sipil

Koperasi dan Usaha Kecil Menegah

Perencanaan Pembangunan

Pariwisata

Pariwisata

(7)

Bidang Urusan

KAN SATPOLPP

DISDUK-CAPIL

DINKOPUMKM, Bappeda, SETDA

Bappeda, SETDA

DISBUDPARPO

DISBUDPARPO

(8)


3

VII-14

10

65

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Capaian Kinerja

60

95

- Program Pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak

16.875

5

100

6

100


Sasaran


Indikator (satuan)

ditangani (%)

(2) bermasyarakat serta aktifitas pembangunan

(1)

Ø

Persentase Peraturan daerah yang disosialisasikan

Kondisi 2010 (4)

100

Target 2016 (5)

Capaian Kinerja

100

Bidang Urusan

(8)


VII-15


(7) Negeri

Pemerintahan Umum

SETDA

(6) kriminal. - Program Penataan Peraturan Perundangundangan.


VIII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Pelalawan berisi programprogram prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokkan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.


VIII-2

8.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Untuk Pemenuhan Visi dan Misi

Indikasi rencana program-program prioritas Kabupaten Pelalawan untuk mencapai visi dan misi RPJMD dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut; 8.1.1 M eningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya, Berim an dan Bertaqwa. Dengan m enjalankan Strategi; Strategi I : Pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi, Strategi II : Pengembangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja Strategi III : Pengamalan dan pemantapan nilai-nilai budaya Melayu dan keagamaan Akan di capai melalui; 1) Program Pendidikan Anak usia dini 2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Manajamen pelayanan pendidikan 5) Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 6) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 7) Program pendidikan Non-formal 8) Program inovasi pemuda dan pelajar.(usulan program baru diluar permendagri 13/2006) 9) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 10) Program peningkatan kesempatan kerja 11) Program Pengembangan Nilai Budaya 12) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 13) Program pengembangan wawasan kebangsaan 14) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta-maan Gender dan Anak 8.1.2 M eningkatkan Kualitas Kesehatan M asyarakat . Dengan m enjalankan Strategi; Strategi IV : Peningkatan sistem dan aksesibilitas kesehatan. Akan di capai melalui; RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VIII-3

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program Lingkungan sehat perumahan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program upaya kesehatan masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

8.1.3 M eningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Otonom i Desa Dengan m enjalankan Strategi; Strategi V : Penguatan akuntabilitas kinerja dan Kapasitas Aparatur pemerintah Akan di capai melalui; 1) 2) 3) 4) 5)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program Penetapan SPM (usulan program baru diluar permendagri 13/2006) Program pengendalian dan evaluasi penerapan SPM (usulan program baru diluar permendagri 13/2006) 6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 8) Program Perencanaan Pembangunan daerah 9) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 10) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

8.1.4 M eningkatkan Pem bangunan Infrastruktur Daerah. Dengan menjalankan Strategi: Strategi VI : Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur Akan dicapai melalui; 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Program pem-bangunan jalan dan jembatan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


VIII-4

8.1.5 M eningkatkan Kem andirian Ekonom i, M endorong Investasi, Pengem bangan Pariwisata Dan Usaha Strategis Daerah Yang Berwawasan Lingkungan. Dengan menjalankan Strategi; Strategi VII : Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Strategi VIII : Penerapan manajemen yang terpadu dan berkelanjutan. Strategi IX : Pengembangan ekonomi kerakyatan Akan di capai melalui; 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi 10) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 11) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan 12) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisita 13) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan

8.1.6 M eningkatkan Ketentram an Dan Ketertiban M asyarakat Dengan menjalankan Strategi; Strategi X : Pengembangan mekanisme dan sistem pendukung penerapan peraturan daerah Akan di capai melalui; 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

VIII-5

2) 3) 4) 5)

8.2.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program administrasi kependudukan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kebutuhan Pendanaan Indikatif Program Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pelalawan dibutuhkan Program-Program yang disertai alokasi dana sebagai pagu indikatif selama tahun 2011-2016 dapat dilihat pada lampiran Tabel. T-VIII.1. : Program Pokok yang di laksanakan oleh setiap SKPD merupakan program pendukung utama operasional dalam menjalankan Tugas dan Fungsi (Tofoksi) SKPD, program pokok utama yang juga disebut dengan Enam Program Pokok, diantaranya adalah sebagai berikut ; Kelompok Enam Program Pokok Setiap SKPD, Sesuai Permendagri 13 tahun 2006. PROGRAM

PELAKSANA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Seluruh SKPD Seluruh SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Seluruh SKPD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Seluruh SKPD, terutama BKD

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Seluruh SKPD Seluruh SKPD

Kelompok enam program pokok, beserta komponen belanja tidak langsung (BTL) merupakan pengeluaran yang harus terlebih dahulu dianggarkan, sebelum pembagian pagu indikatif pada pragram prioritas I, II dan III dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah ini. RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

0

TABEL T-VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN M ENURUT BIDANG URUSAN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PELALAW AN TAHUN 2011-2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(11)

Target

(12)

Rp (juta)

100

(13)

Target

95.980

126.410

(14)

Rp (juta)

100

100

(15)

Target

105.570

139.050

(16)

Rp (juta)

SELURUH SKPD PEMDA KAB.PELALAWAN


(17)

Kondisi Kinerja pada akhir SKPD RPJMD (2016) Penanggung Jawab

Target (10)

Rp (juta)

114.920

100

2015

(9)

98

87.250

2014

Target (8)

Rp (juta)

104.470

98

2013

(7)

97

79.320

2012

(6)

94.970

97

Indikator Kinerja Program (outcome) (5)

96

72.105

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (4)

85.480

96


Kondisi Kinerja Awal 2011 RPJMD (Tahun Rp 2010) Target (juta)

95

64.900

1.710

BELANJA 6 PROGRAM POKOK Program Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran

02

(3)

90

95

98

(2)

Cakupan Adminitrsasi sesuai pelayanan Prima dan pengelolaan Aset, (%)

90

1.555

Kode

(1)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan Prima dan pengelolaan Aset., (%)

97


1.410

180

97

100

1.290

170

97

100

1.165

160

96

100

1.050

150

96

100

95

-

Cakupan Kredibilitas kedisplinan aparatur dan tingkat kehadiran

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

03

100

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

VIII -6

100

04

Cakupan pelayanan fasilitas kesejahteraan PNS Purna Tugas/Pindah (%)

RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011-2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target

(12)

Rp (juta)

(13)

Target

8.805

(14)

Rp (juta)

100

75

(15)

Target

650

2.625

9.690

(16)

Rp (juta)

DINAS PENDIDIKAN



(17)


(11)

72

2.385

90

2015

Target (10)

Rp (juta)

8.005

100

550

2014

(9)

70

2.166

85

2013

Target (8)

Rp (juta)

7.280

100

410

2012

(7)

68

1.970

80

Kode

(6)

6.615

100

350


65

1.790

70


5.960

100

499


60

1.620

65

Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

73,61 84,01

18.874

13.923

71,08 63,87

74,41 84,13

53

6.118

14.469

9

74,04 77,63

75,90 84,56

62

9.374

15.092

9,5

78,91 79,06

77,5 85,00

83

10.643

24.797

10

80,63 80,00

78,60 85,00

18.400 DINAS PENDIDIKAN

34,100 DINAS PENDIDIKAN

116,80 117,07 117,76 118,34 118,96 119,87 120,50 20.450 20.923 22.469 23.092 25.797 35,266 DINAS PENDIDIKAN 95,07 95,10 95,58 96,06 96,56 97,18 98,09

URUSAN WAJIB

19.450

69,12 61,54

8,5

PENDIDIKAN

71,16 83,36

14.642

81

1

(3)

60

100

325

(2)

Cakupan ketersediaan Sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik, (%)

100

60

Capaian APK dan APM SD, (%)

68,12 72,67

67,16 58,06

8

1 01

(1)

Cakupan Dokumen Program Peningkatan Laporan pelaksanaan Pengembangan Sistem 06 kegiatan; transparan, Pelaporan Capaian Kinerja dan terukur, akuntabel Keuangan dan informatif (%)

33

Capaian APK dan APM SMP, (%)

65,24 51,44

80

Program Pendidikan Anak Usia Capaian APK PAUD, Dini (PAUD) (%)

Capaian APK dan APM SMA/SMK, (%)

7,5

VIII -7

DINAS PENDIDIKAN, DISBUDPAR-POR 7,0

116

Dukungan Capaian APK PendIdikan Dasar, (%)

1 01 15 Program Wajib Belajar 1 01 16 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Non Formal

1 01 17 Program Pendidikan Menengah 1 01 18



Target (12)

Rp (juta)

98

(13)

Target

4.303

52

(14)

Rp (juta)

100

100

100

(15)

Target

867

2.516

6.044

53

(16)

Rp (juta)

KANTOR ARSIP .PERPUST

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

(17)


(11)

50

90,57

1.791

90

2015

Target (10)

Rp (juta) 97

3.217

99

3.617

2014

(9)

47

80,30

1.339

85

2013

Target (8)

Rp (juta) 95 2.779

98

461

2012

(7)

45 74,45

1.157

83

Kode

(6)

92 4.298

92

2.399


40 69,20

1,789

80


90 3.568

85

616

Kondisi Kinerja Awal 2011 RPJMD (Tahun Rp 2010) Target (juta) 90 55,19

1.585

70

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

-

45

30

-

-

5

50

40

600

495

250

10

52

47

700

520

300

15

56

56

800

546

280

20

65

65

800

118

300

DISBUDPAR-POR, DISDIK, SEKDA

DISBUDPAR-POR, DINAS PENDIDIKAN


(3)

Pencapaian APK dan APM SLB, (%) 54,19

82

-

(2)

1 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa Meningkatnya persentase guru yg berkualifikasi S1/D4 80

55

(1)

Program Peningkatan Mutu 1 01 20 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga pendidikan formal & non formal terakreditasi, (%) 50

1 01 21 Mendukung Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%)

Program Pengembangan 1 24 01 Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

30

-

-

DIKBUDPAR-POR

25

40

-

139 Tingkat Partisipasi pemuda & pelajar dalam kegiatan kepemudaan, (%) 35

-

Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Program Peningkatan dan 1 01 24 Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda Meningkatnya peran serta olahraga pemuda

-

2 04 01

Program Pembinaan dan 1 01 25 pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda -

Program Inovasi Pemuda Dan Pelajar

VIII -8

Jumlah produkproduk inovatif dihasilkanf pemuda dan pelajar.

