PEMERINTAH 1KABUPATEN ROKAN HULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
^OMORj" TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ^ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
3UPATI ROKAN HULU,
Menimbang
: a. bahwa terhadap Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Aslng yang menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; b. bahwa untuk memberikan Perlindungan, Pengakuan dan Penentuan Status Pribadl dan Status Hukum setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, perlu dilakukan pengaturan Administrasi Kependudukan; c. bahwa untuk tertib pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai bukti Autentik kepastian Hukum seseorang sierta tertib Pelaksanaan Administrasi kependudukan perlu diterapkan dalam suatu Peraturan Daerah; d.
Mengingat J
bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undbng Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3474]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Se ahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik 1992 Nomor 35, Tambahan Indonesia Nomor 3475) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabijpaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20021Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Uncang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan iJembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Repjublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
H.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah | Daerah
Propinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesial Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DAN BUPATI ROKAN HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 5. Camat adalah seluruh Camat se Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kepala Kelurahan adalah seluruh Kepala Kelurahan se Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu. 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. 10.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data
kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 16. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
17.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan | informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu Kesatuan.
19.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
20.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar domisilinya.
21.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indoneia
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, data identitas anggota keluarga. 23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
25. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap minimal 6
(enam) bulan berturut-turut Idari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas administrasi daerah dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
26. Imigrasi/Emigrasi atau perpindahan penduduk antar Negara adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas politik/negara
27.Migran adalah orang atau kelompok orang yang melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non-permanen melintasi batas administrasi pemerintahan atau
lintas negara Indonesia.
I
28. Non-migran adalah orang atau kelompok orang yang tidak melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non-permanen.
29. Mobilitas penduduk internal adalah pergerakan penduduk yang melewati batas
administrasi pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 30. Mobilitas penduduk eksternal adalah pergerakan penduduk yang melewati batas administrasi pemerintahan Rokan Hulu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Mobilitas penduduk internasional adalah gerak keruangan penduduk yang melewati batas negara.
32.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
33.Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan/atau proses perubahan suatu daerah (perdesaan) menjadi perkotaan, baik secara
fisik maupun ukuran-ukuran jspasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
34. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
35. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melakukan pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan kewenangan menerbitkan akta.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Bagian Pertama Penduduk Pasal 2
Setiap Penduduk memenuhi syarat dan berdomisili di Rokan Hulu, berhak untuk memperoleh: a. Dokumen kependudukan;
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. Perlindungan atas data pribadi; d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
Pasal 3
Setiap Penduduk dalam Kabupaten Rokan Hulu, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lain yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dalam wilayah Rokan Hulu, dimana penduduk tersebut berdomisili dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
b. melaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi.
Bagian Kedua Penyelenggara Pasal 5
(1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah;
(2) Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut:
a. koordinasi penyelenggara administrasi kependudukan;
b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
masyarakat
di
bidang
administrasi
kependudukan;
f. menugaskan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagaimana urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan; g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan h. koordinasi pengawasan a as penyelenggaraan administrasi kependudukan;
Pasal 6
^
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga
Pemerintah Non Departemeri; (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkaitan dengan aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pengawasan
dan
evaluasi
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan :
a. Koordinasi Sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
f^
b. Kerjasama dengan Organ!sasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi; c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW;
(6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati; (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g Bupati melakukan : a. Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; b. Penyajian Data Kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(8) Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf h Bupati melakukan
koordinasi pengawasan antar instansi terkait;
(9) Koordinasi pengawasan pada ayat (8) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi;
Bagian Ketiga Instansi Pelaksana Pasal 7
Urusan Administrasi Kependudujkan di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
Pasal 8
(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
{*
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan; (3) Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan.
Pasal 9
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk; b. memperoleh data mengenai peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentincan penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan. i
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksanaan mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil Pencatatan Peristiwa Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA
Kecamatan;
j
(3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Is am.
Bagian Keempat UPTD Instansi Pelaksana Pasal 10
(1) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana;
(2) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang : a. kondisi geografis terpenc I, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas 0^\
akses pelayanan publik; dan/atau b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
(3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab pada Instansi Pelaksana;
(4) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Bupati;
(5) UPTD Instansi Pelakasana mempunyai tugas melakukan pelayanan Pencatatan Sipil; (6) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya;
(7) Pelaksanaan Tugas pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempedomani peraturan perundang-undangan;
(8) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta a. Kelahiran; b. Kematian; c.
Perkawinan;
d. Perceraian; dan
e. Pengakuan Anak.
(9) Wilayah Kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis
berdekatan;
j
(10)Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.
