PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
untuk mengatur
dan
menata
kembali
organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir; b.
bahwa berdasarkan variabel penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hiilir, diperoleh pola maksimal dengan skor di atas 70;
c.
bahwa maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. 2.
Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir,
Kabupaten
Siak,
Kabupaten
Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
1
Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas
Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran
Negara
Republik
Tahun
2003
Nomor
31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4389); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 7.
Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Dan BUPATI ROKAN HILIR, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir; 2. Pemerintah adalah Bupati Rokan Hilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 8. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
3
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional / teknis penunjang tertentu; 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah; 13. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir; 3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir; 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir; 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir; 6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir; 7. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir; 8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir; 9. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir ; 10. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir; 11. Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir; 12. Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir; 13. Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir; 14. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir; 15. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir; 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir; 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.
BAB III DINAS PENDIDIKAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendidikan;
4
d. Bidang Tenaga Pendidikan; e. Bidang Kurikulum Pendidikan; f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Pendidikan terdiri dari : a. Seksi Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa. (4) Bidang Tenaga Pendidikan terdiri dari: a. Seksi Data dan Informasi Tenaga Kependidikan; b. Seksi Pengembangan Tenaga kependidikan; c. Seksi Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan. (5) Bidang Kurikulum Pendidikan terdiri dari : a. Seksi Kurikulum Pendidikan; b. Seksi Pengadaan Buku dan Media Pengajaran; c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum. (6) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan; b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; c. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi.
Pasal 4 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 5 Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5
Pasal 6 Dinas Pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten
berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Pendidikan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB IV DINAS KESEHATAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan Bantuan Kesehatan; e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga; f. Bidang Penyuluhan dan Promosi Kesehatan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Farmasi; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan. (4) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan Bantuan Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pencegahan dan Imunisasi; b. Seksi Pemberantasan Penyakit; c. Seksi Penanggulangan dan Bantuan Kesehatan. (5) Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari :
6
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Masyarakat; b. Seksi Gizi; c. Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman. (6) Bidang Penyuluhan dan Promosi Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi; b. Seksi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan; c. Seksi Bina Sarana dan Metode. Pasal 9 Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 10 Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 11 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Kesehatan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB V DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perhubungan Darat; d. Bidang Perhubungan Laut; e. Bidang Perhubungan Udara;
7
f. Bidang Komunikasi dan Informatika; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Keselamatan dan Tekhnik Sarana Angkutan. (4) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; b. Seksi Pelabuhan; c. Seksi Keselamatan Pelayaran dan LLASD. (5) Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : a. Seksi Angkutan Udara; b. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan; c. Seksi Teknik Bandar Udara dan fasilitas elektronika dan kelistrikan.
(6) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Seksi Komunikasi; b. Seksi Informatika dan Data; c. Seksi Pengawasan pemanfaatan fasilitas kominfo. Pasal 14 Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 15 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8
Pasal 16 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Kabupaten
berdasarkan
asas
otonomi
dan
pembantuan
dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang dan keahliannya masingmasing. BAB VI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kependudukan; d. Bidang Catatan Sipil; e. Bidang Mutasi Kependudukan; f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Nomor Induk Kependudukan; b. Seksi Kartu Keluarga; b. Seksi Kartu Tanda Penduduk. (4) Bidang Catatan Sipil terdiri dari : a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; b. Seksi Kelahiran dan Kematian; c. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9
(5) Bidang Mutasi Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk; b. Seksi Informasi Kependudukan; c Seksi Perubahan Data Kependudukan. (6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; c Seksi Pengendalian. Pasal 19 Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 21 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Kabupaten
berdasarkan
asas
otonomi
dan
pembantuan
dibidang
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB VII DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Terdiri dari :
10
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Kebudayaan; d. Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata; e. Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata; f. Bidang Pemuda dan Olahraga; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Bina Kebudayaan terdiri dari : a. Seksi Bina Budaya Daerah; b. Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan Museum; c. Seksi Bina Kesenian Daerah. (4) Bidang Bina Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari : a. Seksi Bina Objek dan Atraksi Wisata; b. Seksi Rekreasi, Hiburan, Film dan Rekaman Video; c. Seksi Promosi dan Penyuluhan. (5) Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata terdiri dari : a. Seksi Akomodasi; b. Seksi Ketenagakerjaan; c. Seksi Aneka Jasa kepariwisataan. (6) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Generasi Muda; b. Seksi Pembinaan Keolahragaan; c. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga. Pasal 24 Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 25 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 26 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB VIII DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 28 (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Program; d. Bidang Cipta Karya; e. Bidang Pemukiman dan Penyelamatan Lingkungan; f. Bidang Tata Ruang; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
12
3). Bidang Bina Program terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program ; b. Seksi Pelaksanaan Program ; c. Seksi Pengawasan / Evaluasi. (4) Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Rancang Bangunan; b. Seksi Air bersih dan Prasarana Lingkungan; c. Seksi Pengawasan Bangunan. (5) Bidang Pemukiman dan Penyelamatan Lingkungan terdiri dari : a. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis; b. Seksi Pemukiman; c. Seksi Penyelamatan Lingkungan. (6) Bidang Tata Ruang terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
Pasal 29 Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 30 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 31 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
13
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB IX DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 33 (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Program; d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; e. Bidang Sarana Pengairan; f. Bidang Sungai, Rawa, Pantai dan Danau; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan dan Pengujian. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. (3) Bidang Bina Program terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Pelaksanaan Program; c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi. (4) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan terdiri dari: a. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
(5) Bidang Sarana pengairan terdiri dari : a. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis; b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. (6) Bidang Sungai, Rawa, Pantai dan Danau terdiri dari:
14
a. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis; b. Seksi Sungai dan Danau; c. Seksi Rawa dan Pantai. Pasal 34 Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 35 Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Bina Marga dan Pengairan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB X DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Koperasi; d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah; e. Bidang Kelembagaan; f. Bidang Pelaporan dan Pengendalian; g. Kelompok Jabatan Fungsional;
15
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Koperasi terdiri dari : a. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian; b. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Non Pertanian; c. Seksi Koperasi Karyawan/ Pegawai. (4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. Seksi Perdagangan; c. Seksi Jasa. (5) Bidang Kelembagaan terdiri dari: a. Seksi Badan Hukum; b. Seksi Penyuluhan; c. Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Fasilitasi.
