BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di desa perlu memperhatikan Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
=2= 2. Undang-Undang Republik 2003 tentang Keuangan Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun Negara (Lembaran Negara 2003, Nomor 47, Tambahan Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentantang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
=3= 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
=4= 8.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 18. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu. 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 20. Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah Penghasilan/ Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
=5= Pasal 3 Tujuan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut : a. Memberikan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; c. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Pasal 4 Sumber Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015. Pasal 5 Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut : a.
Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;
b.
Sekretaris Desa sebesar Rp.1.100.000.- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per bulan ;
c.
Perangkat Desa merangkap Bendahara Desa sebesar Rp.1.000.000.(Satu Juta Rupiah) per bulan;
d.
Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu Rupiah) per bulan;
e.
Kepala Dusun sebesar Rp. 650.000.- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pasal 6
Besaran Tunjangan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) per tahun. Pasal 7 Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut ; a.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per bulan ;
=6= b.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 750.000.(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
c.
Sekeretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 550.000.(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
d.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 500.000.- ( Lima Ratus Ribu Rupiah). Pasal 8
Belanja Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Desember pada setiap tahun anggaran; BAB IV MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Bagian Pertama Kriteria Penerima Pasal 9 (1)
Pemerintah Desa menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
(2)
Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)
Nama penerima dan besaran dana bantuan keuangan yang diterima Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
(4)
Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak berkas kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati. Pasal 10
(1)
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ;
(2)
Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
=7= (3)
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya;
(4)
Penjabat Kepala Desa menerima bantuan keuangan dengan besaran jumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa;
(5)
Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya maka bantuan keuangan penghasilan tetap perangkat desa lainnya yang bersangkutan ditiadakan;
(6)
Pejabat kepala desa menerima keuangan lainnya;
(7)
Dalam hal Penjabat Kepala Desa berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil, maka Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan;
Penghasilan Tetap
dan
bantuan
Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Pasal 11 Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi administrasi meliputi: a. Permohonan Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Camat setempat dengan melampirkan : 1. Daftar Absensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 2. Laporan Harian Kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 3. Laporan Harian Kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh ditulis tangan harus diketik komputer dengan ketentuan menggunakan jenis huruf Bookman Old Sytle ukuran 12; b. Kecamatan merekap data alokasi penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa atas usulan yang disampaikan oleh Kepala Desa; c. Terhadap data alokasi dan Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Camat melakukan evaluasi guna menentukan data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk kesesuaian nama dan Keputusan pengesahan pengangkatannnya; d. Berdasarkan hasil Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c (tiga), Camat membuat Rekomendasi Pencairan Dana yang dilengkapi dokumen pendukung Kepada Bupati Rokan Hulu C/q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk diteruskan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu selaku Bendahara Umum Daerah untuk ditransfer ke Rekening Desa; e. Berdasarkan persetujuan Bupati Rokan Hulu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu ke rekening Kas Desa penerima bantuan;
=8= f.
Kepala Desa yang bermasalah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pengajuan permohonan pencairan dan pertanggungjawaban ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 12
Permohonan Pengajuan Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan setiap bulan. Pasal 13 Format penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud dalam pasal 11 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Pasal 15 Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi administrasi meliputi daftar tanda terima Penghasilan Tetap dan Tunjangan (amprah); Pasal 16 Format pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud dalam pasal 14, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 17 (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dan bertugas : a. Melakukan proses pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan Perundangundangan;
=9= b. Merekomendasikan Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu selaku Bendahara Umum Daerah untuk ditransfer ke Rekening Desa; (2) Camat bertanggungjawab dan bertugas : a. Memfasilitasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). b. Melakukan Verifikasi akan kebenaran usulan penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa (BPD). c. Memberikan rekomendasi pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi desa yang sudah benar dan lengkap persyaratan dan pengajuan usulannya. d. Mengkoordinasikan Laporan pertanggungjawaban ketepatan waktu dan kebenarannya.
(SPj)
akan
(3) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggungjawab dan bertugas: a. Memasukkan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). b. Mengajukan usulan Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak mendapatkannya sesuai dasar penetapannya. c. Melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap. d. Mengembalikan kelebihan transfer Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Kas Daerah melalui Bendahara Desa. e. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 18 Apabila terdapat kelebihan Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bendahara Desa berkewajiban menyetor kembali ke Kas Daerah paling lambat terhitung 10 (sepuluh) hari setelah Penerimaan Penghasilan Tetap.
=10= BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Rabi’ul Akhir 1436 H 18 Februari 2015 MF BUPATI ROKAN HULU ttd H. A C H M A D Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Rabi’ul Akhir 1436 H 18 Februari 2015 MF SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd DAMRI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR 11
=11= LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 11 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 RABI’UL AKHIR 1436 H 18 FEBRUARI 2015 M
KOP DESA ……………,………………20.. Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : Penting. : 1 (satu) berkas : Permohonan Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD---------
Kepada Yth, Bapak Bupati Rokan Hulu c/q. Camat.................. di – Pasir Pengaraian
Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Rokan Hulu Pengajuan Permohonan Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk : a. Kecamatan b. Desa c. Jumlah Dana d. Atas Nama e. Nomor Rekening Pengaraian) f. Kebutuhan
: …………………………………………… : ………………………………………….. : Rp. …………………………………….. Terbilang : (………………………………) : (Nama Kepala Desa) : (Rekening Desa Pada Bank Riau
Pasir
: Bulan ………s/d Bulan………….2015.
Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan Daftar Rincian Penerima Dana Penghasilan Tetap tersebut.. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. KEPALA DESA…………………, ……………………………………… Tembusan disampaikan kepada : - Yth. Kepala BPMPD Rokan Hulu - Yth. Kepala DPKA Rokan Hulu
BUPATI ROKAN HULU, Ttd H. A C H M A D
=12= LAMPIRAN II
:
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 11 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 RABI’UL AKHIR 1436 H 18 FEBRUARI 2015 M
DAFTAR RINCIAN PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BPD Kecamatan Desa Jumlah Dana Kebutuhan
NO.
NAMA
: : : :
…………………………………………… ………………………………………….. Rp. …………………………………….. Bulan ………………………s/d Bulan………………….20..
JABATAN
1
Kepala Desa
2
Sekdes
3
Kaur/Bendahara
4
Kaur..............
5
Kaur……………
6
Kaur……………
7
Kadus …………
8
Kadus …………
9
Kadus …………
10
Ketua BPD
`11
Wakil Ketua
12
Sekretaris BPD
13
Anggota
14
Anggota
JUMLAH BULAN
JUMLAH PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN/ BULAN
TOTAL YANG DITERIMA
TOTAL ---------------------------------------------------------------Terbilang : “ …………………………………………………………………………………………..”
BUPATI ROKAN HULU, Ttd H. A C H M A D
KET.
