PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dipandang perlu menata kembali organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 10. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. 13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. 14. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja tipe B. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; d. pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya dalam hal memelihara menyelenggarakan
4 ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya ; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang : a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; b. melakukan pemeriksanaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaskanaannya. c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib : a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; c. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. kepala b. sub bagian tata usaha c. seksi pembinaan umum dan kesamaptaan d. seksi operasi dan pengamanan e. seksi penyidikan dan penindakan f. kelompok jabatan fungsional. Pasal 8 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
5
BAB VI TATA KERJA Pasal 11 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bilamana terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasal 12 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarkhi dan kode etik profesi dan birokrasi. Pasal 13 Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja daerah mengkoordinir penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum lintas kecamatan. BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja yaitu : a. Pegawai Negeri Sipil b. berijazah sekurang-kurangya SLTA dan/atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a) c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan d. umur sekurang-kurangnya 21 tahun e. sehat jasmani dan rohani f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja (2) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena : a. alih tugas b. atas permohonan yang bersangkutan c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja d. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. BAB IX PEMBINAAN Pasal 15 Kepala Daerah melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.
6 BAB X PEMBIAYAAN Pasal 16 Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pejabat Struktural yang ada pada Kantor Polisi Pamong Praja saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah. Pasal 19 Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 24/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal BUPATI LAMONGAN ttg Diundangka di Lamongan pada tanggal 24 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Ttd, FADELI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd, AGUS SUGIARTO
MASFUK
7 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tanggal : 4 Juni 2008 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN Kepala Satuan
Sub Bagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pembinaan Umum dan Kesamaptaan
Seksi Operasi dan Pengamanan
Seksi Penyidikan dan Penindakan
BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd, AGUS SUGIARTO
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan pengganti daripada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 perlu untuk disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu menata kembali organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
9 Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Pasal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak terdapat kekosongan pejabat sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar. Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
