-
BUPATI ROKAN HULU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR^4 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar berjalan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif
dan
akuntabel,maka
dipandang
perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas,perlu diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; Mengingat
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Nomor
Republik
107,Tambahan
Indonesia
Nomor
4880);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Lembaran 5234);
Negara
Republik
Nomor
82,Tambahan
Indonesia
Nomor
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tetang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
140 Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 4578);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30Tahun2010 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Ndmor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
10. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau; 11. Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4
2011 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran
Tahun
Daerah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
KABUPATEN ROKAN HULU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
2.
Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah paAa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Bagian
Ekbang Setda. KabApaten Rokan Hulu adalah Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat
Kabag. Ekbang SetdaJ Kabupaten Rokan Hulu adalah Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
7.
Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat Bagian PDE Setda. Kabupatei Rokan Hulu adalah Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8.
Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat Kabag PDE Setda. Kabupaten Rokan Hulu adalah Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda. Kabupaten Rokan Hulu;
9.
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat non struktural yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, beranggotakan berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang; 11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan1 Rakyat; 13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
Pejabat yang ditetapkian oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 18. Pejabat Penatausahaan in Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
19.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan; 20.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
21,
Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
22.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakah Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
23. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP, adalah
kegiatan
yang terdiri
dari
identifikasi kebutuhan
barang/jasa yang diberlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
24. Pakta Integritas
adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidakj melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak uv,i6wan. maupun liucuv. bergerak, ucigcifctR., yang yang uapai dapat aiperaagan^ diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; 27.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);' 28.
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain Jasa Konsultansi, pengadaan Barang;
pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan
29. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melaluipenciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta; 30. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
31.
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
32.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
33. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola; 34. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ JasaLainnyauntuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; 35. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
36. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 37. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 38.
metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua PenyediaJasa Konsultansiyang memenuhi syarat; Seleksi Umum adalah
39. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 40. Sayembara adalahmetodepemilihanPenyediaJasayangmemperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yangharga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
41. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga
pasar dan yang hargaJ/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan; 42.
Penunjukan Langsung adalah metodepemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
43. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ seleksi/Penunjukan Langsung;
44.
Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro , Kecil dan Menengah; Usaha
45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kriteria Usaha Kecil yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
46. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa;
47. Pekerjaan Kompleks jadalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain bernilai diatas khusus dan/atau pekerjaan yang Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 48. Pengadaan secara ele ctronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang d ilaksanakan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 49. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
50. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan instrukturnya; 51.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang
dilakukan secara terpuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan; 52.
Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
53.
E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;
54.
Nasional adalah pintu gerbang sistem informasielektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Portal
Pengadaan
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
(1)
Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
(2)
Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan tahapan dan prosedure pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, sehingga terciptanya proses pengadaan barang/jasa yang profesional; Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
BAB II
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu Personil Pengelola pengadaan barang/jasa Pasal 4
Organisasi Pengadaan barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan oleh Personil Pengelola pengadaan barang/jasa antara lain:
a. b. c. d.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pembuat komitmen; Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan; Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA Pasal 5
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas : a. b. c.
menetapkan Rencana Umum Pengadaan; mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP); menetapkan PPK;
d. e. f.
menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; menetapkan:
1) pemenang
pada Pelelangan atau penyedia
pada
Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. g. h. i.
J-
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). mengawasi pelaksanaan anggaran;
menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 6
KPA pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Bagian Ketiga Persyaratan, Tugas dan Kewenangan PPK Pasal 7
(1)
PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
b. c.
d.
e.
f.
memiliki integritas moral; memiliki disiplin tinggi; kualifikasi teknis serta memiliki tanggung jawab dan tugas yang dibebankan manajerial untuk melaksanakan kepadanya; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan SPM, PPK-SKPD dan/atau bendahara; memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
(2)
Dalamhal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;
(3)
Persyaratan
manajerial
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf c adalah: a.
b.
berpendidikan
paling
kurang
Sarjana
Strata
Satu
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin dengan tuntutan pekerjaan; memiliki kemampuan kerja secara berkelompok melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
(SI)
sesuai dalam
Pasal8
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a.
menyusun
dan
menetapkan
rencana
pelaksanaan
pengadaan
Barang/Jasa yang melitouti: 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. rancangan Kontrak
e.
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian; melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f.
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
h.
PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
1.
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
b. c.
d.
Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Keempat Persyaratan , Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Pasal9
(1)
Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pengadaan sebagai berikut:
a. b.
Menyusun rencana pemilihan penyedia metode pengadaan langsung; Menetapkan dokumen pengadaan;
c.
Membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua)
d.
sumber informasi yang berbeda; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
e.
barang/jasa
melalui
Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang mjasuk; f.
Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggung jawabkan;
g-
Menetapkan pemenang/penyedia barang/jasa untuk : 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
i.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
j.
Dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis kepada PPK;
(2)
Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari SKPD sendiri maupun SKPD lainnya;
(3)
Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki
integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakantugas;
b. Memahami keselurUhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat pengadaan yang bersangkutan;
d. Memahami
isi
dokumen
pengadaan/metode
dan
prosedur
pengadaan;
e. Memiliki Sertifikat ]keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
f.
(4)
Menandatangani Pakta Integritas.
Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang dan wajib memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsurunsur di dalam maupui dari luar SKPD yang bersangkutan;
(5) Pejabat pengadaan dilarang merangkap sebagai: b.
PA atau KPA; PPK;
c.
Panitia/Pejabat P'enerima Hasil Pekerjaan pada suatu paket
a.
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; d. e.
PPK-SKPD; Bendahara;
Bagian Kelima
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paragraf 1 Kedudukan Pasal 10
Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, secara teknis fungsional dan administrasi berkedudukan dibawahBaflrian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan bertanggungjawab kepada Bupati Rokan Hulu.
