KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013

PERKEMBANGAN EKONOMI

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013

KERJASAMA ANTARA

BPS KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HILIR

PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013

Ukuran Buku

: 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman

: x + 63 halaman

Naskah Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Diterbitkan Oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Kerjasama Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

i

BUPATI ROKAN HILIR KATA SAMBUTAN Data statistik yang dikumpulkan berdasarkan konsep dan definisi yang tepat dan benar merupakan sarana yang ampuh untuk berkomunikasi dalam persepsi yang sama, terutama dalam era teknologi informasi sekarang ini. Data statistic yang dimuat dalam publikasi ini bukan saja berguna bagi perencanaan pembangunan di instansi pemerintah, namun juga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Saya menghimbau kepada semua pihak untuk membantu penyusunan publikasi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Rokan Hilir dimasa yang akan dating, mengingat terjaganya kesinambungan penyajian dan muatan data yang harus dijaga dari tahun ke tahun. Akhirnya, saya mengharapkan agar penerbitan publikasi yang berkesinambungan ini makin ditingkatkan lagi baik dalam hal penyajian maupun kualitas data yang digunakan. Sehingga kita senantiasa memiliki data yang tepat dan benar untuk diinformasikan kepada masyarakat dan instansi yang memerlukan.

Bagansiapiapi,

Oktober 2014

BUPATI ROKAN HILIR

dto.

H. SUYATNO


ii

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KATA SAMBUTAN Dalam menentukan arah dan strategi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir, diperlukan berbagai data statistik yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan, oleh karena itu informasi seperti ini sangat ditunggu keberadaannya, terutama oleh para perencana dan pembuat keputusan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Kami menyambut baik terbitnya publikasi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 yang dapat menggambarkan profil dan corak pembangunan ekonomi Rokan Hilir. Publikasi ini merupakan yang pertama kali disusun atas kerjasama Bappeda Kabupaten Rokan Hilir dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir. Akhirnya kepada BPS Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya yang telah mewujudkan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih, dan diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas data dan penyajian Pendapatan Regional Rokan Hilir di masa mendatang.

Bagansiapiapi,

Oktober 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Kepala,

dto M. JOB KURNIAWAN, AP. M. Si NIP. 19750525 199412 1 001


iii

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HILIR KATA PENGANTAR Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, akan berjalan dengan lancer manakala ditangani oleh para ahli yang mengetahui keadaan medan dengan baik. Data dan informasi Perkembangan Ekonomi dibutuhkan untuk memberikan gambaran proses dan hasil pembangunan sebagai bahan umpan balik bagi para ahli tersebut. Data dan informasi Perkembangan Ekonomi ini juga dibutuhkan oleh lapisan masyarakat lainnya. Publikasi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 merupakan hasil kompilasi data dari PDRB, Sakernas dan Susenas yang disajikan dalam bentuk tabel dan ulasan sehingga memudahkan para pengguna data. Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan akan informasi mengenai perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir terpenuhi. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Bagansiapiapi,

Oktober 2014

BPS KABUPATEN ROKAN HILIR Kepala,

dto.

G U S W A N D I, S. S T NIP. 19700818 199412 1 001


iv

DAFTAR ISI Halaman KATA SAMBUTAN BUPATI ROKAN HILIR

ii

KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR

iii

KATA PENGANTAR KEPALA BPS KABUPATEN ROKAN HILIR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GAMBAR

viii

DAFTAR LAMPIRAN

ix

BAB I. PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. GAMBARAN UMUM

1

C. SUMBER DATA

2

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

3 3

1.

Sektor Pertanian

4

2.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

6

3.

Sektor Industri Pengolahan

7

4.

Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

9

5.

Sektor Bangunan

10

6.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

10

7.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

12

8.

Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

14

9.

Sektor Jasa-Jasa

15

B. KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN DAN KEMISKINAN 1.

16

Kependudukan

16

1.1 Penduduk

16

1.2 Pertumbuhan Penduduk

17

1.3 Rasio Ketergantungan

17


v

Halaman 2.

3.

Ketenagakerjaan

18

2.1 Tenaga Kerja

18

2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

19

2.3 Tingkat Pengangguran

20

Kemiskinan 3.1 Garis Kemiskinan

20

3.2 Penduduk Miskin (P0)

21

3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

21

3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

21

BAB III. KEADAAN EKONOMI

22

A. UMUM

22

B. PERKEMBANGAN EKONOMI

22

1.

Nilai Produk Domestik Regional Bruta (PDRB)

22

2.

Struktur Ekonomi

25

3.

Pertumbuhan Ekonomi

28

4.

Pergeseran Struktur Ekonomi

31

5.

Laju Implisit

33

6.

Pendapatan Perkapita

34

7.

Sumber Pertumbuhan EKonomi

35

BAB IV. PENDUDUK, TENAGA KERJA, DAN KEMISKINAN A. PENDUDUK

36 36

1.

Laju Pertumbuhan Penduduk

36

2.

Rasio Ketergantungan

37

B. TENAGA KERJA 1.

Indikator Ketenagakerjaan

C. KEMISKINAN


38 39 40

vi

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Halaman 26

Sektor Tanpa Migas Tahun 2011-2013 (Persen) 3.2 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut

27

Sektor Dengan Migas Tahun 2011-2013 (Persen) 3.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013

35

(Persen) 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun

37

2011-2013 4.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013

38

4.3 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2013

40


vii

DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

3.1 Perkembangan PDRB Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah)

23

3.2 Kontribusi PDRB Rokan Hilir terhadap PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Tahun 2011 – 2013 (persen)

23

3.3 Perkembangan PDRB Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah)

24

3.4 Kontribusi PDRB Rokan Hilir terhadap PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Tahun 2011 – 2013 (persen)

25

3.5 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Tanpa Migas, Tahun 2013

25

3.6 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Dengan Migas, Tahun 2013

27

3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tanpa Migas Tahun 2011-2013

28

3.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sektor Tanpa Migas, Tahun 2011-2013

29

3.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Dengan Migas Tahun 2011-2013

30

3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sektor Dengan Migas, Tahun 2011-2013

31

3.11 Peranan Kegiatan Ekonomi dalam PDRB Tanpa Migas, Tahun 2011-2013 (persen)

32

3.12 Peranan Kegiatan Ekonomi dalam PDRB Dengan Migas, Tahun 2011-2013 (persen)

33

3.11 Laju Implisit Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (Persen)

33

3.12 Pendapatan Regional Per Kapita, Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

34

4.1 TPAK Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013

39

4.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (Rupiah)

42

4.3 Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (persen)

42


viii

DAFTAR TABEL LAMPIRAN Tabel 1.

Halaman PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, 2009-2013 …………………………………………………

2.

PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2009-2013 ……………………………………………………

3.

Indeks implisit PDRB Kabupaten Rokan Hilir menurut

55

Pendapatan regional dan Angka per kapita Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku, 2009-2013 (Tanpa Migas) .............................……......

15.

54

Pendapatan regional dan Angka per kapita Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000, 2009-2013 (Termasuk Migas)……………………………

14.

53

Pendapatan regional dan Angka per kapita Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku, 2009-2013 (Termasuk Migas) …………………………...

13.

52

lapangan

usaha, 2009-2013 ............................................................................................ 12.

51

Indeks berantai PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2009-2013 …………………………………….....

11.

50

Indeks berantai PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2009-2013 ……………………………………….

10.

49

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2009-2013 ……………………….

9.

48

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2009-2013 ……………………………………......

8.

47

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2009-2013 (Tanpa Migas)……….

7.

46

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2009-2013 (Tanpa Migas) ………………………..

6.

45

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha, 2009-2013 (Termasuk Migas) ………

5.

44

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2009-2013 (Termasuk Migas)………………….......

4.

43

56

Pendapatan regional dan Angka per kapita Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2000, 2009-2013 (Tanpa Migas) …………………………….


57

ix

Tabel 16

Halaman Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Riau ADHB Tahun 2013 (Milyar Rupiah) ……………………………………………………………..

17

58

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Riau ADHK Tahun 2013 (Milyar Rupiah) ……………………………………………………………..

59

18

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013 ………

60

19

Indikator Ketenagakerjaan Laki-Laki Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013 ………………………………………………………………………….

20

21

61

Indikator Ketenagakerjaan Perempuan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013 …………………………………………………………………………

62

Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013 …………

63


x

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan disegala bidang dan

termasuk juga dalam bidang ekonomi. Pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara bertahap dan semakin merata. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan ketersediaan data yang baik dan akurat sebagai dasar perencanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, data merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berbagai skala prioritas dan memetakan persoalan yang harus diselesaikan melalui program pembangunan. Dalam tahap pembangunan, data dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari suatu program pembangunan. Sedangkan pada tahap evaluasi, data dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk melakukan penilaian apakah suatu pembangunan telah memberikan hasil seperti yang diharapkan atau belum. Tersedianya data dalam publikasi ini sangat dibutuhkan untuk menggambarkan perkembangan kemajuan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Diharapkan dengan publikasi ini dapat menghasilkan indikator-indikator yang dapat mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembangunan pemerintah daerah yang telah tercapai.

B.

GAMBARAN UMUM Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang disajikan secara berkala akan

memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dan arah perekonomian regional dari waktu ke waktu. Bagi pengguna data hal tersebut akan lebih memberikan manfaat untuk berbagai kepentingan, seperti untuk perencanaan, evaluasi maupun kajian. Adanya laporan makro tentang perkembangan perekonomian merupakan informasi yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu data statistik yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi ekonomi makro tersebut adalah Produk Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

1

Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB, baik harga/indikator harga dan produksi/indikator produksi setiap tahun mengalami perubahan yang biasa dikenal dengan perubahan struktur ekonomi.

C.

SUMBER DATA Sumber data utama yang dipakai untuk penghitungan publikasi Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013 ini adalah dari pengolahan PDRB dimana merupakan hasil pengolahan survei khusus, maupun data dari instansi pemerintah terkait dan instansi swasta di Kabupaten Rokan Hilir yang berkaitan dengan penghitungan pendapatan regional dalam publikasi ini dan beberapa indikator-indikator ekonomi lainnya. Sumber data penunjang lain yang dipakai adalah data di bidang kependudukan, bidang ketenakerjaan dan data kemiskinan. Data tersebut berasal dari proyeksi penduduk, survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) dan survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.


2

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

A.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi secara makro adalah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui data PDRB yang disajikan secara berkala akan memberikan gambaran kinerja ekonomi regional makro waktu ke waktu. Untuk itu dalam bab ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup dan definisi PDRB dari masing-masing sektor dan subsektor, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber data yang digunakan. Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: 

Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:



a.

Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan

b.

Pertambangan dan Penggalian

c.

Industri Pengolahan

d.

Listrik, Gas dan Air

e.

Bangunan/Konstruksi

f.

Angkutan dan Komunikasi

g.

Keuangan, Sewa Bangunan, dan

h.

Jasa

i.

Jasa jasa.

Perusahaan.

Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta

dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua komponen tersebut dijumlahkan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. 

Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:


3

a.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung;

b.