1 18 01



(11)

Target

1.736

(12)

Rp (juta)

93

97,5

(13)

Target

1.338

1.736

(14)

Rp (juta)

95

98

(15)

Target

1.338

1736

(16)

Rp (juta)

Dinas Kesehatan, RSUD Selasih


(17)


Target (10)

Rp (juta)

97

1.338

2015

(9)

1.736

92

2014

Target (8)

Rp (juta)

96,5

1.338

2013

(7)

4.610

91

2012

(6)

96

12.195

Kode

(5)

1.736

90


95,5

1.338

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

95

89,5


KESEHATAN Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat ,(%) 88

1 02 01

1 02 01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Minimnya penyebaran penyakit menular

Meningkatnya persentase Cakupan Jamban Keluarga

Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

tercapainya Rumah Tangga Sehat

89

94

80

1,3

30

90

95

82

1

35

903

2.357

909

259

544

236

87

91

96

83

0,80

40

2.740

2.784

1.417

165

257

279

89

92

97

84

0,75

45

903

2.357

909

259

544

236

90

93

98

85

0,50

50

903

2.357

909

259

544

236

91

94

98,2

96

0,30

60

903

2.357

909

259

544

236

92

95

98,7

87

0,1

70

903

2.357

909

259

544

236

RSUD Selasih

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


(3)

1 02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan, (%)

(2)

1 02 01 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(1)

1 02 01

Program Pencegahan dan 1 02 01 Penanggulangan Penyakit Menular Terpenuhinya sarpras puskesamas

86

Program Promosi Kesehatan 1 02 01 dan Pemberdayaan Masyarakat

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 1 02 01 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

85

VIII -9

Program pengadaan, Pemenuhan sarana 1 02 02 peningkatan sarana dan dan prasarana RSUD prasarana rumah sakit/ rumah Selasih



Target (12)

Rp (juta)

(13)

Target

60

(14)

Rp (juta)

100

100

(15)

Target

100

60

(16)

Rp (juta)


RSUD Selasih

(17)


(11)

100

100

2015

Target (10)

Rp (juta)

60

100

2014

(9)

99

100

2013

Target (8)

Rp (juta)

60

100

2012

(7)

98

100

Kode

(6)

759

100


97

224


60

99


96

100

sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

(3)

95

98

(2)

Pemenuhan operasionalisasi RSUD Selasih 90

(1)

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ 1 02 02 rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Terbangunya sistem informasi kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 24

1 02 01 Program Pengawasan Obat 1 02 01 dan Makanan

-

60 -

Program Kemitraan 1 02 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan 1 02 01 Pelayanan Kesehatan Lansia


Dinas Kesehatan

-

49

-

Program pengawasan dan 1 02 01 pengendalian kesehatan makanan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

SEKDA

VIII -10

287

294

1 02 01 Program lingkungan sehat perumahan

Program Peningkatan 1 02 01 Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

1 20


Kode


PEKERJAAN UMUM

(2)

1 03 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

(1)

1 03 15


Kondisi Kinerja pada akhir SKPD RPJMD (2016) Penanggung Jawab Target

(16)

Rp (juta)

2015

(15)

2014

Target

(14)

Rp (juta)

16.784 Dinas Bina Marga SDA

2013 Target

(13)

25.50 km

23.832 Dinas Bina Marga SDA

2012 Target

(12)

Rp (juta)

4.025

14.15 km

3.967,7 Dinas Bina Marga SDA

207.163 5,5 km km

Target (11)

5 km

5.715

50%


Rp (juta)

3.659

14.15 km

1.000

VIII -11

Dinas Bina Marga SDA, Dinas CK TR

(17)

(9)

5 km

5.195

50%

(8)

3.327

14.15 km

950

Rp (juta)

5 km 100.024 5 km

4.723

52.50%

(7)

14.15 km

850

(6)

14.294

55%

(5)

2.749 14.15 km -

(4)

3.903

-


417,7

(3)

Terpeliharanya 207.163 15.30 kondisi akses jalan km km

Mantapnya akses jalan kota

60%

61%

-

Berkurangnya kerusakan dan abrasi sungai dan pantai -

-

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Program 1 03 18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1 03 17 Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur

-

17.856

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Akselerasi Pembangunan Pusat Dan Daerah Bidang Pekerjaan Umum

-

3.800 -

Program Bina Teknik Bidang Ke PU-an Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Meningkatnya fungsi 1 03 01 42.56% 46.32% 1.833,40 50.08% 25.300 53.84% 2.470 57.60% 2.647 61.36% 2.932 61.36% 12.182 Rawa dan Jaringan Pengairan jaringan pengairan Lainnya RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011-2016

Kode



(4)

(5)

(6)


3.165

1 unit

510 7.880

Target (10)

Rp (juta)

1.100

Target (12)

Rp (juta)

2014

(11)

4 km

1.250

58,24% 12.450 64,94% 8.450

Target

(14)

Rp (juta)

2015

(13)

4 km

70%

1.400

8.000

Target

(16)

Rp (juta)

6.081

70%

6.465

43.500

VIII -12

(17)


(15)

20 km

1 unit

4.65% 11.150 4.55% 11.200 4.45% 11.250 4.45% 45.168

4 km

85,72% 1.310 87,87% 1.431 90,02% 1.564 90,02% 6.596

(9)

2013


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

-

(2)

-

(1)

79,27% 81,42% 1.091

Meningkatnya konservasi sumber daya air -

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya -

1 03 26

1.331

4 km

3 km

7.100

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih 4.75%

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 468

-

5.800

4.94% 4.84%

-

Menurunnya persentase luas daerah genangan

1 03 27

1 03 28 Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Berfungsinya saluran drainase guna 39,94% 42,94% 2.200 mencegah banjir/genangan

1 unit

22.330

1 unit

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarana publik

9.650

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Pemeliharaan 1 03 31 Saluran Drainase/GorongGorong

1 03 32 Program Kebersihan dan Pertamanan Kota


Kode

(1)


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


(4)

(5)

(6)


1 03 37

1 03 36 Program Pengembangan Perumahan

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Berkurangnya back log perumahan

Meningkatnya 1 unit ketersediaan Sanitasi

1 03 40

2014

Target

(16)

Rp (juta)

VIII -13

(17)


(15)

2015 Target

(14)

Rp (juta)

Target

Target

(13)

(12)

Rp (juta)

(10)

Rp (juta) (11)

(9)

2013


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

4.950

470 iujk

845

202

1.900

100 iujk

8 unit

8.168

184

1.250 unit

9.980

96,81% 9.235 96,84% 10.260 96.88% 11.221 96.88% 39.693

90 iujk

50 kel

650

100 iujk

-

2.000

15 Lemb

350

167

-

50 kel

150

4 keg

632

138

85 iujk 90 iujk

-

2.000

3 Lemb

100

4 keg

Tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi -

50 kel

200

1 keg

85

Program peningkatan 1 03 33 kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 96,71% 96,75% 1.870

2.000

4 Lemb

100

1 keg

Program Peningkatan 1 03 35 Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

400

50 kel

200

1 keg

77

250unit 2.075 250 unit 1.703 250 unit 1.843 250 unit 1.997

2 unit

2.000

5 Lemb

100

1 keg

550

550

50 kel

100

1 keg

70

2 unit

19.621 250 unit unit

1.980

3 lemb

50

1 keg

500

50 kel

-

1 keg

400

2 unit

Menigkatnya kualitas infrastruktur 50 kel perumahan & permukiman

-

-

1 keg

450

-

-

-

2 unit

Program Nasional 1 03 38 Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terwujudnya penguatan kelembagaan penataan lingkungan

-

-

-

Program Penataan Bangunan 1 03 39 Lingkungan

Menigkatnya pemahaman urusan perumahan

-

Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

-

Program Pembinaan Perumahan

Menigkatnya penataan dan

1 03 41


Kode

(1)

1 04


PERUMAHAN


pengendalian perumahan

2013

2014

2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012

(17)


(16)

Rp (juta) Target

Target

Target

Target

(15)

(14)

Rp (juta)

DINAS CK TR, DISKESOS

(13)

(12)

Rp (juta)

(10)

Rp (juta) (11)

(9)

(8)

(6)

Rp (juta)

(5)

(7)

(4)


1.830

DISTAMBEN

90

3.700

BAPPEDA

1.830

80

590

90

4.200

20

DINAS CK TR, BAPPEDA

1.830

78

690

904

90

90

3.900

20

100

1.830

1.830

74

675

777

90

3.850

20

100

1.830

70

663

777

90

3.700

20

100

90

68

600

752

Meningkatnya areal makam yang tertata

2.900

20

100

Program 1 05 22 Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

65

498

730

SATPOL PP PK

62,28

20

100

331

Meningkatnya Tingkat elektrifikasi Daerah , (%)

20

723

Meningkatnya ketepatan waktu tindak kejadian kebakaran

PENATAAN RUANG Cakupan ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota, (%)

100

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan peruntukan lahan, (%)

VIII -14

100

Program Peningkatan 1 19 03 Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 05 Program Perencanaan Tata Ruang

2 03 01 Program Kelistrikan

1 05 15

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang



Target

(12)

Rp (juta)

100

(13)

Target

887

1.797

(14)

Rp (juta)

90

90

100

(15)

Target

217

1.892

887

1.797

(16)

Rp (juta)

BAPPEDA

BAPPEDA, SEKDA , KPPT

DINAS CK TR

DINAS CK TR

DINAS CK TR, BAPPEDA

(17)


(11)

1.752

90

1.892

98

357

2015

Target (10)

Rp (juta)

100

887

90

216

96

2014

(9)

1.711

90

1.892

98

357

2013

Target (8)

Rp (juta)

100

887

90

215

96

2012

(7)

1.565

90

1.892

95

357

Kode

(6)

100

887

90

214

95


1.551

90

1.892

92

357


100

887

90

1.955

94


100

90

1.892

90

200

1 06

Program Pengembangan Data/Informasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 06 15

(3)

Meniingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota peruntukan lahan 90

90

212

93

(2)

Meningkatnya keindahan ruang kota dan pendapatan daerah

90

87

357

(1)

Program Penataan dan 1 05 18 Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame Meningkatnya luas wilayah kota yang mendapat penerangan malam hari

85

91

1 05 17

Program Peningkatan dan 1 05 19 Pemeliharaan Fasilitas PJU

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

90

VIII -15

Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta

Program Kerjasama 1 06 16 Pembangunan



(11)

Target

694

(12)

Rp (juta)

95

97

(13)

Target

823

768

694

(14)

Rp (juta)

92

95

95

97

(15)

Target

649

823

768

694

(16)

Rp (juta)

BAPPEDA

BAPPEDA

BAPPEDA

BAPPEDA

BAPPEDA

(17)


Target (10)

Rp (juta)

96

768

95

649

1.500

2015

(9)

694

94

823

92

90

2014

Target (8)

Rp (juta)

95

768

92

649

1.500

2013

(7)

620

93

823

90

88

2012

(6)

94

640

90

649

1.500

Kode

(5)

694

92

970

88

85


92

768

89

810

1.500


91

89

823

86

80


87

86

649

1.470

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah

&masyarakat

(3)

Cakupan ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan ekonomi

85

84

73

(2)

Program Perencanaan 1 06 22 Pembangunan Ekonomi Cakupan t ketersediaan pranata perencanaan prog.pembangunan sosial budaya

84

1.300

(1)

Program Perencanaan Sosial 1 06 23 Dan Budaya Cakupan ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan wilayah dan SDA

70

1 06 21

Program Perancanaan 1 06 24 Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