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 11
Tugas pokok ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, meliputi
Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa bersama PPK; b. c.
Menyusun rencana pernilihan penyedia barang/jasa; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
e.
f. g-
h.
i.
Melakukan
evaluasi
administrasi,
teknis,
dan
harga
terhadap
penawaran yang masuk; Menjawab sanggahan;
Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
Mengusulkan perubahan harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Rokan Hulu;
k.
Memberikan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
kegiatan
pengadaaan barang/jasa kepada PA/KPA; 1.
Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;
m.
Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
n.
Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
o.
Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup
dokumen pengadaan' data survey barang/jasa, dan daftaj- hitam penyedia; Melalui
Kelompok
Kerja
(POKJA)
harga,
daftar
ULP melaksanakan
kebutuhan kegiatan
pengadaan barang/jas'a untuk seluruh SKPD sampai dengan tahap penetapan pemenang, dengan nilai:
1) 2)
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai di atas Rp. 2(|0.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah); Pengadaan
Jasa
Konsultansi
dengan
nilai
di
atas
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Paragraf 3 Perangkat ULP Pasal 12
(1)
Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:
1. 2.
Kepala; Wakil Kepala;
3.
Sekretariat;
4.
Kelompok Kerja ( JLP).
(2) Susunan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 4
Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP Pasal 13
Ruang Lingkup Tugas Kepala ULP meliputi b.
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
c.
Menyusun Program kerja dan Anggaran ULP;
d.
Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi
a.
penyimpangan; e.
Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan kepada Bupati;
f.
Melaksanakan Pengembangan dan pembinaan Sumber daya Manusia ULP;
g.
Menugaskan/Menempatkan/ Memindahkan anggota Kelompok Kerja
h.
sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; Mengusulkan Pemberhentian anggota kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Bupati, PA/KPA apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
i.
Mengusulkan staf pentkukung ULP sesuai kebutuhan. Pasal 14
Ruang Lingkup Tugas Wakil KepalaULP adalah : a.
b. c.
Membantu KepalaULP dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ; Bersama-sama dengan Sekretaris mengkoordinasikan sarana prasarana Unit Layanan Pengadaan (ULP); Bertanggung jawab kepada Kepala ULP. Pasal 15
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP melalui Wakil Kepala ULP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
(2) Ruang Lingkup Tugas ^ekretariat ULP adalah : a.
Penyusunan bahan
fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan; b.
Mengkoordinasi jadwal lelang yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP;
c.
menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d.
Memfasilitasi Kelompok Kerja ULP dalam mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui website pelelangan Kabupaten dan
papan
pengumuman
resmi,
untuk
masyarakat
serta
menyampaikan ke LPSE; e.
Membantu
Kelompok
Kerja ULP
menggandakan
dokumen
f.
Memfasilitasi Kelompok Kerja ULP dalam pengadministrasian
pengadaan barang/jasa; proses pengadaan barang/jasa;
Membantu Kelompok Kerja ULP dalam berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan paket-paket pekerjaan yang akan dilelang; melakukan koordinasi dengan
LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement):
1.
membantu penyelesaian sanggahan banding; Bertanggungjawab kepada Sekretaris ULP.
(3)
(4)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a.
Sekretaris;
b.
Staf Pendukung Bidang Administrasi; dan
c.
Staf Pendukung Bidang Teknis.
Sekretaris mempunyai tugas:
a.
Membantu
mengkoordinasikan
dan
memfasilitasi
pemilihan
penyedia barang/jbsa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja; b.
Membantu
mengadministrasikan
dan
menyampaikan
hasil
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dari Kelompok Kerja kepada Kepala UL?;
c.
Membuat
laporan
secara
periodik
atas
hasil
pelaksanaan
pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP ; d.
Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa;
dan
staf
e.
Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa;
dan
staf
f.
Bertanggung jawab kepada Kepala ULP dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.
(5)
Staf Pendukung Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a.
Mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.
b. c.
Memfasilitasi penataan seluruh dokumen pengadaan; dan Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
(6) Staf Pendukung Bidang Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
a.
Membantu mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara PPK dan ULP ; dan
b. Membantu mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa.
Pasal 16
Ruang Lingkup Tugas Kelompok Kerja (POKJA) ULP meliputi : a.
Melakukan Kaji Ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri
b.
Mengusulkan kepada PPK terhadap perubahan HPS , Kerangka Acuan kerja, Rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkan
(HPS) paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
c.
dokumen pengadaan; d. e.
f.
Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; Mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk penyedia barang/kontruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah ) dan penyedia jasa konsultan yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) melalui kepala ULP; Menetapkan pemenang untuk:
1)
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan Jkonstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah );
2)
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,( sepuluh milyar rupiah ).
g-
Menjawab sanggahan;
h.
Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa
i.
kepada kepala ULP melalui Wakil Kepala; Menyampaikan Berita Acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; k.
Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
1.
Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada kepala ULP.
Pasal 17
(1)
Anggota
Kelompok
Kerja
pada
Unit
Layanan
Pengadaan
(Procurement Unit) berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan; (2)
Personil
Kelompok
Kerja
harus memenuhi persyaratan
memiliki
b.
dalam melaksanakan tugas; memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
memahami jenis Unit Layanan
moral,
disiplin
Layanan
a.
c.
integritis
pada Unit sebagai berikut:
dan
Pengadaan
tanggung
pekerjaan tertentu yang menjadi Pengadaan (Procurement Unit)
jawab
tugas yang
bersangkutan; d.
memahami pengadaan;
isi
dokumen
pengadaan/metode
dan
prosedur
(3)
e.
memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa
f.
pemerintah; menandatangani Pakta Integritas.
Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di Luar ULP;
(4)
Perangkat ULP diberhentikan, karena a. b. c.
