BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang

: a. bahwa Barang Milik Daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah; c. bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum mengakomodir substansi terhadap Barang Milik Daerah sehingga Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

2

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 16. Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

4

Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). 25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 27. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendahaaraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 4); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16,

5

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH BARANG MILIK DAERAH.

TENTANG

PENGELOLAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

3.

Bupati adalah Bupati Pelalawan.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Barang.

7.

Unit kerja / Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut unit kerja/ UPTD adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

9.

Pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Bagian Aset yang bertanggung

6

jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD. 12. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 13. Kuasa pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah Kepala Unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD atau Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. 14. Penyimpan barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang yang ada di setiap SKPD. 15. Pengurus barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD. 16. Pembantu pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap organisasi perangkat daerah/unit kerja. 17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD. 20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 21. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 23. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 24. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil. 25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 26. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. 27. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

7

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 30. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 31. Barang Inventaris adalah seluruh Barang Milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan merupakan barang yang nilainya dapat dihitung dan penggunaannya lebih dari satu tahun. 32. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 33. Buku Inventaris adalah dokumen yang menunjukkan kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada pada pengguna/kuasa pengguna barang, yang memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk/type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian/perolehan, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. 34. Standarisasi Sarana dan prasarana adalah pembakuan atas penggunaan fasilitas kedinasan berupa ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi dalam 1 (satu) periode tertentu. 35. Standarisasi Harga barang adalah penetapan besaran harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 36. Kodefikasi Barang adalah pembakuan nomor kode kepemilikan barang dan kode barang menurut golongan, bidang dan kelompok barang. 37. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan Barang Milik Daerah di dalam gudang dan/atau di ruang penyimpanan lainnya. 38. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan perawatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 39. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian, penertiban dan pengurusan Barang Milik Daerah secara fisik, administratif, pengasuransian, dan tindakan hukum. 40. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 41. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dengan kewajiban pemeliharaan dan/atau penggantian atas kehilangan sepenuhnya menjadi tanggungawab

8

peminjam/pemakai, dan setelah jangka waktu diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

tersebut

berakhir

42. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 43. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 44. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dan/atau pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 46. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 47. Pemindahtanganan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 48. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 49. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurangkurangnya dengan nilai seimbang. 50. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau dari pihak lain kepada Pemerintah Daerah tanpa memperoleh penggantian. 51. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 52. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 53. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

9

54. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang inventaris milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 55. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP, adalah daftar yang memuat data barang inventaris milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang. 56. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DBMD adalah daftar yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang. 57. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Pelalawan. 58. Neraca Daerah adalah neraca daerah Kabupaten Pelalawan. 59. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan : a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. menciptakan efisiensi dan efektifitas Penggunaan Barang Milik Daerah; d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar Barang Milik Daerah; e. memberikan informasi mengenai status hukum Barang Milik Daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah; f. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah; g. mengamankan Barang Milik Daerah; dan h. mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. BAB III BARANG MILIK DAERAH Pasal 3

(1)

Barang Milik Daerah meliputi : a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2)

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

10

c. d.

barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. BAB IV AZAS PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pasal 4

Pengelola Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan azas : a. fungsional; b. kepastian hukum; c. transparansi dan keterbukaan; d. efisiensi; e. akuntabilitas;dan f. kepastian nilai. BAB V RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; BAB VI PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pasal 6 (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

11

g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah; b. Kepala Bagian Aset/Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah; c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah; d. Kepala Unit Kerja pada SKPD / UPTD, Kepala SD Negeri, Kepala SMP Negeri, Kepala SMA Negeri, Kepala SMK Negeri selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah; e. Penyimpan Umum Barang dan Pembantu Penyimpan Umum Barang Milik Daerah; f. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan g. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah. Pasal 7 (1)

(2) (3) (4)

(5)

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebagai koordinator dibantu oleh Asisten yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah, bertugas melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi antara Pembina, Pengelola Barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang; Tugas Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh (Kepala) Bagian Umum. Tugas Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang secara fungsional dilaksanakan oleh (Kepala) Bagian Aset. Apabila dalam pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat perbedaan pendapat antara Pembina, Pengelola Barang dan pengguna/kuasa pengguna barang yang mengakibatkan kemacetan, maka Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berkewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan yang bersifat sementara; Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) wajib menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terakhir; Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab : a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan dan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12

(2)

Kepala Bagian Aset selaku Pembantu Pengelola Barang bertanggung jawab : a. mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD dan Unit Kerja / UPTD; b. menghimpun usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan usul Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dari SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD; c. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari SKPD dan Unit Kerja / UPTD menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan penyusunan daftar Barang Milik Daerah dan/atau neraca daerah; e. menyimpan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor; dan, f. sebagai pusat informasi Barang Milik Daerah.

