12 Pebruari 2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengatur ketentuan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 ; b. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka ketentuan terhadap tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Lamongan perlu untuk disesuaikan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ; 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/Kpts/1985 tentang ketentuan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung ; 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 15/B). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 15/B) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1, huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : c. Bupati adalah Bupati Lamongan. d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang memberikan pelayanan dalam urusan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang berisi busa ukuran 9 liter sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per APAR. b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berisi powder, CO 2, Gas dan sejenisnya adalah sebagai berikut : 1) ukuran 0,6 sampai dengan 5 kg sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per APAR ; 2) ukuran di atas 5 kg sampai dengan 10 kg sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per APAR ; 3) ukuran di atas 10 kg sampai dengan 25 kg sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per APAR ; 4) ukuran di atas 25 kg untuk Troli Roda (sebagaimana yang berada di SPBU) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per APAR. 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD. 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pajabat yang ditunjuk. (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : a. diterbitkan surat teguran atau ;
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 27 Nopember 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN I.
UMUM Sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka ketentuan tarif retribusi Peraturan Daerah dimaksud perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, guna optimalisasi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan operasionalnya, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal II
Cukup jelas. Cukup jelas.