Meninggal dunia; Alih Tugas; Mengundurkan diri;
d. e.
Tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; Melanggar / menyalahgunakan tugas; dan
f.
Terkena sanksi hukum.
Paragraf 5 Kewenangan ULP Pasal 18
(1)
ULP Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewenangan : a.
b. c.
menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
menetapkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung;
mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran SKPD melalui Kepala ULP untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung; dan
mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar Hitam; f.
memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
(2) Anggota
Unit
duduk sebagai: a. b.
PA; KPA;
Layanan
Pengadaan
(Procurement
Unit)
dilarang
c.
PPK;
d.
Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
e.
Bendahara;
f.
Pejabat Penatausahaan Keuangan. Paragraf 6 Tata Kerja ULP Pasal 19
(1) ULP Kabupaten Rokan Hulu wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya; (2) ULP
Kabupaten
Rokan Huludapat berkoordinasi
hubungan kerja dengaji LKPP.
dan
menjalin
Bagian Keenam Tugas dan Tanggung Jawab
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 20
(1) (2)
Panitia/Pejabat Peneiima Hasil Pekerjaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya; Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
bertugas
membantu
PPK dalam hal : a.
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. c.
(3)
Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
b.
c.
d. e.
(4)
memiliki
integritas
moral,
disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan; memahami isi Kontrak; memiliki kualifikasi teknis; menandatangani Pakta Integritas;
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan/bendahara dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan;
(5)
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis
khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
(6)
Dalam
rangka
keterbatasan
efektifitas
personil
pelaksanaan
yang
memiliki
pengawasan
keterampilan
atau
karena
pengawasan
untuk paket pekerjaan konstruksi, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat digantikan oleh Konsultan Pengawas; (7)
Untuk mendapatkan kepastian pemenuhan spesifikasi teknis atas pekerjaan pemasokan barang yang sifatnya rumit/ kompleks, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat digantikan oleh konsultan appraisal/ surveyor;
(8)
Untuk pekerjaan konstruksi yang hasilnya dimanfaatkan oleh SKPD lainnya, maka panitia penerima hasil pekerjaan dapat dilakukan oleh SKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat;
(9)
Untuk pekerjaan konstruksi, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib meneliti dan mengesahkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia pekerjaan konstruksi serta melaporkan secara periodik dalam mingguan maupun bulanan dan/atau sesuai kebutuhan kepada PPK.
BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Para Pihak
Pasal 21
(1)
(2)
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, meliputi : a.
PPK;
b. c.
Unit Layanan Pengadaan; dan Penyedia barang/jasa.
Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut: a.
Melaksanakan tugas secara tertib, disaertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b.
Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang daan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan baarang/jasa;
c.
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat;
d.
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkai, langsung maupun tidak langsung dalam
e.
Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
proses pengadaan barang/jasa;
f.
dengan pengadaan barang/jasa;
(3)
Guna mendapatkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jaasa yang mencerminkan persaingan sehat dan profesional dalam pemilihan penyedia barang/jasa, harus dipenuhi beberapa hal yang meliputi: a.
b.
c.
Kesesuaian bidani'/subbidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta menjaga kinerja penyedia barang/jasa; Khusus pekerjaan konstruksi harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian/sertifikat keterampilan untuk tenaga ahli yang dimilki; Bagi badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang saraa atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelapgan untuk satu paket pekerjaan secara bersamaan.
Bagian Kedua Persyaratan Penyedia Barang/jasa Pasal 22
Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
untuk
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilinan penyedia barang/jasa; c.
memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam lairun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; e.
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
yang dibuktikan deqgan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
f.
sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
g.
(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia
Barang/Jasa
haipas
mempunyai
perjanjian
samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
kerja
kemitraan dan
memiliki kemampuan Dada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro,
Usaha
Kecil
dan koperasi kecil serta kemampuan pada
subbidang pekerjaan y£ng sesuai untuk usaha non-kecil; memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP
= KP-P
KP
= nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P
= jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N
= jumlah
paket
pekerjaan
terbanyak
yang
dapat
selama
kurun
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas
lain
ditangaii pad a saat bersamaan waktu 5 (lima) tahun terakhir. k.
yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; 1.
tidak masuk dalam daftar hitam;
m.
memiliki
alamat
tetap
dan
dengan jasa pengirimar^; n.
jelas
serta
dapat
dijangkau
menandatangani fakta integritas. Bagian Ketiga
Sanggah dan sanggah banding Pasal 23
(1)
Peserta yang memasukan penawaran dapat melakukan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)
Peserta yang tidak puas terhadap jawaban sanggah dapat melakukan sanggahan banding kepada Bupati atau pejabat yang yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat Daftar Hitam
Pasal 24
(1)
Kepala SKPD dapat membuat daftar Hitam penyedia yang melakukan KKN/pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
(2)
Daftar Hitam ini di serahkan kepada LKPP untuk dimasukan dalam daftar hitam nasional.
Bagian Kelima
Mekanisme dan Prose dure Pengadaan Melalui ULP Pasal 25
Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 26
Standard dan Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Mekanisme Umum Pengadaan langsung dan Mekanisme Umum Pelelangan/Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Layanan Pengadaan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam dan di luar Unit Layanan Pengadaan. Pasal 28
Koordinasi atau hubungan kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah , Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Mekanisme dan Prosedure Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 29
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
a.
metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 1 (satu) file dengan sistem gugur;
metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 2 (dua) file dengan sistem nilai;
metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem umur ekonomis; d. e.
f.
metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 1 (satu) file sistem gugur; metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem nilai; metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem umur ekonomis;
gh.
i.
metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem gugur; metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem nilai; metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem umur ekonomis.