(3)

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab : a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang;

13

k. mengadakan pemeriksaan atas tugas Penyimpan Barang secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; l. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan mengirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Aset dengan tembusan Inspektur Kabupaten Pelalawan; dan m. mempertanggungjawabkan kerugian dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian Penyimpan Barang. (4) Kepala Unit Kerja/UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab : a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; b. melakukan pencataatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan. (5) Penyimpan Umum Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menerima dan menyimpan dokumen kepemilikan asli Barang Milik Daerah; b. mencatat dokumen kepemilikan asli Barang Milik Daerah yang diterima; c. mengamankan dokumen kepemilikan asli Barang Milik Daerah; d. melaksanakan pelaporan sebagai berikut : 1) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang; 2) Rekapitulasi Daftar Usulan Barang yang akan dihapus; dan 3) Rekapitulasi Daftar Barang Milik Pemerintah Daerah yang digunausahakan. e. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Penyimpan Umum Barang dapat dibantu oleh Pembantu Penyimpan Umum Barang. (6) Penyimpan Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah atas perintah Kepala SKPD/Pengguna Barang; b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; d. mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; e. mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/ persediaan Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD secara berkala setiap triwulan atau insidentil; g. melakukan pencatatan/pembukuan dan pelaporan. (7) Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14

b. c.

d. e.

maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah; melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola Barang C.q. Kepala Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan; menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; dan melakukan pencatatan dan pelaporan inventaris barang. BAB VII PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Pasal 9

(1) Kepala Bagian Aset dengan dibantu Unit Kerja terkait menyusun: a. standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan b. standar biaya dan harga barang. (2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 (1) Untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu : a. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan kerja disesuai dengan besaran organisasi/jumlah pegawai dalam suau organisasi; b. Adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian; c. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang; d. Untuk menjaga tingkat persediaan Barang Milik Daerah pada masingmasing SKPD; e. Pertimbangan teknologi; (2) Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ ketersediaan keuangan daerah; (3) Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan; (4) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun oleh masingmasing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati; (5) Perencanaan kebutuhan barang dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:

15

a.

(6)

(7)

(8)

Tahap pertama, merencanakan kebutuhan barang untuk tiap-tiap SKPD yang menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang untuk 1 (satu) tahun bagi semua SKPD; b. Tahap kedua, merencanakan kebutuhan barang untuk Pemerintah Daerah dalam satu tahun yang dibuat berdasarkan Rencana Kebutuhan satu tahun dari semua SKPD yang disesuaikan dengan anggaran yang teredia; Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD. Pasal 11

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran; Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Barang apa yang dibutuhkan; b. Dimana dibutuhkan; c. Bilamana dibutuhkan; d. Berapa biaya yang dibutuhkan ; e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan; f. Alasan-alasan kebutuhan; g. Cara pengadaan, standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Kepala Bagian Aset selaku Pembantu Pengelola Barang melaksanakan koordinasi, menyiapkan/menyusun dan menghimpun: a. Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD; b. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga. Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun oleh Panitia dan/atau Konsultan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan usul rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang

16

(3)

(4) (5)

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah satuan kerja yang dipimpinnya. Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Bupati; Pengelola Barang dan Pembantu Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan daftar Barang Milik Daerah untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). Pasal 13

(1) (2)

(3) (4)

Setelah APBD disahkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; Berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, Pembantu Pengelola Barang meneliti dan menghimpun menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk satu tahun anggaran; Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Pasal 14

Kepala Bagian Aset selaku Pembantu Pengelola Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VIII PENGADAAN Pasal 16 Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : a. efisien; b. efektif; c. bersaing; d. transparan dan terbuka; e. adil/tidak diskriminatif; f. akuntabel. Pasal 17

17

Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) (2) (3) (4)

Pengguna barang berkewajiban untuk membuat daftar hasil pengadaan barang setiap 3 (tiga) bulan, semesteran dan Berita Acara Penyerahan kegiatan/barang tahunan dilampiri dokumen dokumen yang sah. Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola Barang. Daftar pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkembangannya dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan hasil pengadaan barang/jasa berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor disertai pula dengan usulan penetapan penggunaannya. Pasal 19