Pengeluaran Konsumsi pemerintah;

c.

Pembentukan modal tetap domestik bruto;

d.

Perubahan stok; dan

e.

Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor faktor produksinya. Selanjutnya PDRB yang telah diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto. Pada publikasi ini angka PDRB yang digunakan adalah PDRB yang memakai pendekatan produksi. Berikut konsep dan definisi masing-masing sektor PDRB menurut pendekatan produksi atau berdasarkan lapangan usaha.

1.

Sektor Pertanian

1.1

Ruang Lingkup Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan

benda atau barang biologis (hidup). Termasuk dalam kegiatan ini: Subsektor Tanaman Bahan Makanan Yaitu meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian dan tanaman bahan makanan lainnya. Subsektor Tanaman Perkebunan Yaitu meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan, baik yang diusahakan rakyat maupun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Adapun komoditas yang dihasilkan seperti: cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh, serta tanaman perkebunan lainnya. Subsektor Peternakan Yaitu meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

4

oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditas hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, sarang burung walet serta hewan peliharaan lainnya. Subsektor Kehutanan Yaitu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditas hasil kehutanan di antaranya adalah kayu gelondongan, baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya, kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, kopal, menjangan, babi hutan, dan hasil hutan lainnya seperti madu lebah hutan, sarang burung walet hutan. Subsektor Perikanan Yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya se-gala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditas perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya. 1.2

Metode Estimasi Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Secara umum,

nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara seluruh produksi yang dihasilkan terhadap harga produsennya. NTB suatu subsektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditas. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya antara, yang dalam prakteknya biasa juga dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000, digunakan metode revaluasi, yaitu suatu metode yang menilai seluruh faktor produksi dan biaya-biaya antara berdasarkan harga tahun 2000. Khusus untuk subsektor peternakan, penghitungan produksi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak. 1.3

Sumber Data Jenis data yang digunakan untuk penyusunan output dan NTB sektor pertanian adalah data

produksi, harga, dan rasio NTB. Data produksi Tanaman Bahan Makanan bersumber dari BPS dan Dinas Peternakan dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

5

Pertanian, data perkebunan dari Dinas Perkebunan, data peternakan dari BPS dan Dinas Pertanian dan Peternakan, data kehutanan dari Dinas Kehutanan, dan data perikanan bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Data harga untuk tiap-tiap komoditas selain bersumber dari BPS, juga diperoleh dari dinas-dinas terkait. Rasio NTB terhadap output didasarkan pada hasil yang disajikan dalam Publikasi Tabel Input-Output Provinsi Riau.

2

Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor ini mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan

dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas, yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut. 2.1

Ruang Lingkup Seluruh jenis komoditas yang dicakup dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu:

pertambangan migas, pertambangan tanpa migas dan penggalian. Subsektor Minyak dan Gas Bumi Meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Kegiatan ini menghasilkan minyak bumi, kondensat dan gas bumi. Pada penghitungan series 2000, cakupan komoditas subsektor ini bertambah dengan adanya uap panas bumi. Subsektor Pertambangan Non Migas Meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil kegiatan ini berwujud batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, fero nikel, nikel mattes, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium, fosfat, aspal alam, serta komoditas lainnya. Subsektor Penggalian Mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan bumi. Hasil kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

6

batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan sebagainya. 2.2

Metode Estimasi Untuk memperoleh estimasi output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku, dilakukan

perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output di masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan di masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Lalu, melalui perkalian antara output tersebut dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000. 2.3

Sumber Data Data yang diperlukan untuk penghitungan sektor ini adalah data produksi diperoleh dari

BPS, perusahaan pertambangan/penggalian dan Dinas Pertambangan. Data harga diperoleh dari BPS dan perusahaan penggalian. Rasio NTB terhadap output diperoleh dari Publikasi Tabel Input-Output Indonesia 2000 dan Tabel Input-Output Provinsi Riau.

3

Sektor Industri Pengolahan Kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 (tiga) subsektor yaitu:

a)

Industri pengilangan minyak bumi,

b)

Industri pengolahan non-migas, dan

c)

Industri pengilangan gas alam cair (LNG) Untuk industri non-migas dirinci lagi menjadi industri non-migas besar/sedang, non-migas

kecil, dan kerajinan rumah tangga. 3.1

Ruang Lingkup

Industri Pengilangan Minyak Bumi Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru. Industri Non-migas Besar/Sedang Dalam penghitungan seri baru ini (2000=100) dengan seri lama (1993=100) tetap mengacu kepada pembagian kelompok subsektor Industri Besar Sedang (IBS) pada KLUI 2 dijit yakni menjadi 9 (sembilan) kelompok, seperti: 31.

Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;

32.

Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;


7

33.

Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumahtanggga;

34.

Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;

35.

Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;

36.

Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.

37.

Industri Logam Dasar.

38.

Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.

39.

Industri Pengolahan lainnya.

Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Subsektor ini sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar/ Sedang Non-migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Industri Kerajinan Rumah Tangga jika jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang. Menurut kegiatan utama yang dihasilkan, kegiatan subsektor IKKR dikelompokan menjadi sembilan kelompok komoditas, yaitu: 31.

Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;

32.

Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;

33.

Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumahtanggga;

34.

Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;

35.

Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;

36.

Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.

37.

Industri Logam Dasar.

38.

Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.

39.

Industri Pengolahan lainnya.

Industri Pengilangan Gas Alam Cair (LNG) Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru, karena disamping komoditasnya tunggal (LNG), produknya juga hanya ada di dua tempat yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Kalimantan Timur. 3.2

Metode Estimasi Dalam penghitungan subsektor industri pengolahan non-migas besar/sedang digunakan

pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu. Kemudian, output dikurangi dengan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

8

biaya antara menghasilkan nilai tambah bruto. Untuk mendapatkan NTB atas dasar harga konstan dipakai metode deflasi dimana output dan jumlah tenaga kerja digunakan sebagai deflator. Untuk penghitungan subsektor pengilangan minyak menggunakan pendekatan produksi seperti halnya industri pengolahan non migas, sedangkan untuk harga konstan digunakan cara revaluasi. Sedangkan untuk subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga penghitungan output dan NTBnya menggunakan pendekatan tenaga kerja, yang dihitung secara rinci menurut kegiatan industri yang dikelompokkan dalam 3 digit KLUI. Untuk menghitung NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi, dan sebagai deflatornya adalah jumlah output dan tenaga kerja. 3.3.

Sumber Data Data yang digunakan dalam penghitungan sektor ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

1.

Tabel Input-Output Indonesia (BPS)

2.

Publikasi Tahunan Statistik Industri Besar/Sedang (BPS)

3.

Publikasi Indikator Ekonomi (BPS)

4.

Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (BPS)

5.

Publikasi Tahunan Pertambangan dan Energi, Deptamben.

6.

Publikasi Tahunan Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi (BPS)

7.

Tabel Input-Output Rokan Hilir (BPS)

4

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

4.1

Ruang Lingkup

Subsektor Listrik Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) maupun oleh perusahan Non-PLN, dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri. Subsektor Air Bersih Kegiatan subsektor air minum mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.


9

4.2

Metode Estimasi Metode penghitungan subsektor listrik menggunakan pendekatan produksi. Output dan

NTB subsektor ini diperoleh dari penjumlahan output/NTB dari PLN dan Non-PLN. Untuk penghitungan subsektor air bersih menggunakan pendekatan produksi, dimana output dan NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi. 4.3

Sumber Data Data produksi, harga dan biaya antara subsektor listrik untuk PLN diperoleh dari PT. PLN

(Persero) Wilayah Riau daratan, sedangkan untuk perusahaan listrik Non-PLN dari Dinas Pertambangan, data sekunder dan SKS. Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh dari hasil survei tahunan Perusahaan Air Minum.

5

Sektor Bangunan

5.1

Ruang Lingkup Pada umumnya kegiatan sektor ini terdiri atas bermacam kegiatan yang meliputi:

pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan tersebut dapat dirinci menurut standar KLUI. Sektor bangunan terbagi 5 bagian yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal, Prasarana Pertanian, Jalan-Jembatan-Pelabuhan, Bangunan Instalasi Listrik-Gas-Air Minum dan Komunikasi, serta bangunan lainnya. 5.2

Metode Estimasi Metode penghitungan sektor bangunan menggunakan pendekatan pendapatan untuk NTB

atas dasar harga berlaku, dan metode deflasi untuk penghitungan atas dasar harga konstan. 5.3

Sumber Data Sumber data yang digunakan didapat dari hasil SUSENAS Riau, Publikasi AKI dan

Publikasi Non-AKI, serta Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 6.1

Ruang Lingkup

Subsektor Perdagangan Kegiatan yang dicakup dalam sub-sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam penghitungannya kegiatan ini dikelompokan ke dalam dua Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

10

jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas. Subsektor Hotel Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap di mana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan. Subsektor Restoran Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, katering, dan kantin. 6.2

Metode Estimasi Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan menggunakan metode arus barang

(commodity flow), sedangkan untuk sub sektor hotel menggunakan metode estimasi dengan pendekatan produksi. Dan untuk sub sektor restoran menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah. Untuk penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan untuk sektor ini dihitung masing-masing dengan metode revaluasi dan atau deflasi. 6.3

Sumber Data

1.

Publikasi Susenas dan pola konsumsi Provinsi Riau.

2.

Publikasi Direktori Hotel Riau.

3.

Publikasi tingkat penghunian kamar malam hotel Riau.

4.

Buletin Ekonomi BPS.

5.

Data sekunder dan SKS.


11

7.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

7.1

Ruang Lingkup

Subsektor Pengangkutan Kegiatan yang dicakup dalam sub-sektor pengangkutan terdiri dari atas Jasa Angkutan Jalan Raya, Angkutan Laut, Ang-kutan Udara, dan Jasa Penunjang Angkutan Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan. Angkutan Jalan Raya meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk di sini kegiatan lainnya seperti carter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dengan kegiatan ini seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan. Angkutan Laut meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya, dan disamping itu data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan. Misalnya tangker-tangker yang diusahakan oleh Pertamina untuk angkutan di dalam negeri, kapal milik perusahaan penangkapan ikan dan angkutan khusus lainnya. Angkutan Udara meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit untuk dipisahkan, seperti EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain, baik untuk angkutan penerbangan dalam negeri maupun angkutan penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum. Jasa Penunjang Angkutan mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat, termi-nal dan parkir, bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol, dan jasa penunjang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut. Subsektor Komunikasi Subsektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

12

komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimile, dan telex yang diusahakan oleh PT Telekomunikasi dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet) dan telepon seluler (ponsel). 7.2

Metode Estimasi Nilai tambah subsektor angkutan jalan raya atas dasar harga berlaku dengan menggunakan

pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil SKS sektor angkutan, serta data sekunder kecamatan. Penghitungan nilai tambah subsektor angkutan laut dilakukan melalui pendekatan alokasi dari angka nasional subsektor angkutan laut, karena kegiatan angkutan laut merupakan kegiatan multiregional, di mana kegiatannya bisa sekaligus merupakan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan milik nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks angkutan/transpor. Kemudian, nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor angkutan udara diperoleh dari laporan tahunan tiap bandar udara. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan cara deflasi. Nilai tambah subsektor jasa penunjang angkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar-muat, pergudangan diperoleh dari SKS. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi. Subsektor komunikasi mencakup jasa pos dan giro, serta telekomunikasi. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan PT. POSINDO. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 memakai metode ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim. Penghitungan nilai tambah subsektor telekomunikasi atas dasar harga berlaku berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Riau Daratan. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

13

gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit percakapan lokal/interlokal. 7.3

Sumber Data

1.