Pasal 30
Standard dan Operasional Prosedur pelaksanaan pelayanan E-Lelang Umum kepada Instansi, Penyedia dan ULP, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan Kabupaten
Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV,V,VI,merupakan bagian t^dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 31
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik :
(1)
Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan dilakukan melalui aplikasi http: / /lpse.rokanhulukab.go.id
(2)
User ID dan dilingkungan
Password Pemerintah
seluruh pengguna sistem e-procurement Kabupaten Rokan Hulu merupakan
representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement. (3)
User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem eprocurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
(4)
Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia
barang/jasa
dianggap
telah
menandatangani
dokumen
tersebut secara elektronik.
(5)
Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali
dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bagian Ketujuh Aktifitas Pemilihan melalui LPSE Pasal 32
(1)
Persiapan Pemilihan : 1. PPK bertugas:
(a) Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah ditetapkaan oleh Pengguna Anggaran kepada ULP beserta HPS, Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak; (b) Format Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) di 4tas, tertuang dalam lampiran VII dan VIII,
merupakan bagman tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(c) menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, harga
perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP; (d) menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka yaitu berupa dokumen elektronik. 2. ULP bertugas :
(a) menerima,
mjenyimpan,
dan
melaksanakan
pemilihan
berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK;
(b) membuat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan, dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) untuk masing-masing nama
yang tertera dalkm Kelompok Kerja (pokja) ULP, termasuk PPK;
(c) membuat dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy. 3. Penyedia barang/jasa bertugas:
(a) penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran secara online dan offline pada aplikasi $PSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan (b) bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE. 4. LPSE bertugas :
(a) menerima, menVimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama
yang
tercantum
dalam
keputusan
tentang
kepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh ULP; dan
(b) melakukan veriiikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah mendaftar melalui aplikasi SPSE. 5. Pelaksanaan pemilihan :
a. Pembuatan paket:
1. penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan dengan e-procurement
menggunakan
memperhatikan hari kerja;
hari
kalender
dan
2.
file dokumen pemilihan diunggah [upload) pada aplikasi SPSE;
ULP wajib memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang diterbitkan oleh PPK;
untuk penyjedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan {leadfirm) konsorsium
atau bentuk kerjasama lain; dan
5. paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal. b. penjelasan :
1. proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;
2. ULP harus |menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir;
3. ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadual; 4. dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih
mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang mungkin belum terjawab;
5. untuk menjawab
pertanyaan beberapa menit sebelum
tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan;
6. dengan teijjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali; 7. jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP yang melaksanakan proses penjelasan di lapangan /lokasi pekerjaan;
8. pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorang
selain ULP, |misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh ULP,
yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL);
9. panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan; 10. perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan 11. BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuan
dalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagian dari BAHP. c.
Pemasukan kualifikasi:
1. data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; 2. ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk menguploadsoftcopy data kualifikasi;
3. penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen
(APENDO);
4. jika pada fprmulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi
SPSE belujn mengakomodasikan data kualifikasi yang
diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi
SPSE; dan;
5. pada prakualifikasi ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk
meminta
penyedia
barang/jasa
melengkapi
formulir
kualifikasi.
d. Pemasukan penawaran :
1. dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE;
2. penyampaian penawaran secara satu file (baca: satu
sampul), yaip dengan cara memasukkan spesifikasi teknis
dan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasi dilakukan bersamaan;
3. penyampaian penawaran secara dua file (baca: dua sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satd kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kdmudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan ULP;
4. surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah
secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah, sehingga tidak perlu mengunggah [upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, misalnya surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal [tax clereance); 5. surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan
dibuktikan c^engan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
6. pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan file penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO;
7. penyedia barang/jasa dimungkinkan untuk melakukan
upload file penawaran secara berulang untuk menggantikan file penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukan berakhir;
8. pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO;
9. APENDO sebagaimana dimaksud angka( 5) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; dan
10. ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib meng- input alasannya. e.
Pembukaan penawaran dan evaluasi :
1. pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan 2.
menggunakan APENDO; harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan
pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehingga ULP tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan;
3. ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah;
4. terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP;
5. terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkahlangkah yang perlu diambil oleh ULP; 6. dengan adanya proses penyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (5), ULP dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal;
proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (off line) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE; 8. ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat 7.
jaminan;
9. penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi; 10. pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang;
11. aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan 12. penggunaan APENDO oleh bukan pihak yang berwenang akan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah.
f.
Sanggahan :
1. peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali
sanggahan ljcepada ULP melalui aplikasi SPSE;
2. aplikasi SIjSE memungkinkan ULP untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yang dikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan 3.
terdapat sanggah banding, peserta pemilihan mengirimkan pemberitahuan kepada ULP melalui aplikasi
dalam hal SPSE.
BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 33
(1)
Pembinaan Teknis dan administrasi Unit Layanan Pengadaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
(2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada SKPD terkait, yang dilaksanaakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BABV
EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 34
(1)
Evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan dilakukan oleh Bupati Rokan Hulu setiap satu tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
(2)
Unit Layanan Pengadaan melaksanakan pelaporan setiap Triwulan kepada Bupati Rokan Hulu melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.
Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal lfl Desember 2012
|J BUPATI ROKAN HULU
t
H. A C H M A D
Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal \Q Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,
AMRI
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR 44
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
LAMPIRAN I
NOMOR : 44 TAHUN 2012 TANGGAL : |fl DESEMBER 2012 STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME UMUM PENGADAAN LANGSUNG
felaksana v« ,l
Mutu Baku
&PA/KPA*
Pengadaan":
PA/KPAmenyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK
• ,if,«*^-Persyaratan* '*•*«£» - Kebijakan Umum Pengadaan - Rencana Pembiayaan -
.PA/KPApemi^
KAK
Surat Pengajuan
yangakandiangka^ebagglPejabat^\~\-;/ £\ Pengadaan kepada'ULP/^l •$ ''"•'',
Dokumen Rencana
Umum Pengadaan yang akan dikaji PPKdan Pejabat Pengadaan Daftar nama yang akan '"
dlusujkah sebagai;" -.'(['>
~' .*" '•'"
Pejabat Pengadaan •i*S"f
Kepala ULP membuat Surat Usulan Personil
Daftar Anggota Pokja pada paket pengadaan
PokjaULP untuk pejabat Pengadaan pada PA/
Surat Usulan Pejabat pengadaan berdasarkan
paket pengadaan Surat pemberitahuan' * kepada PA/KPA tentang Pejabat pengadaan pada
KPA
KepalaULP menyampaikan Pemberitahuan
Surat UsujanPejabat
Personii Pokja ULP Sebagai Pejabat
pengadaan berdasarkan paketpengadaan
PengadaanKepada PA/KPA. ,
paket pengadaan,"' ^, PA/KPA Menerbitkan Surat Keputusan " ijangkatan Pejabat Pengadaan
Usulan Pejabat Pengadaan
PPK menguhdang Pejabalt'pengadaan Untuk
Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengadaan
Undanganrapat
Surat Keputusan , Pengangkatan Pejabat
mernbahas Rencana pengadaan yangakan ; • dilaksanakan . . r ' V-' "•'• ,
koordinasi „T*
Pengadaan ', _ ~\ : Rencana Umum
Pengadaan.
Rapat koordinasi Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan
- Dokumen Rencana Umum
PembuatanBeritaAcaraRapatKoordinasi, .
Pengkajian ulang^Rencana Umum Pengadaan
Dapat
Hasil Pembahasan
Pengadaan dari OPD - Kehadiran PPK& Pejabat Pengadaan dalam rapat Hasilpembahasan
dibant utim
Teknis
Berita Acara Hasil
Pembahasan Pengkajian ulang Rencana Umum
-1 <•£
PPK mengajukan usulan perubahan rencana
Berita Acara Hasil
Umum pengadaan kepada PA/KPA
Pembahasan Pengkajian Ulang Rencana Umum
berdasarkan berita acara pengkajian ulang
rencana umum pengadaan •PA/KPA menetapkan Rehcana Umum • / Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangannya r
Pengadaan ' •':••.Surat usulan perubahan
Pengadaan -.Surat usulan perubahan '-
Dokumen reyisi Rencana.;
;,dariPPK, , _' '
Kerjadari Anggaran Vr\ V-
-. Analisis dokumen Rencana
' menetapkan DokumenTeknis Pengadaan . jsifikasi Teknis, HPS dan Rancangan kontrak) PPK menyerahkan Dokumen Teknis ''
Pengadaan kepada pejabat Pengadaan' Pejabat Pengadaan meneliti berkas Dokumen Pengadaan Teknis pengadaan yang disusun
1'
Dokumen Final Rencana
Umum Pengadaan
Penetapan Dokumen Teknis Pengadaan, Dokumen teknis Pengadaan
Penetapan Dokumen teknis Pengadaan Dokumen teknis I.,. Pengadaan diterima .Pejabat Pengadaan';,: Dasar penyusunan
Dokumen Pengadaan
PPK
PejabatPengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Pejabat Pengadaan melaksanakan proses
Dokumen teknis Pengadaan
Dokumen pengadaan,'
Peraturan yang berlaku
- Terlaksananya proses pemilihan penyedia melalui Pengadaan langsung - Penetapan penyedia
pemilihan penyedia sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan Pengadaan langsung
Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita , Acara hasil Pengadaan langsung kepada PPK PPK membuat perikatan perjanjian dengan penyedia
Penetapan penyedia
Berita AcaraHasij .
Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung Dokumen Perjanjian
Pelaksanaan Perjanjiansebagaimana yang diatur dalam Dokumen Perjanjian . -„•
Dokumen Perjanjian
Dapat dibant utim
Teknis
Pengadaan Langsung
HasilPengadaan,,
KAN HULU,/-
ACHMAD
LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR :44 TAHUN 2012 TANGGAL : \8 DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME UMUM PELELANGAN / SELEKSI Pelaksana
No
Aktivitas
Admin
Agency
PA/KPA mengumumkan dan menyerahkan Rencana Umum
Pengadaan kepada PPK dan ULP
(Kebutuhan Pengadaan yang akan dilaksanakan) selambat-lambatnya
Kepala ULP
PPK
Mutu Baku
PA/KPA
- Kebijakan Umum Pengadaan - Rencana Pembiayaan -
KAK
pemberitahuan personil Pokja ULP kepada PA/KPA
Output Dokumen Rencana Umum
Pengadaan yangakan dikaji PPK
30 hari kalender setelah APBD
ditetapkan. Kepala ULP Menyampaikan
Ket
Persyaratan
dan ULP
DaftarAnggota Pokja pada paket pengadaan
Surat
Keputusan Bupati Rokan
Hulu Tentang Susunan 3
PPK mengundang Pokja ULP untuk
membahas Rencana Pengadaan yang akan dilaksanakan.