65

VIII -16

Cakupan ketersediaan Data Pendukung perencanaan Pembangunan

Program Penelitian dan 1 06 25 Pengembangan Penunjang Pembangunan Daerah


Kode



Target

2013

(11)

Target

(12)

Rp (juta)

2014

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 Target (10)

Target

(16)

Rp (juta)

(17)


(15)

BAPPEDA

Rp (juta)

BAPPEDA

(9)

DISHUB KOMINFO

(8)

-

DISHUB KOMINFO

Rp (juta)

-

52

DISHUB KOMINFO

(7)

100

95

948

(6)

95

52

100

(5)

338

5-

95

948

(4)


-

-

52

100

Daerah

-

74

310

95

948

(2)

-

-

95

52

100

(1)

-

-

95

948

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

305

100

1 06 26 Program Perencanaan 1 06 27 Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

-

95

620

1 07

PERHUBUNGAN

VIII -17

BAPPEDA, SEKDA

, DPKKD

-

52

100

125

95

95

948

125

95

100

100

Meningkatnya pelayanan angkutan publik

100

100

Program Peningkatan dan 1 06 28 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pelayanan angkutan publik

Program Pengendalian dan Evaluasi Penerapan SPM

Program Pembangunan 1 07 15 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya

1 06 29

Program Pembangunan 1 07 15 Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase capaian target SPM Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pelayanan Dasar, (%)

1 07 19 Program Peningkatan Dan


Kode

(1)


Pengamanan Lalu Lintas


ketertiban lalu lintas dan angkutan publik

Program peningkatan kelaikan Meningkatkan 1 07 20 pengoperasian kendaraan kenyamanan dan bermotor keamanan lalu lintas

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Rehabilitasi dan 1 07 21 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 07 22

(4)

100

(5)

159

(6)


100

Target (10)

Rp (juta) Target (12)

Rp (juta)

2014

(11)

Target

(14)

Rp (juta)

2015

(13)

Target

(16)

Rp (juta)

100

19

229

95

95

100

35

19

229

95

95

100

35

19

229

VIII -18

DISHUB KOMINFO

DISHUB KOMINFO, SEKDA

DISHUB KOMINFO, SEKDA, SEKT DPRD

DISHUB KOMINFO

DISHUB KOMINFO

DISHUB KOMINFO

(17)


(15)

229

95

35

159

100

19

95

100

15

95

35

159

100

19

95

100

229

95

35

330

100

19

95

100

100 95

35

159

Meningkatnya potensi pendapatan daerah 95

95

100

(9)

2013


Rp (juta)

-

(7)

100

331 202

Program Peningkatan Kualitas Sarana Transportasi Rakyat Meningkatnya akses informasi publik 95

1.755

1 07 26 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi publik

Program Pengembangan 1 07 23 Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 07 22 Program Pengembangan Sistem Perhubungan

7.300

1 07 23

LINGKUNGAN HIDUP

Program Kerjasama Informasi 1 07 25 dengan Mass Media

1 08



(9)

Target

6.530

(10)

Rp (juta)

90

80

(11)

Target

241

7.974

6.542

(12)

Rp (juta)

70

70

90

90

(13)

Target

75

631

241

8.329

6.541

(14)

Rp (juta)

60

70

70

90

100

(15)

Target

375

3.155

1.205

37.958

6.541

(16)

Rp (juta)

BLH

BLH

BLH

BLH, Dinas CK TK

BLH, SEKDA

(17)


Target (8)

Rp (juta)

70

7.627

70

631

60

2015

(7)

110

90

241

70

75

BLH, Dinas CK TK

2014

(6)

60

7.261

70

631

60

9.105

2013

(5)

6.517

90

490

70

75

90

2012

(4)

50

6.767

70

700

60

1.803

Kode

50

90

241

70

-

90

Indikator Kinerja Program (outcome)

90

70

631

-

1.803


Meningkatnya Program Perlindungan Dan cakupan pelayanan Konservasi sumber Daya Alam persampahan

70

70 75

90


Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

70 60

1.803

(3)

Program Pengembangan 1 08 15 Kinerja Pengelolaan Persampahan Berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

60

90

(2)

Meningkatnya Program Perlindungan dan kelestarian sumber Konservasi Sumber Daya Alam daya alam

Program Pengendalian 1 08 16 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Berkurangnya kadar polutan

800

(1)

1 08 17 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

90

1 08 15

1 08 18

350

VIII -19

BLH

BLH, Satpol PP PK

BLH, SEKDA

90

300

90

300

Meningkatnya rasio luas ruang terbka hijau

300

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

110

280 1.610

300

1 08 24

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 1 08 24 Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 08 24 Program Akselerasi 1 08 24 Pembangunan Pusat dan Daerah bidang Lingkungan


Kode

(1)

(2)


Hidup Program Rehabilitasi dan 1 08 24 Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengelolaan dan 1 08 24 Rehabilitasi Ekosistim Pesisir dan Laut


(4)

(5)

(6)

Kondisi Kinerja Awal 2011 RPJMD (Tahun Rp 2010) Target (juta) (9)

Target (10)

Rp (juta)

2013

(11)

Target (12)

Rp (juta)

2014 Target

(14)

Rp (juta)

200

(13)

2015


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

200

Target

(16)

Rp (juta) (17)


(15)

BLH

BLH

BLH

PERTANAHAN

Program Pengembangan 1 08 24 Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1 09

DPKKD

VIII -20

DIKDUK CAPIL

390

1.002

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

94

1 20 05

968

DPKKD

94

8.450

968

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah

92

1 20 05

936

BPMPD

91

761

5.100

Program Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah

50

1 22 01

3.932

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL -

1 10

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penerapan Administrasi Kependudukan

1 10 15



Target

(12)

Rp (juta)

88

(13)

Target

25

19

(14)

Rp (juta)

85

85

88

(15)

Target

25

25

19

(16)

Rp (juta)

BPPKB

BPPKB

BPPKB

(17)


(11)

18

85

25

BPPKB

2015

Target (10)

Rp (juta)

87

24

85

10

2014

(9)

17

82

24

95

2013

Target (8)

Rp (juta)

85

24

85

10

2012

(7)

285

80

24

95

Kode

(6)

84

115

85

10


15

79

215

92


82

23

85

9


80

77

23

90

PEMBERDAYAAN 1 11 15 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Secara Elektronik, EKTP, (%).

(3)

Meningkatnya Program keserasian Kebijakan komitmen pemerintah 1 11 16 Peningkatan Kualitas Anak dan terhadap anggaran Perempuan responsif gender

75

85

39

(2)

Meningkatnya Program Penguatan pemahaman tentang Kelembagaan pengarusutamaan 1 11 17 Pengarusutamaan Gender dan hak anak dan Anak pengarusutamaan gender

80

88

(1)

Meningkatnya Kesadaran Program Peningkatan Kualitas masyarakat terhadp 1 11 18 Hidup dan Perlindungan pemberdayaan Perempuan perempuan, perempuan dan anak

9

VIII -21

BPPKB

86

Meningkatnya pemahaman bagi PKB dan kader

53

85

Program Peningkatan Peranan 1 11 22 Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pendidkan Politik Masyrakat


Kode

(1)



(6)

(9)

Target (10)

Rp (juta)

2013

(11)

Target (12)

Rp (juta)

2014

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

2015


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

Target

(16)

Rp (juta) (17)


(15)

BPPKB

(4)

Kondisi Kinerja Awal 2011 RPJMD (Tahun Rp 2010) Target (juta) 165

BPPKB

(3)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 290

(2)

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1 12 15 Program Keluarga Berencana Sosialisasi/konseling

Pembinaan KB optimal 100

100 100

100 17

267 100

100

227

630

100

100

18

267

100

100

18

267

100

100

19

267

100

100

BPPKB

BPPKB

BPPKB, BPMPD

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

100

1 12

1 12 16

30

SEKDA, DISKESOS

100

138

30

88

99,5

100

85

138

29

86

99,3

95

85

138

-

85

99,1

-

85

138

29

84

99

95

465

1.750

95

83

98,7

Pelayanan kontrasepsi

85

138

Program pelayanan kontrasepsi

82

98,5

1 12 17

98

80

DISKESOS

SOSIAL

Efektifnya pelaksanaan KIE konseling

VIII -22

85

1 13

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Meningkatnya 1 13 15 Terpencil (KAT) dan pelayanan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Kesejahteraan. 1 13 16



(6)

-

(7)

Target

165

-

(8)

Rp (juta)

46

29

83

(9)

Target

64

18

56

34

(10)

Rp (juta)

98

80

48

30

84

(11)

Target

33

22

64

18

56

34

(12)

Rp (juta)

96

99

81

50

31

85

(13)

Target

128

33

22

64

18

56

34

(14)

Rp (juta)

90

80

97

100

85

52

32

86

(15)

Target

480

138

33

22

64

18

56

34

(16)

Rp (juta)

DISNAKER-TRANS

DISNAKER-TRANS

DISKESOS

DISKESOS

DISKESOS

DISKESOS

DISKESOS

DISKESOS

(17)


(5)

34

28

325

79

22

95

76

490

2015

(4)

81

56

44

272

97

33

118

90

2014

80

27

18

78

550

94

73

480

2013

25

42

64

94

-

98

90

2012

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan penyandang cacat 40

77

22

-

69

460

Kode

Meningkatnya panti asuhan / panti jompo yang terbina 75

91

33

95

90


Program Pembinaan Para 1 13 18 Penyandang Cacat Dan Trauma

Terbinany kelembagaan Kesejahteraan Sosial 90

92

65

455


Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

Penanganan bencana lebih optimal 90

81

90


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial Meningkatnya Keberdayaan keluarga mandiri

62,5

400

1 13 19

Program pembinaan anak terlantar

Program Pemberdayaan 1 13 21 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Menurunnya prosentase jumlah anak terlantar

(3)

1 13 22 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

61,63

90

(2)

1 13 23

KETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, (%)

90

(1)

1 14 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya peran/ fungsi lembaga

1 13 17

1 14 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

VIII -23

1 14 18



(9)

Target

335

(10)

Rp (juta)

90

4,30

(11)

Target

332

170

335

(12)

Rp (juta)

90

90

90

4,25

(13)

Target

198

332

170

335

(14)

Rp (juta)

90

90

90

4,20

(15)

Target

198

332

170

335

(16)

Rp (juta)

DISKOPUMKM

DISKOPUMKM

DISKOPUMKM

DISNAKER-TRANS

(17)


Target (8)

Rp (juta)

4,40

170

90

198

2015

(7)

-

90

332

90

2014

(6)

4,50

235

90

198

2013

(5)

235

90

242

90

2012

(4)

4,65

170

90

535

Kode

pengerah tenaga kerja 4,69

90

332

90


Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran terbuka, (%)

90

90

198


Program Peningkatan Kualitas 1 14 19 dan Produktivitas Tenaga Kerja

Cakupan Bina Kelompok UMKM, (%)

90

90


KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif 90

(3)

1 15 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kuantitas koperasi yang sehat

(2)

Program pengembangan 1 15 17 sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Mandiri

1 15 15

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

(1)

1 15 18

PENANAMAN MODAL BPMD

1 16

2.400

BPMD

VIII -24

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi -

1 16 01 Program Peningkatan Iklim 1 16 01 Investasi dan Realisasi Investasi



Target

(12)

Rp (juta)

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

(15)

Target

(16)

Rp (juta)

DISBUDPAR-POR

(17)


(11)

184

2015

Target (10)

Rp (juta)

80

2014

(9)

184

DISBUDPAR-POR

2013

Target (8)

Rp (juta)

80

600

2012

(7)

184

20

Kode

(6)

80

500


184

18


80

450


-

17

Program Pengembangan 1 17 15 Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

(3)

-

400

(2)

184

16

(1)

80

345

KEBUDAYAAN 80

15

1 17 Meningkatnya pemahaman dan pelestarian nilai budaya lokal

300

VIII -25


DISBUDPAR-POR

13

422

12

4

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 16

422

Jumlah festival/pagelaran budaya melayu dan keagamaan yang dilaksanakan secara damai(jml).

