PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan, khususnya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4593) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta di Bidang Medik ; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 ; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar ;
3 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 4/C). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 4/C) diubah sebagai berikut : 1. Pasal 1, angka 14, angka 16, angka 18, angka 19 diubah dan setelah angka 35 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 36 dan 37, sehingga berbunyi : 14. Rumah Bersalin (RB) adalah suatu fasilitas pelayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh dokter dan atau bidan dibawah pengawasan dan tanggung jawab serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan menjalankan fungsi rujuk. 16. Praktik Berkelompok adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan tanpa menggunakan penunjang medik. 18. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan setinggi-tingginya oleh dokter umum dan atau dokter gigi dengan fasilitas rawat inap. 19. Balai Pengobatan (BP) adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 36. Surat Izin Sementara adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau kelompok atau badan hukum untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin (RB) dan Balai Pengobatan (BP) dengan masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali guna melengkapi persyaratan dalam mendapatkan surat izin tetap. 37. Izin Tetap adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan/kelompok atau badan hukum untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin (RB), dan Balai Pengobatan (BP) dalam masa waktu 5 (lima) tahun setelah melengkapi semua persyaratan untuk izin tetap.
4 2. Pasal 3 ayat (1), diubah sehingga berbunyi : (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5 (lima) tahun. 3. Pasal 6, huruf f, diubah sehingga berbunyi : f.
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
4. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi : Pasal 14 (1) Struktur besarnya retribusi adalah sebagai berikut : a. Praktik perorangan dokter umum Rp. 500.000,00 b. Praktik perorangan dokter gigi Rp. 400.000,00 c. Praktik perorangan dokter spesialis Rp. 1.000.000,00 d. Praktik perorangan dokter gigi spesialis Rp. 750.000,00 e. Praktik berkelompok dokter umum Rp. 1.000.000,00 f. Praktik berkelompok dokter gigi Rp. 1.000.000,00 g. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis Rp. 1.000.000,00 h. Praktik berkelompok dokter spesialis Rp. 1.500.000,00 i. Balai Pengobatan (BP) Pratama Rp. 750.000,00 j. Balai Pengobatan (BP) Madya Rp. 1.000.000,00 k. Klinik rawat Yanmedas Rp. 1.500.000,00 l. Rumah Bersalin (RB) Pratama Rp. 1.000.000,00 m. Rumah Bersalin (RB) Madya Rp. 1.500.000,00 n. Rumah Bersalin (RB) Utama Rp. 2.000.000,00 o. Rumah Sakit Pratama Rp. 2.500.000,00 p. Rumah Sakit Madya Rp. 3.500.000,00 q. Rumah Sakit Utama Rp. 5.000.000,00 r. Rumah Sakit Khusus Madya Rp. 2.500.000,00 s. Rumah Sakit Khusus Utama Rp. 3.500.000,00 t. Apotik Rp. 1.500.000,00 u. Optik Rp. 600.000,00 v. Laboratorium Rp. 600.000,00 w. BPS Rp. 350.000,00 x. Praktik Perorangan Perawat Rp. 275.000,00 y. Toko Obat Rp. 500.000,00 (2) Bagi tenaga medis yang memiliki praktik lebih dari 1 (satu) tempat dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh prosen) setiap tempat dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tempat. (3) Bagi tenaga medis dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah untuk tempat praktiknya tidak dikenakan biaya retribusi. (4) Penggantian karena kerusakan/kehilangan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). 5. Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 16
Masa retribusi untuk jangka waktu lamanya 60 (enam puluh) bulan.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 14 Januari 2009 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 5 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH Ttd, FADELI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 05 TAHUN 2009
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah telah mengatur ketentuan mengenai pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003. Selanjutnya guna penertiban terhadap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Lamongan dan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun, maka besaran tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu untuk disesuaikan dengan tingkat penggunaan jasa dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2, Pasal 3 ayat (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta dimaksud pada ayat ini adalah untuk : a. Penyelenggaraan Sarana kesehatan swasta terhitung mulai tanggal penerbitan izin operasional b. Praktek Dokter sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) c. Praktek Bidan sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) d. Praktek Perawat sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Perawat (SIP) Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 14 ayat (1) huruf a s/d huruf h Cukup jelas. huruf i
7 Yang dimaksud dengan BP Pratama adalah BP yang melaksanakan pelayanan (beroperasi) kurang dari 12 jam/hari, minimal dilayani oleh 1 (satu) dokter. huruf j Yang dimaksud dengan BP Madya adalah BP yang beroperasi selama 24 jam/hari, minimal dilayani oleh 2 (dua) dokter. huruf k Yang dimaksud dengan Klinik Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan medik dasar berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 TT, untuk perawatan inap tidak lebih dari 5 (lima) hari. huruf l Yang dimaksud dengan RB Pratama adalah RB yang beroperasi selama 24 jam/hari, dengan kapasitas >5-9 TT. huruf m Yang dimaksud dengan RB Madya adalah RB yang beroperasi selama 24 jam/hari, dengan kapasitas 10-14 TT. huruf n Yang dimaksud dengan RB Utama adalah RB yang beroperasi selama 24 jam/hari, dengan kapasitas 15-24 TT. huruf o Yang dimaksud dengan RS Pratama adalah Rumah Sakit Umum Swasta yang menyediakan minimal 50 TT. huruf p Yang dimaksud dengan RS Madya adalah Rumah Sakit Umum Swasta yang menyediakan minimal 100 TT. huruf q Yang dimaksud dengan RS Utama adalah Rumah Sakit Umum Swasta yang menyediakan minimal 200 TT. huruf r Yang dimaksud dengan RS Khusus Madya adalah Rumah Sakit Khusus Swasta yang menyediakan minimal 25 TT. huruf s Yang dimaksud dengan RS Khusus Utama adalah Rumah Sakit Khusus Swasta yang menyediakan minimal 75 TT. huruf t s/d y Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II
Cukup Jelas.
