PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG
PENGATURAN USAHA PARIWISATA, REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,
pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah ;Menimbang : a. bahwa pengembangan
kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan dapat berperan dan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perkembangan investasi serta dapat mengingkatkan b. bahwa dengan telah dietapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan dengan diakuinya kewenangan di bidang kepariwisataan kepada Kabupaten dan Kota sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, maka sebagai upaya penertiban terhadap usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Lamongan, perlu adanya ketentuan tentang usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum ;
c. bahwa sehubungan dengan konsideran Menimbang huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisa taan ; 12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 59/PW.002/MPPT-85 Tahun 1985 tentang Pengaturan Usaha Kawasan Pariwisata ; 13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata ; 14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/UM.201/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa Impresariat ; 15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.106/UM.001/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata ; 16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.107/UM.107/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata ; 17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.108/UM.703/MPPT-1991 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konfensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; 18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-1993 tentang Ketentuan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata ; 19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012/mkp/2001 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata.
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG USAHA PARIWISATA, REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan ; 3. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Pariwisata Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan ; 5. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata ; 6. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ; 7. Kepariwisataan, adalah keseluruhan Kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk meneta kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ; 8. Objek dan Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta hasil karya manusia ; 9. Usaha Pariwisata, adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut ; 10. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika dan religius ; 11. Izin Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disebut izin usaha, adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan hukum untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum ; 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; 13. Wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ; 14. Masa retribusi, adalah jangka waktu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ; 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ; 21. Badan hukum adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
BAB II LINGKUP KEGIATAN USAHA Pasal 2
Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum secara garis besar digolongkan dalam lingkup: a. Usaha Jasa Pariwisata ; b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata ; c. Usaha Sarana Wisata.
Pasal 3
(1) Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini,meliputi : a. Jasa Biro Perjalanan Wisata, yaitu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok
orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata ; b. Jasa Agen Perjalanan Wisata, yaitu kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan; c. Usaha Jasa Pramuwisata, yaitu kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ; d. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran, yaitu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama) ; e. Jasa Impresariat, yaitu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat waktu dan jenis hiburan ; f. Jasa Konsultasi Pariwisata, yaitu kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistimatis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional; g. Jasa Informasi Pariwisata, yaitu usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataa ; (2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi : a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ; b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata minat khusus ; c. Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk dalam golongan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi : 1) Taman Rekreasi, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi; 2) Gelanggang Renang, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
3) Pemandian Alam, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minur serta akomodasi ; 4) Padang Golf, yaitu suatu usaha yang menyediakan tenpat dan
fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan maan dan minum serta akomodasi ; 5) Kolam Pancing, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
6) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permaikan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ; 7) Gelanggang Bowling, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ; 8) Pusat Pasar Seni, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni; 9) Bioskop, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemontrasi kan kegiatan/karya seni; 10) Dunia Fantasi, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya seni fantasi ; 11) Teater atau Panggung Terbuka, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup ; 12) Teater Tertutup, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung; 13) Taman Satwa, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ; 14) Pentas Pertunjukan Satwa, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa ; 15) Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan rekreasi air, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi di air yang dikelola secara komersial ; 16) Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga, yaitu suatu usaha yang me nyediakan peralatan atau perlengkap an untuk berolah raga atau ketangkas an baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial; 17) Balai Pertemuan Umum, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau
pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ; 18) Barber Shop, yaitu setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut ; 19) Salon Kecantikan yaitu setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan komestika ; 20) Kolam Renang, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ; 21) Gedung Squas, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ; 22) Gelanggang Olah Raga Tertutup (Gedung Olah Raga), yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai olah raga dalam suatu gedung sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
23) Gelanggang Olah Raga Terbuka, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berbagai kegiatan olah raga pada lokasi/tempat yang terbuka sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum. 24) Pusat Kesehatan atau Health Center, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 25) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya, yaitu usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata ; 26) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam, yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata ; 27) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus, yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. (3) Usaha Sarana Pariwisata, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi : a. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, yaitu suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi di air yang dikelola secara komersial ; b. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata, yaitu usaha khusus atau
sebagaian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 4
(1) Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).
BAB IV PENGUSAHAAN Pasal 5
(1) Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum pada dasarnya menyediakan fasilitas wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini. (2) Setiap pengusahaan Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan teknis. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 6
Pemimpin usaha pariwisata, rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :
a. memberikan perlindungan kepada para tamu/ wisatawan ; b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. mencegah penggunaan obyek wisata, rekreasi dan hiburan umum untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ; d. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higyne di dalam lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; e. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
f. mewujudkan terpeliharanya kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat ;
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba dan tindakan kemaksiatan lainnya.
BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 8
(1) Setiap Badan Hukum atau perorangan yang mengelola Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Izin Usaha dari Kepala Daerah. (2) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Hukum atau perorangan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah. (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan pengajuan Izin Usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 9
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha tersebut berjalan. (2) Dalam rangka pengawasan dan Pengendalian pemegang izin diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Pasal 10
Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila : a. Pemegang izin meninggal dunia ;
b. atas permintaan pemegang izin ; c. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ; d. Pemegang izin telah terbukti melakukan tindak pidana dibidang Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.
Pasal 11
Pemegang izin dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
a. memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung;
b. menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan ; c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali serta
membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 12
Pemegang izin dilarang untuk :
a. memindahtangankan izin usaha tanpa sepengetahuan Kepala Daerah ; b. menggunakan/menyelenggarakan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Pasal 13
Dengan nama Pengaturan Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut Retribusi atas Izin Usaha sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Usaha di daerah.
Pasal 14
Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pasal 15
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan izin usaha dan mendapatkan hak untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum di daerah.
Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16
Retribusi Izin Usaha, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan.
Bagian Keempat Prinsip Penetapan Sstruktur dan Besarnya Retribusi Pasal 18
Prinsip penetapan retribusi Izin Usaha adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengendalian/ pengawasan dan pembinaan.
Pasal 19
Struktur besarnya retribusi adalah sebagai berikut : a. Usaha Jasa Pariwisata :
1) Jasa Biro Perjalanan Wisata, sebesar Rp. 200.000,- ; 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata, sebesar Rp.100.000,- ;
3) Jasa Pramuwisata, sebesar Rp. 50.000,- ; 4) Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran, sebesar Rp. 200.000,- ;
