16 Januari 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
4/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 148 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya landasan operasional ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
31
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
32
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : 33
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ; 5. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok di wilayah Hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda tempat tinggal dan situasi yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan hakekat nasional yang sama ; 6. Lingkungan adalah lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lamongan yang meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan umum ; 7. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis ; 8. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum ; 9. Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur ; 10. Tempat umum adalah tempat-tempat umum yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi antara lain taman, alun-alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar, jalan umum dan lain sebagainya ;
34
11. Trotoar adalah tepian jalan yang oleh Pemerintah Daerah diberi beban untuk dipergunakan khusus bagi pejalan kaki ; 12. Kebersihan adalah suatu keadaan yang menurut keyakinan manusia tidak mengandung noda atau kotoran ; 13. Keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang oleh manusia ; 14. Jalan adalah semua jalan yang merupakan sarana perhubungan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; 15. Lapangan adalah tanah yang dipergunakan untuk fasilitas olah raga dan/atau untuk kepentingan umum lainnya yang dikuasai dan/atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah ; 16. Taman adalah semua bentuk taman yang berada di Kabupaten Lamongan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; 17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan aturan serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa dan orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ; 18. Pedagang Kaki Lima (PK5) adalah orang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan/atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan/atau menggunakan bagian tepi jalan umum dan tempat umum yang diperuntukan maupun tidak diperuntukan sebagai tempat usaha dan tempat lain yang bukan haknya ; 19. Pedagang asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan/atau kegiatan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap ; 20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak ; 21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur. 35
Pasal 3 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk : a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur ; b. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban ; c. Menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. BAB III PENYELENGGARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pasal 4 (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat ; (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan : a. Memelihara ketertiban, ketentraman dan keindahan pada tempattempat umum dan tempat-tempat lain sesuai dengan kewenangan daerah ; b. Mengatur dan menertibkan terhadap penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di daerah. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum. 36
BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Ketertiban Pasal 5 (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga ketertiban umum ; (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mencegah perusakan lingkungan dengan ikut mencegah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi lagi dalam menunjang kebersihan, ketertiban dan keindahan ; (3) Setiap pemilik, pemakai, penghuni rumah atau bangunan dengan halaman/pekarangan wajib memelihara dan menjaga lingkungannya. Bagian Kedua Kebersihan Pasal 6 (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk ikut memelihara dan membina kebersihan lingkungan dan tempat-tempat umum ; (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan. Bagian Ketiga Keindahan Pasal 7 (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan melestarikan keindahan lingkungan ;
37
(2) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk ikut menjaga kelestarian dan keindahan tanaman dan/atau bangunan taman dan lain-lain tanaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. BAB V LARANGAN Pasal 8 Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, siapapun dilarang : a. Menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum ; b. Mendirikan bangunan di tempat-tempat umum ; c. Membuang dan/atau menimbun bahan bangunan dan barang-barang lain yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum di tempat-tempat umum ; d. Mendirikan, membuat kandang dan memelihara ternak yang dapat menimbulkan aroma bau busuk atau dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum di dalam kota atau kompleks perumahan ; e. Menggunakan tepi jalan umum dan tempat-tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan segala jenis kendaraan ; f. Menggembala atau membiarkan ternak di tempat-tempat umum ; g. Menebang pohon, merusak atau memindahkan tanaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ke tempat lain ; h. Memasang reklame diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; i. Berjualan atau berdagang diluar lokasi/tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; j. Melakukan kegiatan di tempat-tempat umum tanpa izin dari Kepala Daerah ; k. Membuang kotoran atau sampah yang dapat mengganggu ketentraman umum ; l. Membuat atau menyalakan api di dekat tempat atau didalam bangunan yang ada bahan-bahan atau barang-barang yang mudah terbakar ; m. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan ketertiban umum di tempat-tempat umum ; n. Mengangkut muatan yang dapat menimbulkan debu/kotoran di jalan-jalan umum ; 38
o.
p.
Membunyikan sesuatu apapun atau dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan suara gaduh atau bising yang dapat mengganggu ketentraman umum tanpa izin dari Kepala Daerah atau instansi yang berwenang ; Meminta-minta/mengemis atau bergelandang di tempat-tempat umum dan fasilitas umum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 9
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan prasarana lainnya selain dikenakan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang diakibatkannya ; (3) Khusus pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 huruf p akan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi ; (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah. Pasal 11 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 39
b.
c. d. e. f. g.
h. i. j. k.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Menghentikan penyidikan ; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
40
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 1983 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 16 Januari 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
41
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka usaha menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum perlu mengambil langkah-langkah positif yang diharapkan dapat menunjang terciptanya Lamongan yang bersih, indah, tentram dan aman. Kita maklumi bersama bahwa untuk memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum semata-mata bukan saja tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat Lamongan secara keseluruhan. Bahwa untuk mewujudkan Lamongan yang bersih, indah, tentram dan tertib perlu adanya aturan yang jelas baik mengenai kewajiban Pemerintah Daerah, kewajiban masyarakat serta perlu adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikandung maksud agar Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah dapat bertindak secara tegas dan mempunyai landasan hukum yang pasti, mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 1983 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan di Kabuapten Lamongan, tidak terdapat batasan yang jelas mengenai kewajiban maupun larangan terkait dengan penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.
42
Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan (K3L) di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan pengkajian dan pembaruan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal 2 dan 3 Pasal 4 Pasal 5 s/d 7
Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 8 s/d 14 Cukup jelas.
43