Dinas Perhubungan Riau.

2.

Data SKS.

3.

Data Sekunder.

4.

Kandatel Riau Daratan.

8.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya disebut sebagai sektor finansial, karena secara

umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Secara garis besar sektor ini terbagi atas 3 kelompok kegiatan utama yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, serta usaha persewaan bangunan dan tanah. Namun, dalam klasifikasi tahun dasar 2000 sektor bank dan lembaga keuangan lainnya berubah menjadi Sektor Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan. 8.1

Ruang Lingkup Subsektor bank, meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank non BI (bank umum pemerintah

dan bank umum swasta) dan BPR. Subsektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya, mencakup juga koperasi, KUD dan Non KUD, pegadaian dan dana pensiun. Kemudian, subsektor jasa penunjang keuangan mencakup pedagang valuta asing, pasar modal dan sebagainya. 8.2

Metode Estimasi Penghitungan nilai tambah subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank

Indonesia. Kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHK Umum. Penghitungan nilai tambah asuransi atas dasar harga berlaku diperoleh melalui SKS dan data sekunder. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara metode deflasi, juga dengan menggunakan IHK Umum. Penghitungan nilai tambah Koperasi berasal dari data SKS. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi, dan deflatornya adalah IHK Umum. Nilai tambah subsektor sewa bangunan baik untuk tempat tinggal dan bukan, diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antaranya. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi, sebagai deflatornya adalah IHK Umum. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

14

Selain subsektor tersebut, subsektor jasa penunjang keuangan, seperti pedagang valas, dihitung dengan cara yang sama seperti subsektor asuransi maupun koperasi. 8.3

Sumber Data

1.

Publikasi/Laporan Tahunan BI

2.

Publikasi Susenas

3.

Data Sekunder

4.

Data SKS.

9

Sektor Jasa-Jasa Sektor ini mencakup subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta.

Subsektor pemerintah umum meliputi pemerintahan dan hankam, sedangkan subsektor jasa swasta meliputi subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, jasa perorangan dan rumah tangga. 9.1

Ruang Lingkup Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan yang dikelola oleh

swasta meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/ Akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Jasa kesehatan oleh swasta seperti: rumah sakit, rumah bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyara-katan lainnya seperti panti asuhan dan panti jompo. Terakhir jasa lainnya, adalah jasa yang tidak termasuk dalam cukupan di atas namun masih tergolong dalam sub-sektor jasa sosial dan kemasyarakatan. Subsektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya. Subsektor jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan perbengkelan (mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik), dan jasa perorangan (tukang binatu, salon, tukang semir, tukang jahit dan sebagainya). 9.2

Metode Estimasi Nilai tambah subsektor pemerintahan dan hankam terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai

pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri. Penghitungan nilai tambah subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan atas dasar harga berlaku melalui pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara/metode ekstrapolasi. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

15

Penghitungan nilai tambah subsektor jasa hiburan dan kebudayaan atas dasar harga berlaku juga melalui pendekatan produksi. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa. Kemudian untuk penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor jasa perorangan dan rumah tangga juga melalui pendekatan produksi, sekaligus penghitung-an nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi. Sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa. 9.3

Sumber Data

1.

Data belanja pegawai pusat dan ABRI dari BPS.

2.

Data belanja Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari BPS.

3.

Data sekunder dan SKS.

4.

Data Podes SP/ST.

B.

KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN DAN KEMISKINAN

1.

Kependudukan Indikator penting tentang umur dan jenis kelamin maupun jumlah penduduk adalah: -

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) dan

-

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).

-

Tingkat pertumbuhan penduduk

1.1.

Penduduk Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Rokan

Hilir selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kegunaan Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

16

diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Selain itu, dalam pembangunan berwawasan jender, penting juga mengetahui informasi tentang berapa jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan dll.

1.2.

Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada

waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Rokan Hilir dari tahun 2000 ke tahun 2010 adalah perubahan jumlah penduduk Rokan Hilir dari tahun 2000 sampai 2010. Kegunaan Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

1.3.

Rasio Ketergantungan Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang

belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

17

berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun. Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun. Kegunaan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.

Ketenagakerjaan Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di

suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan. Pertama, kita dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja. Kedua, kita dapat mengetahui jumlah pengangguran dan pencari kerja. Ketiga, apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja. Keempat, dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk, yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa yang bekerja di Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

18

sektor informal. Kelima, pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu negara. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat misalnya meningkatnya kriminalitas. Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini antara lain tenaga kerja, angka partisipasi angkatan kerja (APAK) menurut kelompok umur, tingkat pengangguran terbuka, tingkat setengah pengangguran, APAK menurut lapangan usaha, APAK menurut status pekerjaan dan APAK menurut tingkat pendidikan. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan. 2.1

Tenaga Kerja Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun

atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Kegunaan Indikator ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Disamping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. 2.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15

tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

19

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Kegunaan Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. 2.3

Tingkat Pengangguran

Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kegunaan Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Setengah Pengangguran Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok :  Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.  Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. Kegunaan Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

3.

Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

20

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber Data : Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. 3.1

Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 3.2

Penduduk Miskin (P0) Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis

Kemiskinan (GK). 3.3

Indeks Kedalaman Kemisikinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. 3.4

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.


21

BAB III KEADAAN EKONOMI

A.

UMUM Kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik ditunjukkan dengan pertumbuhan

ekonomi yang positif dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Adanya kebijakankebijakan pemerintah guna perbaikan perekonomian daerah selama beberapa tahun setelah krisis ekonomi di Indonesia nampaknya sudah menunjukkan hasil sampai sekarang. Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan berada diatas 7 persen. Keadaan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tidak berbeda jauh dengan kondisi perekonomian secara nasional maupun regional (Provinsi Riau). Sektor-sektor yang yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 10 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013 sebesar 7,36 persen, meskipun pertumbuhan ini sedikit melemah dibanding tahun sebelumnya namun dilihat besaran pertumbuhan masih cukup tinggi. Tahun sebelumnya yakni sebesar 7,77 persen, sedang pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7,68 persen.

B.

PERKEMBANGAN EKONOMI

1.

Nilai Produk Domestik Regional Bruta (PDRB)

a.

PDRB Tanpa Migas Nilai PDRB sangat mencerminkan kemajuan ekonomi suatu wilayah, semakin tinggi

angka PDRB maka akan semakin maju perekonomian daerah tersebut. Arah pembangunan suatu daerah adalah mengupayakan agar nilai PDRBnya terus bertambah setiap tahun. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Rokan Hilir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 19,99 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 23,64 triliun rupiah tahun 2012, bahkan pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 27,12 triliun rupiah.


22

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah) 30 27.12

25

23.69

20

19.99

15 10 5 0 2011*

2012*

2013**

Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir PDRB Rokan Hilir tanpa migas menyumbang sekitar 8,10 hingga 8,20 persen terhadap perekonomian Riau secara keseluruhan. Bila dibandingkan kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Riau yang senilai 340,63 triliun rupiah selama tahun 2013, dapat dilihat pada lampiran Tabel 16 dimana PDRB Kabupaten Rokan Hilir memberikan kontribusi terbesar kelima setelah Kota Pekanbaru (20,00), Kabupaten Indragiri Hilir (12,61), Kabupaten Siak (10,53), dan Kabupaten Indragiri Hulu (8,64). Gambar 3.2 Kontribusi PDRB Rokan Hilir terhadap PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Tahun 2011 – 2013 (persen) 8.25

8.22

8.2

8.2

8.15 8.1

8.1

8.05 8 2011

2012


2013

23

b.

PDRB Dengan Migas Dari gambar 3.3 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Rokan Hilir terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya dari 41, 22 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 44, 99 triliun rupiah tahun 2012, bahkan pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 49,90 triliun rupiah. Gambar 3.3 Perkembangan PDRB Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2011-2013 (Triliun Rupiah)

60 50 40

49.9 41.22

44.99

30 20 10 0 2011*

2012*

2013**

Pada Gambar 3.4 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir PDRB Rokan Hilir dengan migas menyumbang sekitar 9,96 hingga 9,56 persen terhadap perekonomian Riau secara keseluruhan. Penurunan kontribusi ini disebabkan beberapa kabupaten/kota di Riau mengalami peningkatan PDRB. Bila dibandingkan kontribusi antar PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Riau yang senilai 522,24 triliun rupiah selama tahun 2013, PDRB Kabupaten Rokan Hilir memberikan kontribusi terbesar keempat setelah Kabupaten Bengkalis (21,6%), Kota Pekanbaru (12,66), dan Kabupaten Siak (11,01) dimana ketiga kabupaten ini kecuali Kota Pekanbaru merupakan daerah penghasil minyak bumi (lihat Lampiran Tabel 17).


24

Gambar 3.4 Kontribusi PDRB Rokan Hilir terhadap PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Tahun 2011 – 2013 (persen) 9.96

10 9.9 9.8 9.7

9.58

9.6

9.56

9.5 9.4 9.3 2011

2.

Struktur Ekonomi

a.

Tanpa Migas

2012

2013

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada Gambar 3.5 selama periode tahun 2011 hingga tahun 2013, struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hilir relatif tidak mengalami perubahan. Terdapat tiga sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Gambar 3.5 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Tanpa Migas, Tahun 2013 45

42.32

40 34.58

35 30 25 20

16.46

15 10 5 0.22

0 RT PE

I AN

AN RT PE

AM

AN NG BA

1.6

0.2 ST DU IN

RI

I TR LIS

K GU AN

N NA

B

P

GA DA ER

A NG

N

N TA KU G AN

NG PE


2.45

1.29

0.87

AN

NG UA KE

SA JA

SA -JA

25

Sektor-sektor tersebut sangat dominan peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2013, sektor pertanian sebesar 42,32 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 34,58 pada posisi kedua, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada posisi ketiga sebesar 16,46 persen (lihat Tabel 3.1). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir dimotori oleh tiga sektor ekonomi ini. Selain ketiga sektor diatas, sektor jasa-jasa serta sektor bangunan juga tidak dapat diabaikan. Tabel 3.1 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tanpa Migas, Tahun 2011-2013 (persen) Lapangan Usaha

2011*

2012*

2013**

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian

46,82

44.83

42.32

0.23

0,22

0,22

30,86

32,79

34,58

4. Listrik dan Air Minum

0.20

0,20

0,20

5. Bangunan

1.57

1,52

1,60

15.54

15,82

16,46

7. Angkutan & Komunikasi

0.95

0,89

0,87

8. Keuangan

1.28

1,28

1,29

9. Jasa-jasa

2.55

2,45

2,45

100,00

100,00

100,00

2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan

6. Perdagangan

ROKAN HILIR Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir

b.

