BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR, Menimbang
: a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kampar agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533); 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 2
1. Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. 4. Bupati adalah Bupati Kampar. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kamparyang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar. 6. Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan adalah Tim yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar yang bertugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan aset kegiatan. 7. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
PA
adalah
Pejabat
pemegang
8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PA/KPA yang bertugas sebagai PPK. 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 12. Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut KLPBJ adalah unit organisasi pemerintah daerah yang dibentuk oleh Bupati, berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa. 13. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut Pokja KLPBJ adalah tim yang ditetapkan oleh kepala KLPBJ, dan terdiri dari pegawai negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasayang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung di SKPD. 15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dalam hal ini menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Kampar. 17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 3
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten KAMPARyang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Kabupaten Kampar. 19. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui LPSE sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 21. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 25. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 26. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 27. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 28. Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 29. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD. 30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 31. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 4
32. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 34. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 35. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementeriaan negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. 36. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 37. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberi arah dan pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kampar; (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan pembangunan Kabupaten Kampar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Lingkup Pelaksanaan Pasal 3 (1)
Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kampar baik yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kampar, APBD Provinsi Riau maupun APBN;
(2)
Untuk kegiatan dengan sumber pembiayaan APBN dalam pelaksanaannya tetap mempedomani Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Bagian Ketiga Lokasi Kegiatan Pasal 4
(1) Kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai lokasi yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan atau keputusan lainnya yang mengikat; (2) Apabila lokasi kegiatan yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan atau keputusan lainnya di lapangan tidak mungkin untuk dilaksanakan kegiatan disebabkan oleh hal yang berkenan dengan kendala teknis dan sosial maka 5
proses perubahan dilaksanakan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang pedoman penyusun APBDdan atau APBN. Bagian Keempat Status Lokasi Pasal 5 (1) Kegiatan atau Paket Pekerjaan Pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kampar baik konstruksi maupun non konstruksi yang akan menambah nilai aset dilaksanakan diatas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar; (2) Tanah atau lahan lokasi pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi maupun non konstruksi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus bebas dari sengketa kepemilikan dengan pihak manapun; (3) Lokasi Kegiatan atau paket pekerjaan dengan sumber dana APBN baik konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan pada lahan atau tanah yang ditetapkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau keputusan lain yang telah ditetapkan berkaitan dengan lokasi kegiatan; (4) Untuk kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dilaksanakan pada lahan atau tanah di lokasi yang ditetapkan didalam dokumen proposal yang bersangkutan; (5) Untuk kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang akan menambah nilai aset Pemerintah Daerah pada lokasi dimana tidak terdapat lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dapat dilaksanakan di atas lahan milik Pemerintah Desa; (6) Untuk dapat dilaksanakan kegiatan atau paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pemerintah Desa terlebih dahulu menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pasal 6 (1) Untuk SKPD yang melaksanakan kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi, dalam pelaksanaannya harus melibatkan SKPD Teknis yang bertanggung jawab dibidang konstruksi sesuai dengan bidangnya dalam struktur direksi dan pengawas teknis; (2) Penunjukan SKPD Teknis sebagaimana disebutkan pada angka (1) didasarkan atas permintaan Kepala SKPD/PA dan penetapannya diatur oleh Kepala SKPD/PA dalam struktur organisasi kegiatan yang bersangkutan. Bagian Keenam Perizinan Pasal 7 Kegiatan pembangunan konstruksi maupun non konstruksi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib memiliki perizinan dan dokumen lainnya, maka SKPD penanggung jawab kegiatan tersebut berkewajiban memenuhi persyaratan dimaksud sebelum kegiatan dilaksanakan. 6
BAB II PENINJAUAN LOKASI KEGIATAN Pasal 8 (1) Dalam rangka tertib administrasi, tertib penatalaksanaan aset dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan diawali dengan peninjauan bersama dilapangan oleh tim pembina pelaksana kegiatan bersama pihak pelaksana pekerjaan atau rekanan; (2) Untuk terlaksananya peninjauan bersama di lapangan diawali dengan permohonan SKPD bersangkutan oleh Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen kepada Tim Pembina Pelaksana Kegiatan melalui Sekretariat Tim Pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 peraturan ini; (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Tim akan menetapkan jadwal peninjauan bersama ke lapangan dalam rangka dimulainya kegiatan atau paket pekerjaan; (4) Kesepakatan berkaitan dengan dimulainya kegiatan atau paket pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak dituangkan didalam Berita Acara Lapangan yang ditandatangani oleh perwakilan Tim dan rekanan atau kontraktor pelaksana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 peraturan ini. Kegiatan Pembangunan Pekerjaan Lintas Sektor Pasal 9 (1) Dalam mengisi pembangunan menuju Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan; (2) Agar tercipta sinergi dan dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan pada lokasi aset pemerintah daerah meliputi sarana dan prasarana, maka pihak penanggungjawab kegiatan harus mendapat izin Pemerintah Daerah; (3) Proses pengajuan izin didapatkan melalui permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Kampar melalui Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 peraturan ini; (4) Pekerjaan lapangan tidak dapat dimulai oleh Pelaksana Pekerjaan apabila belum mendapat izin Pemerintah Daerah; (5) Pekerjaan yang dilaksanakan namun tidak memiliki izin, maka Pemerintah Daerah akan memberhentikan pekerjaan di lapangan atau di lokasi kegiatan; (6) Bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7
BAB III ORGANISASI KEGIATAN Bagian Pertama Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 10 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD yang tugas dan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 1.
Menyusun RUP;
2.
Menyusun RKA-SKPD;
3.
Menyusun DPA-SKPD;
4.
Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
5.
Menetapkan pemenang pada pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
7.
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
8.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
9.
Menandatangani SPM;
10. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasam dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 11. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 12. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak; 13. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 14. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 15. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 16. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dan atau Wakil Bupati dengan berita acara penyerahan; 17. Melaksanakan tugas-tugas PA/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; 18. Bertanggungjawab atas Sekretaris Daerah;
pelaksanaan
tugasnya
kepada
Bupati
melalui
19. Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; 8
20. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, PA atau KPA menunjuk PPK dan PPTK dengan keputusan; 21. Menyampaikan keputusan tentang pengangkatan PPK dan PPTK kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Inspektur Pemerintah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bagian Hukum, Kepala DPPKA serta Kepala Bagian Adm. Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kab. Kampar; 22. Menyampaikan pelaporan sebagai berikut : a. Laporan Bulanan yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Adm. Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kab. Kampar yang ditembuskan kepada Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar; b. Pelaporan Tahunan : 1. Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 2. Laporan keuangan SKPD terdiri dari : a) Laporan realisasi anggaran; b) Neraca; dan c) Catatan atas laporan keuangan. 3. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 12 (1)
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang;
(2)
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
(3)
KPA/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang;
(4)
KPA adalah : a. Kepala Bagian yang ditunjuk dan diangkat di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Bupati atas usul PA untuk melaksanakan tugas-tugas yang 9
dilimpahkan oleh PA, tanggung jawab dan kewenangan PA dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; b. Pejabat strutural eselon III atau setingkat dan atau Kepala UPT di lingkungan SKPD yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul kepala SKPD/PA untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan kewenangan PA dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. (5)
Penetapan KPA baik sumber dana APBD, Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi maupun Urusan Bersama (UB) didasarkan kepada usulan SKPD yang bersangkutan kepada Bupati Kampar melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik;
(6)
Bagi jabatan Kepala SKPD dengan Jabatan Pelaksanan Tugas (PLT), maka penetapan KPA oleh Bupati Kampar didasarkan atas usulan PLT Kepala SKPD tersebut kepada Bupati Kampar melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik;
(7)
Tugas dan tanggungjawab KPA adalah : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; c. mengawasi dan mengevaluasi dibawah bidang tugasnya;
pelaksanaan
kegiatan
yang
berada
d. melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab PA yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; e. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang berada dalam kewenangannya. f.
bertanggungjawab terhadap administrasi, fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bagian Ketiga PPK Pasal 13
(1)
PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui surat keputusan;
(2)
Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3)
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
10
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (4)
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
(5)
Bertanggungjawab terhadap administrasi, fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
(6)
PPK dalam keadaan tertentu dapat merangkap sebagai PPTK. Bagian keempat PPTK Pasal 14
(1)
PA dan KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat dibawahnya pada SKPD selaku PPTK melalui surat keputusan;
(2)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat/staf yang memegang jabatan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran;
(3)
Penunjukan PPTK kepada pejabat sebagaimana ayat (2) apabila : a. terjadinya kekosongan jabatan; b. pejabat satu tingkat dibawah PA/KPA yang seharusnya menjabat PPTK tidak sanggup melaksanakan tugas PPTK dengan terlebih dahulu PA/KPA melaporkan kepada Bupati dilampiri dengan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan.