(1) Pengadaan dan Pembebasan tanah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan asal usul tanah terdiri dari: a. Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara); b. Tanah milik masyarakat (tanah garapan); dan c. Tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak Pengelolaan. (2) Proses pengadaan dan pembebasan tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; (3) Setiap penguasaan tanah oleh Daerah untuk keperluan Pemerintah Daerah harus memiliki landasan hak yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; (4) Penguasaan tanah oleh Pemerintah daerah dapat ditempuh melalui: a. Pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak; b. Pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; c. Penerimaan sumbangan/hibah tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya. (5) Proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/ hibah dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain setelah diperoleh Sertifikat Tanah. BAB IX PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN Bagian Pertama Penerimaan Barang Pasal 20 (1)

(2)

Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan barang/pengurus barang pada masing-masing SKPD terhadap barang hasil pengadaan (APBD) atau pihak ketiga, yang dilaksanakan di gudang penyimpanan; Penerimaan barang oleh penyimpan barang/pengurus barang dilaksanakan pada :

18

a.

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Gudang induk, sebagai unsur dalam Bagian Asset yang menampung dan menyimpan barang yang akan disalurkan ke gudang unit atau langsung ke SKPD; b. Gudang unit, yang menampung dan menyimpan barang untuk disalurkan kepada SKPD dalam unit yang bersangkutan: 1) Berasal dari Gudang Induk ; 2) Langsung dikirim ke gudang unit, untuk selanjutnya digunakan atau dipakai unit yang bersangkutan. Pelaksanaan penerimaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang; c. Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang, sesuai dengan isi dokumen tersebut; d. Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa; e. Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan tegas membuat sebab-sebab daripada penerimaan sementara barang; f. Apabila kekurangan dan syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, maka dapat dilaksanakan penerimaan barang; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah atau kontrak/ perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. Pasal 21 Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan personalia dapat melibatkan unsur teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan barang – barang yang berasal dari hibah/sumbangan dari pihak ketiga; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan susunan personalia dapat melibatkan unsur teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan barang – barang yang berasal dari dana APBD atau APBN; Tugas Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1): a. Melaksanakan pemeriksaan hasil pengadaan barang; b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang. Tugas Panitia sebagaimana ayat (3) huruf a dan b, apabila ternyata barang hasil pengadaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera di dalam Surat Perjanjian dan atau dokumen penyerahan lainnya, harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan segera diberitahukan kepada Pejabat yang melaksanakan pengadaan;

19

(5)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (4), Pejabat yang melaksanakan pengadaan bersangkutan harus mengambil tindakan penyelesaian selanjutnya; (6) Jika pelaksanaan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud Ayat (5) memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang / pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan, dengan membuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang. (7) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/ atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu. (8) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. (9) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah, yang meliputi : a. risalah Berita Acara Verifikasi barang yang ditandatangani tim; b. daftar barang yang diterima beserta nilainya; c. dokumen keabsahan barang; d. apabila berupa tanah disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah, masing-masing bidang 1 (satu) buah Surat Pelepasan Hak (SPH) asli. (10) Pengelola Barang atau pejabat yang ditunjuk wajib mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8). (11) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. (12) Tata Cara Pelaksanaan penerimaan barang sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penyimpanan Barang Pasal 22 (1)

Kegiatan penyimpanan Barang Milik Daerah, yaitu: a. Menerima, menyimpan, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman; b. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam gudang; c. Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan; d. Membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang. (2) Fungsi penyimpanan adalah menyelenggarakan pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Pasal 23

(1)

Penyimpan dan pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Milik Daerah yang diangkat oleh Pengelola Barang untuk masa 1 (satu) tahun anggaran

20

(2)

(3)

dan bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui atasan langsungnya; Penyimpan barang dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan, dimana jabatan penyimpan barang tersebut dapat dirangkap dengan pengurus barang sepanjang beban tugas/volume kegiatan tidak teralalu besar; Setiap tahun Pengelola Barang menunjuk/menetapkan kembali penyimpan barang dalam lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: a. Diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; b. Serendah-rendahnya menduduki golongan II dan setinggi-tingginya golongan III, mengacu kepada Undang-undang kepegawaian; c. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik, antara lain jujur, teliti, dan dapat dipercaya. Pasal 24

Penunjukan/penetapan kembali penyimpan dan pengurus barang oleh Pengelola Barang sekaligus ditunjuk atasan langsungnya yang antara lain berkewajiban memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran barang dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta ditetapkan pula jumlah atau besarnya insentif bagi penyimpan dan pengurus barang dimaksud. Pasal 25 (1) Tugas dan tanggungjawab penyimpan dan pengurus barang adalah: a. Menerima, menyimpan dan menyerahkan Barang Milik Daerah ke unit pemakai; b. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari: 1) Buku barang inventaris; 2) Buku barang pakai habis; 3) Buku hasil pengadaan; 4) Kartu barang; 5) Kartu persediaan barang. c. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama daiam hubungan dengan pengawasan barang; d. Membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Barang apabila diminta dengan sepengetahuan atasan langsungnya; e. Membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengelola Barang melalui atasan langsungnya; f. Membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas barang yang diurusnya; g. Bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya; h. Melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang.

