PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk menata kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
b.
bahwa berdasarkan variabel penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hiilir, diperoleh pola maksimal dengan skor di atas 70;
c.
bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2.
Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna,
Kabupaten
Kuansing
dan
Kota
Batam
1
(Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493 yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SEKRETARIAT
DAERAH
DAN
SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 6. Perangkat
Daerah
Kabupaten
adalah
Organisasi/Lembaga
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 9. Staf Ahli adalah Pembantu Bupati sesuai bidang keahliannya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah; 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnnya disebut dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan; 11. Seketaris Dewan disebut dengan Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah; 13. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.
3
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 3 (1)
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah, b. Staf Ahli, terdiri dari : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM; 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan; 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. c. Asisten, terdiri dari : 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten Bidang Administrasi.
(2)
Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi : a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2. Sub Bagian Otonomi Daerah; 3. Sub Bagian Batas Wilayah. b. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari : 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; 2. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; 3. Sub Bagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa. c. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari : 1. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; 2. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
4
d. Bagian Pelayanan Pertanahan terdiri dari : 1. Sub Bagian Pengaturan Penguasaan dan Hak-hak Atas Tanah; 2. Sub Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; 3. Sub Bagian Penatagunaan Tanah. (3)
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : a. Bagian Perekonomian, terdiri dari : 1. Sub Bagian Produksi Daerah; 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian; 3. Sub Bagian Promosi. b. Bagian Program dan Pengendalian, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Pengendalian Program; 3. Sub Bagian Pelaporan. c. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari : 1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; 3. Sub Bagian Sistem Aplikasi dan Perawatan Komputer.
(4)
Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat; 2. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Sosial Budaya; 3. Sub Bagian Bina Lembaga dan Organisasi Masyarakat. b. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan; 2. Sub Bagian Dokumentasi; 3. Sub Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat. d. Bagian Protokol terdiri dari : 1. Sub Bagian Keprotokolan; 2. Sub Bagian Acara dan Perjalanan Dinas; 3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
(5)
Asisten Bidang Administrasi, membawahi : a. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari : 1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Verifikasi; 3. Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan. b. Bagian Umum terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan; 2. Sub Bagian Pengamanan; 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
5
c. Bagian Perlengkapan terdiri dari : 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; 2. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi; 3. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan. d. Bagian Organisasi terdiri dari : 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat dan Formasi Jabatan. Pasal 4 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 5 (1)
Sekretariat
Daerah
merupakan
unsur
Staf
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati; (2)
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Pasal 6
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Bagian Ketiga Staf Ahli Pasal 7 (1)
Staf Ahli melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahliannya ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
(2)
Staf Ahli diangkat dan diperhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil. Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang dan Keahlianya masing-masing.
6
BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 9 (1)
Susunan Organisasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bagian Persidangan dan Risalah; c. Bagian Perundang-undangan; d. Bagian Keuangan.
(2)
Bagian Umum, membawahi : a. Sub Bagian Urusan Dalam; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan.
(3)
Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari : a. Sub Bagian Persidangan; b. Sub Bagian Risalah; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
(4)
Bagian Perundang-undangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Legislasi; b. Sub Bagian Perundang-undangan; c. Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan.
(5)
Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan; c. Sub Bagian Verifikasi. Pasal 10
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 11 Setwan adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Setwan yang secara teknis operasional di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7
Pasal 12 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 13 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidang dan Keahliannya masing-masing.
BAB VI ESELONISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 14 (1)
Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a;
(2)
Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b;
(3)
Kepala Bagian merupakan jabatan Struktural eselon III.a;
(4)
Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
(1)
Selama ketentuan pelaksanaan
Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka
Peraturan Daerah dan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; (2)
Bupati melaksanakan penyelenggarakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
8
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember 2007
BUPATI ROKAN HILIR, dto
H. ANNAS MAAMUN
Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal : 11 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,
Drs. H.ASRUL M. NOOR, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 010086333
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR 11
9