(4)
PPTK di lingkungan Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan PA dan atau KPA SKPD;
(5)
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; 11
(6)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Nama, pangkat/golongan PPTK; b. Nama kegiatan/pekerjaan; c. Masa kerja/tugas (tahun anggaran); d. Tugas dan wewenang; dan e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
(7)
PPTK mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(8)
PPTK dapat diberikan honor atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
(9)
Nilai honor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah.
Bagian Kelima Pejabat Penatausahaan Keuangan Pasal 15 (1)
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
(2)
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
(3)
a.
Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
b.
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c.
Melakukan verifikasi SPP;
d.
Menyiapkan SPM;
e.
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f.
Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g.
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.
12
Bagian Keenam Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 16 (1)
Bupati atas usul Kepala SKPD menetapkan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
(2)
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional;
(3)
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang negara pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
(4)
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas pertimbangan jabatan/beban kerja dilarang menjabat sebagai PPK/PPTK/PPHP/staf pelaksana kegiatan;
(5)
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;
(6)
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab atas tertib penatausahaan keuangan yang dialokasikan pada unit kerja masing-masing;
(7)
Tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu adalah : a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mengkoordinir dan mengendalikan pengeluaran pembantu;
pelaksanaan
tugas
bendahara
c. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA atas pengeluaran yang diperkenankan dan SPD untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran; d. meneliti kelengkapan berkas pengajuan SPP yang akan diajukan kepada PA; e. menyelenggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasarkan tabda bukti tagihan yang sah; f. mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SP2D yang diterima dan mencatat pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur kedalam Buku Kas Umum (BKU) dan kedalam Buku Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu secara tertib dan teratur sehingga mudah didapatkan apabila diperlukan sewaktuwaktu; 13
h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola dan menyampaikan kepada pengguna anggaran setiap bulannya selambatlambatnya tanggal 9 bulan berikutnya; i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disetujui oleh PA kepada BUD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; j. bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; k. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggungjawab atas kebenaran seluruh tanda bukti pengeluaran yang dibayarkan serta bertanggungjawab pula dalam hal kerugian, dan kesalahan dalam pengelolaan uang daerah yang ditimbulkan atas kelalaiannya. BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Rencana Umum Pengadaan Pasal 17 (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan SKPD masing-masing; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai SKPD sendiri dan/atau kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan Barang/Jasa, pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa dan penetapan penggunaan produk dalam negeri serta menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran berikutnya , harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan; SKPD menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf kegiatan, biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang, biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Selain biaya sebagaimana dimaksus ayat (6) SKPD juga menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. 14
Bagian Kedua Pemaketan Barang/Jasa Pasal 18 (1) (2)
(3)
PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD; Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis; Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang : a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masingmasing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19
Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua), maka dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bertugas melakukan pembinaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan aset kegiatan. Bagian Pertama Prinsip Pembinaan Pasal 20 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dana belanja daerah meliputi kegiatan membantu, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai; (2) Sasaran pembinaan meliputi : a) Terlaksananya mekanisme pengelolaan dana belanja daerah di Kabupaten Kampar secara lancar yang mencakup perencanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sesuai norma, prinsipprinsip dan pedoman yang ditetapkan. b) Terarah pemanfaatan pada tujuan dan sasaran yang diharapkan.
15
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pembinaan Pasal 21 (1) Melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran kegiatan APBD Kabupaten Kampar; (2) Mengolah data dan informasi pelaksanaan kegiatan APBD di Kabupaten Kampar; (3) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan kegiatan;
monitoring,
evaluasi,
dan
pengendalian
(4) Menerbitkan publikasi-publikasi yang diperlukan dalam rangka diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan APBD kepada seluruh aparatur terkait di Kabupaten Kampar. Bagian Ketiga Tujuan Pembinaan Pasal 22 (1) Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pemecahan masalah secara lintas sektoral; (2) Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pengelolaan kegiatan APBD sebagai masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan kebijakan tahun yang akan datang. Bagian Keempat Organisasi Tim Pembinaan Pasal 23 Dalam pelaksanaan sehari-hari Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang terdiri dari : a) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra; b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c) Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar; d) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar; e) Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar; f) Inspektorat Kabupaten Kampar; g) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar; h) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar; i) Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar; j) Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kampar.
16
Bagian Kelima Tugas Anggota Tim Pembina Pasal 24 (1)
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten bersama dengan SKPD terkait meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
(2)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan aspek perencanaan dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah serta melakukan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar setiap tahun anggaran.
(3)
Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar, melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan aspek administrasi, monitoring, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kampar.
(4)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar,melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan aspek administrasi keuangan dan asset hasil pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kampar.
(5)
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar, melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan aspek hukum dan perundang-undangan kegiatan di Kabupaten Kampar.
(6)
Inspektorat Kabupaten Kampar, melakukan pembinaan dan koordinasi aspek pengawasan kegiatan di Kabupaten Kampar.
(7)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pembinaan dan koordinasi aspek teknis kegiatan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang di Kabupaten Kampar
(8)
Dinas Bina Marga dan Pengairan, melakukan pembinaan dan koordinasi aspek teknis kegiatan di bidang kebinamargaan dan pengairan di Kabupaten Kampar.
(9)
Dinas / Badan / Kantor / Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan koordinasi pengelolaan dalam aspek teknis pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(10) Camat dan Kepala Desa / Lurah melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing, dan berkoordinasi dengan SKPD pengelola kegiatan. Bagian Keenam Sekretariat Tim Pembina Pasal 25 (1)
Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar di bentuk Sekretariat Tim Pembina dengan Keputusan Bupati;
(2)
Sekretariat Tim Pembina Pelaksana Kegiatan Pembangunan berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar. 17
Bagian Ketujuh Tugas dan fungsi Sekretariat Tim Pembina Pasal 26 a) Melaksanakan koordinasi pelaporan seluruh kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar; b) Mengolah data dan Kabupaten Kampar;
informasi
pelaksanaan
kegiatan
Pembangunan
di
c) Menerbitkan publikasi-publikasi yang diperlukan dalam rangka diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan Pembangunan kepada SKPD terkait. Bagian Kedelapan Kegiatan Pembinaan Pasal 27 (1) Monitoring, bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dan berorientasi pada pemecahan masalah secara lintas sektoral meliputi : a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim Pembina pelaksanaan kegiatan Pembangunan dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar; b) Materi monitoring meliputi aspek perencanaan, penyaluran /pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan; c) Monitoring dilakukan dengan meninjau langsung kelapangan / lokasi kegiatan secara terpadu; d) Hasil-hasil yang di dapat dari kegiatan monitoring dilaporkan kepada Bupati.