Rapatkoordinasi Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan
Personil ULP
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Tentang Susunan Personil ULP
Undangan rapat koordinasi
- Dokumen Rencana Umum Pengadaan dari SKPD
Hasil
Dapat
pembahasan
dibantu
- Kehadiran PPK & Pokja ULP dalam Pembuatan Berita Acara Rapat
koordinasi Pengkajian ulang
PPTK/tim
rapat
Hasil pembahasan
Teknis Berita Acara Hasil
Rencana Umum Pengadaan
Pembahasan
PPKmengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum
Pengkajian ulang RUP Berita Acara Hasil Pembahasan
Surat usulan
Pengkajian ulang Rencana Umum
perubahan
Pengadaan
pengadaan
7
PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangannya PPK menyerahkan RUP yang telah ditetapkan dan Kegiatan kepada Admin Agency Pokja ULP
- Surat usulan perubahan dari PPK - Analisisdokumen Rencana Kerjadan Anggaran
Dokumen revisi Rencana
Kerja dan Anggaran
Ketetapan Rencana Pengadaan dari
Data OPD
PA/KPA
dan Kegiatan berdasarkan
Admin Agency memasukan data OPDdan paket Kegiatan
form isian
Data OPD dan Kegiatan berdasarkan form isian pada SPSE (data PPK dll)
Tersedia Data OPD
dan Kegiatan padaPortal 10
Admin Agency memasukan data Pokja ULP pada daftar kegiatan berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Tentang penunjukan susunan
LPSE
Data Pokja ULP
Data Pokja dan Nama
OPD pada
personil ULP 11
PPK menetapkan Dokumen Teknis
Pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak)
Tersedia
Portal LPSE
Dokumen Final Rencana Umum Pengadaan
Penetapan Dokumen teknis
12
PPK menyerahkan Dokumen Teknis Pengadaan kepada Pokja ULP
Pengadaan
Penetapan Dokumenteknis Pengadaan
Dokumen teknis
Pengadaan diterima 13
Pokja ULP meneliti berkas
Dokumen Pengadaan Teknis pengadaan yang disusun PPK
Pokja ULP
Dokumen teknis Pengadaan
Dasar penyusunan Dokumen
14
15
Setelah disepakati bersama PPK, Pokja ULP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan
Pokja ULP membuat/menginput paket pengadaan melalui LPSE
Pengadaan
Dokumen teknis Pengadaan
Dokumen
Pengadaan
Dokumen Pengadaan
Paket
Pengadaan pada LPSE
16
Pokja ULP melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui LPSE sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia
- Paket Pengadaan pada LPSE - Peraturan yang berlaku
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil pelelangan kepada PPK
Penetapan penyedia
- Terlaksana nya proses
pemilihan penyedia - Penetapan
Dapat dibantu tim Teknis
penyedia 17
melalui ULP setelah selesai masa 18
i'
sanggah PPK menerbitkan SPPBJ paling
Berita Acara
Di luar
Hasil
LPSE
Pelelangan
(offline)
Berita Acara Hasil Pelelangan
SPPBJ
- SPPBJ
Dokumen
- Jaminan Pelaksanaan (sesuai peraturan)
kontrak
lambat 2 hari setelah habis masa
sanggah 19
20
PPK membuat perikatan kontrak dengan penyedia Pelaksanaan Kontrak
1 T •
Dokumen kontrak
Hasil
Pengadaan
BUPATI ROKAN HULU,
f H. A C H M A D
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR
: 44 TAHUN 2012
TANGGAL : \Q DESEMBER 2012
HUBUNGAN KERJA
SEKRETARIAT ULP
OPD
KELOMPOK
KERJA/PANITIA 1.
dan
Membuat
menyampaikan daftar paket pekerjaan/ kegiatan yang akan diproses melalui
metode
pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai:
a. Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp.200,000.000.-
1.
Menerima
daftar
paket pekerjaan/ kugiatan yang akan diproses melalui metode pemilihan punyedia barang/jasa dongan nilai: a. Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp.200,000.000.b.
Pengadaan
jasa
konsultansi,
b. Pengadaan konsultansi,
jasa di
di
atas
PENGADAAN
1. Melakukan
proses
pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan Perpres No.
54 Tahun 2010
beserta
perubahannya. 2. Menyampaikan hasil proses pengadaan barang/jasa dan data pendukung kepada OPD melalui Sekretariat ULP.
Rp.50,000.000
atas
Rp.50,000.000.-
Dokumen
Berikut
Administrsi, tekhnis, Berikut
Dokumen
Administrsi, tekhnis, dan HPS kepada Sekretariat ULP
dan
HPS
rancangan
serta kontrak
dari OPD
2. Mjemilih
dan
mendistribusikan
Menandatangani surat penunjukan
paket
penyedia barang/jasa
tersebut kepada Pokja berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa.
