PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan mempercepat Pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Rokan Hilir; b. bahwa pembentukan Kecamatan tersebut pada point a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Negara Nomor 3968); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir; 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 4. Kepala Kecamatan disebut Camat; 5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah,sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan; 6. Kepenghuluan adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir; (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 13 Kecamatan :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Kecamatan Bangko; Kecamatan Rimba Melintang; Kecamatan Tanah Putih; Kecamatan Kubu; Kecamatan Bagan Sinembah; Kecamatan Sinaboi; Kecamatan Pasir Limau Kapas; Kecamatan Pujud; Kecamatan Simpang Kanan; Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan; Kecamatan Bangko Pusako; Kecamatan Batu Hampar; Kecamatan Rantau Kopar. Pasal 3
Kecamatan Rantau Kopar berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Tanah Putih terdiri atas Wilayah : a. Kepenghuluan Rantau Kopar; b. Kepenghuluan Sekapas; c. Kepenghuluan Bagan Cempedak; d. Kepenghuluan Sungai Rangau. Pasal 4 Dengan terbentuknya Kecamatan Rantau Kopar,maka Kecamatan Tanah Putih terdiri atas Wilayah: a. Kelurahan Sedinginan; b. Kelurahan Banjar XII; c. Kepenghuluan sekeladi; d. Kepenghuluan Teluk Mega; e. Kepenghuluan Putat; f. Kepenghuluan Rantau Bais; g. Kepenghuluan Ujung tanjung; h. Kepenghuluan sintong. Pasal 5 (1) Kecamatan Rantau Kopar mempunyai batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tanah Putih; b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mandau; c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tanah Putih/Kecamatan Mandau; d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanah Putih; (2) Penetapan batas wilayah Kecamatan Rantau Kopar secara dilapangan dan penetapan Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 6 Ibukota Kecamatan Rantau Kopar berkedudukan di Kepenghuluan Sungai Rangau. BAB III PEMERINTAHAN Pasal 7 Untuk memimpin jalannya Pemerintah di Kecamatan Rantau Kopar, diangakat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ,yang di tetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal di undangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 8 Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peratyran Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan kecamatan Rantau Kopar, dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pasal 10 Sementara menunggu kesiapan Prasarana sebagai tempat Penyelengaran Pemerintah Kecamatan Rantau Kopar, Kepala Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan daerah ini semua ketentuan dan Peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 28 Mei 2005 BUPATI ROKAN HILIR,
Dto H. THAMRIN HASYIM
Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 30 Mei 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, Dto Drs. H. ASRUL M.NOOR Pembina Tk. I NIP. 010086333 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2005 NOMOR 01
