3 September 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
14/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 8 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
281
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
282
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan. 6. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
283
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kecamatan yang telah ada. 10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada. 11. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II PEMBENTUKAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Pasal 3 (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota Kabupaten dan atau Ibukota Kecamatan. (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
284
Pasal 4 Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sudah menetapkan nama Kelurahan, jumlah penduduk, batas kelurahan, luas wilayah kelurahan, pembagian wilayah kerja kelurahan, jumlah perangkat kelurahan, sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan, kondisi sosial budaya masyarakat, dan persyaratan administrasi lainnya. Bagian Ketiga Syarat-syarat Pembentukan Pasal 5 (1) Pembentukan Kelurahan, harus memenuhi syarat : a. jumlah penduduk, paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK ; b. luas wilayah, paling sedikit 3 km2 ; c. bagian wilayah kerja yang terjangkau untuk peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat ; d. sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan. (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. memiliki kantor pemerintahan ; b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar ; c. sarana komunikasi yang memadai ; d. fasilitasi umum yang memadai. (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi kelurahan yang telah ada. Bagian Keempat Pemekaran Pasal 6 (1) Kelurahan yang sudah ada, dapat dimekarkan, oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat yang bersangkutan. (2) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kelurahan dimaksud. 285
(3) Pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Bagian Kelima Penghapusan dan Penggabungan Pasal 7 (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau tidak mampu lagi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat dihapus dan digabungkan dengan Kelurahan yang bersandingan. (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Tata cara atau mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 8 Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan pada APBD. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 286
Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
287
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN I.
UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka sebagai pedoman dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
288
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13
Cukup jelas.
289