dan
surat
perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa pemenang
yang
diproses oleh ULP
p^kerjaan/kegiatan
3. Memberikan layanan administratif logistic kepada Pokja. 4. Menyampaikan hasil proses pengadaan barang/jasa dan data pendukung kepada OPD
hBUPATI ROKAN HULU,/* fc/^ H. A C H M A D
\
LAMPIRAN IV:
STANDAR DAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : DESEMBER 2012
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KEPADA INSTANSI SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Registrasi Admin Agency
Registrasi Admin Agency ADMIN AGENCY
Kepala LPSE
Sekretaris LPSE
ADMIN LPSE Keterangan:
Mulai
Proses
Mengirimkan Surat Permohonan
Bergabungdisertai
dengan Surat Tugas pununjukkan Admin
Agency dan Surat Permohonan Pelatihan Admin
Agency ditandatangani
Menerima Surat
Koordinator ULP
Menjadi Admin Agency
Permohorjan
Dokumen (fisik/ elektronik)
Menerima Surat dan Membalas Surat Permohonan
Bergabung Menyetujui dan Mendisposisi surat
Mengikuti Pelatihan
Operasi yang Dlakukan Manual
Menjadwalkan Pelatihan
(Koordinasi dgn Trainer)
Menerima Surat
> Penunjukkan Admin Agency Awal dan Akhir Alur
LanjutkeHal| Berikutnya
Mendapatkan User 10 dan
Password melalui email
Selesai
Memasukkan Data
Admin Agency (3 menit)
B. SOP Lupa User ID dan atau Password Admin Agency Henanganan Admin Agency yai ig Lupa User IL) dan atau Password
Admin Agency
Helpdesk
Admin LPSE Keterangan:
Menerima Email Permohonan
Informasi UserID
Mengirimkan Ya
Email
i_
Permohonan User ID ke Admin
Mengirimkan
Menerima Email Permohonan User ID
email
Permohonan
Informasi User ID
Melakukan
Admin Agency
Pengecekan di Menu Admin PPE
Dokumen (fisik/ elektronik)
di Daftar Agency
r
Menerima Email Permohonan Reset Password
Operasi yang Dlakukan Manual
Mengirimkan Mengirimkan Email
Permohonan Reset Password
Email
Permohonan Reset Password ke Admin
Admin Agency
Menerima Email
Awal dan Akhir
Permohonan Reset Password
Alur
LanjutkeHal Melakukan Reset Password
Menerima
Informasi User ID dan atau
Password Baru
Selesai
Menerima dan
Menginformasikan kepada Admin Agencyybs
Berikutnya
C. SOP Registrasi Auditor
Registrasi Auditor
D. SOP Lupa User ID dan atau Password Auditor
Penanganan Auditor yang Lupa User ID dan atau Password Auditor
Admin LPSE Keterangan:
Menerima Email Permohonan User ID
Melakukan
Pengecekan di Menu Admin PPE di Daftar Auditor
Dokumen (fisik/ elektronik)
Operasi
Mengirimkan User ID
yang
Dlakukan Manual
Menerima Email Permohonan
Reset Password
Lanjut ke Hal Melakukan Reset Password
Berikutnya
E. SOP Permintaan Pelatihan
Pelayanan Permintaan Pelatihan/Bimtek dari SKPD/Penyedia/ULP SKPD/Penyedia
Bagian PDE
Sekretaris LPSE
Kepala LPSE
/ULP Keterangan: Mulai
1 Surat Permintaan Pelatihan/Bimtek
Surat Permintaan Pelatihan/Bimtek
Menerima dan Mencatat Surat Permohonan
Menyerahkan Surat disertai
Kartu Disposisi kepada Kepala
Menerima dan
r
Mendisposisikan
I
Surat Permintaan Pelatihan/Bimtek
Dokumen (fisik/ elektronik)
Surat
Operasi
LPSE
yang Dlakukan Manual
Menerima dan Membuat Surat Balasan
I Tandatangan Surat Balasan
Surat Balasan
Surat Balasan
Surat Balasan
Awal dan Akhir .
Alur
**~
Lanjut ke Hal Berikutnya
Surat Balasan
Arsip Selesai
I.
BUPATI ROKAN HULU
ACHMAD
V'
t
LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 44 TAHUN 2012 TANGGAL : \0 DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPADA PENYEDIA SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Mendaftar sebagai Penyedia di LPSE
Pendampingan Helpdesk pada Penyedia yang Akan Mendaftar
Penyedia
SPSE
Helpdesk
Keterangan:
Proses Mulai
InginMengikuti Lelang secara Elektronik
Operasi -Belum-
Mendampingi
yang
untuk Proses
Dlakukan Manual
Pendaftaran
Kfik mendaftar
sebagai penyedia barang/jasa Awal dan Akhir
Belum
Alur
DownloadSyarat
Lanjut ke Hal Berikutnya
Verifikasidan ' Cara Mendaftar
Uebagai Penyedia-
Mengarahkan Belum-
Penyedia untuk Melakukan Verifikasi
Menyarankan
untuk Mengikuti Pelatihan
B. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia
Registrasi dan Verifikasi Penyedia [1] PENYEDIA
SPSE
VERIFIKATOR
HELPDESK
Keterangan;
Mulai
Mengklik Link
Mendaftar sebagai I Penyedia Barang/ f Jasa
MengisiAlamat email, Download Formulir Pendaftaran dan Keikutsertaan
Mengirim Email Mengklik Tombol Mendaftar
Dokumen (fisik/ elektronik)
kepada Penyedia berupa Konfirmasi Pendaftaran
Rekanan Operasi yang Dlakukan Manual
Email dari SPSE Perihal Konfirmasi Pendaftaran Rekanan
CAwal dan Akhir Alur
Mengklik Link untuk Melanjutkan Pendaftaran
Lanjut ke Hal Berikutnya Mengisi Formulir Pendaftaran secara Online
berikut User ID dan Password
Mengklik Tombol Mendaftar
Mengirimkan Email Berisi Pemberitahuan USERID Selamat
Bergabung di LPSE Nasional
Email dari SPSE Perihal USERID
Registrasi dan Verifikasi Penyedia [2] PENYEDIA
SPSE
VERIFIKATOR
HELPDESK
Mengisi Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan
Mendownload
Syarat Verifikasi
MelengkapiSyarat Verifikasi
Dokumen Syarat
Kalau belum
Verifikasi Asli dan
diperlukan
Fotocopy
langsungsaja ke verifikasi
Menyerahkan Printout Dokumen
Pendaftaran,
Pengecekan Kelengkapan
Formulir
Keikutsertaan dan Dokumen
Dokumen
Syarat Verifikasi Melakukan
Verifikasi Data Pendaftaran
Onlinedengan Dokumen Asli (25 menit)
Menerima Dokumen
Menerima
Asli Syarat Verifikasi
Dokumen Asli
dan Kartu Lulus Verifikasi
Syarat Verifikasi dan Kartu Lulus Verifikasi
Menyerahkan Dokumen Asli
Syarat Verifikasi
Mengirimkan Email Berisi Konfirmasi User
Email berisi User ID dan Password
ID dan Password
sudah dapat digunakan
dapat digunakan
dan Kartu Luius Verifikasi
Menyimpan Fotocopy Dokumen Syarat Verifikasi Selesai
«-l
Svarat Verifikasi:
1. Print Out Formulir keikutsertaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000,2. Printout Formulir Pendaftaran;
3. Selain Direktur Pembawa Dokumen Harus Membawa Surat Kuasa, dicap bermaterai Rp 6000 -dan ditandatangani Direktur;
K" '
'
4. Pembawa Surat Kuasa bagi Selain Yang Ada Dalam Akta Harus Dibuktikan dengan SK Pengangkatan (Surat Pernyataan) Sebagai Karyawan, dicap bermaterai Rp 6 000 - dan
ditandatangani Direktur;
5. KTP Direktur dan atau Yang Diberi Kuasa (Asli dan Copy); 6. NPWP Perusahaan (Asli dan Copy);
7. SIUP, SIUJK dan SBU serta Surat Ijin lainnya sesuai dengan Jenis Usaha (Asli dan Copy); 8. Akta Pendirian dan perubahan terakhir. Khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan Copy); 9. TDP (Asli dan Copy);
