PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KANTOR PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang Perizinan dan Non Perizinan dipandang perlu membentuk organisasi, kedudukan dan tugas pokok Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
tersebut
pada
huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851); 1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Indonesia
Nomor
Undang-Undang Republik
53 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493 yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KANTOR PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 8. Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir; 9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir; 10. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir; 11. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat oleh Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.
3
Susunan Organisasi Pasal 3 (1)
Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perizinan; d. Seksi Non Perizinan; e. Seksi Bina Program dan Informasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 4
Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Kantor
Pelayanan
Terpadu
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi menerima, memeriksa kelengkapan, memproses dan menyerahkan permohonan kepada pemohon.
Pasal 6 (1)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatas hanya mencakup urusan pemberian informasi, penerimaan berkas, pemprosesan berkas, penerbitan dan penyerahan Perizinan serta Non Perizinan kepada Pemohon.
(2)
Sedangkan
untuk
menandatangani
Warkah
Perizinan
dan
Non
Perizinan
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diatas, izinnya ditandatangani oleh kepala dinas terkait atas nama Bupati Rokan Hilir setelah dilakukan koordinasi antara Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dengan dinas terkait.
Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
4
BAB IV KEWENANGAN PELAYANAN Pasal 8 (1)
Pelayanan
Umum
pada kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten
Rokan Hilir
meliputi 31 (Tiga puluh satu) jenis Pelayanan Perizinan dan 6 (enam) Pelayanan Non Perizinan; (2)
Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 1 Izin Gangguan (HO); 2 Izin Tempat Usaha; 3 Izin Usaha Perdagangan; 4 Izin Depot Air Minum; 5 Izin Daftar Air Minum; 6 Izin Tanda Daftar Gedung; 7 Izin Tanda Daftar Industri; 8 Izin Mendiri Bangunan (IMB); 9 Izin Usaha Jasa Kontruksi; 10 Izin Usaha Hotel, Wisma dan Penginapan; 11 Izin Usaha Rumah Makan dan Kedai Kopi; 12 Izin Usaha Salon Kecantikan; 13 Izin Usaha Tempat Hiburan; 14 Izin Usaha Meja Bilyard; 15 Izin Usaha Biro/ Agen Perjalanan Wisata; 16 Surat Izin Peruhaan Pengeboran Air tanah; 17 Surat Izin Ekplorasi; 18 Surat Izin Pengeboran; 19 Surat Izin Pengambilan Air Tanah; 20 Surat Izin Pengambilan Air Permukaan; 21 Surat Izin Penurapan; 22 Izin Usaha Pertambangan; 23 Izin Usaha Ketenaga Listrikan; 24 Izin Usaha Perikanan; 25 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing; 26 Izin Apotik; 27 Izin Toko Obat; 28 Izin Praktek Tenaga Medis; 29 Izin Praktek Bidan; 30 Izin Kerja Asisten Apotiker; 31 Izin Kerja Para Medis.
(2)
Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri: 1 Kartu Pencari kerja; 2 Akte Kelahiran; 5
3 Akte Kematian; 4 Akte Perkawinan; 5 Akte Perceraian; 6 Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 9 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Subsidi, Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat. BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 11 (1)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)
Kepada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perizinan, Seksi Non Perizinan dan Seksi Bina Program dan Informasi diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pelayanan Terpadu melalui Sekretaris Daerah;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi Lembaga Pelayanan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir.
6
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember 2007 BUPATI ROKAN HILIR, dto
H.ANNAS MAAMUN
Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,
Drs. H. ASRUL M. NOOR, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 010086333 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR 15
7
