3 September 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
11/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan perkembangan jalan dan tempat-tempat umum di Kabupaten Lamongan, maka dalam rangka mempermudah informasi, terhadap domisili seseorang, rumah, perkantoran dan tempat-tempat umum perlu pemberian nama terhadap jalan dan tempat umum di Kabupaten Lamongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengatur ketetntuan mengenai Pemberian Nama Jalan dan Temapat-Tempat Umum di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 216
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 217
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 218
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum di Kabupaten Lamongan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pemberian nama jalan dan tempat-tempat umum dengan maksud dan tujuan untuk : a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai sejarah di Kabupaten Lamongan ; b. mempermudah informasi terhadap alamat seseorang, kantor, bangunan dan tempat-tempat umum lainnya. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Lingkup pengaturan pemberian nama jalan dan tempat-tempat umum ini mencakup : a. jalan nasional yang ada di daerah; b. jalan propinsi yang ada didaerah ; c. jalan kabupaten ; 219
d. jalan kota ; e. tempat-tempat umum milik daerah. BAB IV PENETAPAN NAMA JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM Pasal 4 (1) Pemberian nama jalan dan tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil musyawarah oleh Instansi terkait dan tokoh masyarakat. (3) Tahapan atau tata cara musyawarah diatur lebihlanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 5 Jalan dan tempat-tempat umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah harus dipasang papan yang memuat jalan atau nama tempat-tempat umum dan kode Pos wilayah yang bersangkutan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Nama jalan dan tempat-tempat umum yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
220
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pemberian Nama Kepada Jalan, Pertamanan dan Tempat-tempat yang serupa untuk umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
221
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KABUPATEN LAMONGAN I. UMUM Dalam rangka mempermudah informasi, terhadap domisili seseorang, rumah, perkantoran dan tempat-tempat umum perlu pemberian nama terhadap jalan dan tempat umum di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Tempat-Tempat Umum di Kabupaten Lamongan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Yang dimaksud dengan nilai sejarah adalah asal usul, peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pasal 3
Yang dimaksud dengan : a. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
222
b. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi; c. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten; d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Pasal 4 ayat (1) Ayat (2)
Ayat (3) Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
Cukup jelas. Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya). Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
223