1.350

3

95

402

95

3

Meningkatnya jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

383

Program Pengelolaan 1 17 17 Keragaman Budaya

-

3

1

2

1

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

-

Jumlah prestasi budaya melayu di Program Pengembangan Nilai tingkat provinsi, 1 17 18 Budaya nasional dan internasional (Jml)

1 18


Kode



(9)

Target (10)

Rp (juta)

2013

(11)

Target (12)

Rp (juta)

2014

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

2015


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

67

210

1.870

99

99

69

85

220

1.900

99

99

70

(5)

1.860

99

375

(4)


(2)

(3)

(1)

9.960

Target

(16)

Rp (juta) (17)


(15)

Dinas CK TR

DISBUDPAR-POR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

DISBUDPAR-POR

1 18 01

95

DISBUDPAR-POR

DISBUDPAR-POR

1.950

420

65

-

99

145

100

100

150

250

1.980

BAKESBANG-

BAKESBANGLINMAS,

BAKESBANGLINMAS, SATPOLPPPK

VIII -26

100

DISBUDPAR-POR

1.530

-

-

-

60

124

-

-

1.510

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

-

99

125

DISBUDPAR-POR, DISDIK, SEKDA

99

99

-

Menurunnya angka tindak kriminal

99

-

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 18 01 Program Inovasi Pemuda Dan Pelajar

Meningkatnya

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

Pertumbuhan inovasi kreatif pemuda,

1 18 01

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Upaya 1 18 01 Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1 18 01

1 18 01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pengembangan 1 18 01 Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1 19

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan 1 19 15 Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 19 17 1 19 18 Program Kemitraan



Rp (juta)

(13)

Target

92

(14)

Rp (juta)

100

100

(15)

Target

540

900

437

(16)

Rp (juta)

BAKESBANGLINMAS,

BAKESBANGLINMAS,

BAKESBANGLINMAS,


Target

(12)

99

700

100

2015

Rp (juta) (11)

91

87

290

2014

Target (10)

99

870

99

2013

Rp (juta) (9)

87

87

295

BAKESBANGLINMAS,

2012 Target (8)

99

840

99

188

Kode

(7)

-

87

265

100


-

360

99

335


79

87

475

97

Program Pendidikan Politik Masyarakat

BAKESBANGLINMAS,

VIII -27

SATPOLPP-PK

675

LINMAS,

(17)

(4)

99

421

99

110


intensitas koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder 99

87

450

97

(3)

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Menurunnya konflik antar suku dan antar lingkungan 87

99

100

(2)

Program pemberdayaan 1 19 19 masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Menurunnya angka pengguna narkoba dan phycotropika 99

97

(1)

Program Pemeliharaan 1 19 20 Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Meningkatnya pemahaman politik masyarakat

125

1 19 21

97

915

251

900

97

-

97

-

Implementasi manajemen penanggulangan bencana

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH,

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Dukungan Kelancaran pesta demokrasi

Program Pencegahan Dini Dan 1 19 22 Penanggulangan Korban Bencana Alam

1 20


Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) Target

2013 Target

2014 Target

2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 Target

Target

(16)

Rp (juta) (17)


(15)

SEKDA

(14)

4.050

DPKKD

Rp (juta)

100

3.642

SEKDA, DPKKD, BAPPEDA

(13)

4.936

90

7.500

BPMPD, SEKDA

(12)

100

3.642

10

10

INSPEKTORAT, SEKDA, DPKKD

Rp (juta)

3.936

90

7.500

60

3.850

INSPEKTORAT

(11)

100

3.642

9

10

90

5

(10)

3.936

90

7.500

60

3.790

80

Rp (juta)

100

3.642

6,5

10

90

5

(9)

3.400

90

7.500

60

3.785

80

(8)

(5)

100

3.315

6

10

90

5

Rp (juta)

(4)

95

2.936

-

7.650

60

3.780

80

(7)

90

100

1.642

5

-

90

5

(6)

Menguatnya kapasitas DPRD 90

90

7.033

60

3.600

80


Program Peningkatan 1 20 15 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya Pelayanan kedinasan KDH/WKDH 90

4,75

-

90

5

(3)

Program peningkatan 1 20 16 pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Meningkatnya kapasitas manajemen pengelola keuangan 4,53

-

2.785

80

(2)

Program Peningkatan 1 20 17 Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Proporsi PAD dari Penerimaan Daerah, (%) 50

90

5

KEPEG, DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan dan 1 20 17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menngkatnya kualitas tenaga administrasi Desa, (%) 90

80

(1)

Program Pembinaan Dan 1 20 19 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Optimalisasi sistem pengawasan

90

VIII -28

SEKT. DPRD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan 1 20 20 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas

Program peningkatan profesionalisme tenaga 1 20 21 pemeriksa dan aparatur pengawasan



(7)

Target

46

(8)

Rp (juta)

90

90

(9)

Target

481

3.500

46

(10)

Rp (juta)

90

90

90

90

(11)

Target

6.500

617

481

3.600

46

(12)

Rp (juta)

90

85

90

90

90

90

(13)

Target

1.315

263

7.000

617

481

3.700

46

(14)

Rp (juta)

99

90

90

90

90

90

90

(15)

Target

2.111

1.536

263

7.000

617

481

3.750

46

(16)

Rp (juta)

SEKDA, BKD

BKD

KPPT, SEKDA

SEKDA, DISDIK, ARSIPPERPUSTAKAAN

SEKDA

SEKDA

SEKDA, KPPT

INSPEKTORAT

(17)


(6)

90

3.300

90

617

80

263

99

99

2015

(5)

46

90

84

90

6.000

90

1.300

1.530

2014

(4)

90

3.000

-

185

75

263

99

99

2013

90

90

481

90

5.500

90

1.100

1.088

2012

Menjalin jejaring yang efektif secara teknis antar lembaga pemerintah

90

90 617

70

-

99

99

Kode

Menurunnya konflik kepentingan antar daerah, antara daerah dan pusat serta antar lembaga 90 90

5.000

-

1.000

1.200


Program Peningkatan 1 20 25 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyelesaian tapal batas wilayah 90

65

263

99

99


Program Penataan Peraturan 1 20 26 Perundang-Undangan

Kelembagaan daerah

60

90

259

1.200


Program Penataan 1 20 28 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Pendukung Pencapaian Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%) 90

99

99

Program Sarana dan Prasarana Bidang Sosial

(3)

Program Peningkatan Nilai1 20 29 Nilai Keagamaan Optimalisasi pelayanan publik

99

1.200

(2)

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Terlaksananya pendidikan kedinasan

99

(1)

1 20 13 Program Pendidikan Kedinasan

99

1 20 27

1 20 33

Meningkatnya kemampuan aparatur

VIII -29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 20 34



(11)

Target

3.600

(12)

Rp (juta)

99

99

(13)

Target

123

3.500

(14)

Rp (juta)

99

99

(15)

Target

123

3.520

(16)

Rp (juta)

Bag APP

BKD, SATPOLPP-PK

(17)


Target (10)

Rp (juta)

99

123

2015

(9)

4.542

99

2014

Target (8)

Rp (juta)

99

123

2013

(7)

4.650

99

2012

(6)

99

123

Kode

(5)

3.722

99


99

123


99

99


Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 99

90

267

90

267

90

267

90

267

90

267

90

267

Bag Ekonomi

(3)

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Koordinasi pembangunan lebih efektif 90

(2)

1 20 35

Program Pengendalian Pembangunan Daerah Meningkatnya kemandirian pelaku usaha mikro

(1)

1 20 36 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan 1 20 37 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

274

VIII -30

SEKDA

Bag Pemerintahan

90

10

274

100

30

90

10

90

68

274

100

30

90

90

10

90

68

274

100

30

90

68

90

10

90

68

90

274

100

30

90

68

90

10

90

68

90

274

100

30

90

68

90 10

90

68

90

90 100

30

90

68

Pelayanan penanaman modal meningkat 100 90

68

90

Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah Sosialisasi dan bantuan Kaling 90

90

68

1 20 38

Terbinanya gender dan kepemudaan 90

90

Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Program Peningkatan 1 20 42 Kesetaraan Gender dan Kepemudaan Meningkatnya kegiatan sosial dan keagamaan

68

1 20 39

Program pemberdayaan 1 20 50 Kelembagaan Sosial dan keagamaan

90

Pengembangan Sistem Informasi pertanahan

560

90

1 20 52 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Penyelesaian konflik pertanahan

1 20 04


Kode

(1)

1 20


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan


Target

2014 Target

2015 Target

(17)


(16)

Rp (juta)

SEKDA

(15)

550

SEKDA, BPMPD, DINAS PENDIDIKAN

(14)

85

2.550

SEKDA, BAPPEDA

Rp (juta)

550

90

300

BK PANGAN

(13)

82

2.550

98

1.239

(12)

550

85

300

100

Rp (juta)

80

2.550

95

272

BK PANGAN

(11)

550

80

250

100

4.136

(10)

77

2.550

90

259

100

Rp (juta)

550

75

250

98

1.136

(9)

2013


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

75

620

85

247

100

(6)

-

70

-

96

925

(5)

73,5

-

84

-

99

(4)


73,28

65

-

-

791

12 KECAMATAN SE- KABUPATEN PELALAWAN

60

83

224

98

2.845

Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%) 80

92

1.410

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Penataan Pelayanan Terhadap Pelayanan Masyarakat Publik (poin)

Jumlah Persentase SKPD yang telah mencapai target SPM Daerah, (%)

90

97

1 20

KETAHANAN PANGAN Meningkatnya kesejahteraan petani

617

Program Pengendalian dan 1 06 29 Evaluasi Penerapan SPM

Program Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama

1 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

96

1 20

1 21 15

95

VIII -31

BK PANGAN

Meningkatnya ketersediaan pangan

Program Akselerasi Pembangunan Pusat dan Daerah Bidang Pertanian

1.920

Program Peningkatan 1 21 16 Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1 21 18



(9)

Target

42

(10)

Rp (juta)

90

(11)

Target

47

(12)

Rp (juta)

95

(13)

Target

52

(14)

Rp (juta)

