16 Januari 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
5/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan pemberantasan pelacuran di Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran berikut perubahannya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menciptakan keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
44
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ; 45
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawain Negeri Sipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ; 46
5. 6. 7. 8. 9.
Pelacur adalah seseorang wanita, pria atau waria, terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa ; Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya kepada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin (seksual diluar nikah) ; Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan umum ; Tempat Pelacuran adalah tempat/rumah (bordeel) yang disediakan untuk melakukan zina dan/atau perbuatan cabul ; Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pemberantasan Pelacuran dimaksudkan untuk menciptakan moralitas yang lebih baik khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Pasal 3 Pemberantasan Pelacuran bertujuan : a. Memberantas semua bentuk pelacuran di Kabupaten Lamongan ; b. Menciptakan keindahan dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Lamongan. BAB III KETENTUAN LARANGAN Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran dan perbuatan cabul di Daerah;
47
(2) Setiap orang, perkumpulan atau badan hukum dilarang : a. Menyediakan tempat kegiatan pelacuran atau perbuatan cabul ; b. Melindungi atau pelindung perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul ; c. Sebagai perantara atau memberikan kemudahan untuk membantu perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul. BAB IV TINDAKAN PENCEGAHAN DAN ADMINISTRATIF Pasal 5 (1) Apabila di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ditemukan atau dicurigai adanya kegiatan pelacuran dan perbuatan cabul, maka melaporkan secara hirarki selambat-lambatnya 4 x 24 jam sejak data tersebut diperoleh ; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang mengumpulkan bukti permulaan sebagai dasar membuat Keputusan terhadap Penutupan tempat perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul ; (3) Terhadap tempat dan bangunan perbuatan pelacuran dan perbuatan cabul yang termasuk dalam kategori bangunan berdiri di atas tanah yang bukan hak atas perorangan dan/atau liar, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan pembongkaran terhadap bangunan tersebut ; (4) Terhadap tempat perbuatan pelacuran dan perbuatan cabul yang berdiri di atas tanah Negara yang berijin, maka Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan untuk mencabut ijin pemakaian/pemanfaatan tanah. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 6 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, diancam dengan pidana kurungan minimal 1 ½ (satu setengah) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda minimal 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
48
BAB VI REHABILITASI Pasal 7 Bagi orang yang ditangkap dan diadili ternyata tidak terdapat bukti melakukan perbuatan pelacuran atau perbuatan cabul akan dilakukan rehabilitasi. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 8 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah. Pasal 9 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
49
g.
h. i. j. k.
Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sbagaimana dimaksud huruf e ; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Menghentikan penyidikan ; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 1968 tanggal 31 Juli 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 54/II/DPRD/1972 tanggal 14 Pebruari 1972 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
50
Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 16 Januari 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
51
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Seiring dengan berjalannya otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan langkah-langkah konkrit guna terciptanya kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman lingkungan di Wilayah Kabupaten Lamongan yang salah satunya adalah pemberantasan pelacuran. Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan pemberantasan pelacuran di Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pemberantasan Pelacuran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memamahi Peraturan Daerah ini.
52
Pasal 2 s/d 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (2)
Yang dimaksud bukti permulaan adalah berupa laporan dan keterangan saksi atau barang bukti.
Pasal 6 s/d 12 Cukup jelas.
53