dan evaluasi
(2) Evaluasi, bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pembangunan sebagai masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan kebijakan tahun yang akan datang BAB V SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Bagian Kesatu Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasal 28 (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA); (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya, kecuali institusi lain Pengguna APBD atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil; Persyaratan sebagai anggota adalah :
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 18
a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; b) Memahami isi kontrak; c) Memiliki kualifikasi teknis; d) Mendatangani pakta integritas; e) Tidak menjabat sebagai pejabat Penanda Membayar (PPSPM) atau bendahara; (3) Tugas pokok dan kewenangan (PPHP)adalah :
Panitia
Tangan
Surat
Penerima Hasil
Perintah Pekerjaan
a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa seuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b) Menerima hasil pengadaan pemeriksaan/Penguji; c) Membuat dan Pekerjaan;
menandatangani
Barang/Jasa Berita
Acara
setelah Serah
melalui
Terima
Hasil
(4) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (5) Tim/Tenaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA. (6) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. (7) Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara mempertimbangkan nilai pekerjaan dan tingkat kompleksitas pekerjaan. (8) Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Konsultansi/Jasa Lainnya sebagai berikut : a) Pekerjaan dengan nilai kurang dari atau sama dengan dilaksanakan oleh Pejabat Penerima hasil pekerjaan;
Rp. 200 Jt
b) Paket Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp.200 jt s/d 500 jt, jumlah panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah 3 (tiga) personil yang menguasai ruang lingkup serta detail teknis pekerjaan, terdiri dari : 1) Ketua merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf Teknis SKPD yang bersangkutan; 2) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf yang melaksanakan verifikasi terhadap dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan; 3) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau barang/aset SKPD yang bersangkutan;
staf
pengelola
c) Paket pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 500 jt, jumlah panitia adalah 5 (lima) personil,yang menguasai ruang lingkup serta detail teknis pekerjaan, terdiri dari : 1) Ketua merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf Teknis SKPD yang bersangkutan; 2) Sekretaris merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf teknis SKPD yang bersangkutan; 19
3) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf perencana dari SKPD yang bersangkutan; 4) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf keuangan dari SKPD yang bersangkutan; 5) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf perlengkapan atau umum dari SKPD yang bersangkutan; d) Pejabat Penerima hasil pekerjaan adalah pejabat struktural atau staf yang menguasai ruang lingkup serta detail teknis pekerjaan dari SKPD yang bersangkutan. e) Bila dalam suatu hal pekerjaan tertentu memerlukan pertimbangan teknis dan tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan maka dapat menggunakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam ayat 8. Huruf b). (9) Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Paket Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut : a) Paket Pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp.200 jt, jumlah panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah 3 (tiga) personil yang menguasai ruang lingkup serta detail teknis pekerjaan, terdiri dari : 1) Ketua merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf Teknis SKPD yang bersangkutan; 2) Anggota, dari unsur pejabat struktural bertanggung jawab dibidang konstruksi;
atau staf SKPD teknis yang
3) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau barang/aset SKPD yang bersangkutan;
staf
pengelola
b) Paket pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 200 jt, jumlah panitia adalah 5 (lima) personil, yang menguasai ruang lingkup serta detail teknis pekerjaan, terdiri dari : 1) Ketua merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf Teknis SKPD yang bersangkutan; 2) Sekretaris merangkap anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf teknis SKPD yang bersangkutan; 3) Anggota, dari unsur pejabat struktural atau staf SKPD teknis yang bertanggung jawab dibidang konstruksi; 4) Anggota, dari unsur pejabat struktural staf keuangan dari SKPD yang bersangkutan; 5) Anggota, dari unsur pejabat struktural staf perlengkapan atau umum dari SKPD yang bersangkutan;
Bagian Kedua Serah terima pekerjaan Pasal 29 (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan; 20
(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak; (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak; (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi : a) Penyedia Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan; b) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan c) Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
Jaminan
(7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak; (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir(Final Hand Over). BAB VI PENGAWASAN DAN ASET Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 30 (1) Kepala SKPD wajib melakukan pengawasan terhadap KPA, PPK, PPTK di lingkungan SKPD masing-masing, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kegiatan dengan belanja modal berupa konstruksi, Pengawasan dilakukan oleh SKPD terkait dan Konsultan Pengawas; (3) Kegiatan belanja modal berupa konstruksi, maupun hasil pekerjaan kementerian yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, yang akan menambah nilai Aset sebelum dilakukan Serah Terima dari SKPD yang bersangkutan kepada Bupati Kampar melalui DPPKA, dilaksanakan Peninjauan Lapangan bersama oleh SKPD yang bersangkutan dengan Tim Pembina Pelaksana Kegiatan Pembangunan; (4) Permintaan peninjauan lapangan ditujukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik selaku Sekretariat Tim Pembina Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 peraturan ini; 21
(5) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Pembina Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan peninjauan lapangan; (6) Hasil Peninjauan Lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan SKPD yang bersangkutan dan Tim Pembina Pelaksana Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 peraturan ini; Bagian Kedua Aset Daerah Pasal 31 (1) Apabila suatu kegiatan seluruhnya atau sebagian telah selesai berdasarkan dokumen kontrak, maka sesuai hierarki PPK menyerahkan hasil kegiatan kepada KPA atau PA, kemudian PA menyerahkan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyerahkan aset atau hasil kegiatan tersebut kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran dengan Berita Acara; (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda dan Inspektorat; (4) Pengguna Barang/PenggunaAnggaran berkewajiban mengelola, memanfaatkan dan memelihara setiap hasil kegiatan berupa asset yang merupakan hasil pengadaan barang yang berasal dari Pos Belanja Modal (tidak termasuk barang habis pakai) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kampar; (5) Terhadap hasil pekerjaan yang berasal dari belanja modal dalam bentuk konstruksi yang tidak dapat diselesaikan sesuai dokumen kontrak, maka hasil pekerjaan belum dapat diserahterimakan menjadi aset daerah dan menjadi tanggung jawab SKPD bersangkutan; (6) Untuk pengesahan aset yang berasal dari kontrak tahun jamak, waktu pelaksanaan serah terima aset daerah mengacu kepada kontrak yang telah ditandatangani; (7) Setiap akhir tahun anggaran DPPKA membuat laporan rekapitulasi aset yang dimiliki Daerah dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat, SKPD dan Bagian Administrasi Pembangunandan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Penatalaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut di dalam petunjuk operasional kegiatan pada masing-masing SKPD; (2) Sistematika penyusunan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 peraturan ini. 22
Pasal 33 Tata cara dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 34 PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 10 Agustus 2015 BUPATI KAMPAR, ttd JEFRY NOER Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 10 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd ZULFAN HAMID BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SURYA BUDHI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19620912 198502 1 026
23
Lampiran 1 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
KOP SURAT SKPD .........................,
tgl/bl/tahun
Kepada Yth;
Nomor : …………………………. Lampiran: …………………………. Perihal : Permohonan Peninjauan Lokasi/Titik Awal Pekerjaan/ Paket Pekerjaan
Ketua Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Kampar Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kab. Kampar di – Bangkinang
Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan/Paket Pekerjaan sebagaimana dokumen kontrak/SPK/SPPBJ Nomor :……………….. Kegiatan …………….…………… SKPD …………………., dan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor ……………… Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Kampar, diatur bahwa untuk pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan diawali dengan peninjauan bersama di lapangan oleh tim pembina pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar bersama pihak pelaksana pekerjaan atau rekanan. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami mohon untuk dapat dilaksanakan peninjauan bersama ke lapangan dalam rangka dimulainya kegiatan atau paket pekerjaan dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimak kasih.
……………………, tanggal/bulan/tahun PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
..…………………………… NIP …………………………
24
Lampiran 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
KOP SURAT SKPD BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI/TITIK AWAL PEKERJAAN/ PAKET PEKERJAAN………….. Nomor : ……………… Tanggal : ……………… Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama
Jabatan
Alamat 2. Nama
Jabatan Alamat
3. Nama
Jabatan Alamat
4. Nama
Jabatan Alamat
: …………………………. (Sesuai SPT) : …………………………. (Jabatan Kedinasan), bertindak untuk dan atas nama Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar : …………………………. : …………………………. : Pejabat Pembuat Kemitmen Kegiatan………… SKPD …………………………., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar : …………………………. : …………………………. : Direktur/ Pimpinan Kontraktor Pelaksana/Rekanan CV/PT …………………………., bertindak untuk dan atas nama rekanan/pelaksana : …………………………. : …………………………. : Camat …………………………. : ………………………….