21

(2) Apabila penyimpan barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas/pekerjaan penyimpan barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Penyimpan barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, ditunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan barang pengganti; b. Penunjukan pegawai lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang atas usul Kepala SKPD; c. Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola Barang. (3) Penyimpan dan pengurus barang yang akan meninggalkan tugas sementara, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara penyimpan dan pengurus barang; (4) Penyerahan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola Barang; (5) Apabila Penyimpan Barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola Barang; Pasal 26 (1) Kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan Langsung Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah adalah : a. Atasan langsung penyimpan dan pengurus barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang; b. Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpan barang yang bersangkutan; c. Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola Barang dan tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPD yang bersangkutan, Pembantu Pengelola Barang dan Pengawas Fungsional Kabupaten. (2) Apabila atasan langsung Penyimpan Barang berhalangan maka Pengelola Barang atau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan langsung penyimpan dan pengurus barang; (3) Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, atasan langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi; Bagian Ketiga Penyaluran Barang Pasal 27 (1) Kegiatan penyaluran Barang mencakup: a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit yang membutuhkan; b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi; c. Membuat laporan tentang keadaan penyaluran dan realiasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi penyaluran Barang adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan;

22

Pasal 28 Hasil Pengadaan yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola Barang dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan. Pasal 29 (1)

Setiap Tahun Anggaran, Pengelola Barang membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Prosedur pembuatan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: a. Pembantu Pengelola Barang menyediakan formulir yang diperlukan; b. Formulir tersebut dikirim/disampaikan kepada semua SKPD untuk diisi sesuai dengan barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan dan dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali; c. Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari semua SKPD dikirim ke pembantu Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, untuk disusun dan dihimpun menjadi Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah; d. Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat oleh Pembantu Pengelola Barang/Bagian Aset, yang meliputi data secara keseluruhan atas hasil pengadaan barang inventarisasi dan barang pakai habis selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan masing-masing SKPD. (3) Buku Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimasud ayat (2) huruf d, dikompilasi dan rekapitulasi sebagai bahan lampiran perhitungan APBD; Pasal 30 (1) (2) (3)

Penyaluran Barang Milik Daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/ Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola Barang . Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna. Pasal 31

Kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Penyimpan Barang. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 27, 28 dan 29 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN Pasal 33 (1) (2)

Pengurusan barang adalah kegiatan untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD atau Unit Kerja/UPTD. Kegiatan pengurusan barang dilakukan dengan tujuan agar Barang Milik Daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan umur ekonomisnya.

23

(3)

Kegiatan pengurusan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengurus barang. Pasal 34

Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 35 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi: a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. kendaraan bermotor. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan: a. Jumlah personil/pegawai pada SKPD; b. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; c. Beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan d. Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya. Status penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan untuk tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD; Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut : a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Bupati melalui Pengelola Barang disertai dengan usul penetapan penggunaannya; b. Pengelola Barang meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya. Tata cara penetapan status penggunaan, terdiri dari: a. Pengguna melaporkan Barang Milik Daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan kepada Pengelola Barang disertai usul penetapan status penggunaan; b. Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola Barang, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya; d. Atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masingmasing. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

24

Pasal 36 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan, termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dimanfaatkan / dialihkan kepada SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah atau dipindahtangankan. Kecuali ditentukan lain, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang tugas pokok dan fungsinya sudah dipindahkan ke SKPD atau unit yang lain wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor termasuk inventaris lainnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. Pasal 37

Barang Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 38 Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. Barang Milik Negara/Daerah berupa: 1. barang persediaan; 2. konstruksi dalam pengerjaan; atau 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan dan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 36 dan 37 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 40 (1)

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

25

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). (4) Pembantu Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Pasal 41 (1) (2)

Pengguna Barang/Kuasa Penguna Barang menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor yang ada dalam penguasaannya. Pengelola Barang menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor milik pemerintah daerah. Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 42

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan program nasional. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola Barang Barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. Pembantu Pengelola Barang menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 43

(1)

(2) (3)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) / Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) / Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Pembantu Pengelola Barang menghimpun laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

26

Pasal 44 (1) (2)