(6) Bidang Pelaporan dan Pengendalian terdiri dari : a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Pengendalian; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 39 Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 40 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16
Pasal 41 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang dan keahliannya masingmasing. BAB XI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 43 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Produksi Pertanian; d. Bidang Penyuluhan; e. Bidang Teknis; f. Bidang Kesehatan Hewan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan dan Program. (3) Bidang Bina Produksi Pertanian terdiri dari : a. Seksi Teknologi Produksi; b. Seksi Usaha Tani Pasca Panen; c. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya. (4) Bidang Penyuluhan terdiri dari ; a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Tata Penyuluhan; c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
17
(5) Bidang Teknik terdiri dari : a. Seksi Perlindungan Tanaman; b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; c. Seksi Tataguna Air dan Rehabilitasi Lahan. (6) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan; c. Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner. Pasal 44 Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 45 Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 46 Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Pertanian dan Peternakan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XII DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 48 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Kepala Dinas;
18
b. Sekretariat; c. Bidang Perikanan; d. Bidang Kekayaan Laut; e. Bidang Perairan; f. Bidang Diklat; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Perikanan terdiri dari : a. Seksi Bina usaha dan Penangkapan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Teknologi dan Produksi. (4) Bidang kekayaan laut terdiri dar i : a. Seksi Ekploitasi dan Ekplorasi; b. Seksi Konservasi; c. Seksi Pegelolaan Kekayaan laut. (5) Bidang Perairan terdiri dari : a. Seksi Abservasi; b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan; c. Seksi Pengelolaan Perairan.
(6) Bidang Diklat terdiri dari : a. Seksi Diklat dan Keterampilan; b. Seksi Tenaga dan Sarana; c. Seksi Penyuluhan. Pasal 49 Bagan Organisasi Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 50 Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 51 Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Perikanan dan Kelautan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 52 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XIII DINAS PENDAPATAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 53 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendapatan Asli Daerah; d. Bidang Penagihan dan Pembukuan; e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan; f. Bidang Perencanaan Pendapatan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a. Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi; b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi; c. Seksi Pemeriksaan.
20
(4) Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari: a. Seksi Penagihan dan Perhitungan; b. Seksi Pembukuan dan Penerimaan; c. Seksi Pelaporan.
(5) Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi hasil Bukan Pajak; c. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan.
(6) Bidang Perencanaan Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. Seksi Pengembangan Pendapatan; c. Seksi Perundang-undangan. Pasal 54 Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 55 Dinas Pendapatan Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 56 Dinas Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Pendapatan Kabupaten.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 57 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pendapatan Kabupaten sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
21
BAB XIV DINAS KEHUTANAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 58 (1) Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan; d. Bidang Produksi; e. Bidang Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan; f. Bidang Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Perencanaan terdiri dari : a. Seksi Investasi dan Tata Guna Hutan; b. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan; c. Seksi Rencana Umum Perhutanan. (4) Bidang Produksi terdiri dari: a. Seksi Produksi Hasil Hutan; b. Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan; c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam. (5) Bidang Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari: a. Seksi Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan; b. Seksi Iuran Kehutanan; c. Seksi Pengujian Hasil Hutan. (6) Bidang Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari : a. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan; b. Seksi Tenaga dan Sarana / Penanggulangan Kebakaran Hutan; c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan.