95

(15)

Target

210

(16)

Rp (juta)

BK PANGAN

(17)


Target (8)

Rp (juta)

80

2015

(7)

-

2014

(6)

-

2013

(5)

32

2012

(4)

60

Kode

(3)

50


(2)

Meningkatnya penerapan TTG


(1)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

BK PANGAN


1 21 17

538

BPMPD

100

565

BPMPD

117

100

100

BPMPD

100

113

95

371

BPMPD

114

100

20

90

350

98

113

95

75

100

107

98

20

90

60

96

113

92

74

95

-

96

20

88

60

-

1.100

89

74

90

93

94

1.150

87

60

92

113

86

3.400

85

90

92

20

86

320

Meningkatnya kemampuan penyuluh

90

83

74

80

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

80

85

60

1 21 18

Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat

85

75

Meningkatnya Pokmas Pengguna TTG dan Kelembagaan Ekonomi Produktif Masyarakat

70

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Meningkatnya

VIII -32

Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan

1 22

1 22 15

1 22 16

1 22 17 1 22 18 Program Peningkatan


Kode

(1)



Meningkatnya peran serta masyarakat dalam musyawarah pembangunan

Kapasitas Aparatur Pemerintah kemampuan Desa administrasi aparatur kelurahan Program Peningkatan 1 22 20 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

2013

2014

2015



(17)

Target

Target

Target

Target

(16)

Rp (juta) (14)

Rp (juta)

(15)

(13)

(12)

Rp (juta)

(10)

Rp (juta) (11)

(9)

(8)

(6)

Rp (juta)

(5)

BPMPD

90

2.135

427

100

98

427

427

(7)

(4)

94


427

96

92

427

90

217

VIII -33

BAPPEDA, SEKDA , KPPT

BPPKB

98

53

216

Program Pendidkan Politik Masyrakat

98

1 11 01

215

BPPKB

95

165

214

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

92

1 11 01

1.955

SEKDA

90

360

212

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa. Persentase siswa sekolah kenal baca Al-quran, (%)

87

SEKDA, BPMPD,DINAS PENDIDIKAN

STATISTIK

85

120

1 23 Program Pengembangan Data/Informasi

Program Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama

1 06 15

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan


Kode


1 24 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

KEARSIPAN

(2)

1 24

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(1)

1 25 Program Pengembangan 1 25 15 Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Optimalisasi 1 25 17 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program kerjasama informasi 1 25 18 dengan mass media Program fasilitasi Peningkatan 1 07 24 SDM bidang komunikasi dan informasi 1 25 01 Program Peningkatan Kualitas


Target (10)

Rp (juta)

88

(11)

Target

178

(12)

Rp (juta)

90

(13)

Target

178

(14)

Rp (juta)

90

(15)

Target

890

(16)

Rp (juta)

KANTOR ARSIP PERPUS

(17)


(9)

178

2015

Target (8)

Rp (juta)

86

2014

(7)

70

2013

(6)

84

2012

(5)

178


82

SEKDA, DISHUBKOMINFO, SEKT DPRD


80

1.154

(3)

Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

100

SEKDA, DISHUBKOMINFO

SEKDA, DISHUBKOMINFO, KPPT

231

2.055

100

100

231

411

100

100

231

411

95

98

1.700

1.950

411

DISHUB KOMINFO, SEKDA

7.100

281

DISHUB KOMINFO,

VIII -34

-

96

90

94

231

411

85

92

80

90

Meningkatnya pengembangan sistem infokom Berjalannya mekanisme perizinan bisnis yang efisien berbasis TIK, (%) Meningkatnya kerjasama peyebarluasan informasi

-


Kode

(1)

1 26


Pelayanan Informasi

PERPUSTAKAAN


Meningkatnya minat Program Pengembangan baca masyarakat dan 1 26 15 Budaya Baca dan Pembinaan terbinanya Perpustakaan perpustakaan

2 PERTANIAN

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan 1 24 01 Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 1

(4)

(5)

185

(6)


91

70

90

-

(9)

Target (10)

Rp (juta)

2013

(11)

Target

(12)

Rp (juta)

2014

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

2015


Target (8)

Rp (juta)

2012

(7)

Target

(16)

Rp (juta)

SEKDA, KANTOR ARSIP PERPUS

(17)


(15)

925

KANTOR ARSIP .PERPUST,

95

867

185

90

95

3.617

185

85

94

461

185

83

93

2.399

550

80

92

616

300

KANTOR ARSIP PERPUS , DISDIK, SEKDA

75

60

DINAS PERTANIAN TP, DINAS PERKEBUNAN

60

510

DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN TP

60

90

256

50

100

95

50

90

150

50

100

95

50

90

150

33

100

95

-

90

150

30

4.220

95

30

90

155

30

100

-

DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN TP 90

150

Meningkatnya jumlah gapoktan yang mandiri

80

95

Program Peningkatan 2 1 15 Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahan Pengembangan 2 1 16 Pangan tanaman hortikultura Pertanian/Perkebunan.

90

VIII -35

Meningkatnya mutu hasil olahan pertanian

Program peningkatan 2 1 17 pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Kode

(1)


Program Peningkatan 2 1 18 Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


(9)

Target

115

(10)

Rp (juta)

95

90

(11)

Target

88

115

(12)

Rp (juta)

95

95

(13)

Target

90

115

(14)

Rp (juta)

95

95

(15)

Target

90

133

(16)

Rp (juta)

DINAS PERKEBUNAN,DINAS PERTANIAN TP

(17)


Target (8)

Rp (juta)

90

86

2015

(7)

1.400

95

2014

(6)

90

5.060

2013

(5)

115

95

2012

(4)

90

80


90

95


Meningkatnya kemampuan petani

95


7.400

340

DINAS KEHUTANAN



(3)

Meningkatnya kualitas mutu pertanian

2.500

DINAS KEHUTANAN

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

305

DINAS KEHUTANAN

KEHUTANAN

Program Akselerasi Pembangunan Pusat dan daerah Bidang Pertanian

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1.400

DINAS KEHUTANAN

Program Peningkatan Produksi 2 1 19 Pertanian/Perkebunan

2 2

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

700

VIII -36

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Kode

(1)


Indikator Kinerja Program (outcome) Target

2013 Target

2014

Target

2015


(17)


(16)

Rp (juta)

DINAS KEHUTANAN

(15)

DISTAMBEN

(14)

DISTAMBEN

Rp (juta)

DISTAMBEN

(13)

DISTAMBEN

(12)

DISBUDPAR-POR

Rp (juta)

320

DISBUDPAR-POR

(11)

200.000

115

DISBUDPAR-POR

(10)

100

12

160

Rp (juta)

-

200.000

25

5

(9)

1.700

75

12

50

(8)

1.30 0

185.000

25

5

Rp (juta)

1.220

60

12

40

(7)

-

180.000

25

4

(6)

-

620

12

30

(5)

175.000

2.050

3

(4)


Program Kelistrikan

35

12

200

(3)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

15

2

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

10

20

Program Akselerasi Pembangunan Pusat dan Daerah Bidang Kehutanan

PARIWISATA Meningkatnya kunjungan wistatawan

10

2

2 3

2 4 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatnya jumlah obyek wisata

2

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 4 15 Program pengembangan destinasi pariwisata

Meningkatnya jumlah mitra yang terbentuk

170.000 172.000

2 4 16 Program pengembangan Kemitraan

VIII -37

2 4 17


Kode

(1)



KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya usaha kegiatan kelompok ditangani, (kelompok)

Persentase ekowisata yang dikembangkan, (%)

2 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa 2 4 18 Lingkungan di KawasanKonservasi Laut dan Hutan

2 5 15 Optimalisasi kelompok wilayah kelestarian sumber daya perikanan, (kelompok)

2013 Target

2014 Target

2015



Target

DISBUDPAR-POR, BLH

(17)

DISPERIKANANKELAUTAN

(16)

115



Rp (juta)

3

110

770


(15)

105

10

8.390

290

(14)

3

110

1.280

8.390

Rp (juta)

105

10

7.627

260

(13)

3

98

1.160

7.627

(12)

(8)

Rp (juta)

95

10

6.934

250

Rp (juta)

(7)

-

3

90

1.060

6.934


(11)

(6)

-

90

8

6.304

215

350

(10)

(5)

-

3

85

1.350

6.304

8.086

Rp (juta)

-

440

8

2.029 5.731

-

320

(9)

3

353

(4)

3

10


10

4.736 5.209,6

5.731

7.701

Meningkatnya produksi budidaya perikanan darat,(ton)

-

300

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4.736 5.209,6

7.334

Mendukung capaian produksi budidaya perikanan darat,(ton)

270

Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Perikanan Budidaya

6.985

6.336

105

10.560

6.653

Meningkatnya produksi perikanan tangkap,(ton)

VIII -38

388

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 2 5 16 Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 2 5 20

2 5



Target (10)

Rp (juta)

13.025

(11)

Target

373

440

(12)

Rp (juta)

1.005

100

13.687

(13)

Target

520

1.272

411

480

(14)

Rp (juta)

3

5

1.005

110

13.687

(15)

Target

690

600

570

1.400

452

530

(16)

Rp (juta)








(17)


(9)

400

91

1.157

4

540

5

200

2015

Target (8)

Rp (juta)

12.140

340

979

480

3

629

36

2014

(7)

-

83

1.052

3

495

5

182

2013

(6)

11.812

185

932

300

3

570

36

2012

-

75

530

2

450

4

165

Kode

Mendukung Capaian produksi perikanan 10.560 11.247 tangkap,(ton)

600

906

-

3

520

33


70

227

1

-

4

155


60

876

-

-

188

30

(5)

Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Perikanan Tangkap Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok) 812

1

-

3

-

(4)

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Jumlah usaha pengolahan ikan (unit/orang) 1

-

-

27


2 5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Spesies ikan khas lokal (spesies) -

3

-

(3)

2 5 Program Konservasi Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan pesisir(kelompok)

3

25

(2)

2 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Dan Pulau Pulau Kecil Promosi produk perikanan, (jenis produk perikanan)

20

2 5 Program Pelayanan, Promosi, Dan Kemitraan Usaha Perikanan

Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)

(1)

2 5 Program Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan

VIII -39

2 5



(6)

(7)

Target

450

4.000

(8)

Rp (juta)

5

5

-

(9)

Target

10

100

50

-

(10)

Rp (juta)

50

5

5

5

-

(11)

Target

50

10

100

50

-

(12)

Rp (juta)

50

60

5

5

5

-

(13)

Target

50

60

10

100

50

-

(14)

Rp (juta)

50

60

5

5

5

-

(15)

Target

250

260

50

500

250

-

(16)

Rp (juta)

DISPERINDAG-PASR

DISPERINDAG-PASR

DISPERINDAG-PASR

DISPERINDAG-PASR

DISPERINDAG-PASR


(17)


(5)

-

5

700

5

50

50

2015

(4)

