3 September 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
15/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
291
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.
LEMBAGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan. 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam pemberdayakan masyarakat.
292
BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 3 Mekanisme musyawarah dan mufakat pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk : a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. b. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :
293
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ; penyusunan rencana, pelaksana dan pengolah pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup ; pengembangan kreafitas, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang (Narkoba) bagi masyarakat ; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan pendukung media komunikasi , informasi, sosialisasi antara kelurahan dan masyarakat. Pasal 7
Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ; c. mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan ; d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan . Pasal 8 Lembaga kemasyarakatanmempunyai kegiatan : a. peningkatan pelayanan masyarakat ; 294
b. c. d. e.
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ; pengembangan kemitraan ; pemberdayaan masyarakat melalui bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup ; dan peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 9
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif. BAB V KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Pengurus Pasal 10 (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan , sekurang-kurangnya terdiri dari : a. ketua ; b. sekretaris ; c. bendahara ; d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Pasal 11 (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan adalah : a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ; b. sehat jasmani dan rohani ; 295
c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya membantu Pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat, memelihara kerukunan hidup dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan ; d. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah kelurahan. (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan. Pasal 12 (1) Masa bhakti pengurus Lembaga kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya. (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus lembaga kemasyarakatan mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pasal 13 (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan berhak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat. (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan berkewajiban untuk : a. menyusun rencana kegiatan ; b. menyampaikan rencana kegiatan kepada masyarakat ; c. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ; d. melaksanakan rencana kegiatan ; e. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 14 (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, dan penduduk kelurahan setempat.
296
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan yang dibentuk. Pasal 15 Syarat-syarat untuk menjadi anggota lembaga kemasyarakatan adalah : a. telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kelurahan yang bersangkutan ; b. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah kelurahan. BAB VI TATA KERJA Pasal 16 Tata kerja lembaga kemasyarakatan di kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif. BAB VII PENDANAAN Pasal 17 Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari : a. swadaya masyarakat ; b. bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan ; c. bantuan dari pemerintah; dan/atau e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Derah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
297
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
298
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN I.
UMUM Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal 2
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Ayat (1) Yang dimaksud dengan Lemabaga Kemasyrakatan seperti RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
299
Ayat (2)
Pasal 3
Musyawarah dan mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada. Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas palayanan umum. Pasal 6 huruf e
Pasal 7 Pasal 8
Penumbuhkembangan , penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
300
Pasal 10 ayat (1)
ayat (2) ayat (3) Pasal 11 Pasal 12
Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkembangkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang tehadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas.
301
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
302
