27 Nopember 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI D
5/D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi nilai-nilai budaya lokal, diperlukan wadah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan dibidang kebudayaan dan pariwisata ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); 344
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
345
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN 346
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 347
8. Dinas, adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. 9. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. 10. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural. 11. Jabatan Fungsional, adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. 12. Kebudayaan, adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti seni, adat istiadat. 13. Kepariwisataan, adalah semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 14. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. 15. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. (3) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata. (4) Dinas, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang kebudayaan dan pariwisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
348
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata ; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Kebudayaan 1. Seksi Kesenian, Tradisi dan Nilai Budaya 2. Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan d. Bidang Pariwisata 1. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Sarana Prasarana Wisata 2. Seksi Promosi dan Informasi 3. Seksi Usaha Pariwisata e. Bidang Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia 1. Seksi Pengembangan Produk Budaya dan Pariwisata 2. Seksi Pengembangan SDM Budaya dan Pariwisata f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
349
BAB IV TATA KERJA Pasal 4 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya. (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Kepala Dinas wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. Pasal 5 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 6
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
350
Pasal 7 (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Dinas, maka Sekretaris pada Dinas, melaksanakan tugas Kepala Dinas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah. (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak Sekretaris pada Dinas ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Dinas. BAB VI ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 8 (1) Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan diselenggarakan oleh Dinas yang bersangkutan. (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 9 Rincian tugas Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pejabat Struktural yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 351
Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah yang berkaitan dengan urusan tugas pokok dan fungsi Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Nopember 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
352
Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 26 Tahun 2007 Tanggal : 27 Nopember 2007
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Kepala Dinas Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kebudayaan
Subbag Umum
Subbag Keuangan
Subbag Program
Bidang Pengembangan Produk & Sumber Daya Manusia
Bidang Pariwisata
Seksi Kesenian, Tradisi & Nilai Budaya
Seksi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) & Sarana Prasarana Wisata
Seksi Pengembangan Produk Budaya & Pariwisata
Seksi Musium, Sejarah & Kepurbakalaan
Seksi Promosi & Informasi
Seksi Pengembangan SDM Budaya & Pariwisata
Seksi Usaha Pariwisata
UPTD
BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
353
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. 354
Pasal 2
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)
Pasal 3 Pasal 4
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Ayat (4) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas lain ádalah pelaksanaan tugas-tugas yang belum tertampung dalam tugas pokok dan fungsi dinas yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata. Cukup jelas. Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. 355
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 Pasal 7
Cukup jelas Ayat (1)
Ayat (2) Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
Pasal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tidak terdapat kekosongan pejabat sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
356