berdasarkan : 1. DPA SKPD…… Nomor : ………… Kegiatan …………….. 2. Peraturan Bupati Kampar Nomor ……… Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar. 3. Dokumen Kontrak/SPK/SPPBJ Nomor :…………… Kegiatan ……………. Pekerjaan/Paket Pekerjaan ……………… Secara bersama-sama menyepakati dan menyetujui lokasi/titik awal pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan …………………….. berada di Kelurahan/Desa ………….. Kecamatan…………… Kabupaten Kampar Provinsi Riau sesuai dengan yang tercantum di dalam DPA dan Kontrak. Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………., tanggal/bulan/tahun 1. TIM PEMBINA PELAKSANAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAB. KAMPAR
: ……………………………
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
: ……………………………
3. KONTRAKTOR PELAKSANA
: ……………………………
4. CAMAT
: …………………………… 25
Lampiran 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
KOP KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN/BUMD/BUMS/KOPERASI
……………, Tgl/bl/tahun Nomor Lampiran Perihal
: : : Permohonan izin Pelaksanaan Pembangunan/ Kegiatan……… pada lokasi aset Pemerintah Kabupaten Kampar
Kepada Yth. Bapak Bupati Kampar Cq. Asisten Ekbang dan Kesra Setda Kab. Kampar selaku Ketua Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar diBangkinang
Berkenaan dengan rencana pembangunan/ pelaksaaan kegiatan ……………… oleh KEMENTARIAN/LEMBAGA/BUMN/ BUMD/ BUMS/KOPERASI yang berada pada aset Pemerintah Kabupaten Kampar di Kelurahan/Desa ……………. Kecamatan …………. Kabupaten Kampar Provinsi Riau, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat diberikan izin kepada kami untuk pelaksanaan pembangunan/ kegiatan dimaksud. Lebih lanjut kami sampaikan bahwa segala hal berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembangunan/kegiatan dimaksud terhadap aset Pemerintah Kabupaten Kampar serta pemeliharaan setelah kegiatan selesai sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih. PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ BUMN/ BUMD/ BUMS/KOPERASI
..…………………………… Tembusan, Kepada Yth.: 1. Bupati Kampar di Bangkinang; 2. Inspektur Kabupaten Kampar di Bangkinang; 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar di Bangkinang; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar di Bangkinang; 5. Kepala Dinas/Badan teknis terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang. 26
Lampiran 4 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
KOP SURAT SKPD
.........................,
tgl/bl/tahun
Kepada Yth; Bapak Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kab. Kampar di – Bangkinang
Nomor : …………………………. Lampiran: …………………………. Perihal : Permohonan Peninjauan Lapangan Serah Terima Aset
Dalam rangka penyerahan aset dari kegiatan pembangunan Tahun Anggaran …….. di Lingkungan SKPD …….., kepada Bupati Kampar sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Kampar Nomor ………. Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar pasal 30, dengan ini kami menyampaikan permintaan turun lapangan bersama Tim Pembina Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar. Jadwal pelaksanaan peninjauan lapangan ditentukan oleh Tim Pembina Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimak kasih.
……………………, tanggal/bulan/tahun KEPALA SKPD
..…………………………… NIP …………………………
27
Lampiran 5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
KOP SURAT SKPD BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN SERAH TERIMA ASET Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama
Jabatan
Alamat 2. Nama
Jabatan Alamat
3. Nama
Jabatan Alamat
: …………………………. (Sesuai SPT) : …………………………. (Jabatan Kedinasan), bertindak untuk dan atas nama Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar. : …………………………. : …………………………. (Sesuai SPT) : ………………. (Jabatan Kedinasan), bertindak untuk dan atas nama SKPD ……………………….. : …………………………. : …………………………. (Sesuai SPT) : …………………………. (Jabatan Kedinasan, bertindak untuk dan atas nama camat ………) : ………………………….
berdasarkan : 1. DPA SKPD…… Nomor : ………… Kegiatan …………….. 2. Peraturan Bupati Kampar Nomor ……… Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar. Secara bersama-sama menyatakan bahwa aset sebagaimana tersebut pada daftar aset SKPD yang bersangkutan dapat/belum dapat diproses lebih lanjut penyerahan asetnya kepada Bupati Kampar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………., tanggal/bulan/tahun 1. TIM PEMBINA PELAKSANAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAB. KAMPAR
: ……………………………
2. SKPD 3. CAMAT
: …………………………… : ……………………………
28
Lampiran 6 Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PETUNJUK OPERASIONAL I. HAL YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN A. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja B. Kelompok Sasaran Kegiatan C. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran D. Alokasi Anggaran Per Triwulan II. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN III.
PETUNJUK-PETUNJUK LAINNYA
A. Umum 1. Maksud dan Tujuan 2. Sasaran Kegiatan 3. Organisasi Kegiatan 4. Tugas dan Tanggung Jawab 5. Pelaksanaan Kegiatan 6. Mekanisme Pencairan Alokasi Pertanggungjawaban 7. Pelaksanaan Kegiatan 8. Mekanisme Pencairan Alokasi Pertanggungjawaban
Belanja
Kegiatan
dan
Belanja
Kegiatan
dan
B. Khusus (Tujuan dan bentuk SPJ per Kode Rekening di dalam DPA) IV.PENUTUP LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Time Schedule Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran Struktur Organisasi Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SK. PA/KPA SK. PPK/PPTK SK. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dokumen lain yang dianggap perlu
29
Lampiran 7 Peraturan Bupati Kampar Nomor : Tanggal :
Tahun 2015
MATRIKS PERBEDAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DENGAN NOMOR 35 TAHUN 2011 (PERUBAHAN I), NOMOR 70 TAHUN 2012 (PERUBAHAN II), NOMOR 172 TAHUN 2014 (PERBEDAAN III) DAN NOMOR 4 TAHUN 2015 (PERUBAHAN IV) UNTUK PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
Pasal 1
Pasal 1
(1) Pengadaan barang /jasa pemerintah yg selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan utk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi lainnya yg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannnya seluruh kegiatan utk memperoleh Barang/Jasa (2) Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi lainnya, yg selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan APBN dan /atau APBD
Ketentuan pasal 1 angka1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan 5 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 4a, sehingga berbunyi : (1) Pengadaan barang /jasa pemerintah yg selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan utk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi yg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannnya seluruh kegiatan utk memperoleh Barang/Jasa (2) Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi yg selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan APBN dan /atau APBD Ditambah ayat (4a)
30
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (4.a) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah
31
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Ketentuan angka 4 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
(8)Unit Layanan Pengadaan yg selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
(8)Unit Layanan Pengadaan yg selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
(9)Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(9)Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung
(24) Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
(24) Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan kompleks.
(25)Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya
(25)Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya
32
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(9)Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,Penunjukan Langsung, dan EPurchasing
54 TAHUN 2010 untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000,00 ( dua ratus juta rupia).
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(26)Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstrusi) untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(26)Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstrusi) untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 4
Pasal 4
Penjelasan huruf c a. jasa rekayasa (engineering); b. jasa perencanaan (planning), perancangan ( design)dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi; c. jasa perencanaan ( planning), perencangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain pekerjaan Konstruksi seperti transportasi,pendidikan,kesehatan,k ehutanan,perikanan,kelautan,lingku ngan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM,pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energy; d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum;
Penjelasan pasal 4 huruf c ditambah satu butir, yaitu huruf e, dan huruf d ditambah kan 1 (satu) butir yaitu butir x , sehingga berbunyi : a. jasa rekayasa (engineering); b. jasa perencanaan (planning), perancangan ( design)dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi; c. jasa perencanaan ( planning), perencangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain pekerjaan Konstruksi seperti transportasi,pendidikan,kesehatan, kehutanan,perikanan,kelautan,ling kungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM,pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energy; d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa
33
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Penjelasan huruh d Pengadaan jasa lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada: a. jasa boga (catering service); b. jasa layan kebersihan ( cleaning service); c. jasa penyediaan tenaga kerja; d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan; e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; f. jasa penerangan,iklan/reklame,film, pemotretan; g. jasa percetakan dan penjilidan; h. jasa pemeliharaan/perbaikan; i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; k. jasa penjahitan/konveksi; l. jasa impor/ekspor; m. jasa penulisan dan penerjemahan; n. jasa penyewaan; o. jasa penyelaman; p. jasa akomodasi; q. jasa angkutan penumpang; r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer)
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hokum; e. Pekerjaan survey yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli Penjelasan huruh d ditambah huruf x Pengadaan jasa lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada: a. jasa boga (catering service); b. jasa layanan kebersihan ( cleaning service); c. jasa penyediaan tenaga kerja; d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan; e. jasa layanan kesehatan,pendidikan, pengembangan sumber daya manusia,kependudukan; f. jasa penerangan,iklan/reklame,film, pemotretan; g. jasa percetakan dan penjilidan; h. jasa pemeliharaan/perbaikan; i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; k. jasa penjahitan/konveksi; l. jasa impor/ekspor; m. jasa penulisan dan penerjemahan; n. jasa penyewaan;
34
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 t. jasa pengamanan; u. jasa layanan internet; v. jasa pos dan telekomunikasi; w. jasa pengelolaan asset.