Dengan Migas PDRB Kabupaten Rokan Hilir dengan migas selama periode tahun 2011 hingga tahun

2013, struktur ekonominya juga relatif tidak mengalami perubahan. Terdapat tiga sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan industri pengolahan. Jika dilihat periode 2011-2013 sektor pertambangan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 51,60 persen yang kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 45,78 persen yang disebabkan semakin menurunnya produksi lifting minyak di Kabupaten Rokan Hilir (lihat tabel 3.2).


26

Gambar 3.6 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Dengan Migas, Tahun 2013 50 45.78

45 40 35 30 25

23

20

18.79

15 10

8.95

5 0.11

0 RT PE

I AN

AN RT PE

AM

AN NG BA

ST DU IN

RI

I TR LIS

K U NG BA

0.87 N NA R PE

GA DA

A NG

N

AN UT

GK AN

NG PE

1.33

0.7

0.47 AN

NG UA KE

SA JA

SA -JA

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian tahun 2011 sebesar 22,71 persen dan meningkat menjadi 23,00 persen tahun 2013, pada posisi ketiga terdapat sektor industri pengolahan sebesar 18,79 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga tidak dapat diabaikan dengan kontribusi sebesar 8,96 persen (lihat Tabel. 3.2). Tabel 3.2 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Dengan Migas, Tahun 2011-2013 (persen) Lapangan Usaha

2011*

2012*

2013**

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian

22,71

23,60

23,00

2. Pertambangan & Penggalian

51,60

47,47

45,78

3. Industri Pengolahan

14,97

17,26

18,79


0,10

0,11

0,11

5. Bangunan

0,76

0,80

0,87

6. Perdagangan

7,54

8,33

8,95


0,46

0,47

0,47

8. Keuangan

0,62

0,67

0,70

9. Jasa-jasa

1,24

1,29

1,33

100,00

100,00

100,00

ROKAN HILIR Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir


27

3.

Pertumbuhan Ekonomi

a.

Tanpa Migas Strategi pembangunan ekonomi adalah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi agar

semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini dapat tercapai apabila seluruh sektor dapat tumbuh tinggi, terutama sektor-sektor dominan pada pembentukan PDRB. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Berdasarkan harga konstan 2000, selama kurun waktu 2011-2013 nilai PDRB konstan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir cenderung fluktuatif. Pada gambar 3.7 terlihat tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir mencapai 7,68 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 7,77 persen namun kembali melambat menjadi 7,36 persen pada tahun 2013. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi hampir di semua sektor ekonomi. Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tanpa Migas Tahun 2011-2013

7.77

7.8 7.7

7.68

7.6 7.5 7.36

7.4 7.3 7.2 7.1 2011

2012

2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas dari andil pertumbuhan kesembilan sektor didalamnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor ekonomi di Rokan Hilir dinilai berhasil. Pemerintah daerah dapat mengupayakan sektor dominan yaitu pertanian dan Industri pengolahan untuk dapat tumbuh tinggi sehingga menarik pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir menjadi lebih baik. pertumbuhan masing-masing sektor tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.8.


28

Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sektor Tanpa Migas, Tahun 2011-2013

8.7

JASA-JASA

6.38

KEUANGAN PENGANGKUTAN

8.9

PERDAGANGAN

9.01 10.56

BANGUNAN

4.89

LISTRIK

8.9

INDUSTRI

7.97

PERTAMBANGAN

5.97

PERTANIAN

0

2

4

6

8

10

12

Mengacu pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013, terdapat tiga sektor yang tingkat pertumbuhannya dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang sebesar 7,36 persen. Sektor-sektor tersebut adalah sektor Keuangan, sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih.

b.

Dengan Migas Jika sektor migas diikutsertakan dalam perekonomian, maka pada tahun 2011

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir mencapai 1,20 persen namun mengalami kontraksi pada tahun 2012 menjadi 0,65 persen namun kembali meningkat menjadi 1,41 persen pada tahun 2013 (Lihat gambar 3.9).


29

Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Dengan Migas Tahun 2011-2013

1.6 1.4 1.2

1.41 1.2

1 0.8

0.65

0.6 0.4 0.2 0 2011

2012

2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas dari andil pertumbuhan kesembilan sektor didalamnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor ekonomi di Rokan Hilir dinilai berhasil. Pertumbuhan masing-masing sektor tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.10. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2013 adalah sektor bangunan dengan angka pertumbuhan yang mencapai mencapai 10,56 persen. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang terus menggeliat di Kabupaten Rokan Hilir. Pertumbuhan sektor ini akan terus berlanjut dengan terus digesanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi dengan migas jauh lebih lambat dibandingkan dengan tanpa migas disebabkan produksi minyak mentah yang ada wilayah Rokan Hilir yang terus merosot liftingnya padahal sektor ini mempunyai share paling besar terhadap perekonomian daerah.


30

Gambar 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sektor Dengan Migas, Tahun 2011-2013

8.7

JASA-JASA

6.38

KEUANGAN PENGANGKUTAN

8.9

PERDAGANGAN

9.01 10.56

BANGUNAN

4.89

LISTRIK

8.9

INDUSTRI

-2.72

PERTAMBANGAN

5.97

PERTANIAN

-4

4.

-2

0

2

4

6

8

10

12

Pergeseran Struktur Ekonomi Dilihat dari aktifitas produksi suatu daerah maka dapat dibedakan dalam tiga kelompok

kegiatan, yaitu primer, sekunder dan tersier. Kegiatan primer berkaitan dengan pengeksploitasian sumber daya alam yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kegiatan sektor sekunder memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk diolah lebih lanjut, yakni terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor kontruksi dan sektor energi (listrik dan air). Sedangkan kegiatan sektor tersier adalah memfasilitasi pergerakan sektor primer dan sektor sekunder yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.


31

Gambar 3.11 Peranan Kegiatan Ekonomi dalam PDRB Tanpa Migas, Tahun 2011-2013 (persen)

20.32

20.44

21.07

32.63

34.51

36.39

Tersier Sekunder Primer

47.06

45.05

42.54

2011

2012

2013

Dalam kurun waktu 2011-2013 kegiatan sektor primer merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir yaitu sekitar 42-47 persen dan semakin menurun setiap tahunnya. kegiatan sektor sekunder menempati urutan kedua dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Penurunan sektor primer erat kaitannya dengan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier terutama industri pengolahan dan perdagangan. Kedepan dengan berproduksi dan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit didaerah ini, maka sektor primer masih akan mendominasi. Posisi terakhir ditempati oleh kegiatan sektor tersier dengan kontribusi dua puluhan persen setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.11 untuk PDRB Tanpa Migas dan untuk PDRB Dengan Migas pada gambar 3.12.


32

Gambar 3.12 Peranan Kegiatan Ekonomi dalam PDRB Dengan Migas, Tahun 2011-2013 (persen)

9.86

10.76

11.45

15.83

18.17

19.77 Tersier Sekunder

5.

Primer

74.32

71.07

68.78

2011

2012

2013

Laju Implisit Perbedaan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan disebabkan

adanya kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya. Kenaikan harga yang dimaksud adalah kenaikan harga pada tingkat produsen sebagai produsen produk ekonomi. Laju kenaikan harga pada tingkat produsen tersebut disebut laju implisit. Sedangkan kenaikan harga di tingkat konsumen (di pasaran) disebut laju inflasi. Kedua angka ini akan berdekatan nilainya dikarenakan kenaikan barang ditingkat produsen akan menyebabkan kenaikan barang di pasaran, demikian pula sebaliknya. ada dua kota pencatat inflasi di Propinsi Riau yang dijadikan rujukan kabupaten/kota lain, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (lihat gambar 3.13). Gambar 3.13 Laju Implisit Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (Persen) 12 10

9.69

9.94

8 6.64

6 4 2 0 2011

2012


2013

33

6.

Pendapatan Perkapita Menurut konsep dan definisi yang digunakan, pendapatan per kapita adalah hasil bagi

antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional per kapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara makro pendapatan regional per kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah. Berdasarkan gambar 3.14, pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 tercatat sebesar 44,47 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 9,7 juta rupiah dari tahun 2011 yang nilainya mencapai 34,81 juta rupiah. pada tahun 2012 pendapatan perkapita Rokan Hilir mencapai angka 39,90 juta rupiah. Angka 44,47 juta rupiah ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu dan dua orang anak), diperkirakan pendapatan rumah tangga sebesar 177,88 juta rupiah pertahun atau 14,8 juta rupiah per bulan. Pada kenyataannya masih terdapat rumah tangga di daerah ini yang mempunyai pendapatan dibawah itu. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata dari total pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk, yang belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih terdapat penduduk yang berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut masih belum merata. Gambar 3.14 Pendapatan Regional Per Kapita, Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) 39.9

44.47

34.81

Atas Dasar Harga Berlaku

2011

2012

2013

7.71

8.06

8.41

Atas Dasar Harga Konstan

Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan per kapita dapat Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

34

dilihat dari PDRB harga konstan. Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu empat tahun terakhir berkisar antara 7,71 juta rupiah (tahun 2011) sampai 8,41 juta rupiah (tahun 2013).

7.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Selain angka perkapita, indikator ekonomi lainnya yang dapat diturunkan dari PDRB

adalah sumber pertumbuhan ekonomi (SPE), SPE merupakan perbandingan antara penambahan output sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan total PDRB tahun sebelumnya. Sehingga diketahui seberapa besar bagian dari masing-masing sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah di tahun berjalan tersebut. Penjumlahan SPE semua sektor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir. Dari tabel 3.3 tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 dan 2013 digerakkan oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut terus meningkat pertumbuhannya selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi ini berubah di tahun 2013. Pada tahun tersebut sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar yaitu 3,30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir yang sebesar 7,36 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan (2,40 persen) dan sektor industri pengolahan (1,00 persen). Tabel 3.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (Persen) Lapangan Usaha

2011*

2012*

2013**

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian

3.32

3.31

3.30

2. Pertambangan & Penggalian

0.04

0.04

0.04

3. Industri Pengolahan

1.01

0.98

1.00


0.02

0.02

0.02

5. Bangunan

0.08

0.10

0.10

6. Perdagangan

2.26

2.34

2.40


0.29

0.27

0.27

8. Keuangan

0.09

0.10

0.09

9. Jasa-jasa

0.46

0.51

0.54

ROKAN HILIR

7.57

7.68

7.77

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

35

BAB IV PENDUDUK, TENAGA KERJA DAN KEMISKINAN

A.

PENDUDUK Kependudukan merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan.