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang. Pasal 45

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara cepat, akurat dan terintegrasi, Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET). Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII PEMANFAATAN Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan Pasal 47 (1)

(2)

(3)

(4) (5)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 48

Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa : a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serah dan bangun serah guna; atau

27

e.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga Sewa Pasal 49 (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

(9) (10)

(11) (12) (13) (14)

Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain. Barang Milik Daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang Daerah. Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna Barang, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati. Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang sekurang kurangnya memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; d. hak dan kewajiban para pihak. Pembantu Pengelola Barang mempersiapkan, menyimpan dan mendokumentasikan administrasi penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah. Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

28

Bagian Keempat Pinjam Pakai Pasal 50 (1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

Barang Milik Daerah dapat dipinjam pakaikan sepanjang untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat atau antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Ketentuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta maupun Perseorangan. Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak dan kewajiban para pihak. Persyaratan pinjam pakai Barang Milik Daerah : a. Barang Milik Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD; b. Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya; c. pinjam pakai tidak mengganggu kelancaran tugas pokok SKPD; d. Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan harus merupakan barang tidak habis pakai; e. peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama peminjaman; f. peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang; g. pengembalian Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap; dan h. pernyataan kesanggupan mengganti atau memperbaiki apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang yang dipinjam pakaikan. Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan Pasal 51

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka : a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan b. meningkatkan penerimaan Daerah. Pasal 52 (1)

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:

29

a.

(2)

(3) (4) (5)

kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang; b. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan Pengguna Barang; atau c. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Jenis Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c antara lain : a. mess/wisma/bioskop dan sejenisnya; b. gudang/gedung dan sejenisnya; c. toko/kios dan los; d. tanah; e. kendaraan dan alat-alat besar/alat berat; dan f. panggung reklame. Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal 53

(1)

Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud; b. pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan dilakukan melalui tender, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ke rekening kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan; e. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1. bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 2. Pengelola Barang untuk selain tanah dan/atau bangunan, f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang

30

(2) (3)

(4)

(5)

dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan; h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan; i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan, mengagunkan, menggadaikan, memindahtangankan atau merubah status kepemilikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; k. jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, penghitungan dan pelaksanaan tender mitra kerjasama pemanfaatan, dibebankan pada APBD. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan/atau pengguna jasa oleh pihak ketiga dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau analisa mengenai dampak lingkungan dan/atau izin-izin lain yang diperlukan dengan pihak lain dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dibebankan pada mitra kerjasama. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerjasama pemanfaatan; c. hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian; d. jangka waktu kerjasama pemanfaatan; e. sanksi; f. ketentuan mengenai batasan-batasan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan; g. persyaratan lain yang dianggap perlu. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah digunakan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini : a. infrastruktur transportasi meliputi jaringan rel dan stasiun kereta api, jalur dan halte busway; b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol; c. infrastruktur sumber daya air berupa saluran pembawa air baku; d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan tranmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan telekomunikasi; g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik; h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

31

(6)

(7)

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Paragraf 1 Bangun Guna Serah Pasal 54

(1)

(2) (3)

Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; b. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 55

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/ lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat. Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : a. membayar kontribusi ke kas Daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan c. memelihara objek Bangun Guna Serah. Objek Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah. Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dan/ atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/ atau diagunkan. Hak guna bangunan di atas hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/ atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang kurangnya memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

32

b. c. d. e. f.

objek Bangun Guna Serah; jangka waktu Bangun Guna Serah; hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; sanksi; ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Bangun Guna Serah; g. persyaratan lain yang dianggap perlu. (8) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah atas nama Pemerintah Daerah. (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/ lelang, dibebankan pada APBD. (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang. (11) Setelah jangka waktu operasional berakhir, mitra objek Bangun Guna Serah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Bangun Serah Guna Pasal 56 (1)

(2) (3)

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 57

(1) (2)

(3) (4)

Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender. Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : a. membayar kontribusi ke kas Daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan c. memelihara objek Bangun Serah Guna. Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah. Objek Bangun Serah Guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan, digadaikan atau dipindahtangankan.

33

(5)

Hak guna bangunan di atas hak Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan utang/ diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (7) Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang kurangnya memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Serah Guna; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; e. sanksi; f. ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Bangun Serah Guna; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. (8) Izin mendirikan bangunan Bangun Serah Guna dibuat atas nama Pemerintah Daerah. (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD. (10) Biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang. Pasal 58 Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;dan c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 59 Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait. Bagian Ketujuh Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pasal 60 (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang /Pengguna Barang; b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.

