PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan. 9. Camat, adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 10. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Lamongan. 11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan. 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. BAB II KECAMATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 2 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 3 (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundangundangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
4 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. camat b. sekretariat : 1) sub bagian umum 2) sub bagian keuangan dan perlengkapan c. seksi tata pemerintahan d. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa e. seksi ketentraman dan ketertiban umum f. seksi ekonomi dan pembangunan g. kelompok jabatan fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Tata Kerja dan Hubungan Kerja Kecamatan Pasal 5 (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Pasal 6 (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. Bagian Keempat Perencanaan Kecamatan Pasal 7 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
Pasal 8 (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan. (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan. Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Setiap tahun pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup: a. penyelenggaraan sebagian wewenang Kepala Daerah yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah; a. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan b. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Persyaratan Camat Pasal 11 Camat diangkat oleh Kepala Daerah atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan b. pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun. BAB III KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 13 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
6
Pasal 14 Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Keluruhan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan ; b. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah kelurahan ; c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi kelurahan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan. (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Seksi-Seksi serta Jabatan Fungsional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah. Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah ; b. Sekretaris ; c. Seksi-Seksi, yang meliputi : 1) Seksi Pemerintahan ; 2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan ; 3) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan ; 4) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan. d. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. (2) Rincian tugas masing-masing satuan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
7
Pasal 19 Di lingkungan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Tata Kerja Kelurahan Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah wajib melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya serta wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Setiap satuan organisasi wajib membina, mengawasi bawahannya serta melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang. Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 21 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (3) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pengawasan, Pengurusan dan Pelayanan Administrasi Pasal 22 Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain dilingkungan kelurahan diselenggarakan oleh kelurahan yang bersangkutan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Kepala Daerah yang dilimpahkan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Pejabat Struktural yang ada pada Kecamatan dan Kelurahan saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.
8 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tanggal 18 Desember 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 26/D) ; dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, tanggal 31 Mei 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 4 Juni 2008 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK Diundangkan di Lamongan pada tanggal 20 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Ttd, FADELI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2000 NOMOR 8 Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd, AGUS SUGIARTO
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintahan pusat maupun di daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah, yang ditujukan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Disamping dasar penyusunan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah juga memperhatikan pedoman dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang pembentukannya di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu untuk disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Cukup jelas.
10 Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Koordinasi yang dilakukan oleh camat adalah untuk mencapa keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integras keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan d kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahar kecamatan yang efektif dan efisien. Pasal 8 Koordinasi dimaksud dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan, penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14
11 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Pasal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas daerah tidak terdapat kekosongan pejabat sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
12 Nomor Tanggal
: 08 Tahun 2008 : 4 Juni 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
Lurah
Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan
BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
AGUS SUGIARTO
Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 Tanggal : 4 Juni 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN Camat Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Bag Umum
Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
AGUS SUGIARTO
