A DAERAH LEMBARAN KABUPATEN LAMONGAN SERI D
27 Nopember 2007
3/D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka konsentrasi lebih terarah dalam mengakomodir dan mengembangkan potensipemuda dan olah raga, maka diperlukan wadah organisasi Perangkat Daerah untuk menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka pentaan kelembagaan perangkat daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 503, Tambahan lembaran Negara R.I Nomor 4389) ; 316
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim keolahragaan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
317
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pekan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704) ; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN 318
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 319
8. Dinas, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan. 9. Pemuda, adalah generasi muda penerus bangsa yang aktif dan berperan dibidang kepemudaan. 10. Olahraga, adalah segala kegiatan yang sistematik untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. 11. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ; 13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. (3) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga. (4) Dinas, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan strategi di bidang pemuda dan olah raga ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olah raga ; dan 320
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1).
Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Pemuda 1. Seksi Anak dan Remaja 2. Seksi Produktivitas 3. Seksi Kelembagaan d. Bidang Olah Raga 1. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa 2. Seksi Olahraga Masyarakat 3. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga e. Bidang Prasarana dan Sarana 1. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga 2. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga 3. Seksi Pengendalian dan Perawatan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 321
BAB IV TATA KERJA Pasal 4 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainya. (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan Pengawasan melekat. (3) Kepala Dinas wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. Pasal 5 (1) Pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 6 (1) Kepala Dinas Diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 322
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Dinas maka Sekretaris pada Dinas, melaksanakan tugas Kepala Dinas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Bupati. (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya enam bulan sejak Sekretaris pada Dinas ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Dinas . BAB VI ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 8 (1) Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lainlain di lingkungan Dinas diselenggarakan oleh Dinas yang bersangkutan. (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
323
Pasal 9 Rincian tugas Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pejabat Struktural yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka halhal yang berkaitan dengan urusan tugas pokok dan fungsi Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
324
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Nopember 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
325
Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 24 Tahun Tanggal : 27 Nopember 2007
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN Kepala Dinas
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pemuda
Sub Bag Umum
Bidang Olahraga
Sub Bag Keuangan
Sub Bag Program
Bidang Prasarana dan Sarana
Seksi Anak & Remaja
Seksi Olahraga Pelajar & Mahasiswa
Seksi Prasarana Pemuda & Olahraga
Seksi Produktifitas
Seksi Olahraga Masyarakat
Seksi Sarana Pemuda & Olahraga
Seksi Lembaga Kepemudaan
Seksi Bina Prestasi & Organisasi Olahraga
Seksi Pengendalian & Perawatan UPTD
BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
326
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. 327
Pasal 2 Ayat (1) huruf a
Cukup jelas. huruf b angka 1 s/d angka 3 Cukup jelas. huruf c angka 1 Yang dimaksud dengan anak adalah usia 6 sampai dengan 12 tahun Yang dimaksud dengan remaja adalah usia 13 sampai dengan 17 tahun huruf d angka 1 s/d angka 3 Cukup jelas. huruf e angka 1 s/d angka 3 Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas.
Ayat (2) Pasal 3
Cukup jelas.
Cukup jelas.
328
Pasal 4
Ayat (1)
Ayat (2) Ayat (3) Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tidak terdapat kekosongan pejabat sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar. 329
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Pasal 13
Cukup jelas. Cukup jelas.
330
