BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

1

BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2011-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

2 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421); 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nation (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4915); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

4 Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

5 Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

40. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

41. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

6 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 44. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau. 47. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 09); 48. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 05); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DAN BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2011-2016. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016, diubah sebagai berikut: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

7 1. Pada Bab I, Pasal 1 ditambahkan beberapa maksud, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pelalawan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan; 3. Bupati adalah Bupati Pelalawan; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pelalawan; 5. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko; 6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada; 7. Perencanaan Pembangunan Tahun Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun; 8. Pembangunan Daerah adalah perubahan kemajuan yang dilakukan secara terus menerus terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah; 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; 10. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di dalam Kabupaten Pelalawan; 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Renstra SKPD; 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih untuk kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, sebagai masukan (input) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa: 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pelalawan serta memperhatikan RPJPD Provinsi Riau dan RPJM Nasional; 16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah periode 1 (satu) tahun; 17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah priode 5 (lima) tahun; NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU:3.09.C/2014

8 18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 2. Setelah Bab V dan sebelum Bab VI ditambahkan 2 Bab, sehingga Bab VI dan Bab VII berbunyi sebagai berikut: BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 7 (1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) poin 15 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah menurut Perundang-Undangan. (3) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanggungjawaban Pendanaan Bupati yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan. BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan.

dan

evaluasi

(2) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 Bahwa jika dalam Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pelalawan terdapat perubahan-perubahan yang bersifat dinamis dapat dituangkan ke dalam Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD. Pasal 10 Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Pelalawan, dilakukan terhadap seluruh program dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Pelalawan. 3. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 7 Juli 2014 BUPATI PELALAWAN, dto, M. HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 7 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, dto, TENGKU MUKHLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 NOMOR 6


10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2011 – 2016 I.

UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2011 – 2016. RPJMD yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pelalawan dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Maksud dan tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Pelalawan adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bermitra masyarakat secara berjenjang. Sedangkan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum yang akuntabel, kehidupan yang lebih maju, sejahteradanMandiri untuk kurun


11 lima tahun kedepan (2011 – 2016) dalam penyelengaraan tata pemerintahan yang baik.

prinsip-prinsip

Amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa Kabupaten, seiring dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design dan action plan) berskala kabupaten, selajutnya menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten. Untuk hal dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016. II.

PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas PasalII Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 NOMOR 6


BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents