1
SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tangung jawab masyarakat; b. bahwa pengumpulan sumbangan di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pergerakan dan penggunaan dana sumbangan pembangunan pendidikan dan bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengumpulan Sumbangan.
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; 17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh masyarakat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH SUMBANGAN.
TENTANG
PENGUMPULAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. 5. Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut lembaga, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4
6. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai. 7. Tim Pemantau, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka untuk meneliti dan memantau terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan asas : a. sukarela; b. manfaat; c. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 Tujuan usaha pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pasal 4 Ruang lingkup usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi bidang : a. sosial; b. pendidikan; c. kesehatan ; d. olahraga; e. agama/kerohanian; f. kebudayaan; g. kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. BAB III PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan oleh lembaga dan/atau kepanitiaan.
5
Pasal 6 (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan sukarela, baik langsung maupun tidak langsung oleh lembaga dan/atau kepanitiaan. (2) Sumbangan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan secara langsung kepada pemohon sumbangan, baik melalui pengedaran daftar derma, penyebaran amplop di tempat-tempat umum, permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan. (3) Sumbangan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan melalui media pertunjukan, bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan menghadiri pertunjukan, penjualan perangko, amal, kotakkotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan atau dengan cara-cara lainnya. Pasal 7 (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Bagian Kedua Biaya Operasional Pasal 8 Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Bagian Ketiga Perizinan Pasal 9 (1) Usaha pengumpulan sumbangan oleh lembaga dan/atau kepanitiaan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga dan/atau kepanitiaan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan mencantumkan : a. nama dan alamat pemohon; b. akta pendirian/bukti lain; c. susunan pengurus; d. kegiatan yang telah dilaksanakan; e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut; g. waktu penyelenggaraan; h. luas penyelenggaraan (wilayah/golongan); i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; j. rencana pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan secara terperinci.
6
(3) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan klasifikasi besaran sumbangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 11 (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin dengan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan; b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan c. penggunaan sumbangan yang diperoleh. BAB V PENERTIBAN Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di dalam batasbatas kewenangannya. (2) Usaha penertiban dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut. (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan preventif dan represif. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan kepada pejabat yang berwenang.
7
Pasal 14 (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disampaikan secara bertanggung jawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai : a. nama dan alamat pemberi informasi; b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang. Pasal 15 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama dan norma sosial yang berlaku umum. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 16 (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah membentuk tim pemantau. (3) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 17 Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelengaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8, 9 dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. pencabutan izin; b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan c. tidak diberikan izin kembali. (3) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
8
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Oktober 2013 BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI Diundangkan di Lamongan pada tanggal 19 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
M. MUHADJIR
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN I.
UMUM Pengumpulan sumbangan merupakan usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang pendidikan dan penanggulangan bencana. Pengumpulan uang atau barang harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata kehidupan bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Banyaknya pengumpulan sumbangan yang cukup beragam akhir-akhir ini, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Untuk itu sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial di masyarakat yang mengatasnamakan lembaga kesejahteraan sosial tertentu dan/atau lembaga lainnya, perlu mengatur ketentuan mengenai pengumpulan sumbangan di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 huruf a Yang dimaksud "sumbangan berdasarkan azas sukarela" adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan, seperti misalnya dengan cara tidak mempengaruhi, tidak menekan, tidak memberikan janji bohong dan sebagainya. huruf b Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan memberikan manfaat" adalah memberikan manfaat kepada tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek pendidikan dan penanggulangan bencana. huruf c Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan izinnya.
10
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan bidang pendidikan, adalah pengumpulan sumbangan bidang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan dengan cara-cara lainnya" misalnya pengumpulan sumbangan dengan cara SMS, email, telepon, media cetak, elektronik dan lain-lain. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah terhadap perubahan maksud tujuan, penyelenggaraan dan penyaluran. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan "tindakan preventif' adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengumpulan dan penggunaan sumbangan.
11
Kegiatan tersebut dapat meliputi sosialisasi, pembinaan dan konsultasi pengumpulan sumbangan. Yang dimaksud dengan "tindakan represif' adalah kegiatan penindakan/pemberian sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan. Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud "pejabat yang berwenang" adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