10. SITU/HO dan Domisili (Asli dan Copy); 11. Surat Pengukuhan Kena Pajak (Asli dan Copy).
CSOP Penyedia Lupa User ID dan atau Password Penyedia Henanganan Henyedia yang Lupa
dan atau Password Penyedia
Keterangan:
Dokumen(fisik/ elektronik)
Operasi yang
Dlakukan Manual
Awal dan Akhir Alur
Lanjut ke Hal| Berikutnya
D. SOP Mengubah Alamat Email Penyedia
*^^^ Penyedia
Alamat Email |
Helpdesk
E. SOP Muncul Error di Menu Pengguna
Penanganan Muncul Error di Menu Pengguna Pengguna
Helpdesk LPSE
Admin LPSE
LKPP Keterangan
Mulai
Ya
Muncul Error di Halaman
Pengguna Memberikan
Penjelasan Prosedur
Penyampaian Menyampaikan
Permasalahan
Dokumen (fisik/ elektronik)
Muncul Error
Permasalahan
tersebut kepada Helpdesk LPSE
Operasi yang Dlakukan Manual
Menerima
Penjelasan Perihal Prosedur
Penyampaian
Menerima Email
Menerima Email Permasalahan
dari Penyedia
Awal dan Akhir Alur
Permasalahan
Melakukan
Melakukan
Mengirimkan Email
Pengecekan
Pengecekan terhadap
Lanjut ke Hal
Kembaliterhadap
Berikutnya
Permasalahan
Permasalahan
Permasalahan
Menyampaikan Permasalahan
kepada Admin LPSE
Menyelesaikan Permasalahan
Sistem
Mengirimkan email
Menyampaikan Laporan Penyelesaian
Permasalahan
kepada Helpdesk LKPP
Masalah
Memberikan Konfirmasi
Penyelesaian Masalah
Melakukan
Pengecekan Kembali Selesai
P, SOP Pendampingan Upload Data Penyedia
renaampingan tieipaesK pada Penyedia yang akan Mengisi/ Upload Data Penvedia Penyedia
Helpdesk
Admin LPSE Keterangan:
Mulai
Proses
Ingin Mengisi Data Penyedia
Mendampingi Penyedia
Ya
Dokumen (fisik/ elektronik)
Meminta
Operasi
Pendampingan
yang Dlakukan Manual
Melanjutkan Proses Pengisian/
Tidak
Upload Date Penyedia (Awal dan Akhir
MemintaPenyedia
Alur
untuk Logout kemudian Login kembali
Lanjut ke Hal Berikutnya Identifikasi Masalah
Menindaklanjuti Permasalahan
Meminta Penyedia untuk Mengirim Email berisi Pesan Error
yang Muncul disertai User ID dan
Kordinasi dengan Helpdesk
Passwordnya ke Email Helpdesk
1 Meneruskan Email
Menerima dan
tersebut ke Admin
Menindaklanjuti
LPSE
Permasalahan ke LKPP
Selesai
G. SOP Pendampingan Proses Upload Dokumen Penawaran pendampingan i-ieipaesk pada Penyedia yang akan Upload Dokumen Penawaran Penyedia
Helpdesk Keterangan:
Mulai
Ingin Melakukan Upload Data Penawaran
Dokumen (fisik/ elektronik)
Ya
Mendampingi
-Tidak-
Penyedia Operasi yang Dlakukan Manual
Meminta
Penyedia untuk Belum
mengubah file menjadi .rhs
(Awal dan Akhir Alur
Menggunakan APENDO
Upload Dokumen
Ya
Selesai
Lanjut ke Hal Berikutnya
H. SOP Penggunaan Bidding Room
Keterangan:
Proses
Dokumen (fisik/ elektronik)
Operasi yang Dlakukan Manual
Awal dan Akhir \ Alur
J
Lanjut ke Hal
Berikutnya
KAN HULU
•r MAD
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR
: 44 TAHUN 2012
TANGGAL
: \Q DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPADA ULP SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Ubah Jadwal Pelelangan
Ubah Jadwal Pelelangan POKJA ULP
Helpdesk LPSE
Admin PPE
LKPP Keterangan:
Mulai
Proses
Mengajukan permohonan perubahan jadwal
Menerima
permohonan
perubahan jadwal
Tembuska
Kepada PPK
Dokumen (fisik/ elektronik)
Operasi
Mengirimkan Surat kepada LKPP
Ubah sendiri jika belum terlambat
yang Dlakukan Manual
Awal dan Akhir\
Alur
Konfirmasi Selesai
Penyelesaian
Melakukan
Perubahan Jadwal
perubahan jadwal Lanjut ke Hal Berikutnya
Syarat Usulan Perubahan Jadwal:
Dilengkapi Kode Lelang, Nama Lelang, Tahap yang akan diubah, Jadwal semula, Jadwal menjadi dan perubahan jadwal
J
