BUPATI ROKAN HILIR PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROITAIT HILIR,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir;
Menglngat
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabu-paten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 1O7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a880);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tent-ang Organisasi Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 201O tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN ICABUPATEN ROKAN HILIR
I{
BAB I TEilTUAIT UMUM Pasal 1
Da-iam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.
3.
:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 6. Perangkat Daerah adalahlembaga yang membantu Bupati
dalam
penyeienggaraan Pemerintahan Daerah.
7.
Badan Nasional Pengeiola Perbatasan, yang selanjutnya disebut BNPP, adalah Badan Pengeloia Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
8. Badan Pengelola
Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas
dan fungsi untuk melaksanakan
pengelolaan
perbatasan.
9.
Kawasan Perbatasan adalah bagiarr dan Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah indonesia dengan negara 1ain, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan.
I
0.
Perbatasan adalah daerah atau
jalur pemisah unit-unit politik
(Negara).
BAB II PEMBEITTT'NA.II DAN KEDI'DUKAN BPP
Baglan Kesatu Pembentukan Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah
ini dibentuk Badan
Pengelola Perbatasan
Kabupaten Rokan Hilir.
Baglan Kedua Kedudukan Pasal 3
(1) BPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) BPP dipimpin oleh Kepala Badan.
(3) Pengangkatan Kepala BPP sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Keputusan Bupati.
(21
ditetapkan
BAB III ITEWEITAI{G, TUGAS DAIT FT'NGSI BPP
Baglan Kesatu Wewenang Pasal 4 BPP dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan larnnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menjaga dan memelihara tanda batas; c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
Baglan Kedua Tugas Pacal 5 BPP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas menetapkan kebijakan prograrn pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasarl di Daerah.
Baglan Ketiga
Fungsl Pasal 6
BPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten; b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
c. d. e.
f. g.
pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten; inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosiai budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten; penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten; penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; dan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta eva-luasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten. BAB IV TII{IT PELAITSANA TEKITIS Pasal 7
(1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati. BAB V ORGANISASI Pasal 8
(1) Susunan Organisasi BPP terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan. c. Bidang Pengelolaan Batas Negara; 1. Seksi Pengelolaan Batas Negara; dan 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Batas Negara. d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan; 1. Seksi Pengeiolaan Potensi Kawasaa Perbatasan; dan 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; 1. Seksi Pengeiolaan Infrastruktur Kawasan; dan 2. Seksi Pengembangan dan Penataan Infrastruktur Kawasan. f. Bidang Kerjasama; dan 1. Seksi Kerjasama Lintas Batas dan Ke4'asama Pusat dengan Daerah; dan 2. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara. g. Unit Pelaksana Teknisl h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi BPP ada-lah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (i) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum terdapat jabatan fungsionai dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. Pasal 9
Rincian tugas, fungsi dan tata keq'a masing-masing jabatan struktural akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 1O
Bagan struktur organisasi BPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI ESELON DAIT KEPEGAWAIAN Pasal 11
(1) Kepala BPP merupakan jabatan struktural eselon II.b. (2) Sekretaris BPP merupakan jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Bidang BPP merupakan jabatan struktural eselon III.b. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a. (6) Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b. Pasal 12 Pengisian jabatan Kepala BPP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 10 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan : a. paling sedikit menduduki 3 (tiga) kali jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda; b. memiliki ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat; c. berusia paiing tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan d. semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. BAB VII TATA I(TR^'A Pasal 13 BPP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi. Pasal 14 Kepala BPP melaksanalan sistem pengendalian intern di lingkungan masingmasing.
Pasal 15 Kepala BPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 16
Kepala BPP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan penga'"r,asan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
Pasal 17
(1) Rapat koordinasi BPP Provinsi dengan BPP diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi nasional BNPP dengan BPP diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 18
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian / pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 19
Hubungan Kerja antara BNPP dengan BPP dan BPP Provinsi dengan BPP merupakan hubungan koordinatif. Pasal 2O
Ketentuan lebih lanj ut materi rapat koordinasi dan tata ke{a BNPP dengan BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Kepala BNPP. BAB VIII PEMBINAAI{ DAN PEITGAWASAN Pasal 21
Pembinaan dan pengawasan dalam pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh Kepala BNPP. BAB [X PEMBIAYAAN
Pasal22 (1) Pembiayaan BPP dalam pengelolaan perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan.
′ `￨.
` '
1:
:
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam kmbaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pala tangga1 20 10USTUS 2213
Diundangkan di 3agansiapiapi Pada tangga1 20 A3」 SfJS ttD13
メ WAN
FIRDAUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 10
″
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEHGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN mLIR
Seksi Kerjasama Lintas Batas dan Kerjasama Pusat dengan Daerah Seksi Pengembangan dan Penataan
lnfrastruktur Kawasan
Dqヽ 〔PIRAN
―
PERへ TURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HⅡ
」R
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR BAGAI SUSUNAN ORGmISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN ‐ LIR KABUPATEN RO―