-

50

5

230

50

50

2014

-

5

100

5

-

50

2013

Penyerapan DAK

5

5 10

-

50

2012

Terlindunginya konsumen 5 5

50

-

Kode

Meningkatnya Jumlah produk dan transaksi ekspor 5 45

-


Program Peningkatan Efiisiensi Meningkatnya Pedagangan Dalam Negri Jumlah ijin diterbitkan 20

50


Meningkatnya Jumlah PKL yang mandiri 50

SEKDA, DISPERINDAG-PASR


2 6 18 Pembina Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 50

310

DISPERINDAG-PASR

2 6

2 5

PERDAGANGAN

Program Akselerasi Pembangunan Pusat dan Daerah Bidang Perikanan

Program perlindungan 2 6 15 konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan 2 6 17 Kerjasama Perdagangan Internasional

(3)

2 6 19 Meningkatnya Program Peningkatan Kapasita Jumlah produk yang Iptek Sistem Produksi dipasarkan

850

DISPERINDAG-PASR

(2)

2 6 23 Program Pengembangan Produksi Daerah

82

1 20 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

(1)

2 6 Program Pengembangan

VIII -40

2 6


Kode



Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Persentase industri yang menerapkan IPTEK sistem produksi, (%)

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri, (%)

(3)

2 6

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

(1)

2 6

INDUSTRI

Perdagangan dan Sistem Distribusi

2 7

(4)

Target (10)

Rp (juta)

2013

(11)

Target

(12)

Rp (juta)

2014

(13)

Target

(14)

Rp (juta)

2015


Target

(16)

Rp (juta)

(17)


(15)

DISPERINDAG-PASR, DISBUN

(8)

-

DISPERINDAG-PASR, DISTAN

Rp (juta)

-

-

(7)

-

(6)

-

(5)


-

DISPERINDAG-PASR

90

8

70

500

330

DISPERINDAG-PASR

DISPERINDAG-PASR

260

70

100

60

70

8

60

50

100

60

70

8

50

250

30

100

50

50

-

8

50

50

-

-

50

45

50

-

20

20

100

Meningkatnya Jumlah UKM yang mandiri

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

-

8

DISPERINDAG-PASR

Meningkatnya Jumlah jejaring eksportir Meningkatnya Jumlah produk dan transaksi ekspor

8

122

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya Jumlah Srapras klaster

VIII -41

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2 7 16

2 7 17

2 7 18


Kode


KETRANSMIGRASIAN

(2)

2 8 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

(1)

2 8 18


Meningkatnya minat penduduk untuk bertansmigrasi

2013

2014

2015



(17)

Target

Target

Target

Target

(16)

Rp (juta) (14)

Rp (juta)

(15)

(13)

(12)

Rp (juta)

(10)

Rp (juta) (11)

(9)

(8)

(6)

Rp (juta)

(5)

DISNAKER-TRANS

10

VIII -42

30

30

10

10

30

30

(7)

(4)

10


30

10

10

135

-


IX-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan dalam kurun waktu tahun 2011-2016 akan diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja daerah. Rancangan Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Acuan yang digunakan tingkat pencapaian dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan amanat UU No. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pelalawan

IX-2

Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM). Selain berdasarkan dari Peraturan Ppemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008, penetapan indikator ini juga merujuk kepda Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Penetapan Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah. 9.1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus tesebut dapat dilihat pada Tabel T-IX.1: 9.2.

Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk dua fokus tesebut dapat dilihat pada Tabel T-IX.1: 9.3.

Aspek Daya Saing Daerah

Pada daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Penetapan indikator untuk ketiga fokus tesebut dapat dilihat pada Tabel T-IX.1:


IX-3

Tabel T-IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016

No

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD

(2)

(3)

(1)

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) (9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan 7,17 7,17 7,17 7,17 7,18 7,19 7,20 ekonomi, (%) 6–5 4-7 4-7 4-7 4-7 7,45 7 – 6,5 Inflasi, (%) PDRB per kapita (Juta Rp) Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%) Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)

IPM, (poin)

67,8

69,9

72,6

75,5

13,73

13,15

12,89

11,19

10,00

208

210

215

217

218

220

74,01

75,12

76,81

77,4

78,05

78,5

59, 3

62,6

65,7

14,51

14,01

207 73,18

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. 1.1. 1.2.

Pendidikan Angka melek huruf,

98,46

98,68

98,73

98,86

98.92

99,10

99,30

8,21

8,37

8,5

8,8

9,0

9,2

9,5

(%) Angka rata-rata lama sekolah ,(tahun)


IX-4




(2)

(3)

1.3.

Angka partisipasi kasar (%) • SD/MI/Paket A • SMP/MTs/Paket B • SMA/SMK/MA/ Paket C

116,80 68,12 65,24

117,0 7 71,16 67,16

1.4.

Angka pendidikan yang ditamatkan/ tingkat pendidikan • Tamat SD dan SLTP • Tamat SLTA keatas

39,74 8,19

No

(1)

1.5.

1.5.2.

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

74,4 1 71,0 8

118,9 6 75,9 0 74,0 4

119,8 7 77,5 78,9 1

40,04 8,49

40,3 4 8,79

40,6 4 9,09

40,9 4 9,39

41,2 4 9,69

41,54 9,99

100

100

100

100

100

100

100

• SMP/MTs/Paket B

93,09

93,76

94,5 3

94,9 7

95,8 7

96,2 1

96,73

SMA/SMK/MA/ Paket C

94,60

95,04

95,7 8

96,3 4

97,0 8

97,6 5

98,26

95,07

95,01

95,58

96,06

96,56

97,1 8

98,09

72,67

83,36

84,0 1

84,1 3

84,5 6

85,0 0

85,00

120,50 78,60 80,63

Angka Kelulusan, %

Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B


(9)

118,3 4

•

1.5.1.

2012

117,7 6 73,6 1 69,1 2

• SD/MI/Paket A

1.6.

2011

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016)

IX-5

No



(2)

(1)

1.5.3.

1.5.4.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

51,44

58,06

61,5 4

63,8 7

77,6 3

79,0 6

80,00

99,05

99,2 6

99,5 1

99,6 7

99,8 7

100

85,78

87,5 4

89,7 6

91,2 4

93,6 5

95,32

Angka Melanjutkan Sekolah % • SD/MI/Paket A

1.5.5.

1.5.6.


ke SMP/MTs/Paket B • SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/P aket C

99,00

83,72

2.

Kesehatan

2.1.

Angka usia harapan hidup, (tahun)

68, 8

69

69,5

69,8

69,9

70,2 0

71,00

2.2.

Persentase balita gizi buruk, (%)

3,20

3,20

3,10

3,00

2,90

2,90

2,90

3.

Ketenagakerjaan 95,31

95,52

96,4

96,6

96,8

96,8

96,9

614

618

620

622

624

624

Rasio penduduk usua 4.1.

kerja yang bekerja, (%)

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. 1.1.

Kebudayaan Jumlah grup kesenian

614


IX-6

No

(1)



(2)

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

1

2

2

2

2

24

25

26

27

28

29

30

1

1

1

1

1

1

107,14

107,1 4

§ SMP/MTs/Paket B (%)

75,28

76,20

107,1 4 77,1 2

107,1 4 78,1 1

107,1 4 79,0 6

107,1 4 79,7 8

Rasio guru/murid

1:26

1:26

1:26

1:26

1:26

1:26

46,5

48,5

50,5

51,5

5,3

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1.2. 2.

Pemuda dan Olahraga

2.2.


2011

Jumlah gedung kesenian, (unit)

2.1.


Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga, (unit)

1

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

1.1.1.

Angka partisipasi sekolah: § APM SD/MI/Paket A (%)

1.1.2. 1.2.

1.2.1.

1.2.2.

80

1:26

Pendidikan menengah: Angka partisipasi sekolah (APM SMA/SMK/MA/Paket C) (%) Rasio guru terhadap murid

45,70

1:17


107,14

55

1:20

IX-7

No

(1)

1.2.3.

1.3.

1.3.1.



(2)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (angka melek huruf (%) Fasilitas



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

88,22

88,69

89,16

89,63

90,1

90,57

40

50

60

65

70

75

80

33,0

60

65

70

80

85

90

(9)

91,04

Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)

0,23

0,19

0.16

0,12

0,09

0,05

0,02

1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)

0,78

0,68

0,58

0,48

0,38

028

0,22

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)

0,44

0,42

0,4

0,38

0,36

0,33

0,3

90,4

91,4

92,4

93,5

95

97

99

1.5.3.

1.6. 1.6.1.

AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)


IX-8

No

(1)




2011

2012

2013

2014

2015


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

99,64

99,7

99,76

99,84

99

99,5

100

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)

99,04

99,2

99,4

99,55

99,7

99,85

100

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

94,41

95

95,5

96

97

98

99

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

64,33

69,3

74,3

79,3

84,3

87,5

90

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)

54,19

55,19

65,20

70,45

75,30

76,57

80

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

95

95,83

96,66

97,49

98,32

99,15

100

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Pendidikan Non Formal Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A (%) Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B (%)


IX-9

No

(1)



(2)

2.

Kesehatan

2.1.

Rasio posyandu per satuan balita

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Rasio puskesmas, per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

22

22

22

22

22

22

22

1: 26.000

1: 1: 26.000 26.000

1: 26.000

1: 26.000

1: 26.000

1:26.000

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

90,50

74,88

80.00

84,00

88,00

90,00

90,00

90,00

38,93

70,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,0

100

100

100

100

100

100

100

43,80

70

70

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

100

100,0

100,0

100,0

95

98

98

99

99

100

100,0

90



IX-10

No

(1)

2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2)

Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan kunjungan puskesmas (%) AKI per 5.000 KLH AKB per 1.000 KLH



2011

2012

2013

2014

2015


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

82,2

84,0

86,0

88,0

89,0

90,0

90,0

14

15

17

18

19

20

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12,34

2.14.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)

85,5

91,0

92,0

93,0

95,0

95,0

95,0

2.15.

Cakupan Pelayanan Nifas (%)

74,8

75,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin (%)

100

79,2

83,4

87,6

91,8

96

100

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

100

100

100

100

100

100

100

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)

65

70,8

76,6

82,4

88,2

94

100

2.16.

2.17.

2.18.


IX-11

No



(1)

2.19.

2.20.

2.21. 2.22.

2.23.

2.24.


2011

2012

2013

2014

2015


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di Puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS SELASIH) (%)

100

100

100

100

100

100

100

Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (%)

100

100

100

100

100

100

100

Angka CDR - TB (%)

43,80

70

70

70

70

70

70

Angka kesembuhan TB Paru (%)

45,60

85

87

88

90

90

90

Angka penemuan Diare yang tertangani (%)

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan HIV/AIDs (%)

100

100

100

100

100

100

100

penemuan tertangani

2.25.

CFR DBD (per 10.000 penduduk)

2,59

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

2.26.

Angka kesembuhan DBD (%)

99,8

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Sertifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Non Tipe

NonTip e

NonTi pe

Tipe C

Tipe C

Tipe C

Tipe C+

2.27.


IX-12

No


(1)

2.28. 3. 3.1. 3.2.

3.3.

3.4.