35 TAHUN 2011
o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.
Pasal 6 Penjelasan huruf e Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/ melakukan peran ganda atau terafiliasi. Yang dimaksud dengan peran ganda miasalnya : a. dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; b. dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana/pengawas
70 TAHUN 2012 jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; jasa penyelenggaraan acara (event organizer) jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.; jasa pekerjaan survey yg tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.
Pasal 6 Penjelasan pasal 6 huruf e diubah, sehingga berbunyi : Pertentangan kepentingan para pihak antara yang terkait, baik secara langsung maupun tidak meliputi antara lain: a. dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; b. dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan Konstruksi yang direncananya/diawasinya, kecuali
35
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 bertindak sebagai pelaksana pekerjaan Konstruksi yang direncananya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak terima Jadi (turn key contract) dan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak berbasis Kinerja ( Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancangan dan Bangunan ( Design and Build), Kontrak Rancangan, Bangun dan operasi ( Engineering,Procuremen and Construction/EPC); c.
pengurus koperasi pegawai dalam sutau K/L/D/I atau anak perusahaan BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/ Seleksi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. b.1.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; c. pengurus koperasi pegawai dalam sutau K/L/D/I atau anak perusahaan BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/ Seleksi; d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/ Jasa; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maunpun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) pemegang saham.
36
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/ Jasa; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maunpun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % (lima puluh persen) pemegang saham Pasal 7 (1). Organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/JAsa terdiri atas: a. PA/KPA b. PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan;dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (2). Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK;dan c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (3). PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
Pasal 7 Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Passal 7 disisipkan 1 huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (4) dan Penjelasan Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/JAsa terdiri atas: a. PA/KPA b. PPK; b.1.ULP/Pejabat Pengadaan /Tim Pengadaan;dan c. ULP/Pejabat Pengadaan;dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (2). Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK;dan
37
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
Penjelasan ayat (3) Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Direksi Lapangan,konsultan Pengawas,Tim Pelaksana Swakelola, dan lain – lain.
Pasal 11 Ayat (1). PPK memiliki tugas pokok kewenangan sebagai berikut : c. menanadatangani kontrak
dan
(2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
70 TAHUN 2012 c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (2a)Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran. (3). PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penjelasan ayat (3) Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan,konsultan Pengawas,Tim Pelaksana Swakelola, dan lain – lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK Pasal 11 Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi: Ayat (1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. Menyetuji bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian. (2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: c. menetapkan tim atau tenaga ahli
38
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 12 Ayat (2) untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pasal 12 Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi: Ayat (2) c. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis secara manajerial untuk melaksanakan tugas. Ayat (2) huruf f f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanada Tangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM) atau Bendahara;dan ayat (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualaikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Ayat (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk : a. PPK yang dijabat oleh Pejabat Eselon I dan II di K/L/D/I; dan
39
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK Ayat (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. Berpendidikan paling kurang sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) TAHUN TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN Pengadaan Barang/Jasa;dan c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan. Tambahan ayat (4) (4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.
ULP/PEJABAT PENGADAAN Pasal 14
ULP/PEJABAT PENGADAAN Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
40
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 (1) K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. (2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah /Pimpinan Institusi
Pasal 15 (1) Pemilihan Penyedian Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa la8innya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). (3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan
35 TAHUN 2011
Pasal 14
70 TAHUN 2012
(1)
Kementerian/Lembaga/Pemerinta h Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. (2) ULP pada Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah /Pimpinan Institusi Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemilihan Penyedian Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP. (2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan
41
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 teknis (aanwijzer).
Pasal 16 (1). Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (2). Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupai) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (3). Pengadaan Lansung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
Pasal 17 (1). Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi: (1). Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. (2). Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. (3). Pengadaan Lansung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1). Kepala ULP/ Anggota Kelompok Kerja
42
Ketentuan ayat (2) huruf h angka 1) Pasal 17 diubah dan Penjelasan ayat (1a) diubah, sehingga berbunyi: Pasal 17 Huruf h h. Khusus Pejabat Pengadaan : 1)Menetapkan
54 TAHUN 2010 c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkan sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memeliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai kompetensi yang dipersyaratkan;dan g. menandatangani Pakta Integritas. (2). Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran; d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalm Portal Pengadaan Nasional; e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;dan f. menandatangani Pakta Integritas. (1a)Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP. (2). Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran; d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan
43
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,0 0 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah); Penjelasan ayat (1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya
54 TAHUN 2010 g. Khusus untuk ULP; 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 ( seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah; 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h. Khusus Pejabat Pengadaan : 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalm Portal Pengadaan Nasional; e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. Melalkukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP; 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 ( seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah; 3) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
44
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
54 TAHUN 2010 Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah); 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;dan j. memeberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (3). Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK; a. Perubahan HPS;dan/atau b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (4). Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi lainnya. (5). Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pewai negeri. (6). Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada kepala ULP. h. Khusus Pejabat Pengadaan : 1) Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk: a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah); 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; 3) menyerahkan dokumen asli pemelihan Penyedian Barang/ Jasa kepada PA/KPA;dan 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2a).Tugas Pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :
45
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 bersifat khusus dan/ atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta (7). Anggota ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK; b. Pengelola keuangan;dan c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. (3). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat
46
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 mengusulkan kepada PPK; a. Perubahan HPS;dan/atau b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (4). Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi lainnya. (5). Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk: a. Lembaga/InstitusiPengguna APBN/ APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/ anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri. b. kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. (6). Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta (7). Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK;
47
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
PANITIA/PEJABAT PEKERJAAN
PENERIMA
35 TAHUN 2011
HASIL
Pasal 18 Ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : e. tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan
PENYEDIA/BARANG Pasal 19 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa memenuhi persyaratan sebagai berikut : i. khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemapuan Paket ( SKP) sebagai berikut : SKP=KP – P KP = nilai kemampuan paket dengan ketetentuan
70 TAHUN 2012 b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara;dan d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah sehinga berbunyi : Pasal 18 Ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. PENYEDIA/BARANG Ketentuan Pasal 19 (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan Penjelasan ayat (4) di ubah sehingga berbunyi: Pasal 19 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa memenuhi persyaratan sebagai berikut : i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan
48
Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 19 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa memenuhi persyaratan sebagai
54 TAHUN 2010 a) untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 ( satu koma dua ) N. P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. j. Tidak dalam pengawasan pengadilan ,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/ Jasa k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ( SPT Tahunan ) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, Pasal 23 ( bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN ( bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak m. Tidak masuk dalam daftar hitam
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
bank; j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket ( SKP ) sebagai berikut : SKP=KP – P KP = nilai kemampuan paket dengan ketetentuan a) untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 ( satu koma dua ) N. P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. k. Tidak dalam pengawasan pengadilan ,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/ Jasa; l. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ( SPT Tahunan ) serta
49
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 berikut: l. memiliki nomor Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. (2a).Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi
54 TAHUN 2010 n.Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;dan o.Menandatangani Pakta Integritas Penjelasan ayat (4) Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain: a. Penyedian Barang/ Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan Pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi ( turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi ( turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA Pasal 22 Ayat (3)Rencana Umum Pengadaan Barang /Jasa meliputi kegiatan- kegiatan sebagai
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, Pasal 23 ( bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN ( bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak,. n.Tidak masuk dalam daftar hitam. o.Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;dan p.Menandatangani Pakta Integritas
Pasal 19 Tambahan ayat (1a) (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsipprinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi penyedian Barang/ Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat ( 1) huruf d, huruf j, dan huruf l. Penjelasan ayat (4) Cukup jelas RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22
50
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
berikut : c.menetapkan kebijakan umum tentang : 1. pemaketan pekerjaan; 2. cara pengadaan Barang/ Jasa; dan 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
Pasal 23 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang , harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. (2) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi : a. Huruf a sampai dengan huruf c tetap. d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (3) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. (4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Ayat (3)Rencana UMum Pengadaan Barang /Jasa meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut : c.menetapkan kebijakan umum tentang : 1. pemaketan pekerjaan; 2. cara pengadaan Barang/ Jasa; dan 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4. penetapan penggunaan produk dalam negeri Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran berikutnya , harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. (2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi : a. Huruf a sampai dengan huruf c tetap. d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran
51
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/ pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah.