34

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati. Pasal 61 (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk: a. perseroan terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. koperasi (3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur: a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Daerah. (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah. (8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. (9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian Bagian Kedelapan Tender/Lelang Pasal 62 Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan d. dalam hal setelah pengumuman ulang: 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;

35

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 s/d 61 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 64 (1) (2)

(3)

Pengelolaan Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib; b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas, dan pemasangan papan tanda kepemilikan; d. selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan, pemeliharaan dan pemasangan tanda kepemilikan; e. pengamanan resiko yaitu berupa kegiatan mengasuransikan Barang Milik Daerah; f. pengamanan hukum yaitu berupa kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, berupa sertifikat, bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan lain lain bukti kepemilikan yang sah. Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. pengamanan administratif terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara : 1. pencatatan/inventarisasi; 2. kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian; dan 3. pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. b. pengamanan administratif terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara : 1. pencatatan/inventarisasi; dan 2. penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara Serah Terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya. c. pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan secara tertib.

36

d. (4)

pembantu Pengelola Barang membantu menyelesaikan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah. Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi : a. pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara : 1. pemanfaatan sesuai tujuan; 2. penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka; dan 3. pemasangan tanda kepemilikan. b. pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: 1. pemagaran; 2. pemasangan papan tanda kepemilikan; dan 3. penjagaan. c. pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang terhindar dari kerusakan fisik. d. pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna; e. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh Pengelola Barang; dan f. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh pembantu Pengelola Barang terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati. Pasal 65

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3)

Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah selain sebagaimana di maksud pada ayat 1, 2 dan 3 harus dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Pasal 66 Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Pengelola Barang. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dan/ atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar penyimpanan serta pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

37

Pasal 68 Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 69 (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3)

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah pengusaannya. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD. Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Pasal 70 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkannya kepada Pengelola Barang secara berkala. Pengguna Barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Pasal 71

Penyelenggaraan Pemeliharaan dapat berupa : a. Pemeliharaan ringan (atau rutin) yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh Unit pemakai/Pengurus Barang tanpa membebani anggaran; b. Pemeliharaan sedang yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan c. Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh tenaga ahli dan pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran. Pasal 72 Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. Pasal 73 Setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dengan keterangan sebagai berikut : a. harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya; b. menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan

38

c. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 74 (1)

(2) (3)

(4) (5)

Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengguna dan kuasa pengguna Barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada dimasingmasing SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian/ Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/ perawatan yang memuat : a. nama barang inventaris; b. tanggal perawatan; c. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; d. barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan; e. biaya pemeliharaan/perawatan; f. pelaksana pemeliharaan/perawatan; dan g. lain-lain yang dipandang perlu. Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh Pengurus Barang. Penerimaan pekerjaan pemeliharaan /perawatan barang meliputi : a. pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang; b. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang; c. pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang; dan d. Pembantu Pengelola Barang menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati. BAB XIV PENILAIAN Pasal 75

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, kecuali dalam hal: a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. Pasal 76 Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 77 (1)

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

39

(2)

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (3) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati. (4) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar berdasarkan harga pasaran umum dengan memperhatikan kondisi dan tahun perolehan. (5) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 78 (1)

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Pasal 79 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. BAB XV PENGHAPUSAN Pasal 80 Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi : a. penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; b. penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Pasal 81 (1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena: a. Pengalihan Status Penggunaan; b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan. Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

40

Pasal 82 (1) Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan. (2) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan / alasanalasan sebagai berikut: 1) Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; 2) Tidak dapat dipergunakan secara optimal (idle); 3) Terkena planologi kota; 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. (3) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan atau alasanalasan sebagai berikut: 1) Pertimbangan Teknis, antara lain : a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c) Telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluarsa; d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya; e) Selisih kurang dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. 2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain: a) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle; b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. c) Karena hilang atau kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan : i. Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang; ii. Diluar kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang; iii. Mati, bagi tanaman atau hewan dan/atau temak; iv. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). (4) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (5) Barang Milik Daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; (6) Laporan harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan Iain- Iain yang diperiukan. Pasal 83 (1) (2)

Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait; Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah bertugas meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan,

41

(3)

pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu; Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan Iain-Iain. Pasal 84

(1) (2) (3)

(1)

(2)

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan; Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola Barang atas nama Bupati. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pasal 85 Penghapusan Barang Milik Daerah, dilakukan berdasarkan: a. Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi); b. Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah; c. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan penetapan oleh Pengelola Barang atas nama Bupati; Pelaksanaan penghapusan secara khusus, yaitu : a. Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; b. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati; c. Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah: 1) Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut; 2) Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis. Pasal 86