2011

2012

2013

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

90

91

91

92

92

92

93

38,71

40

45

50

60

70

80

63,77

65

68

70

73

75

80

5

15

25

30

45

55

60

262,3

313,7

372,7

431,7

490,7

549,7

549,7

507,1

566,3

616,3

666,3

716,3

766,3

766,3

552,6

568,6

578,6

588,6

598,6

608,6

608,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

20,05

21,85

23,9

25,8

27,3

70

80

220

340

480

540

550

550

550

240

240

Pekerjaan Umum Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Persentase rumah ting-gal bersanitasi (%) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) Panjang jalan dilalui Roda 4

- Tanah - Rigid Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) Panjang Jembatan (m) -

Rangka

-

Gilder

22-


2014


(2)

- Agregat Kelas C

3.6.


IKM Pelayanan di Puskesmas ISO 9000

- Aspal

3.5.


IX-13

No

(1)

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.



2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50

45

35

30

25

20

15

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

33

47

53

59

61

67

74

1.061

1.151

1.451

2.201

2.951

3.701

3.701

28,67

31,1

39,5

59,76

80.02

80.02

80.02

4.000

4.500

5.500

6.500

7500

8500

8500

47,06

52,94

64,7

76.46

88,22

100

100

9,19

8,31

7,43

6,55

5,67

4,76

3,88

2.626

2.856

5.252

7.646

10.04 1

12.43 6

14.831

62,3

70

72

73

75

79

80

63,77

70

75

80

85

90

100

Pembangunan turap di wilayah jalan penghu-bung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, (m dan %) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha dan %)

4.

Perumahan

4.3.

2012

(2)

Lingkungan Pemukiman kumuh (%)

4.2.

2011

Rumah tangga pengguna air bersih pipa UPT-PBAB Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga berSanitasi, (%)



Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)

3.11.

4.1.


IX-14

No

(1)

4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 6.



(2)

Lingkungan pemukiman kumuh ibukota Kabupaten Penanganan Rumah tidak layak huni Tata Ruang



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

3

3

2

2

1

1

25

100

100

100

100

100

100

8

10

15

20

25

30

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Luas RTH Perkotaan, 4,82 (%) Rasio bangunan berIMB per satuan 1,90 bangunan (%) Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6.4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

96

97

98

98

99

99

100

7.

Perhubungan -

1.250

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

105

140

150

150

150

150

150

6.1.

6.2.

6.3.

7.1. 7.2.

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek


IX-15

No

(1)

7.3. 7.4. 7.5.

7.6.

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

8.5.

8.6.

8.7.




2011

2012

2013

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5.450

5.525

5.663

5.807

5.949

6.098

6.098

-

-

-

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

7,12

7,15

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

36

40

45

50

55

60

70

3

3

3

4

4

5

5

3,38

3,45

5,92

8,20

10,06

11,65

12,98

72,12

73,43

74,74

76,05

77,36

78,67

80

0

0

0

0

0

0

0

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

-

100

100

100

100

100

100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

-

100

100

100

100

100

100

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Tipe A Jumlah Terminal Tipe C (unit) Jumlah Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%) Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah (%) Cakupan penanganan sampah perkotaan, (jumlah) Persentase Rumah tangga berakses air bersih Persentase Luas pemu-kiman yang tertata Pencemaran status mutu air


2014


IX-16

No

(1)

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.



(2)


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tempat pembuangan Sampah sementara (TPS) per 1000 penduduk perkotaan

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Penegakan hukum lingkungan

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

19,0

19,2

19,4

19,6

19,8

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) Pertanahan

Persentase luas lahan 18,8 bersertifikat (%) Penyelesaian kasus 100,0 tanah Negara (%) Penyelesaian izin 100,0 lokasi (%) Kependudukan dan Catatan Sipil



IX-17

No

(1)

10.1. 10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.


Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) Rasio bayi berakte kelahiran (%) Persentase Kepemilikian KTP bagi wajib KTP (%)



2011

2012

2013

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

84,8

86,8

88,0

90.9

93,9

95,0

97,0

96

99

99

100

100

100

84,5

84,80

86,84

88,88

90,92

92,96

95

100

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)

59,81

63

65

65

68

68

68

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

suda h

suda h

suda h

suda h

suda h

sudah

Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)

12

12

12

12

12

12

12

Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pemalang (%)

89

100

100

100

100

100

100

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2014


IX-18

No

(1)

11.1.

11.2.



(2)

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2,65

2,68

2,7

2,9

3,01

3,04

3,07

20

20

20

20

20

20

20

Rasio KDRT

11.4.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

2,55

5

10

15

20

25

30

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)

1

1

3

6

10

14

14

Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)

1

4

7

10

13

15

15

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)

83,8

84,6

85,4

86,3

87,1

87,9

88,7

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

0,02

(0,018

11.3.

)

0,016

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)

3

3

2

0,014

2


0,012

2

0,010

2

0,010

2

IX-19

No


(1)

12.2. 12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7. 13.

13.1.

(2)



2011

2012

2013

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan peserta KB aktif (%)

70

70

85

85

85

85

85

Unmetneed

5

5

5

5

5

5

5

0,2

0,2

5

5

5

5

5

Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)

0

0

0

1-2

1-2

1-2

1-2

Persentase keluarga Pra Sejahtera/ Sejahtera I (%)

60

60

60

60

60,5

60,5

60,5

5

5

5

5

5

5

Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)

Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)

5

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)

4

4

4

5


2014


5

6

6

IX-20

No

(1)



(2)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

13.2.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh penanganan/ bantuan sosial:

13.3.

- Anak Terlantar, (%)

20

25

30

50

60

75

80

13.4.

- Anak Nakal, (%)

15

30

40

55

65

75

80

13.5.

- Wanita Rawan Sosial Ekonomi, (%)

10

15

30

40

50

65

70

13.6.

- Lansia Terlantar, (%)

10

18

40

50

55

65

70

13.7.

- Penyandang Cacat, (%)

1

12

20

25

30

35

40

13.8.

- Keluarga Rumah Tidak Layak Huni, (%)

10

25

35

45

50

55

60

13.9.

- Keluarga Fakir miskin dan KAT, (%)

10

20

30

40

45

55

60


IX-21



(1)

(2)

13.10.

- Korban Bencana Alam Tertangani , (%)

13.11.

- Orang Terlantar dan Orang Gila, (%)

14.

Ketenagakerjaan

No


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80

80

85

85

90

90

90

90

90

90

90

95

95

95

0,82

0,1

0,1

0,97

0,91

0,87

0,82

61,36

61,36

61,36

61,36

61,36

61,57

14.3.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan (%)

14.4.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,69

14.5.

Keselamatan dan perlindungan (%)

52,25

14.1. 14.2.

14.6.

14.7.

Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)

90,1

62

91

92

93

94

95

96

2,93

2,93

2,93

2,93

2,90

2,90

54,86

56,00

58,00

60,00

62,00

53

70

72,5

75

77,5

80,0

82,5

85

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100



IX-22

No

(1)

14.8.

14.9.

14.10.



(2)

(3)

Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%)


2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) (9)

30,36

35,3

40,24

45,18

50,12

55,06

60

60

65

70

75

80

85

90

39,0

41

43

45

47

49

50

14.11.

Rasio UMK terhadap KHL (%)

84,25

86,25

90,35

95,00

98,50

100

100

14.12.

Jumlah bursa tenaga kerja

37

38

39

40

41

42

43

83,57

85,68

87,79

89,32

90,00

15. 15.1.

15.2.

15.3.

]Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 77,3 80,46 Persentase koperasi aktif (%) Persentase koperasi sehat : § Kategori Sehat (%) § Kategori Cukup Sehat (%) Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%)

15,2

18,5

21

24,5

27,6

30,2

33,6

17,1

20,4

23,2

26,7

29,8

32,2

35,7

2,4

2,7

3,00

3,3

3,6

3,9

4,2


IX-23

No



(2)

16.1.

16.2.

16.3.

16.4. 17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

21/16

21/16

22/1 7

23/1 8

24/1 9

25/20

25/20

2.242

3.242

4.242

5.242

6.242

7.242

8.242

3,89

4,14

3,98

3,83

3,69

3,56

3,43

Penyelenggaraan festi-val seni dan budaya

5

4

7

7

7

7

7

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

0

0

0

0

1

2

14,29

14,29

28

43

57

57

57

324

328

330

332

336

338

338

Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta RP) -

PMDN

12.122.40 5

-

PMA

14.611,90 0

Rasio daya serap tenaga kerja (orang) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) Kebudayaan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) Jumlah Grup Kesenian (kelompok)



2011

(1)

16.


IX-24

No

(1)



(2)

Jumlah gedung kesenian (unit) 17.5.

18. 18.1. 18.2. 18.3.

18.4.

18.5. 19.

19.1.

19.2.

20. 20.1. 20.2.


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

1

2

2

2

3

253

256

259

262

265

265

24

24

24

24

24

28

28

28

28

28

28

0

0

0

0

0

1

1

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda (unit) Jumlah organisasi olahraga (klub) Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) Lapangan olahraga

250 24 28

24

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)

2

6

6

6

6

6

6

Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)

1

1

1

1

1

1

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 5 6 9 11 12 13 13 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 Penduduk



IX-25

No

(1)

20.3. 20.4. 20.5. 20.6.

20.7.

20.8.



(2)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7,17

7,17

7,17

7,17

7,18

7,19

7,20

14,51

14,01

13,73

13,15

12,89

11,19

10,00

Penegakan PERDA

45

42

39

36

30

27

23

Cakupan patroli petugas Satpol PP

10

12

12

12

12

12

12

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

52

79

80

80

81

84

84

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten, (%)

50

50

50

50

50

50

50

5

5

6

6

7

7

8

Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan , (%)

20.9.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

20.10.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Cakupan Pengawasan Internal Secara Berkala (%)

100

100

100

100

100

100

100

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (%)

100

100

100

100

100

100

100

20.11.

20.12.


IX-26

No

(1)



(2)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

a. energi (%)

85,13

88

91

94

97

100

100

b. protein (%)

90,33

92

94

96

98

100

100

0,7

1,0

35

44

52

60

90

90

90

90

90

90

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

79,5

85,1

86,5

88

89,5

91

24

36

48

60

72

84

10

14

36

47

60

21.

Ketahanan Pangan

21.1.

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan energi dan protein per Kapita

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Penguatan cadangan pangan (%) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) Skor pola pangan harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan (%)

10-15

25


65

90

10-15

91

96

71

IX-27

No


(1)


2011

2012

(4)

21.9.

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

21.10.

Konsumsi protein (gr/hr)

54,5

52

52

52

52

52

52

260

312

374

449

538

80

85

90

22.3. 22.4. 22.5.

22.6.

(8)

(9)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kelembagaan masyarakat/organisas i masyarakat pedesaan yang dibina (unit) Persentase PKK aktif (%) Jumlah LSM aktif (unit) PKK aktif (%) Persentase Posyandu Aktif (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)

232

70

232

75

95

100

11

11

11

11

11

11

11

70

75

80

85

90

95

100

75

20

75

20

80

25

85

25


(7)

2015

(3)

22.2.