Pasal 25 (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa di masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; d. perkiraan besaran biaya; (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/ yang akan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 berikutnya. (4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/ pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi : Pasal 25 (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa di masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR. (1a) PA pada Pemerintah Daerah memgumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. (1b)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan ,
52
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Ketentuan ayat (1a) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi : Pasal 25 (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas,setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
datang.
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; d. perkiraan besaran biaya; (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/ yang akan datang.
SWAKELOLA Pasal 26 Ayat (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan / atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta
Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi: Pasal 26 Ayat (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan / atau memanfaatkan kemampuan
53
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
Pasal 31 Penjelsan Huruf (c) yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan / pengerasan jalan lingkungan. Huruf (d) Bangunan baru yang tidak sederhana antara lain konstruksi bangunan gedung yang melebihi 1 (satu) lantai.
PERSIAPAN PENGADAAN Pasal 33 Persiapan pemilihan Penyedian Barang/ Jasa terdiri atas kegiatan : a. perencanaan pemilihan Penyedian Barang/ Jasa; b. pemilihan system pengadaan; c. penetapan metode penilaian kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedian
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L/D/I; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; Penjelasan Pasal 31 huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi : Pasal 31 Penjelsan Huruf (c) yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. Huruf (d) Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan perundangundangan di bidang konstruksi. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi: PERSIAPAN PENGADAAN Pasal 33 (1) Persiapan pemilihan Penyedian Barang/ Jasa terdiri atas kegiatan : a. perencanaan pemilihan Penyedian Barang/ Jasa; b. pemilihan system pengadaan; c. penetapan metode penilaian
54
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Barang/ Jasa; dan f. penetapan HPS;
35 TAHUN 2011 Pengadaan
PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI / JASA LAINNYA Pasal 35 (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan dilakukan dengan : a. pelelangan yang teridiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Kontes/ Sayembara
70 TAHUN 2012 kualifikasi; d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedian Barang/Jasa; e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan f. penteapan HPS; (2) Proses persiapan pemilihan Penyedian Barang/ Jasa dilakukan stelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan. PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Ketetntuan Pasal 35 ayat (2) diubanh dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga berbunyi: Pasal 35 (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung; atau f. Kontes. (3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung;
55
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Pasal 36 (2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. (3) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Pasal 37 (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui : a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 d. Pengadaan Langsung; atau e. Sayembara Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 (2) Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. (3) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Kementerian Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi: Pasal 37 (2) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan melalui :
56
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurangkurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Pasal 38 ayat (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penjelasan ayat (2) Pasal 38 : cukup jelas
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurangkurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
172 TAHUN 2014
Diantara ayat (4) huruf c dan huruf d Pasal 38 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, dan ditambah 1 (satu) satu huruf pada ayat (5) yaitu huruf h, serta penjelasan ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Diantara huruf d dan e ayat (5) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d.1. sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 Ayat Ayat (5) Kiriteria Barang Khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/ Jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
Pasal 38
Ayat (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : C1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan;atau d.1.Pekerjaan
57
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 39 (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 ( se ratus juta rupiah) dengan ketentuan : a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. resiko kecil; dan/ atau
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Ayat (5) Kiriteria Barang Khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/ Jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/ developer yang bersangkutan. Penjelasan ayat (2) Pasal 38 : Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/ Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi. Hal ini dikecualikan untuk penanganan darurat, dimana Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja. Ketetntuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 39 (1)
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
58
172 TAHUN 2014 Pengadaan dan Penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha orang- perseorangan dan/ atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
Pasal 42 Ayat (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Pasal 43 Ayat (3)
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan : e. kebutuhan operasional K/L/D/I; f. teknologi sederhana; g. resiko kecil; dan/ atau h. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha orang- perseorangan dan/ atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil (3) dihapus Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 42 Ayat (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Institusi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
59
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikuti.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
Pasl 43 Ayat (3)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/ Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikuti.
Pasal 44
Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah serta penjelasan Pasal (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana 44 berubah, sehingga dimaksud pada ayat (1), meliputi: berbunyi sebagai berikut : a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu Pasal 44 penyelesaian pekerjaannya harus (2) Kriteria keadaan tertentu segera/tidak dapat ditunda untuk: sebagaimana dimaksud 1) pertahanan negara; pada ayat (1), meliputi: 2) keamanan dan ketertiban a. penanganan darurat masyarakat; yang tidak bisa 3) keselamatan/ perlindungan direncanakan masyarakat yang pelaksanaan sebelumnya dan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ waktu penyelesaian harus dilakukan segera, termasuk: pekerjaannya harus a) akibat bencana alam dan/atau segera/tidak dapat bencana non alam dan/atau ditunda untuk: bencana sosial; 1) pertahanan negara; b) dalam rangka pencegahan 2) keamanan dan bencana; dan/atau ketertiban
60
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. Penjelasan Pasal 44 Pasal 44 Ayat (2) Huruf a
35 TAHUN 2011 masyarakat; 3) keselamatan/perlin dungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk : a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasaran a yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan
70 TAHUN 2012
61
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011 ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; dan/atau; e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau
70 TAHUN 2012
62
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
35 TAHUN 2011 pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
70 TAHUN 2012
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Penjelasan Pasal 44 Pasal 44 Ayat (2) Huruf a Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi dalam rangka penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung, dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
Pasal 45
Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi:
(1) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a.Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan /atau
(1). Langsung dilakukan Pengadaan
63
Pengadaan dapat terhadap Jasa
54 TAHUN 2010 b.Bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). PENETAPAN DOKUMEN
METODE
PENYAMPAIAN
Pasa 47 (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut: a.Pengadaan Barang/ Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah (5)Metode dua sampul digunakan untuk: (6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki Karateristik sebagai berikut: b. Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan system, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
PENETAPAN DOKUMEN
METODE
PENYAMPAIAN
Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan Ayat (6) serta penjelasan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi: Pasa 47 (1) Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran. (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harganya telah ditetapkan pemerintah. (5)Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk: (6)Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki Karateristik sebagai berikut:
64
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
b.
c. d. e. Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pasal 48 (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi system nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. (5) Dalam melakukan evaluasi ULP/ Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran
70 TAHUN 2012 memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan system, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; mempunyai beberapa alternatif penggunaan system dan desain penerapan teknologi yang berbeda; membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau membutuhkan penyetaraan teknis.
Ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga berbunyi : Pasal 48 (3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan Baran/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. (3a)Evaluasi system penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.
65
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
METODE EVALUASI PENAWARAN DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI Pasal 49 Ayat (7) d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (5) Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. (6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi system gugur, system nilai, atau system penilaian biaya selama umur ekonomis. METODE EVALUASI PENAWARAN DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga berbunyi : (7)
d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; (8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan : a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak
66
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.