22
Pasal 59 Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 60 Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 61 Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Kehutanan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 62 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB XV DINAS PERKEBUNAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 63
(1) Dinas Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Produksi; d. Bidang Penyuluhan; e. Bidang Usaha Tani; f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
23
b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Produksi terdiri dari : a. Seksi Budi Daya; b. Seksi Perlindungan Tanaman; c. Seksi Pengembangan. (4) Bidang Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi Tata Penyuluhan, Bimbingan Masyarakat; b. Seksi Bina Kelembagaan; c. Seksi Bina Tenaga dan sarana.
(5) Bidang Usaha Tani terdiri dari : a. Seksi Sumber Daya; b. Seksi Pengolahan hasil usaha Perkebunan; c. Seksi Pemasaran.
(6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Pengendalian; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 64 Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 65 Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 66 Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Perkebunan.
24
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 67 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perkebunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XVI DINAS SOSIAL Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 68 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan sosial; d. Bidang Pelayanan Sosial; e. Bidang Rehabilitas Sosial; f. Bidang Bantuan Sosial; g. Kelompok Jabatan fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial; b. Seksi Bina Lembaga Sosial; c. Seksi Pengendalian, Pengawasan, Pengumpulan dan Bantuan Sosial. (5) Bidang Pelayanan Sosial terdiri dari : a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, lansia dan Jompo; b. Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial; c. Seksi Bimbingan Keluarga Miskin. (6) Bidang Rehabilitas Sosial terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial; b. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban dan Bekas Hukuman; c. Seksi Penyantun dan Penyandang Cacat.
25
(7) Bidang Bantuan Sosial terdiri dari : a. Seksi Bantuan Sosial; b. Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan; c. Seksi Perlindungan dan HAM.
Pasal 69 Bagan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 70 Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 71 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Sosial.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 72 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Sosial sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB XVII DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PASAR Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pembukuan dan Penagihan; d. Bidang Pasar; e. Bidang Kebersihan; f. Bidang Pertamanan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
26
(2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri dari : a. Seksi Pembukuan dan Perizinan; b. Seksi Penetapan Retribusi; c. Seksi Retribusi dan Penagihan. (4) Bidang Pasar terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Pasar; b. Seksi Ketertiban dan Penyuluhan; c. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar. (5) Bidang Kebersihan terdiri dari : a. Seksi Kebersihan Umum; b. Seksi Pengangkutan Sampah; c. Seksi Penampungan dan Pemusnahan sampah. (6) Bidang Pertamanan terdiri dari : a. Seksi Pertamanan dan Perkuburan; b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman; c. Seksi Penerangan Jalan dan Taman.
Pasal 74 Bagan Organisasi Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 75 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
27
Pasal 76 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pasar. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 77 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar sesuai dengan bidang dan keahliannya masingmasing. BAB XVIII DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 78 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Informasi Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja; `
d. Bidang Hubungan Industrial; e. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan; f. Bidang Transmigrasi; g. Kelompok Jabatan fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Bidang Informasi Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja; b. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja; c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja. (4) Bidang Hubungan Industrial terdiri dari : a. Seksi Norma dan Syarat Kerja; b. Seksi Hubungan Masalah Perburuhan; c. Seksi Kesejahteraan;
28
(5) Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan : a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan; c. Seksi Keselamatan Kerja. (6) Bidang Transmigrasi : a. Seksi Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan PenetapanTransmigrasi; b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Transmigrasi; c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi. Pasal 79 Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 80 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 81 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Kabupaten
berdasarkan
asas
otonomi
dan
pembantuan
dibidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 82 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB XIX DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 83 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas;
29
b. Sekretariat; c. Bidang Bina Program; d. Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri; e. Bidang Usaha dan Sarana Industri; f.
Bidang Perdagangan;
g. Kelompok Jabatan fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Kepegawaian. (3) Bidang Bina Program terdiri dari : a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. (4) Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri terdiri dari : a. Seksi Aneka Industri / Kerajinan; b. Seksi Industri Logam / Mesin; c. Seksi Industri Tekstil / kimia. (5) Bidang Usaha dan Sarana industri terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan; b. Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha; c. Seksi Pengendalian Lingkungan. (6) Bidang Perdagangan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan dan Distribusi; b. Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan; c. Seksi Metrologi. Pasal 84 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 85 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 86 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 87 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB XX UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 88 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas secara langsung yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan tugas teknis penunjang yang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas organisasi induknya. BAB XXI KEPEGAWAIAN Pasal 89 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XXII PEMBIAYAAN Pasal 90 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Subsidi atau
31
Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat. BAB XXIII ESELONISASI DINAS DAERAH Pasal 91 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b; (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III a; (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III b; (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a; (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b; (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a. Pasal 92 (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 93 (1) Selama ketentuan pelaksana Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka Peraturan Daerah dan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; (2) Bupati melaksanakan penyelenggaraan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah; (3) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 94 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi;
32
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir; (3) Bupati melaksanakan penyelenggaraan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah; (4) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan.
Pasal 95 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember 2007 BUPATI ROKAN HILIR, dto
H. ANNAS MAAMUN
Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal : 11 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,
Drs. H.ASRUL M. NOOR, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 010086333
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR 12
33
