PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3 6. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 11. Staf Ahli adalah Staf yang memiliki keahlian/kepakaran dibidang ilmu tertentu. 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. BAB II SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. (2) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Tata Praja 1) Bagian Pemerintahan a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah b) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan c) Sub Bagian Agraria 2) Bagian Pemerintahan Desa a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa c) Sub Bagian Kekayaan dan Potensi Desa 3) Bagian Hukum a) Sub Bagian Perundang-Undangan
4 b) Sub Bagian Bantuan Hukum c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 4) Bagian Kesejahteraan Masyarakat a) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan c) Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan c. Asisten Ekonomi Pembangunan 1) Bagian Perekonomian a) Sub Bagian Sumber Daya Alam b) Sub Bagian Bina Usaha c) Sub Bagian Pertambangan dan Energi 2) Bagian Bina Pengelolaan BUMD a) Sub Bagian Pemberdayaan BUMD b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi BUMD c) Sub Bagian Kerjasama 3) Bagian Pembangunan a) Sub Bagian Bina Penyusunan Program b) Sub Bagian Pengendalian c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Asisten Administrasi 1) Bagian Umum a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan b) Sub Bagian Perlengkapan c) Sub Bagian Rumah tangga 2) Bagian Organisasi a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan b) Sub Bagian Ketatalaksanaan c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur 3) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset a) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. b) Sub Bagian Analisa, Monitoring dan evaluasi Keuangan Daerah c) Sub Bagian Bina Asset 4) Bagian Humas dan Infokom a) Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom b) Sub Bagian Protokol c) Sub Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan dan Siaran Radio Daerah (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III STAF AHLI Pasal 4 (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) yaitu : a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik b. Staf Ahli bidang Pemerintahan c. Staf Ahli bidang Pembangunan d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Tugas dan Fungsi staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat daerah.
5 (5) Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b. (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 5 Rincian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Sekretaris DPRD b. Bagian Umum : 1) Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian 2) Subbag Keuangan 3) Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan c. Bagian Persidangan : 1) Subbag Rapat dan Risalah 2) Subbag Kegiatan Komisi 3) Subbag Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD d. Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi : 1) Subbag Perundang-Undangan 2) Subbag Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6 BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainya. (2) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pada Sekretariat Daerah Pasal 9 (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah. (4) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah. (6) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah. (3) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pejabat tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pada Sekretariat DPRD Pasal 11 (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7 Pasal 12 (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD, maka Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, melaksanakan tugas Sekretaris DPRD sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah. (2) Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD ditunjuk Pelaksana Harian Sekretaris DPRD. BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 13 (1) Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan di lingkungan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dan di lingkungan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pejabat Struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 6/D) ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 6/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan diLamongan pada tanggal 4 Juni 2008 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 24 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, FADELI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008 NOMOR 3 Disalin sesuai dengan alinya Kepala Bagian Hukum ttd, AGUS SUGIARTO
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintahan pusat maupun di daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah, yang ditujukan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Disamping dasar penyusunan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah juga memperhatikan pedoman dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang pembentukannya di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu untuk disesuaikan. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
10 Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10
Pasal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terdapat kekosongan pejabat sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.
Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
11 Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17
Cukup jelas.
12 Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2008 Tanggal : 02 Nopember 2008 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Umum
Bagian Persidangan
Bagian PerundangUndangan & Dokumentasi
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Subbagian Rapat dan Risalah
Subbagian Perundang-Undangan
Subbagian Keuangan
Subbagian Kegiatan Komisi
Subbagian Dokumentansi, Publikasi dan Perpustakaan
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Subbagian Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
AGUS SUGIARTO
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2008 Tanggal : 4 Juni 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN TATA PRAJA
BAGIAN PEMERINTAH AN
BAGIAN PEMERINTAH AN DESA
SUBBAG TATA PEMERINTAHAN & OTODA
SUBBAG TT PEMERINTAHAN DESA & LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
SUBBAG PERUNDANGUNDANGAN
SUBBAG PEMBERDY. PEREMPUAN, PEMUDA & OLAHRAGA
SUBBAG PERANGKAT KEC & KEL
SUBBAG PERANGKAT & ADMINISTRA SI DESA
SUBBAG BANTUAN HUKUM
SUBBAG AGRARIA
SUBBAG KEKAYAAN & POTENSI DESA
SUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN
BAGIAN BINA PENGEL. BUMD
BAGIAN PEMBANGUNAN
SUBBAG SUMBER DAYA ALAM
SUBBAG PEMBERDAYA AN BUMD
SUBBAG BINA PENYUSUNAN PROGRAM
SUBBAG TU DAN KEUANGAN PIMPINAN
SUBBAG KELEMBAGA AN & ANJAB
SUBBAG KEUANGAN SETDA
SUBBAG PEMBERITAAN & INFOKOM
SUBBAG AGAM, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
SUBBAG BINA USAHA
SUBBAG MONITORING & EVALUASI BUMD
SUBBAG PENGENDALIAN
SUBBAG PERLENG KAPAN
SUBBAG KETATALAK SANAAN
SUBBAG ANALISA, MONITORING & EVALUASI KEUANG DRH
SUBBAG PROTOKOL
SUBBAG BINA SOSIAL & KESEHATAN
SUBBAG PERTAMBANGAN & ENERGI
SUBBAG KERJASAMA
SUBBAG MONITORING EVALUASI & PELAPORAN
SUBBAG RUMAH TANGGA
SUBBAG PENDAYA GUNAAN APARATUR
SUBBAG BINA ASSET
SUBBAG PELAYANAN INFORMASI, DOK, PERPUS DAN SIARAN RADIO DAERAH
BAGIAN KESMASY
BAGIAN PEREKONOMI AN
ASISTEN ADMINISTRASI
BAGIAN ORGANISASI
BINA PENGEL KEUANGAN & ASSET
BUPATI
BAGIAN HUMAS & INFOKOM
LAMONGAN
M ASF UK