PENETAPAN JENIS KONTRAK
PENETAPAN JENIS KONTRAK
Pasal 50
Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 50 (1) PPK menetapkan jenis Pengadaan Barang/Jasa rancangan kontrak
Pasal 52 (2)
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: f. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); g. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan
Kontrak dalam
Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi : Pasal 52 (2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan : a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang
67
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan : penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service
Pasal 53 (3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service. b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a. (2a)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi : Pasal 53 (3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan
68
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata
TANDA BUKTI PERJANJIAN Pasal 55 (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. TANDA BUKTI PERJANJIAN Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi: Pasal 55 (2)Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3)Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk
69
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
TANDA PERJANJIAN
BUKTI
Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 55 (3)
e. Surat pesanan
54 TAHUN 2010 (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI Pasal 56 (6) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. b.pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau c. pemilihan Penyedia Barang/
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4)SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5)Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). PENETAPAN KUALIFIKASI
METODE
PENILAIAN
Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi : Pasal 56 (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
70
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online
54 TAHUN 2010 Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. (7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. (11)ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 b. Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; c. Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. (4a)Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya (7) Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. (11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan c. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/ eleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia
71
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Pasal 57 (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Barang/Jasa. TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi : Pasal 57 (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen
72
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18) penetapan pemenang; 19) pengumuman pemenang; 20) sanggahan; 21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 22) penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 18) penetapan pemenang; 19) pengumuman pemenang; 20) sanggahan; dan 21) sanggahan banding (apabila diperlukan). b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi;
73
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)
54 TAHUN 2010 penetapan hasil kualifikasi; pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan Dokumen Pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); dan penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
35 TAHUN 2011
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
15) 16) 17) 18) 19)
74
70 TAHUN 2012 pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi; pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan Dokumen Pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai; penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran; 6) evaluasi penawaran; 7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14) penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. (3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 21) penetapan pemenang; 22) pengumuman pemenang; 23) sanggahan; dan 24) sanggahan banding (apabila diperlukan). c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 4) pembuktian kualifikasi; 5) penetapan hasil kualifikasi; 6) pengumuman hasil kualifikasi; 7) sanggahan kualifikasi; 8) undangan; 9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran; 13) evaluasi Dokumen Penawaran; 14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
75
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 15) penetapan pemenang; 16) pengumuman pemenang; 17) sanggahan; dan 18) sanggahan banding (apabila diperlukan). d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran; 6) evaluasi penawaran; 7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; dan 13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan). e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
76
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 1) opname pekerjaan di lapangan; 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 6) penyampaian Dokumen Penawaran; 7) pembukaan Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 10) pembuktian kualifikasi; 11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 12) penetapan pemenang; 13) pengumuman pemenang; 14) sanggahan; dan 15) sanggahan banding (apabila diperlukan). (5) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan
77
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 sebagai berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pemberian penjelasan; e. pemasukan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; g. penetapan pemenang; h. pengumuman pemenang; dan i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (6) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. (7) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara; c. pemberian penjelasan;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; dan m. sanggahan banding (apabila diperlukan). (6) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
78
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
d. e. f. g. h. i. j.
54 TAHUN 2010 pemasukan proposal; pembukaan proposal; pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; dan penunjukan pemenang.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 1) opname pekerjaan di lapangan; 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan dan penetapan HPS; 4) penyusunan Dokumen Pengadaan; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia; 6) pemasukan Dokumen Penawaran; 7) pembukaan Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia; dan 11) pengumuman Penyedia. (7) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pembuktian kualifikasi; e. pemberian penjelasan; f. pemasukan Dokumen Penawaran;
79
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; i. penetapan Penyedia; dan j. pengumuman Penyedia. (8) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi; b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. (9) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan
80
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
TAHAPAN PEMILIHAN KONSULTANSI
PENYEDIA
35 TAHUN 2011
JASA
Pasal 58 (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
70 TAHUN 2012 penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang.
172 TAHUN 2014 Hasil
TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi : Pasal 58 (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut: a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
81
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan dokumen sampul II; 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21) undangan klarifikasi dan negosiasi; 22) klarifikasi dan negosiasi; 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan dokumen sampul II; 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. b. metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi;
82
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 8) sanggah kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) undangan pembukaan dokumen sampul II; 18) pembukaan dan evaluasi sampul II; 19) penetapan pemenang; 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang; 21) sanggahan; 22) sanggahan banding (apabila diperlukan); 23) undangan klarifikasi dan negosiasi; 24) klarifikasi dan negosiasi; 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan : 1) pengumuman prakualifikasi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran; 13) pembukaan dokumen sampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis; 17) undangan pembukaan dokumen sampul II; 18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 19) penetapan pemenang; 20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 21) sanggahan; 22) sanggahan banding (apabila diperlukan); 23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. c. metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran
83
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14) penetapan pemenang; 15) pemberitahuan/pengumuman pemenang; 16) sanggahan; 17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 19) klarifikasi dan negosiasi; 20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 21) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran; 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14) penetapan pemenang; 15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 16) sanggahan; 17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 19) klarifikasi dan negosiasi; dan 20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
84
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan/pengumuman pemenang; p. sanggahan; q. sanggahan banding (apabila diperlukan); r. undangan klarifikasi dan negosiasi; s. klarifikasi dan negosiasi; t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran; m. evaluasi administrasi, teknis, dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang; p. sanggahan; q. sanggahan banding (apabila diperlukan); r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; s. klarifikasi dan negosiasi; dan
85
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
dan u. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 1) opname pekerjaan di lapangan; 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS; 5) penyampaian Dokumen Pengadaan;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut: a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 1) opname pekerjaan di lapangan; 2) penetapan ruang lingkup, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 3) penyusunan Dokumen Pengadaan; 4) penyusunan dan penetapan HPS;
86
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 6) penyampaian Dokumen Penawaran; 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi; 11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan 12) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut: a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; i. pengumuman; dan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 5) penyampaian Dokumen Pengadaan; 6) pemasukan Dokumen Penawaran; 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; 10) penetapan Penyedia; dan 11) pengumuman Penyedia. (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut: a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia; dan i. pengumuman. (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan
87
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: (1) survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi; (2) membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan (3) klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. (6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; i. pengumuman pemenang; dan j. penunjukan pemenang. (7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. (6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. b.pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang. (7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil
88
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.
Pasal 60 (1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Evaluasi; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi : Pasal 60 (1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman
89
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
54 TAHUN 2010 masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah; pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; Surat Penunjukan Penyedia
35 TAHUN 2011 d.
e.
f.
g.
h.
i.
70 TAHUN 2012 kualifikasi; masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan; pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
90
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada
91
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 61 (1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Kelompok Kerja ULP. (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. (4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja. (5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi : Pasal 61 (1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja
92
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
d. e.
f.
g.
h.
i.
54 TAHUN 2010 paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/ seleksi; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan; evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan: 1. waktu yang diperlukan; atau 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan; masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; dalam hal sanggahan banding tidak
35 TAHUN 2011 c. d. e.
f.
g.
h.
70 TAHUN 2012 sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan: 1. waktu yang diperlukan; atau 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan; masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
93
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP. (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.
94
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 62 (1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; e. masa sanggah terhadap hasil
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja. (5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi : Pasal 62 (1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya
95
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak
35 TAHUN 2011 e.
f.
g.
h.
i.
70 TAHUN 2012 Berita Acara Pemberian Penjelasan; masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan Kontrak ditandatangani paling
96
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
c.
d.
e.
f.
g. h.
54 TAHUN 2010 tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah; pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
97
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 i. masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. (4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. (3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan
98
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 setelah DIPA/DPA disahkan.
PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pasal 66 (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP. (4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui EProcurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. (5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja. (6) Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7a), dan Penjelasan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi : Pasal 66 (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat
99
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. (4) HPS ditetapkan: a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: 1) untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan 2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
100
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ayat (3) Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya; f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang
101
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (7a)Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Penjelasan ayat (3) Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran. Pasal 70 (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi : Pasal 70 (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa
102
Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 70 (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan
Lainnya.
54 TAHUN 2010
Pasal 71 (1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan. (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna. (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 71 (1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk: a. Pekerjaan Konstruksi; b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
103
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/ Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.
54 TAHUN 2010 Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
PENGUMUMAN BARANG/JASA
PEMILIHAN
PENYEDIA
Pasal 73 (1) ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat: a. rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD; atau b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan. (2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan. (3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurangkurangnya melalui: a. website K/L/D/I;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 pemeliharaan. (2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak. (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. PENGUMUMAN BARANG/JASA
PEMILIHAN
PENYEDIA
Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat: a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. (2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa
104
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 73 (1) Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan. (2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan
54 TAHUN 2010 b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada: a. website K/L/D/I; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan. (3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurangkurangnya melalui: a. website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
PEMBERIAN PENJELASAN
PEMBERIAN PENJELASAN
Pasal 77
Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 77 (5a) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.