Data kependudukan dengan berbagai karakteristiknya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah kependudukan yang didapati di negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya pertumbuhan penduduk, besarnya rasio ketergantungan, tingginya angka pengangguran terbuka dan sebagainya. Pertambahan penduduk secara langsung akan menimbulkan efek positif dan negatif. Dari sisi positif bertambahnya penduduk akan memacu pembangunan dimana kegiatan produksi akan terus berlangsung berkat adanya orang yang mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Konsumsi dari barang-barang produksi ini akan memutar roda perekonomian dan selanjutnya diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Namun demikian pertumbuhan penduduk juga dapat berakibat buruk. Bertambahnya jumlah penduduk tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi yang baik sudah tentu akan menurunkan pendapatan per kapita masyarakat suatu daerah, selain itu masalah-masalah sosial juga akan semakin rawan terjadi seperti masalah kepadatan pemukiman, tingginya angka beban tanggungan, berkurangnya lapangan kerja, kriminalisasi dan sebagainya.

1.

Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Pada

tahun 2011 jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 574.419 jiwa. Kemudian pada tahun 2012 meningkat sebesar 3,13 persen lagi menjadi 592.403 jiwa dan pada tahun 2013 mencapai 609.779 orang (meningkat 2,93 persen ) seperti terlihat pada tabel 4.1. Lebih cepatnya laju pertumbuhan penduduk di tahun tersebut lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk luar kedalam wilayah Rokan Hilir, terutama daerah sekitar Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bagan Sinembah sebagai pusat ibukota kabupaten dan daerah perkebunan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tren penurunan pertumbuhan penduduk dapat dilaksanakan hingga mencapai angka dibawah dua persen. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus terkontrol dan pertumbuhan ekonomi yang terus tinggi maka pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dapat terus meningkat setiap tahun.


36

Tabel 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 Penduduk Tahun Jumlah (Jiwa)

Laju Pertumbuhan (%)

(1)

(2)

(3)

2011

574.419

3,20

2012

592.403

3,13

2013

609.779

2,93

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir

2.

Rasio Ketergantungan Dilihat dari tingkat produktivitasnya, penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu

penduduk usia produktif dan usia non produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan penduduk usia non produktif adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun (penduduk usia muda) dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun (penduduk usia tua). Dalam tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah penduduk usia muda terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kelahiran dalam Kabupaten Rokan Hilir. Begitu pun dengan jumlah penduduk usia lanjut. Sepanjang tahun 2011, angka beban ketergantungan Rokan Hilir berada pada angka adalah 60,77 persen. Artinya tiap seratus orang penduduk usia produktif akan menanggung beban 61 orang penduduk usia non produktif. Pada tahun 2013 dengan banyaknya pendatang yang berusia produktif, angka ketergantungan Rokan Hilir turun menjadi 59,56 persen. Artinya ditahun tersebut beban seratus persen penduduk usia produktif berkurang menjadi hanya 60 persen penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan tersebut dapat dipilah menjadi angka ketergantungan muda yaitu beban penduduk usia produktif untuk menanggung anak-anak dan angka ketergantungan tua yang bermakna beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk tua. Selama tahun 2011-2013, penduduk usia produktif Rokan Hilir harus menanggung 59 hingga 61 persen penduduk anak-anak dan juga menanggung 4 persen penduduk tua. Angka ketergantungan ini diharapkan terus menurun dimasa-masa yang akan datang sehingga beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif semakin ringan dan kesejahteraan penduduk dapat meningkat. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

37

Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 Umur (Tahun)

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

0 – 14

204,070

208,696

213,092

15 – 64

357,292

369,937

382,155

64 +

13,057

13,770

14,532

Rasio Ketergantungan (%)

60.77

60.14

59.56

Rasio Ketergantungan Muda

57.12

56.41

55.76

Rasio Ketergantungan Tua

3.65

3.72

3.80

(1)

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir

B.

TENAGA KERJA Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja.

Namun tidak semua mampu melakukannya karena hanya penduduk usia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja ini dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Bagan ketenagakerjaan dapat dilihat dibawah ini. Skema 1. Bagan Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 +

Angkatan Kerja

Bekerja

< 35 Jam

Bukan Angkatan Kerja Menganggur

>= 35 Jam

Terpaksa

Sukarela

Sekolah Mengurus Rumah Tangga Pensiunan Lainnya


38

Faktor demografis seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Pemerintah sudah cukup berhasil menurunkan angka kelahiran dan angka kematian, akan tetapi justru berakibat pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Akibatnya angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun.

1.

Indikator Ketenagakerjaan Terkait dengan hal tersebut diatas untuk menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan

diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja yang diperlukan. Indikator-indikator ini antara lain adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kesempatan kerja (TKK). TPAK merupakan perbandingan banyaknya penduduk angkatan kerja dibandingkan total penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak berkerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, cuti, sakit, dan lainlain. Selain itu juga termasuk penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Gambar 4.1 TPAK Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 86.11

84.29

Total Laki-Laki Perempuan

63.19 61.55

61.15 52.37

45.06 37.5

2011

2012


32.18

2013

39

TPAK Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2011, dari 100 persen penduduk usia 15 tahun keatas, 63 persen diantaranya masuk dalam angkatan kerja. Angka ini menurun pada tahun 2012 dimana 62 persen penduduk usia kerja akan masuk kedalam pasar tenaga kerja. Disepanjang tahun 2013, persentase angkatan kerja ini menurun menjadi 61,15 persen. Hal tersebut dikarenakan terjadi lonjakan penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2013 kemarin. Fluktuasi TPAK ini terjadi pada semua jenis kelamin. TPAK laki-laki pada tahun 2011 adalah sebesar 86,11 persen yang kemudian menurun menjadi 84,29 persen dan menurun tajam menjadi hanya 52,37 persen pada tahun 2013. TPAK perempuan juga mengalami hal yang serupa, bahkan penurunannya lebih tajam dari 45,06 persen di tahun 2011 menjadi 32,18 persen di tahun 2013. TPAK penduduk perempuan masih jauh dibawah laki-laki. Tabel 4.3 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2013 Uraian

(1) Penduduk Usia 15 Tahun keatas 1. Angkatan Kerja -

Bekerja

-

Pengangguran

2. Bukan Angkatan Kerja -

Sekolah

-

Mengurus Rumah Tangga

-

Lainnya

2012 Laki-

Perem-

Laki

puan

(2)

(3)

197,513

2013 Laki-

Perem-

Laki

puan

(4)

(5)

(6)

(7)

186,194

383,707

204,176

192,511

396,687

166,484

69,823

236,172

106,927

61,950

242,574

161,151

63,920

224,967

102,619

55,308

227,936

6,320

15,715

18,226

8,228

20,599

23,960

31,029

116,371

147,535

97,249

130,561

154,113

21,766

22,492

44,280

29,115

19,829

46,135

2,726

88,088

90,939

60,007

80,566

95,086

6,538

5,791

12,355

8,126

10,915

12,892

Total

Total

Sumber : Riau Dalam Angka 2014

C.

KEMISKINAN Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan

disuatu daerah. Pengukuran kemiskinan ini dibagi tiga, yaitu kemiskinan secara absolut, kemiskinan kultural dan kemiskinan relatif. Kemiskinan secara absolut adalah konsep penduduk Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

40

yang tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan ataupun pendapatannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan ini disebabkan karena faktor alami/natural yaitu keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal. Selanjutnya adalah kemiskinan kultural yang disebabkan oleh sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada pihak luar yang membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin. Yang terakhir adalah kemiskinan relatif yaitu pendapatan seseorang/rumah tangga yang sudah berada di atas garis kemiskinan namun relatif masih lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya, sehingga masih dikategorikan miskin. Hal ini dapat juga disebabkan kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Perhitungan penduduk miskin menurut BPS dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs epproach), yaitu kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang bersifat dasar. Ukuran yang dipakai adalah metode head count index yang merupakan kemiskinan absolut. Ketidakmampuan dari sisi ekonomi ini diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan dasar minimumnya. Tingkat pendapatan ini didekati dengan tingkat pengeluaran masyarakat. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 seperti ditunjukkan pada gambar 4.2 adalah Rp. 270.412 per kapita per bulan. Artinya apabila pengeluaran suatu rumah tangga yang memiliki empat orang anggota rumah tangga dibawah Rp. 1,08 juta rupiah per bulan, maka rumah tangga tersebut termasuk rumah tangga miskin dan terdapat empat orang penduduk miskin. Garis kemiskinan ini semakin meningkat menjadi Rp. 282.767 atau 1,13 juta rupiah per rumah tangga per bulan (dengan asumsi empat orang per rumah tangga) di tahun 2012 dan Rp. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

41

296.770 yang setara dengan 1,19 juta rupiah per rumah tangga per bulan (bila satu rumah tangga dihuni oleh empat anggota) pada tahun 2013. Kenaikan ini lebih disebabkan karena kenaikan harga setiap tahunnya. Gambar 4.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (Rupiah) 300,000 295,000 290,000 285,000 280,000 275,000 270,000 265,000 260,000 255,000

296,770

282,767 270,412

2011

2012

2013

Dalam gambar 4.3 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pada tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin bergerak meningkat walaupun sangat kecil. Pada tahun 2011, terdapat 7.37 persen penduduk miskin di Rokan Hilir, penduduk miskin ini terus meningkat ditahun 2012, hingga menjadi 7,38 persen penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2013, masyarakat yang miskin naik menjadi 7,73 persen. Gambar 4.3 Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 (persen) 7.80 7.73

7.70 7.60 7.50 7.40

7.37

7.38

7.30 7.20 7.10 2011

2012


2013

42

TABEL 1. PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 ( Juta Rupiah ) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

10,619,674.72

11,476,951.76

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 7,392,413.88 305,245.73 a. Tanaman Bahan Makanan 2,945,547.12 b. Tanaman Perkebunan 107,155.84 c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 1,575,899.51 d. K e h u t a n a n 2,458,565.68 e. P e r i k a n a n 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. Industri Tanpa Migas

19,516,100.35 19,482,814.97

33,285.38

3,657,514.49 -

8,464,342.21 327,127.34 3,322,987.24 121,698.52 1,732,501.13 2,960,027.97

19,921,946.01 19,882,322.17

39,623.84

4,724,611.10 -

9,361,768.48 352,201.18 3,564,429.10 138,342.89 1,882,259.31 3,424,536.00

21,268,261.77 21,222,038.04

46,223.74

6,169,895.58 -

384,553.26 4,098,230.07 152,812.73 2,035,323.30 3,948,755.36

21,356,388.19 21,304,586.75

51,801.44

7,766,840.54 -

398,288.39 4,393,171.52 174,465.50 2,163,563.94 4,347,462.41

22,843,974.51 22,783,782.86

60,191.65

9,379,112.84 -

3,657,514.49

4,724,611.10

6,169,895.58

7,766,840.54

9,379,112.84

4. LISTRIK,GAS DAN AIR BERSIH a. L i s t r i k b. Air Bersih

26,974.53

32,812.75

39,954.12

47,823.42

55,233.10

20,006.33 6,968.19

24,852.95 7,959.80

31,123.16 8,830.96

38,528.42 9,295.00

45,559.60 9,673.50

5. B A N G U N A N

174,593.46

228,811.50

313,236.56

359,852.90

433,417.74

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. H o t e l c. Restoran

2,200,380.89

2,610,688.00

3,107,554.23

3,747,021.75

4,464,444.65

2,152,176.57 27,174.16 21,030.16

2,551,541.12 34,114.56 25,032.32

3,034,436.80 43,075.52 30,041.91

3,653,323.69 54,345.22 39,352.84

4,348,242.18 67,685.06 48,517.42

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Darat 2. Angkutan Laut 3. Angkutan Udara 4. Jasa Penunjang Angkutan b. K o m u n i k a s i