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud : a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak memiliki nilai ekonomis, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau b. alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

42

(3)

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati. Pasal 87

(1)

Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui : a. pelelangan / penjualan ;dan/atau b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

(2) (3)

(4)

BAB XVI PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Bentuk–bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan Pasal 88 (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pasal 89 (1)

(2)

(3)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk : a. tanah dan/atau bangunan; atau, b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila : a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukan bagi pegawai negeri; d. diperuntukan bagi kepentingan umum; e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

43

(4)

Nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai Barang Milik Daerah yang tercatat dalam daftar Barang Milik Daerah dan/atau Neraca Daerah. Pasal 90

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 91 (1)

(2)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Kedua Penjualan Pasal 92

(1)

(2) (3)

(4) (5)

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Tatacara penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 93

(1) (2)

Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 94

(1)

Penjualan/penghapusan kendaraan dinas operasional terdiri dari : a. kendaraan dinas operasional; dan

44

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2)

b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan; Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kendaraan dinas operasional yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih. Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi Daerah. Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih. Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan selama hal tersebut tidak menggangu kelancaran tugas dan/atau setelah Pemerintah Daerah mampu menyediakan pengganti. Penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan setelah dihapus dari daftar Barang Milik Daerah dan/atau neraca daerah. Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Hasil penjualan kendaraan dinas operasional disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. Paragraf 3 Penjualan Rumah Dinas Pasal 95 Bupati menetapkan golongan rumah dinas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. rumah dinas Daerah golongan I (rumah dinas jabatan); b. rumah dinas Daerah golongan II (rumah dinas instansi); c. rumah dinas Daerah golongan III (rumah dinas pegawai). Pasal 96

(1)

(2) (3)

Rumah dinas Daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II. Rumah dinas Daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran. Rumah dinas Daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan. Pasal 97

(1) Rumah dinas Daerah dapat dijualbelikan, dengan ketentuan : a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannnya menjadi rumah dinas golongan III; b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih; c. Rumah dinas Daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa. (2) pegawai yang dapat membeli rumah dinas Daerah golongan III adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat dan memegang surat ijin penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.

45

(3) Rumah dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 98 (1)

Penjualan rumah dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir atau panitia penilai yang dibentuk oleh Bupati. (2) Hasil penjualan rumah dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Daerah. Pasal 99 Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dan/atau Neraca Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi. Paragraf 4 Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi Pasal 100 (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah. Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah dengan cara: a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); dan b. pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan dan apabila peminatnya hanya 1 (satu) dilakukan dengan penunjukan langsung serta dilengkapi dengan berita acara serah terima. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar/ruislag/tukar guling dilakukan langsung dengan pihak ketiga melalui perjanjian bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh tim penaksir yang dibentuk oleh Bupati, atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender. Pasal 101

(1) (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri. Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

46

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan Pasal 102 (1) (2)

(3) (4)

Penjualan barang mlik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilksanakan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang Barang; b. Pengelola Barang Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya; c. Pengelola Barang Barang menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya; dan d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, Pengelola Barang Barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud. Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola Barang Barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD. Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke kas Daerah. Bagian Ketiga Tukar Menukar Pasal 103

(1)

(2)

Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; atau, c. tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak : a. Pemerintah Pusat; b. antar Pemerintah Daerah; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya; dan d. swasta. Pasal 104

(1)

(2)

Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa : a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang Barang; b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah penataan kota; dan c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

47

(3) (4) (5)

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pelaksanaan serah terima Barang Milik Daerah yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 105

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati dengan disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data; b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD; e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati;dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Pasal 106 Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang Barang dengan disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati; b. Pengelola Barang Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola Barang Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. e. Pengelola Barang Barang melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Bupati; f. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pasal 107 (1)

Dalam hal tukar menukar, maka nilai tukar pada prinsipnya lebih menguntungkan Pemerintah Daerah.

48

(2) (3) (4)

Tukar menukar antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah, apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan; Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hibah; Dalam pelaksanaan tukar menukar, diperlukan surat perjanjian tukar menukar yang sekurang-kurangnya memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tukar menukar; b. obyek yang dipertukarkan; c. hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tukar menukar; d. persyaratan lain yang dianggap perlu. Bagian Keempat Hibah Pasal 108

(1)

(2)

(3)

Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. bukan merupakan barang rahasia negara/Daerah; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 109

Hibah Barang Milik Daerah, berupa: a. tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang Barang; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang. c. selain tanah dan /atau bangunan. Pasal 110 (1) (2) (3)

Penetapan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dan b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pasal 111

(1)

Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

49

(2)

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; d. Pengelola Barang Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang Barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pasal 112

(1)

(2)

(3)

(1)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 113 Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah dan/atau Bangunan, dilakukan dengan cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;

50

b.

