11 September 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI C
1/C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perijinan khususnya dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 209
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 210
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4593) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 211
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Ptrasarana wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 1/C). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 1/C) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 212
Pasal 19 (1) Struktur besarnya Retribusi untuk setiap bidang adalah sebagai berikut : a. usaha jasa perencanaan konstruksi : 1) usaha besar (Gred 4) sebesar Rp.1.000.000,00 2) usaha menengah (Gred 3) sebesar Rp. 750.000,00 3) usaha kecil (Gred 1 dan Gred 2) sebesar Rp.550.000,00 b. usaha jasa pelaksanaan konstruksi : 1) usaha besar (Gred 6 dan Gred 7 ) sebesar Rp.1.250.000,00 2) usaha menengah (Gred 5) sebesar Rp. 1.000.000,00 3) usaha kecil (Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4) sebesar Rp.650.000,00 c. usaha jasa pengawasan konstruksi : 1) usaha besar (Gred 4) sebesar Rp.1.000.000,00 2) usaha menengah (Gred 3) sebesar Rp. 750.000,00 3) usaha kecil (Gred 1 dan Gred 2) sebesar Rp.550.000,00 (2) Untuk setiap perpanjangan Izin Usaha Jasa konstruksi dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tarif untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
213
(4) Tarif penggantian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
214
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 12 Tahun 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
I.
UMUM Bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perijinan khususnya dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL. Pasal I Pasal II
Cukup jelas. Cukup jelas.
215