8
BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Satu Nomor Induk Kependudukan Pasal 11
(1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK); (2) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana setelah biodata penduduk direkam dalam database kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 (enam belas ) digit didasari pada Variabel Kode Wilayah, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nomor Seri Penduduk;
i
(4) NIK sebagaimana dimaksud pada Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
ayat
(2)
dicantumkan
dalam
Dokumen
Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat Pasal 12
(1) Dalam hal terjadinya perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana Wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Dokumen
Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Paragraf 1 Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Rokan Hulu Pasal 13
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesai wajib rmelapor kepada Instansi pelaksana Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan Surat Ke:erangan Pindah; (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun; (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana didaerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang; (4) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
Pasal 14
(1) Setiap Penduduk Pendatang wajib melapor kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Ketua RT dalam waktu 1 X 24 Jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan;
(2) Sahnya pindah Datang penduduk ke kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat
Keterangan Pindah Datang (SKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Instansi
Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Asalnya, untuk dilaporkan kepada unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian dokumen;
membawa
(3) Khusus bagi penduduk pencatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan sebelum SKTS diterbitkan diharuskan menyetorkan uang jaminan; (4) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan disesuaikan dengan besarnya ongkos pemulangan ke daerah asalnya;
(5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada petugas penerima diunit kerja yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat
pendaftaran yang akan disimpan pada rekening Pemerintah Daerah dan dapat diambil kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah calon penduduk menjadi
penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
(6) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas menjadi milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
(7) Penduduk pendatang bagi penduduk WNI yang telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud aya: (2), dan ayat (3) diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
{*
(8) Penduduk Pendatang sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mendapat pekerjaan SKTS dicabut dan uang jaminan dikembalikan oleh unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada yang bersangkutan;
(9) Calon Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) yang akan menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu, selain harus menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara dan telah memiliki pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau instansi berwenang yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah
tempatnya berdomisili.
j
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA) Pasal 15
(1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib
melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal; i
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Instansi Pelaksanan mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
10
(3) Orang Asing yang dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan. Pasal 16
(1) Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pendaftaran pelaporan penduduk ke Kabupaten Rokan Hulu sebelum ke Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat,
diwajibkan terlebih dahulu melaporkan pada Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna penelitian dan verifikasi surat-surat dokumen yang dimiliki;
(2) Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh Katru Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari instasi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri
pada unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) setelah semua persyaratan dipenuhi;
(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali;
(4) Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh kartu Izin Tinggal menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Unit kerja Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KK/KTP WNA) setelah semua persyaratan dipenuhi;
(5) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KK/KTP WNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; (6) Mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(7) Pengawasan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Kelurahan/Desa Kecamatan serta Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Imigrasi dan instansi yang berwenang.
Pasal 17
(1) Setiap Penduduk sementara dan warga negara Asing pemegang izin tinggal terbatas diberikan NIKS berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara;
(2) NIKS dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dan pelayanan publik. Paragraf 3 Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah Pasal 18
(1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;
11
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
Pasal 19
(1)WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
Paragraf 4
Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah Pasal 20
(1) Orang Asing Pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian. Paragraf 5
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap Pasal 21
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
Paragraf 6
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri Pasal 22
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
(2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
12
Paragraf 7 Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 23
(1) Penduduk yang tidak mam|bu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain; i
(2) Ketentuan mengenai pelapcjran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 8 Pendaftaran WNI Tinggal Sementara Pasal 24
(1) WNI yang bermaksud tingga sementara di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara;
(2)Surat Keterangan Tinggal Siementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang; (3)Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat
diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal/Non formal yang bersangkutan. Bagian Keempat
Penyelenggaraan SKDLN dan SKPLN Pasal 25
(1) Bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke Kabupaten Rokan Hulu wajib melapor ke unit kerja yang
mengelola Pendaftaran Pen'duduk dan Pencatatan Sipil pada saat kedatangannya dan akan diberikan/diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar pembuatan KK dan KTP;
(2) Dan Bagi WNI yang pindah/ bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih akan diterbitkan/diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
Pasal 26
(1) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri, wajib melaporkan kedatangannya ke Unit Kerja yang mengelola Pjendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi Formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
(2) Penduduk yang pindah ke Luar Negeri selama lebih dari 1 (satu) Tahun, melapor kepindahannya ke Kantor Kelurahan / Kantor Desa dan untuk selanjutnya dibawa ke kecamatan untuk disahkan/diketahui Camat;
13
(3) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) yang diterbitkan oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Bagian Kelima Penduduk yang Bertransmingrasi Pasal 27
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Pendaftaran Pindah Datang penduduk warga Negara Indonesia yang bertransmingrasi.
Bagian Keenam Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 28
(1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi: Penduduk korban bencana alam
b. Penduduk korban bencana sosial
c. Orang terlantar; dan d. Komunitas terpencil.
(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara;
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan untuk Penduduk Rentan Administrasi kependudukan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
f^
BAB IV DATA, PENCATATAN DAN PENERBITAN DOKUMEN Bagian Kesatu | Data Kependudukan
!
Pasal 29
(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk; (2) Data Perseorangan meliputi a. NomorKK; b. NIK;
c. Nama Lengkap; d. Jenis Kelamin;
e. Tempat Lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir; g. Golongan Darah;
14
h. Agama/Kepercayaan; i.
Status Perkawinan;
j. Status Hubungan dalam Keluarga; k. Cacat Fisik dan atau Cacat Mental; I.
Pendidikan Terakhir;
m. Jenis Pekerjaan; n. NIK Ibu Kandung;
o. Nama Ibu Kandung;
p. NIK Ayah q. Nama Ayah; r. Alamat Sebelumnya;
s. Alamat Sekarang;
t. Kepemilikan Akta Kelahiran; u. Nomor Akta Kelahiran;
v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah; w. Nomor Akta Kelahiran/Buku Nikah;
x. Tanggal Perkawinan;
y. Kepemilikan Akta Perceratan; z. Nomor Akta Perceraian;
aa.Tanggal Perceraian.
(3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan data dengan membuat formulir;
(4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;
(5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mendapat izin dari Bupati;
(6) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(7) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang beragamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 30
(1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. Kartu Keluarga (KK); | b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c.
Biodata Penduduk;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil.
15