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh Pengelola Barang; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; d. Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal; e. Bupati menetapkan penghapusan terhadap asset setelah mendapat persetujuan DPRD; f. Pengelola Barang Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; g. Pengelola Barang Barang melakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah; Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan cara: a. Pengguna barang mengajukan usul kepada Pengelola Barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna; b. Pengelola Barang Barang meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal yang diajukan Pengguna Barang. c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; d. Pengelola Barang Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait. e. Pengelola Barang Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan, d. Pengguna Barang melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam berita acara serah terima setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang Barang; b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri atas pelaksanaan pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaaan modal, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan. Barang Milik Daerah yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Barang setelah mendapat persetujuan Bupati .

51

Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan Bupati. BAB XVII PEMUSNAHAN Pasal 115 Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal: a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak mempunyai nilai ekonomis dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 116

(1) (2)

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

(1)

Pasal 117 Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB XVIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 118 (1) (2)

(3) (4)

(5)

Pengelola Barang Barang melakukan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Pemantauan dan penertiban pada Unit kerja/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 119

(1)

(2)

Pengelola Barang Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Pengguna Barang, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban, penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. Pengelola Barang Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan

52

(3)

dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIX PEMBIAYAAN Pasal 120

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Dalam pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD. Pejabat atau pegawai yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan insentif atau tunjangan atau istilah lain yang dipersamakan dengan hal itu. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan/penerimaan Daerah dapat diberikan insentif atau tunjangan atau istilah lain yang dipersamakan dengan hal itu. Penyimpan Barang, Penyimpan Barang Pembantu, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan insentif atau tunjangan atau istilah lain yang dipersamakan dengan hal itu. Besarnya pemberian insentif atau tunjangan atau istilah lain kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. BAB XX TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 121

(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas Pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan TGR yang dibentuk dengan Keputusan Bupati; (3) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 122 (1)

(2)

Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah. Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang

53

(3)

(4)

sebenamya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri. Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai. Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi barang dilakukan dengan cara : a. Mejelis TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenamya diderita oleh Daerah; b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada Bupati dan Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan: 1) Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti; 2) Sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; 3) Tenggang waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri terhitung dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan. Pasal 123

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

Bila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau diajukan pembelaan diri akan tetapi Bupati tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskannya dari kesalahan/kekeliruan, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. Atas dasar Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu, dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa; Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat keputusan tersebut, mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang; Pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan Keputusan Pembebanan; Dalam hal pegawai Negeri, pegawai Perusahaan Daerah atau pegawai daerah tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati untuk mohon pembebasan atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi; Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa seorang pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah, karena kerugian tersebut disebabkan kelalaiannya, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan kerugian daerah; Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan; Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

54

(9)

Tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan, tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang memgikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata; (10) Keputusan pembebasan ganti rugi barang disampaikan kepada pengelota/pembantu Pengelola Barang untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku; (11) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan: a. Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR setelah mendapat saran dari Majelis Pertimbangan; b. Bagi Pegawai Negeri yang melarikan diri, TGR tetap dikenakan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah; c. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi Pembukuan. Pasal 124 (1)

Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dan Pemberhentian Sementara dari jabatan: a. Dalam hal tertentu, ternyata tidak mampu membayar ganti rugi dan telah memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian Daerah dan setelah diadakan penelitian, maka Bupati menerbitkan keputusan penghentian atau penghapusan tuntutan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya; b. Dalam hal Bupati telah menerima laporan tentang kekurangan atau kerugian Daerah dari pada Pejabat atau pegawai, maka Bupati dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; c. Jika Pejabat atau Pegawai, Penyimpan dan/atau pengurus Barang tidak ditahan oleh yang berwajib karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang berwenang; d. Dalam hal keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian sementara harus dicabut; BAB XXI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 125

Penyelesaian sengketa terhadap Barang Milik Daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

55

BAB XXII SANKSI Pasal 126 (4)

Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas Barang Milik Daerah dimaksud. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Ayat (1) Pasal ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 127 (1) Penguasaan Barang Milik Daerah oleh pihak yang tidak berhak termasuk tindak pidana. (2) Ketentuan mengenai unsur-unsur dan hukum acara pada tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 128 (1)

(2)

Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah. BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 129

(1)

(2)

(3)

Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Barang dan/atau Pengguna Barang. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APBD. Pasal 130

Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan yang meliputi kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

56

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 131 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 132 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU: 3.54.C/2015