SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa urusan bidang pendapatan, bidang pengelolaan keuangan daerah, dan bidang pengelolaan asset daerah merupakan urusan yang secara teknis telah ditangani oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan ; b. bahwa sehubungan dengan ditingkatkannya bidang pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Daerah, maka urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah perlu dimasukkan dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintrahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1.
Pasal 2, setelah huruf n ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi : Pasal 2 Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : a. Inspektorat b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Badan Kepegawaian Daerah d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Badan Pemberdayaan Masyarakat f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana g. Badan Lingkungan Hidup h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah i. RSUD Dr. Soegiri j. Kantor Ketahanan Pangan k. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
4
l. m. n. o.
2.
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kantor Pengolahan Data Elektronik RSUD Ngimbang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Diantara Pasal 28B dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelimabelas dan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28C dan Pasal 28D, sehingga Pasal 28C dan Pasal 28 D berbunyi : Bagian Kelimabelas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Paragraf 1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 28C (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 28D (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Program c. Bidang Anggaran 1) Sub Bidang Anggaran Belanja 2) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan d. Bidang Perbendaharaan 1) Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
5
2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah e. Bidang Akuntansi Dan Asset 1) Sub Bidang Akuntansi 2) Sub Bidang Asset f. Unit Pelaksana Teknis Badan g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Oktober 2013 BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI Diundangkan di Lamongan pada tanggal 19 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
A.FARIKH
6
Lampiran XV
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 3 Tahun 2013 Tanggal : 8 Oktober 2013
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Kepala Badan Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Anggaran
Sub Bidang Anggaran Belanja
Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
Bidang Akuntansi dan Asset
Bidang Perbendaharaan
Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
Sub Bidang Akuntansi
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Sub Bidang Asset
U P T B
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
A.FARIKH
Sub Bagian Program
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011, memiliki tugas dan fungsi antara lain dibidang penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya dengan ditingkatkannya bidang pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Daerah, maka urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah perlu dimasukkan dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan perubahan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