PENETAPAN PEMENANG
DAN
PENGUMUMAN
Pasal 80 (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan
PENETAPAN PEMENANG
DAN
PENGUMUMAN
Ketentuan Pasal 80 diubah ayat (1) dan (2) diubah, dan ditambah ayat (3), (4), (5), (6), (7) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
105
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
54 TAHUN 2010 hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi
35 TAHUN 2011
Pasal 80
70 TAHUN 2012
(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi.
(3) Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa
sekurang-kurangnya terdiri dari: a.
nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga. (4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui
106
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
LPSE. (5) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat. (6) Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan. (7)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia.
SANGGAHAN
SANGGAHAN
Pasal 81
Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:
(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan
Pasal 81 (1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
107
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. (2) Surat
sanggahan disampaikan ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. (3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.
Pasal 82 (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. (3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7a), ayat
108
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding. (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang. (10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (7b) dan ayat (7c), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan. (2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung. (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS. 6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan
109
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. (7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga /Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding. (7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding. (7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. (8) Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar Kelompok
110
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Kerja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa. (10) Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.
PEMILIHAN GAGAL
PEMILIHAN GAGAL
Pasal 83
Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses
prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi
ternyata benar; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi
terjadi persaingan tidak sehat; f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak
Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump
Pasal 83 (1)
Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
111
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS; h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. (2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila: a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi
kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang
dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk
Kontrak Lump Sum diatas HPS; h. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar; i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau j. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS. (2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila: a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi
112
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau i. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran. (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; f. pelaksanaan
35 TAHUN 2011 b.
c.
d. e. f.
g. h.
i.
70 TAHUN 2012 Sederhana; Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang; sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya; sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang
113
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 menggunakan metode evaluasi kualitas; j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atau k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi. (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai
114
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 84
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dengan Peraturan Presiden ini; f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini. Ketentuan Pasal 84 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 84 (6)Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
115
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Langsung dan pelaksanaan pekerjaan. (7) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan. (8) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang. (9) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.
PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Pasal 85
Ketentuan Pasal 85 ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan
Pasal 85 (6) Dalam hal terdapat Sanggahan Banding,
116
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
(7) Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. (8) Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK. PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONTRAK
Pasal 86 (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/
PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONTRAK
Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana
117
PENANDATANGAN KONTRAK BARANG DAN JASA Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 86 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 (2a)Dalam hal proses pemilihan Penyedia
54 TAHUN 2010 pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
118
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
54 TAHUN 2010 PERUBAHAN KONTRAK Pasal 87 (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KONTRAK Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 (1a)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. (2)
Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
Pasal 88
Ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 88 (2) Uang Muka dapat diberikan kepada
119
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010 a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. (3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut : a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. (3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK. Pasal 89 (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
Ketentuan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 89
120
Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1
54 TAHUN 2010 (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. (5) 5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
121
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 (6) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
122
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 dilakukan sebelum prestasi pekerjaan terima/terpasang untuk: a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang
54 TAHUN 2010
PENGADAAN BARANG/JASA KEADAAN TERTENTU Pasal 90
35 TAHUN 2011
DALAM
70 TAHUN 2012
PENGADAAN BARANG/JASA KEADAAN TERTENTU
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 akan diserahterimakan , namun belum terpasang. (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.
DALAM
Ketentuan Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf c yaitu angka 4), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 4) penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
KEADAAN KAHAR
KEADAAN KAHAR
123
Pasal 91
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
PENYESUAIAN HARGA
PENYESUAIAN HARGA
Pasal 92
Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
4 TAHUN 2015 Ketentuan ayat (2) Pasal 91 dihapus dan Penjelasan ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Penjelasan ayat (1)
Penjelasan ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
172 TAHUN 2014
Pasal 92 Ayat (2) b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead
124
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 sebagaimana tercantum penawaran;
dalam
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
PEMUTUSAN KONTRAK
PEMUTUSAN KONTRAK
PEMUTUSAN KONTRAK
Pasal 93
Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c diubah, dan diantara ayat (1) huruf a dan huruf b disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf a.1. dan a.2., sehingga berbunyi sebagai berikut:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), serta Penjelasan ayat 1 huruf a.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
Pasal 93 (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
125
Pasal 93 (1a)Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan/atau
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. Penjelasan ayat (1) huruf (a2) : Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.
Pasal 97 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
Diantara Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
126
54 TAHUN 2010 ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.
35 TAHUN 2011
berikut :
70 TAHUN 2012
Pasal 97 (2a) PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4). (3) Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).
PREFERENSI HARGA
PREFERENSI HARGA
Pasal 98
Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)
Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
Pasal 98 (2)
Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan untuk
127
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
rupiah).
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2a) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.
PERAN SERTA USAHA KECIL
PERAN SERTA USAHA KECIL
Pasal 100
Diantara Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 100 (3a)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang
128
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL Pasal 101 (1)Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional. (6) Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut: a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri; b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; dan c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP. PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PELELANGAN/ SELEKSI INTERNASIONAL Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (6) diubah, serta ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1)Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional. (4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit
ekspor, kredit lainnya, dan/atau hibah: d. untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan penawaran berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan (6) Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut: a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri
129
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 104
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dalam negeri, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia. Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi : Pasal 104 (3) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilakukan melalui Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional. (4) Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
130
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional. (5) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dilaksanakan melalui Pelelangan Internasional atau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
KETENTUAN UMUM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
KETENTUAN PENGADAAN ELEKTRONIK
Pasal 106
UMUM SECARA
Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik
Pasal 106 (1) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik Pasal 108
Ketentuan Pasal 108 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi
(1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
131
54 TAHUN 2010 (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 sebagai berikut: Pasal 108 (3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP
E-Tendering
E-Tendering
Pasal 109
Ketentuan Pasal 109 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi : Pasal 109 (7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan Jaminan
132
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
133
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding; e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi : 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi; 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 pascakualifika si. 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ETendering ditetapkan oleh LKPP. Di antara ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 109A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 109A (1) Percepatan pelaksanaan ETendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (2) Pelaksanaan ETendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan
134
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. (3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. undangan; b. pemasukan penawaran harga; c. pengumuman pemenang.
E-PURCHASING
E-PURCHASING
E-PURCHASING
Pasal 110
Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 110 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), serta penjelasan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penjelasan ayat (3) Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada system katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.
Pasal 110 (2a)
Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik Penjelasan ayat (3)
135
Pasal 110 (4) K/L/D/I wajib melakukan EPurchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.
PORTAL PENGADAAN NASIONAL
PORTAL PENGADAAN NASIONAL
Pasal 112
Ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masingmasing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (3) Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 112 (2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. (3) Website masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan
136
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. (5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan instansi/Institusi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai EPurchasing ditetapkan oleh LKPP.
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Pasal 115
Ketentuan Pasal 115 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 115 (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada A/KPA/ PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PP SPM/Bendahara/API P dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan
137
54 TAHUN 2010
PENGAWASAN Pasal 116 K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.
SANKSI Pasal 118 (5) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut : Pasal 116 (1) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. (2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN. (3) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP. (4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SANKSI Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 118 (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi
138
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015 hingga tahap penyelidikan
54 TAHUN 2010 cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (6) Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012
adalah: a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/ Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (6) Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang
139
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
Pasal 120 Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
Pasal 124 (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 120 Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 124 (1) K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
140
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 a. Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan; b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini.
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 129
Ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini. (4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
Pasal 129 (3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini. (4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi Pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
141
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 129 (6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP. (7) Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.
54 TAHUN 2010
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130 (1) ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 Peraturan Presiden ini. (5) Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 130 (3) ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133
Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut :
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 133 Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapat pertimbangan Menteri yang membidangi
142
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015
54 TAHUN 2010
35 TAHUN 2011
70 TAHUN 2012 urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
143
172 TAHUN 2014
4 TAHUN 2015