(6)

2014

1.948,5

22.1.

(5)

2013


Konsumsi energi (k.kal/hr)

22.

(2)


90

30

95

30

100

35

IX-28

No



(2)

(1)

22.7.

22.8.

23.

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

232

232

260

312

374

449

538

Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)

60

68

80

92

104

118

118

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1

6

11

16

22

27

Seluruh SKPD

Statistik

23.2. 24.

Kearsipan

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)



Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembagalembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang)

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

23.1.


IX-29

No



(2)

(1)

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

2

2

2

2

2

10

12

14

16

17

18

20

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

36

36

36

36

36

36

36

3

3

5

5

5

5

6

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

23

23

23

23

23

23

23

1

-

-

-

-

-

1

36

41

46

51

56

60

61

4.650

6.500

8.500

10.50 0

12.50 0

15.000

13.641

23.46 1

33.46 1

43.46 1

53.46 1

63.461

24.2. 25.

Komunikasi dan Informatika

25.5.

Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (10) Web site milik pemerintah daerah

25.6.

Pameran/expo

26.

Perpustakaan

26.1.

Jumlah perpustakaan

25.2. 25.3. 25.4.

-

Perpustakaan Umum daerah

-

Perpustakaan Desa

Jumlah pengunjung perpustakaan per 1970 tahun Koleksi buku yang 26.3. tersedia di 6.461 perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan 26.2.

1.

Pertanian



2011

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25.1.


IX-30

No



(2)

(3)

1.2.

1.3.

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

43.671

47.62 2

51.17 1

54.49 6

57.89 0

61.354

23.865

23.972

24.44 6

25.50 0

26.86 8

28.27 8

29.741

40

44

48

52

56

60

64

164

172

180

188

196

204

212

- Padi

33,05

34,80

35,81 37,09

38,11

39,12

40,11

- Jagung

23,23

23,80

24,39

25,19

25,90

26,62

27,35

0

0,25

5

5

5

5

5

36

36

36

108

252

252

252

0

0

29

39

39

39

39

0

0

870

1.170

1.170

1.170

1.170

Capaian Produksi Padi Kabupaten Pelalawan (ton) Capaian Produksi Jagung Kabupaten Pelalawan (ton)

1.5.

42.679

Cakupan bina kelompok petani § Kelompok Tani tanaman pangan

1.4.

§ Kelompok Tani Peternakan Produktivitas, (kw/ha):

Capaian Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : Buah Naga: - Luas Pengembangan (Ha) Buah Naga: - Produksi (kwintal) Buah Semangka: - Luas Pengembangan (Ha) Buah Semangka ; - Produksi (kwintal)



2011

(1)

1.1.


IX-31

No


(1)

1.6.

(2)

Manggis: - Luas Pengembangan, (ha) Manggis: - Produksi, (kwintal) Salak: - Luas Pengembangan, (ha) Salak: - Produksi, (kwintal) Cabe: - Luas Pengembangan, (ha) Cabe: - Produksi, (kwintal) Aneka Sayuran: - Luas Pengembangan, (ha) Aneka Sayuran: - Produksi, (kwintal) Durian: - Luas Pengembangan, (ha) Durian: - Produksi, (kwintal) Populasi produksi komoditas perkebunan utama (ton) - Kelapa Sawit -

Karet



2011

2012

2013

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

139

-

-

30

30

30

229

-

-

-

-

-

139

278

10

10

5

5

5

5

40

-

-

50

75

125

137,5

150

0

0

5

5

5

5

5

0

0

150

150

150

150

150

3,5

3,5

4,25

5

5

5

5

105

105

127,5

150

150

150

150

90

55

30

30

30

30

30

-

-

-

-

-

9

19

361.676,62

373.297

28.603,82

28.624

378.866 386.427 393.533 399.434 28.684

28.763


2014


28.821

28.976

399.434 28.976

IX-32

No


(1)

1.7.

(2)

-

Kelapa

-

Kopi

-

Kakao

-

Sagu

Populasi produksi komoditas peternakan utama - Sapi potong - Kerbau - Kambing - Ayam Ras Pedaging

- Ayam Buras

- Itik 1.8.



2011

(3)

(4)

21.158,53

21.158

268.86

269

0

-

206,74

206

5.602

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

21.161 21.157 21.157 21.159 269 -

269 -

-

(9)

21.159

269

269

10

12

206

206

206

206

206

6.162

6.778

7.456

8.202

9.022

9.924

777

855

940

1.034

1.138

1.251

1.377

4.687

5.156

5.671

6.238

6.862

7.548

8.303

3.430.500

3.773.55 4.150.9 4.565.9 5.022.5 5.524.8 6.077.340 0 05 96 95 55

228.586

251.445

276.58 304.24 334.67 368.14 6 8 3 0

404.954

15.239

17.154

20.154 23.177 26.653 30.651

35.249

308.946

339.84 1

373.8 25

411.2 07

452.3 28

497.56 1

547.317

8.007

8.808

9.688

10.65 7

11.72 3

12.895

14.185

29.134

32.047

35.25 2

38.77 7

42.65 5

46.921

51.613

Meningkatnya produksi daging (kg) - Sapi potong - Kerbau - Kambing


269


IX-33

No

(1)

1.9.



(2)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

8,99

7,36

6,02

4,93

4,03

3,29

2,70

19,22

15,73

12,87

10,53

8,61

7,05

5,77

0,81

0,52

0,37

0,22

0,17

0,11

0,1

25,92

38,26

50,6

62,94

75,28

87,62

100

1,81

1,51

1,21

0,91

0,61

0,31

0,2

18.829

18.829

18.829

18.829

18.829

18.829

18.829

Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas) - ternak besar (%) - ternak kecil (%) - ternak unggas (%)

2.

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan (%)

2.3.

Luas hutan rakyat (ha)

3.


3.1.

Pertambangan tanpa ijin, (%)

0,62

3,6

3,59

3,57

3,43

3,28

3,28

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

1,13

2,01

2,03

2,12

2,33

2,37

2,37

3.2. 4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata, (orang)

16.875

30.000

50.000

75.000

100.00 0

130.000

144.700

a. Domestik

1.200

5.000

15.000

18.000

20.000

30.000

44.700

b. Mancanegara

14.675

25.000

35.000

57.000

80.000 100.000

100.000


IX-34

No

(1)



(2)

(3)

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan (ton)

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.


2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a. Perikanan Tangkap

10.560

6.336

6.653

6.985

7.334

7.701

8.086

b. Perikanan Budidaya

4.736

5.209,6

5.731

6.304

6.934

7.627

8.390

Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

31

32

33

34

36

25

27

30

33

36

36

60

70

75

83

91

100

110

Rata-rata pendapatan nelayan (ribu rupiah /bulan)

1.000

1.200

1.300

1.500

1.700

2.000

2.000

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (ribu rupiah/bulan)

1.250

1.500

1.700

2.000

2.300

2.500

2.500

812

876

906

932

979

1.005

1.005

1.438,95

1.438,95

Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok) Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)

Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) Luas Kawasan Mangrove (ha)

30

20

1.438,9 1.438,9 1.438,9 1.438,9 5 5 5 5



36

1.438,95

IX-35

No

(1)

6.

6.1.

6.2.

6.3.



(2)



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

28,42

28,66

28,9

29,14

29,38

29,62

29,86

17.500

17.850

18.20 0

18.55 0

18.90 0

19.25 0

19.600

35

40

40

40

40

40

40

Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Nilai Ekspor perdagangan (ribu US$) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal (%)

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

22,59

22,83

23,07

23,31

23,55

23,79

24,00

7.2.

Pertumbuhan Industri (%)

5

5

5

5

6

6

6

7.3.

Cakupan bina kelompok pengrajin (%)

11,63

12

12

15

17

18

20

200

200

500

604

604

604

604

-

-

-

200

400

600

600

8.

8.1.

8.2.

Ketransmigrasian

Jumlah calon transmigran Swakarsa (KK) Jumlah Calon Transmigran (KK)

ASPEK DAYA SAING DAERAH


IX-36

No

(1)



(2)

(3)



2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

664

664

664

664

664

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,01

0,01

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (000)

-

1.200

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun (000)

-

1.200

664

664

1.2.

1.3. 2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

2.2.

Luas wilayah produktif

2.3.

Luas wilayah industri (Ha)

2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1.

Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis, kelas, dan jum17 18 18 19 19 20 20 lah penginapan/ hotel


IX-37

No



(2)

(1)

4.

4.1.

5.

5.1.



2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

74,42

75,42

76,42

77,42

78,42

79,42

80,42

65,41

66,33

70,25

75,17

79,09

80,00

Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Komunikas dan Informatika Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

64,49

Fokus Iklim Berinvestasi

1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4.

1.5.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas

314

318

320

325

327

338

340

Jumlah demonstrasi

11

10

10

8

10

8

10

Jumlah Jenis Perijinan

15

15

20

25

30

35

35

73,28

75,25

77,25

79,25

81,25

83,25

85

Peningkatan Angka Indeks Kepuasan Masyarakat Lama proses perijinan (hari) -

Ijin Operasional

3

3

3

3

2

2

2

-

Ijin Gangguan

3

3

3

3

2

2

2

-

Ijin SIUP

3

3

3

3

2

2

2


IX-38

No



(1)

1.6.

1.7.


2011

2012

2013

2014

2015


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

-

Ijin TDI

4

4

3

3

3

2

2

-

Ijin TDP

3

3

3

3

2

2

2

-

Ijin Trayek

10

10

8

8

7

7

6

-

IMB

14

14

14

13

13

12

12

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

10

10

10

11

11

11

11

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

5

5

5

6

6

7

7

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

1,46

1,56

1,66

1,76

1,86

1,96

2,96

Rasio ketergantungan

44,0

43,9

43,8

43,7

43,6

43,5

43,4

1.2.


X-1

BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Pelalawan Tahun 2005 – 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2005 – 2030. RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan untuk Tahun 2011-2016. 10.1. Pedoman Masa Transsisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 ini dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pelalawan tahun 2005-2025 kemudian menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya dokumen RPJMD ini berakhir. Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Pelalawan ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. 10.2.

Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: a.

Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah maka penyusunan Rencana Strategis (Resntra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten


X-2

Pelalawan Tahun 2011–2016 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) untuk Tahun 2011-2016. b.

Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Pelalawan dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011-2016 sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai.

c.

Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkewajiban untuk menyusun kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian arah kebijakan

e.

yang telah diamanatkan oleh bupati terpilih dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 dan sasaran RPJMD. Rencana strategis SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pelalawan.


XI-1

BAB XI P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011–2016 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan terpilih, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), setiap tahunnya selama periode tersebut. Untuk mewujudkan Visi Bupati 2016 : “PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAW AN” maka perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) Good Governance dan Clean Government (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta, serta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik. Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Pelalawan diharapkan pembaharuan menuju kemandirian pemerintah dan masyarakat sebagai mana yang telah ditetapkan oleh bupati Kabupaten Pelalawan terpilih dapat terwujud.

BUPATI PELALAWAN,

H.M. HARRIS


PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN Tentang

Recommend Documents