1
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu ikut serta dalam Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Lamongan dengan melakukan penanaman modal ; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 08 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Pada Pihak Ketiga ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT BUNGA WANGSA SEJATI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 6. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Dalam Kerjasama adalah Setiap tindakan menyertakan modal daerah dalam suatu usaha kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama. BAB II PENYERTAAN DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN Pasal 2 Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan dalam kerjasama pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT Bunga Wangsa Sejati sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamongan Dengan PT Bunga Wangsa Sejati Tentang Pembangunan, Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten 181.1 / 07 / 413.013 / 2004 Lamongan Nomor : tanggal 09 Januari 2004 dan Addendum Perjanjian 010 / SPJ JTP / I / 2004 181.1 / 07 / 413.013 / 2004 Kerjasama Nomor : Antara Pemerintah Kabupaten Lamongan Dengan 010 / SPJ JTP / I / 2004 PT Bunga Wangsa Sejati Tentang Pembangunan, Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan 181.1 / 019 / 413.013 / 2004 Wisata Bahari di Kabupaten Lamongan Nomor : tanggal 12 Agustus 002 / SPJ JTP / VIII / 2004 2004. BAB III JUMLAH PENYERTAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 3 (1) Jumlah penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan besaran anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar Rp 29.250.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Penyertaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk uang tunai.
Pasal 4 Pelaksanaan penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN
4
Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini dibuat adalah sah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 14 Januari 2009 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 16 April 2009 SEKRETARIS DAERAH Ttd, FADELI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 06 TAHUN 2009
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI I.
UMUM Bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Persetujuan Terhadap Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamongan Dengan PT. Petrogas Wira Jatim dan PT. Bunga Wangsa Sejati tanggal 10 September 2003, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kerjasama dengan PT. Bunga Wangsa Sejati dalam Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamongan Dengan PT. Bunga Wangsa Sejati tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten 181.1 / 07 / 413.013 / 2004 Lamongan Nomor tanggal 09 Januari 2004 dan Addendum 010 / SPJ JTP / I / 2004 181.1 / 07 / 413.013 / 2004 Perjanjian Kerjasama Nomor : Antara Pemerintah Kabupaten 010 / SPJ JTP / I / 2004 Lamongan Dengan PT. Bunga Wangsa Sejati tentang Pembangunan, Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Lamongan Nomor 181.1 / 019 / 413.013 / 2004 tanggal 12 Agustus 2004. 002 / SPJ JTP / VIII / 2004 Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan yang dilakukan oleh Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Cukup jelas.
6
Pasal 3 ayat (1) Dana sebesar Rp. 29.250.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
