SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah agar lebih efektif dan efisien khususnya dalam dibidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 6).
3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut : 1. Pasal 2 huruf o diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan Daerah. 2. Bagian Kelimabelas diubah, sehingga Bagian Kelimabelas berbunyi Dinas Pendapatan Daerah. 3. Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : Pasal 45 (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 4. Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : Pasal 46 (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan daerah. (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4 (3) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis opersional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 5. Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Program c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan 3) Seksi Keberatan dan Banding d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan 1) Seksi Penagihan dan Penindakan 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian 1) Seksi Perencanaan Pendapatan 2) Seksi Sarana Prasarana Benda Berharga 3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi f. Unit Pelaksana Teknis Dinas g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Oktober 2013
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 19 Nopember 2013
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI
A.FARIKH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 10
5 Lampiran XV
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal : 8 Oktober 2013
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Kepala Dinas
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan
Sub Bagian Umum
Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Penagihan dan Penindakan
Seksi Perencanaan Pendapatan
Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Sarana Prasarana Benda Berharga
Seksi Keberatan dan Banding
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi
U P T D
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
A.FARIKH
Sub Bagian Program
6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011, memiliki tugas dan fungsi antara lain dibidang penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya dalam rangka persiapan adanya pengalihan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama MENDAGRI dan MENKEU Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka Daerah perlu mempersiapkan organisasi kelembagaannya beserta seluruh sarana dan prasarananya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tugas fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tidak terlalu berat mengingat dengan bertambahnya tugas fungsi baru terkait penangangan BPHTB dan PBB-P2, perlu dilakukan pemecahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan Bidang Pendapatan menjadi Dinas tersendiri.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