147,481.35 132,895.11

167,368.59 149,231.39

189,390.79 166,411.36

211,705.63 184,994.81

235,997.19 205,126.83

8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. B a n k b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan

171,878.77

9. J A S A - J A S A a. Pemerintahan Umum b. S w a s t a 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga

400,892.69

PDRB TERMASUK MIGAS PDRB TANPA MIGAS Keterangan:

119,393.41 2,494.04

11,007.67 14,586.24

8,023.33 10,034.25 152,389.25 1,431.94

133,550.17 2,791.20

12,890.02 18,137.20

208,990.57 9,869.42 12,877.83 184,538.78 1,704.54

450,828.81

314,396.13

354,246.35

86,496.56

96,582.46

9,267.57 12,998.67 64,230.32

33,688,230.41 14,205,415.44

10,461.64 14,685.65 71,435.16

36,810,399.55 16,928,077.38

148,226.30 3,100.70

15,084.36 22,979.42

255,621.34 12,507.59 16,487.85 224,679.94 1,945.97

509,955.91 401,062.48

108,893.44 11,987.73 16,551.86 80,353.85

41,215,638.79 19,993,600.75

164,480.40 3,408.88

17,105.53 26,710.81

302,536.50 14,593.80 20,139.08 265,654.06 2,149.57

580,329.34 460,772.64

119,556.71 13,075.16 18,035.72 88,445.83

44,992,172.99 23,687,586.24

182,534.99 3,749.00

18,842.85 30,870.35

350,839.96 17,193.16 24,228.73 307,057.93 2,360.15

663,148.60 531,426.33

131,722.27 14,383.52 19,826.25 97,512.50

49,903,120.36 27,119,337.50

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir 2013

43

TABEL 2. PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 ( Juta Rupiah ) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 2,062,542.64 174,884.05 a. Tanaman Bahan Makanan 661,414.63 b. Tanaman Perkebunan 47,855.28 c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 342,280.23 d. K e h u t a n a n 836,108.46 e. P e r i k a n a n 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. Industri Tanpa Migas

7,727,704.47 7,709,442.23

18,262.24

394,389.75 -

2,189,432.62 177,000.50 721,869.99 50,958.34 349,656.72 889,947.06

7,289,360.70 7,269,679.28

19,681.41

433,033.46 -

2,325,858.84 179,790.68 787,867.70 54,305.17 357,436.58 946,458.70

7,111,968.44 7,090,587.39

21,381.05

473,387.05 -

2,472,168.06 182,449.93 860,422.37 57,868.82 365,764.84 1,005,662.11

6,844,901.43 6,821,862.49

23,038.94

517,597.70 -

2,619,701.07 184,876.51 933,289.55 61,624.16 374,268.08 1,065,642.78

6,658,413.87 6,633,539.08

24,874.79

563,663.89 -

394,389.75

433,033.46

473,387.05

517,597.70

563,663.89


9,470.82

10,371.30

11,298.50

12,185.45

12,781.13

7,200.12 2,270.70

7,965.36 2,405.94

8,888.28 2,410.23

9,746.83 2,438.61

10,318.10 2,463.04

5. B A N G U N A N

35,105.23

38,186.70

42,169.37

46,741.56

51,676.89


890,739.64


109,749.84

8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. B a n k b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. J A S A - J A S A a. Pemerintahan Umum b. S w a s t a 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga


880,898.29 4,557.45 5,283.90

101,637.10 95,851.49 1,808.54

3,977.06 8,112.74

57,168.77 3,397.98 2,433.77 50,503.80 833.20

248,235.80 195,152.34 53,083.46 5,169.06 6,546.40 41,368.00

11,535,106.96 3,825,664.73

977,308.80 966,617.34 5,020.74 5,670.71

121,023.46

1,073,531.17

1,180,057.95

1,286,387.80

1,061,909.21 5,532.89 6,089.06

1,167,420.63 6,097.80 6,539.52

1,272,670.34 6,687.16 7,030.29

132,290.77

144,155.87

156,986.36

111,129.24 104,940.86 1,998.07 0.00 4,190.32 9,894.23

120,576.69 114,012.13 2,150.03 0.00 4,414.53 11,714.09

130,652.73 123,731.62 2,285.84 0.00 4,635.28 13,503.13

141,556.82 134,281.89 2,415.74 0.00 4,859.19 15,429.54

60,466.51

64,412.11

68,402.99

72,769.02

3,840.03 2,671.57 53,054.96 899.95

265,926.09 208,933.18 56,992.91 5,497.47 6,953.93 44,541.52

11,385,109.63 4,115,430.35

4,533.21 2,935.88 55,975.86 967.16

286,964.83 225,707.67 61,257.16 5,875.89 7,365.52 48,015.76

11,521,881.09 4,431,293.70

5,243.99 3,175.62 58,947.24 1,036.13

311,102.12 245,511.62 65,590.49 6,232.02 7,738.59 51,619.88

11,597,313.11 4,775,450.62

6,049.54 3,424.90 62,191.79 1,102.79

338,181.52 267,951.78 70,229.74 6,644.57 8,137.06 55,448.11

11,760,561.55 5,127,022.47



44

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 (TERMASUK MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. K e h u t a n a n e. P e r i k a n a n

21.94 0.91 8.74 0.32 4.68 7.30

22.99 0.89 9.03 0.33 4.71 8.04

22.71 0.85 8.65 0.34 4.57 8.31

23.60 0.85 9.11 0.34 4.52 8.78

23.00 0.80 8.80 0.35 4.34 8.71

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian

57.93 57.83 0.10

54.12 54.01 0.11

51.60 51.49 0.11

47.47 47.35 0.12

45.78 45.66 0.12

3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. Industri Tanpa Migas

10.86 10.86

12.83 12.83

14.97 14.97

17.26 17.26

18.79 18.79


0.08 0.06 0.02

0.09 0.07 0.02

0.10 0.08 0.02

0.11 0.09 0.02

0.11 0.09 0.02

5. B A N G U N A N

0.52

0.62

0.76

0.80

0.87


6.53 6.39 0.08 0.06

7.09 6.93 0.09 0.07

7.54 7.36 0.10 0.07

8.33 8.12 0.12 0.09

8.95 8.71 0.14 0.10


0.44 0.39 0.35 0.01 0.03 0.04

0.45 0.41 0.36 0.01 0.04 0.05

0.46 0.40 0.36 0.01 0.04 0.06

0.47 0.41 0.37 0.01 0.04 0.06

0.47 0.41 0.37 0.01 0.04 0.06


0.51 0.02 0.03 0.45 0.00

0.57 0.03 0.03 0.50 0.00

0.62 0.03 0.04 0.55 0.00

0.67 0.03 0.04 0.59 0.00

0.70 0.03 0.05 0.62 0.00


1.19 0.93 0.26 0.03 0.04 0.19

1.22 0.96 0.26 0.03 0.04 0.19

1.24 0.97 0.26 0.03 0.04 0.19

1.29 1.02 0.27 0.03 0.04 0.20

1.33 1.06 0.26 0.03 0.04 0.20

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

PDRB TERMASUK MIGAS Keterangan:



45

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 (TERMASUK MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


17.88 1.52 5.73 0.41 2.97 7.25

19.23 1.55 6.34 0.45 3.07 7.82

20.19 1.56 6.84 0.47 3.10 8.21

21.32 1.57 7.42 0.50 3.15 8.67

22.28 1.57 7.94 0.52 3.18 9.06


66.99 66.83 0.16

64.03 63.85 0.17

61.73 61.54 0.19

59.02 58.82 0.20

56.62 56.40 0.21


3.42 3.42

3.80 3.80

4.11 4.11

4.46 4.46

4.79 4.79


0.08 0.06 0.02

0.09 0.07 0.02

0.10 0.08 0.02

0.11 0.08 0.02

0.11 0.09 0.02

5. B A N G U N A N

0.30

0.34

0.37

0.40

0.44


7.72 7.64 0.04 0.05

8.58 8.49 0.04 0.05

9.32 9.22 0.05 0.05

10.18 10.07 0.05 0.06

10.94 10.82 0.06 0.06


0.95 0.88 0.83 0.02 0.03 0.07

1.06 0.98 0.92 0.02 0.04 0.09

1.15 1.05 0.99 0.02 0.04 0.10

1.24 1.13 1.07 0.02 0.04 0.12

1.33 1.20 1.14 0.02 0.04 0.13


0.50 0.03 0.02 0.44 0.01

0.53 0.03 0.02 0.47 0.01

0.56 0.04 0.03 0.49 0.01

0.59 0.05 0.03 0.51 0.01

0.62 0.05 0.03 0.53 0.01


2.15 1.69 0.46 0.04 0.06 0.36

2.34 1.84 0.50 0.05 0.06 0.39

2.49 1.96 0.53 0.05 0.06 0.42

2.68 2.12 0.57 0.05 0.07 0.45

2.88 2.28 0.60 0.06 0.07 0.47

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

PDRB TERMASUK MIGAS Keterangan:



46

TABEL 5. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 (TANPA MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


52.04 2.15 20.74 0.75 11.09 17.31

50.00 1.93 19.63 0.72 10.23 17.49

46.82 1.76 17.83 0.69 9.41 17.13

44.83 1.62 17.30 0.65 8.59 16.67

42.32 1.47 16.20 0.64 7.98 16.03


0.23 0.23

0.23 0.23

0.23 0.23

0.22 0.22

0.22 0.22


25.75 25.75

27.91 27.91

30.86 30.86

32.79 32.79

34.58 34.58


0.19 0.14 0.05

0.19 0.15 0.05

0.20 0.16 0.04

0.20 0.16 0.04

0.20 0.17 0.04

5. B A N G U N A N

1.23

1.35

1.57

1.52

1.60

15.49 15.15 0.19 0.15

15.42 15.07 0.20 0.15

15.54 15.18 0.22 0.15

15.82 15.42 0.23 0.17

16.46 16.03 0.25 0.18


1.04 0.94 0.84 0.02 0.08 0.10

0.99 0.88 0.79 0.02 0.08 0.11

0.95 0.83 0.74 0.02 0.08 0.11

0.89 0.78 0.69 0.01 0.07 0.11

0.87 0.76 0.67 0.01 0.07 0.11


1.21 0.06 0.07 1.07 0.01

1.23 0.06 0.08 1.09 0.01

1.28 0.06 0.08 1.12 0.01

1.28 0.06 0.09 1.12 0.01

1.29 0.06 0.09 1.13 0.01


2.82 2.21 0.61 0.07 0.09 0.45

2.66 2.09 0.57 0.06 0.09 0.42

2.55 2.01 0.54 0.06 0.08 0.40

2.45 1.95 0.50 0.06 0.08 0.37

2.45 1.96 0.49 0.05 0.07 0.36

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


PDRB TANPA MIGAS Keterangan:



47

TABEL 6. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 (TANPA MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


53.91 4.57 17.29 1.25 8.95 21.86

53.20 4.30 17.54 1.24 8.50 21.62

52.49 4.06 17.78 1.23 8.07 21.36

51.77 3.82 18.02 1.21 7.66 21.06

51.10 3.61 18.20 1.20 7.30 20.78


0.48 0.48

0.48 0.48

0.48 0.48

0.48 0.48

0.49 0.49


10.31 10.31

10.52 10.52

10.68 10.68

10.84 10.84

10.99 10.99


0.25 0.19 0.06

0.25 0.19 0.06

0.25 0.20 0.05

0.26 0.20 0.05

0.25 0.20 0.05

5. B A N G U N A N

0.92

0.93

0.95

0.98

1.01

23.28 23.03 0.12 0.14

23.75 23.49 0.12 0.14

24.23 23.96 0.12 0.14

24.71 24.45 0.13 0.14

25.09 24.82 0.13 0.14


2.87 2.66 2.51 0.05 0.10 0.21

2.94 2.70 2.55 0.05 0.10 0.24

2.99 2.72 2.57 0.05 0.10 0.26

3.02 2.74 2.59 0.05 0.10 0.28

3.06 2.76 2.62 0.05 0.09 0.30


1.49 0.09 0.06 1.32 0.02

1.47 0.09 0.06 1.29 0.02

1.45 0.10 0.07 1.26 0.02

1.43 0.11 0.07 1.23 0.02

1.42 0.12 0.07 1.21 0.02


6.49 5.10 1.39 0.14 0.17 1.08

6.46 5.08 1.38 0.13 0.17 1.08

6.48 5.09 1.38 0.13 0.17 1.08

6.51 5.14 1.37 0.13 0.16 1.08

6.60 5.23 1.37 0.13 0.16 1.08

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


PDRB TANPA MIGAS Keterangan:



48

TABEL 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013

LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 643.87 a. Tanaman Bahan Makanan 208.51 b. Tanaman Perkebunan 917.39 c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 375.67 d. K e h u t a n a n 764.40 e. P e r i k a n a n 551.30

737.24 223.45 1,034.94 426.66 840.36 663.75

815.40 240.58 1,110.14 485.01 913.00 767.91

924.96 262.68 1,276.39 535.74 987.24 885.46

999.63 272.06 1,368.25 611.65 1,049.45 974.86

259.50 259.32 430.96

264.89 264.64 513.03

282.79 282.47 598.48

283.97 283.57 670.70

303.75 303.26 779.33

2,072.67 2,072.67

2,677.39 2,677.39

3,496.41 3,496.41

4,401.38 4,401.38

5,315.04 5,315.04

434.80 430.93 446.30

528.90 535.32 509.81

644.01 670.38 565.60

770.85 829.89 595.32

890.29 981.33 619.57

5. B A N G U N A N

1,151.28

1,508.80

2,065.51

2,372.90

2,857.99


528.97 523.83 1,097.59 794.14

627.60 621.04 1,377.92 945.27

747.05 738.57 1,739.86 1,134.44

900.78 889.20 2,195.05 1,486.04

1,073.24 1,058.34 2,733.86 1,832.12

293.54 275.21 262.70 263.74 580.73 746.81

333.12 309.04 293.85 295.17 680.04 928.61

376.96 344.62 326.15 327.90 795.80 1,176.53

421.37 383.10 361.91 360.48 902.43 1,367.57

469.72 424.79 401.64 396.45 994.09 1,580.54

613.55 9,432.55 719.00 583.89 329.55

746.02 11,602.89 922.75 707.08 392.29

912.48 14,704.44 1,181.43 860.88 447.85

1,079.95 17,157.06 1,443.06 1,017.88 494.71

1,252.38 20,212.98 1,736.10 1,176.52 543.17

326.39 330.30 312.94 363.74 366.08 298.17

367.05 372.16 349.43 410.60 413.58 331.62

415.18 421.34 393.97 470.50 466.14 373.02

472.48 484.07 432.55 513.18 507.93 410.59

539.91 558.30 476.56 564.53 558.36 452.68

355.22 720.82

388.14 858.97

434.59 1014.53

474.41 1201.97

526.19 1376.10

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. Industri Tanpa Migas 4. LISTRIK,GAS DAN AIR BERSIH a. L i s t r i k b. Air Bersih

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Darat 2. Angkutan Laut 3. Angkutan Udara 4. Jasa Penunjang Angkutan b. K o m u n i k a s i 8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. B a n k b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. J A S A - J A S A a. Pemerintahan Umum b. S w a s t a 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga




49

TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013

LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


190.70 120.91 224.83 178.65 169.60 199.56

202.58 122.81 245.38 190.39 173.38 212.23

215.32 124.63 267.98 202.88 177.42 225.51

228.17 126.29 290.67 216.04 181.54 238.96


102.75 102.61 236.45

96.92 96.76 254.82

94.56 94.38 276.83

91.01 90.80 298.30

88.53 88.29 322.07


223.50 223.50

245.40 245.40

268.26 268.26

293.32 293.32

319.42 319.42


152.66 155.09 145.43

167.17 171.57 154.10

182.12 191.45 154.37

196.41 209.94 156.19

206.02 222.25 157.75

5. B A N G U N A N

231.49

251.81

278.07

308.22

340.76


214.13 214.41 184.08 199.53

234.94 235.27 202.79 214.14

258.07 258.46 223.48 229.94

283.68 284.15 246.30 246.95

309.24 309.76 270.10 265.48


218.44 210.48 210.90 191.25 209.82 415.37

240.88 230.13 230.90 211.29 221.07 506.58

263.31 249.70 250.86 227.36 232.90 599.75

286.92 270.56 272.25 241.72 244.54 691.35

312.46 293.15 295.46 255.46 256.36 789.98

204.07 3,994.81 174.39 193.51 191.76

215.84 4,514.49 191.43 203.29 207.12

229.93 5,329.43 210.37 214.48 222.59

244.18 6,165.05 227.55 225.86 238.46

259.76 7,112.08 245.41 238.29 253.80

202.10 205.02 192.05 202.88 184.36 192.04

216.51 219.50 206.20 215.77 195.84 206.77

233.63 237.12 221.62 230.62 207.43 222.90

253.29 257.93 237.30 244.60 217.94 239.63

275.33 281.50 254.09 260.79 229.16 257.40

121.63 194.12

120.05 208.83

121.49 224.85

122.29 242.32

124.01 260.16

8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. B a n k b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. J A S A - J A S A a. Pemerintahan Umum b. S w a s t a 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga




50

TABEL 9. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013

LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


114.50 107.17 112.81 113.57 109.94 120.40

110.60 107.66 107.27 113.68 108.64 115.69

113.44 109.19 114.98 110.46 108.13 115.31

108.07 103.57 107.20 114.17 106.30 110.10


106.50 106.49 116.41

102.08 102.05 119.04

106.76 106.74 116.66

100.41 100.39 112.07

106.97 106.94 116.20


126.54 126.54

129.18 129.18

130.59 130.59

125.88 125.88

120.76 120.76


116.47 116.59 116.15

121.64 124.23 114.23

121.76 125.23 110.94

119.70 123.79 105.25

115.49 118.25 104.07

5. B A N G U N A N

145.04

131.05

136.90

114.88

120.44


119.10 118.97 126.78 123.50

118.65 118.56 125.54 119.03

119.03 118.93 126.27 120.01

120.58 120.40 126.16 130.99

119.15 119.02 124.55 123.29


112.17 110.99 110.90 111.00 112.03 124.19

113.48 112.29 111.86 111.91 117.10 124.34

113.16 111.51 110.99 111.09 117.02 126.70

111.78 111.17 110.97 109.94 1.00 113.40 116.24

111.47 110.88 110.98 109.98 2.00 110.16 115.57


121.23 131.74 122.51 120.71 113.71

121.59 123.01 128.34 121.10 119.04

122.31 126.73 128.03 121.75 114.16

118.35 116.68 122.14 118.24 110.46

115.97 117.81 120.31 115.59 109.80


113.26 113.28 113.20 114.79 114.91 112.63

112.46 112.68 111.66 112.88 112.98 111.22

113.12 113.22 112.75 114.59 112.71 112.49

113.80 114.89 109.79 109.07 108.96 110.07

114.27 115.33 110.18 110.01 109.93 110.25

110.95 117.73

109.27 119.17

111.97 118.11

109.16 118.48

110.92 114.49




51

TABEL 10. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013

LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


106.15 101.21 109.14 106.48 102.16 106.44

106.23 101.58 109.14 106.57 102.23 106.35

106.29 101.48 109.21 106.56 102.33 106.26

105.97 101.33 108.47 106.49 102.32 105.96


99.25 99.23 109.87

94.33 94.30 107.77

97.57 97.54 108.64

96.24 96.21 107.75

97.28 97.24 107.97


108.03 117.34

109.80 118.62

109.32 120.03

109.34 119.53

108.90 119.07


106.53 107.37 103.94

109.51 110.63 105.96

108.94 111.59 100.18

107.85 109.66 101.18

104.89 105.86 101.00

5. B A N G U N A N

111.05

108.78

110.43

110.84

110.56


109.64 109.66 107.07 108.72

109.72 109.73 110.17 107.32

109.85 109.86 110.20 107.38

109.92 109.94 110.21 107.40

109.01 109.02 109.67 107.50


109.13 108.43 108.56 107.07 106.16 118.74

110.27 109.34 109.48 110.48 105.36 121.96

109.31 108.50 108.64 107.61 105.35 118.39

108.97 108.36 108.52 106.32 1.00 105.00 115.27

108.90 108.35 108.53 105.68 2.00 104.83 114.27


106.77 121.04 106.21 105.95 107.32

105.77 113.01 109.77 105.05 108.01

106.53 118.05 109.89 105.51 107.47

106.20 115.68 108.17 105.31 107.13

106.38 115.36 107.85 105.50 106.43


107.94 108.22 106.92 107.02 106.12 107.03

107.13 107.06 107.36 106.35 106.23 107.67

107.91 108.03 107.48 106.88 105.92 107.80

108.41 108.77 107.07 106.06 105.07 107.51

108.70 109.14 107.07 106.62 105.15 107.42

101.76 107.26

98.70 107.57

101.20 107.68

100.65 107.77

101.41 107.36




52

TABEL 11. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT LAPANGAN USAHA, 2009-2013 LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


386.60 184.82 460.33 238.82 495.49 332.61

402.51 195.90 452.41 254.75 526.60 361.83

429.57 210.77 476.30 264.07 556.46 392.65

438.10 215.43 470.72 283.11 578.08 407.97


252.55 252.71 182.26

273.30 273.50 201.33

299.05 299.30 216.19

312.00 312.30 224.84

343.08 343.46 241.98


927.39 927.39

1,091.05 1,091.05

1,303.35 1,303.35

1,500.56 1,500.56

1,663.95 1,663.95


284.82 277.86 306.87

316.38 312.01 330.84

353.62 350.16 366.39

392.46 395.29 381.16

432.15 441.55 392.75

5. B A N G U N A N

497.34

599.19

742.81

769.88

838.71


247.03 244.32 596.26 398.00

267.13 263.97 679.47 441.43

289.47 285.75 778.54 493.38

317.53 312.94 891.23 601.77

347.05 341.66 1,012.16 690.12


134.38 130.75 124.56 137.90 276.78 179.79

138.29 134.29 127.26 139.70 307.61 183.31

143.16 138.01 130.01 144.22 341.70 196.17

146.86 141.59 132.93 149.13 369.03 197.81

150.33 144.91 135.93 155.19 387.78 200.07


300.65 236.12 412.29 301.74 171.86

345.63 257.01 482.03 347.83 189.40

396.85 275.91 561.60 401.39 201.20

442.29 278.30 634.18 450.66 207.46

482.13 284.21 707.43 493.73 214.02


161.50 161.10 162.94 179.29 198.56 155.27

169.53 169.55 169.46 190.30 211.18 160.38

177.71 177.69 177.76 204.02 224.72 167.35

186.54 187.68 182.28 209.81 233.06 171.34

196.09 198.33 187.56 216.47 243.65 175.86

292.05 371.32

323.32 411.33

357.72 451.19

387.95 496.03

424.33 528.95




53

TABEL 12. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2009-2013 (TERMASUK MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar ( Jutaan Rupiah )

33,688,230.41

36,810,399.55

41,215,638.79

44,992,172.99

49,903,120.36

2. Penyusutan Barang-barang Modal ( Jutaan Rupiah )

2,098,776.75

2,293,287.89

2,567,734.30

2,803,012.38

3,108,964.40

3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar ( Jutaan Rupiah )

31,589,453.66

34,517,111.65

38,647,904.50

42,189,160.62

46,794,155.96

791,673.41

865,044.39

968,567.51

1,057,316.07

1,172,723.33

30,797,780.24

33,652,067.26

37,679,336.98

41,131,844.55

45,621,432.63

533,240

556,575

574,419

592,403

609,779

7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto ( Rupiah )

63,176,487.91

66,137,357.13

71,751,872.40

75,948,590.73

81,838,043.55

8. Per Kapita Pendapatan Regional ( Rupiah )

57,755,945.25

60,462,771.89

65,595,561.75

69,432,201.64

74,816,339.41

4. Pajak Tak Langsung Netto ( Jutaan Rupiah ) 5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor ( Jutaan Rupiah ) 6. Penduduk Pertengahan Tahun

Keterangan:



54

TABEL 13. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2009-2013 (TERMASUK MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


11,535,106.96

11,385,109.63

11,521,881.09

11,597,313.11

11,760,561.55


718,637.16

709,292.33

717,813.19

722,512.61

732,682.98

10,816,469.80

10,675,817.30

10,804,067.90

10,874,800.51

11,027,878.56

271,075.01

267,550.08

270,764.21

272,536.86

276,373.20

10,545,394.78

10,408,267.23

10,533,303.69

10,602,263.65

10,751,505.37

533,240

556,575

574,419

592,403

609,779


21,632,111.17

20,455,661.20

20,058,321.69

19,576,729.21

19,286,596.53


19,776,076.03

18,700,565.47

18,337,317.69

17,897,045.84

17,631,806.55

3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar ( Jutaan Rupiah ) 4. Pajak Tak Langsung Netto ( Jutaan Rupiah ) 5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor ( Jutaan Rupiah ) 6. Penduduk Pertengahan Tahun

Keterangan:



55

TABEL 14. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2009-2013 (TANPA MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


14,205,415.44

16,928,077.38

19,993,600.75

23,687,586.24

27,119,337.50


884,997.38

1,054,619.22

1,245,601.33

1,475,736.62

1,689,534.73

13,320,418.06

15,873,458.16

18,747,999.43

22,211,849.62

25,429,802.78

333,827.26

397,809.82

469,849.62

556,658.28

637,304.43

12,986,590.80

15,475,648.34

18,278,149.81

21,655,191.34

24,792,498.35

533,240

556,575

574,419

592,403

609,779


26,639,815.92

30,414,728.25

34,806,649.42

39,985,594.68

44,474,043.06


24,354,119.72

27,805,144.57

31,820,238.90

36,554,830.65

40,658,170.17


Keterangan:



56

TABEL 15. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2009-2013 (TANPA MIGAS) LAPANGAN USAHA

2009

2010

2011*)

2012*)

2013**)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)


3,825,664.73

4,115,430.35

4,431,293.70

4,775,450.62

5,127,022.47


238,338.91

256,391.31

276,069.60

297,510.57

319,413.50

3,587,325.82

3,859,039.04

4,155,224.10

4,477,940.05

4,807,608.97

89,903.12

96,712.61

104,135.40

112,223.09

120,485.03

3,497,422.70

3,762,326.42

4,051,088.70

4,365,716.96

4,687,123.94

533,240

556,575

574,419

592,403

609,779


7,174,376.89

7,394,206.26

7,714,392.62

8,061,151.99

8,408,001.04


6,558,815.35

6,759,783.36

7,052,497.74

7,369,505.15

7,686,594.55


Keterangan:



57

Tabel 16. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Riau ADHB Tahun 2013 (Milyar Rupiah)

No

Kabupaten/Kota

PDRB Dengan Migas (Milyar Rupiah)

Kontribusi (%)

PDRB Dengan Tanpa Migas (Milyar Rupiah)

Kontribusi (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Provinsi Riau

522,241.43

340,631.03

1

Kabupaten Kuantan Singingi

20,366.10

4.12

20,366.10

6.16

2

Kabupaten Indragiri Hulu

29,572.44

5.98

28,567.45

8.64

3

Kabupaten Indragiri Hilir

41,692.70

8.42

41,692.70

12.61

4

Kabupaten Pelalawan

24,513.07

4.95

23,683.86

7.17

5

Kabupaten Siak

57,515.71

11.62

34,802.48

10.53

6

Kabupaten Kampar

40,349.79

8.15

23,807.48

7.20

7

Kabupaten Rokan Hulu

18,905.07

3.82

18,427.97

5.58

8

Kabupaten Bengkalis

112,782.27

22.79

24,634.05

7.45

9

Kabupaten Rokan Hilir

49,903.12

10.08

27,119.34

8.20

10 Kabupaten Kepulauan Meranti

12,394.27

2.50

10,313.72

3.12

11 Kota Pekanbaru

66,115.61

13.36

66,115.61

20.00

12 Kota Dumai

20,772.51

4.20

11,011.19

3.33


58

Tabel 17. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Riau ADHK 2000 Tahun 2013 (Milyar Rupiah)

No

Kabupaten/Kota

PDRB Dengan Migas (Milyar Rupiah)

Kontribusi (%)

PDRB Dengan Tanpa Migas (Milyar Rupiah)

Kontribusi (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Provinsi Riau

109,073.14

60,006.67

1


3,842.91

3.58

3,842.91

6.37

2


5,198.40

4.84

4,950.87

8.20

3


8,302.94

7.73

8,302.94

13.75

4

Kabupaten Pelalawan

4,033.53

3.76

3,833.06

6.35

5

Kabupaten Siak

13,464.26

12.54

4,703.27

7.79

6

Kabupaten Kampar

10,722.87

9.98

5,757.24

9.54

7


3,323.17

3.09

3,186.22

5.28

8

Kabupaten Bengkalis

28,038.01

26.10

4,251.23

7.04

9


11,760.56

10.95

5,127.02

8.49

2,441.46

2.27

1,802.08

2.98

11,949.34

11.13

11,949.34

19.79

4,329.49

4.03

2,665.13

4.41

10 Kabupaten Kepulauan Meranti 11 Kota Pekanbaru 12 Kota Dumai


59

Tabel 18. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013

No

Kabupaten/Kota

TPAK

TPT

(1)

(2)

(3)

(4)

1


67.05

3.92

2


62.57

3.82

3


69.34

2.98

4

Kabupaten Pelalawan

65.24

2.97

5

Kabupaten Siak

61.90

5.38

6

Kabupaten Kampar

63.23

6.20

7


59.61

5.04

8

Kabupaten Bengkalis

60.63

7.02

9


61.15

6.04


70.54

6.99

11 Kota Pekanbaru

62.01

6.66

12 Kota Dumai

64.14

9.60

63.62

5.50

Provinsi Riau


60

Tabel 19. Indikator Ketenagakerjaan Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013

No

Kabupaten/Kota

TPAK

TPT

(1)

(2)

(3)

(4)

1


57.61

2.88

2


53.74

2.02

3


59.86

1.45

4

Kabupaten Pelalawan

56.31

1.79

5

Kabupaten Siak

53.52

4.09

6

Kabupaten Kampar

53.83

5.87

7


51.64

3.03

8

Kabupaten Bengkalis

50.21

7.34

9


52.37

4.03


60.32

7.11

11 Kota Pekanbaru

50.48

6.72

12 Kota Dumai

55.03

8.33

Provinsi Riau


61

Tabel 20. Indikator Ketenagakerjaan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013

No

Kabupaten/Kota

TPAK

TPT

(1)

(2)

(3)

(4)

1


40.31

6.01

2


33.78

7.92

3


43.51

5.96

4

Kabupaten Pelalawan

37.02

5.55

5

Kabupaten Siak

32.13

8.52

6

Kabupaten Kampar

35.64

6.88

7


28.99

10.30

8

Kabupaten Bengkalis

34.72

6.42

9


32.18

10.70


46.66

6.78

11 Kota Pekanbaru

38.01

6.57

12 Kota Dumai

36.11

31.65

Provinsi Riau


62

Tabel 21. Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013

No

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Persentase Penduduk Miskin (%)

P1

P2

Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1


34.7

11.28

1.89

0.51

400,655

2


29.6

7.50

1.00

0.23

369,210

3


54.2

7.88

1.19

0.29

282,361

4

Kabupaten Pelalawan

43.6

12.00

2.16

0.61

429,452

5

Kabupaten Siak

23.2

5.54

0.69

0.14

336,671

6

Kabupaten Kampar

68.6

9.04

0.86

0.15

336,681

7


59.9

10.86

1.42

0.34

358,295

8

Kabupaten Bengkalis

40.1

7.57

0.82

0.15

388,671

9


47.5

7.73

1.14

0.26

296,770


64.0

35.74

6.14

1.51

386,745

11 Kota Pekanbaru

32.5

3.27

0.37

0.07

381,287

12 Kota Dumai

13.7

4.98

0.76

0.16

328,158

511.5

8.42

1.18

0.24

350,129

Provinsi Riau


63

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013

Recommend Documents