PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 67 ayat (6) dan pasal 26 ayat (10 Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 etentang pemerintahan Daerah, pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah
tentang
pembentukan,
penghapusan
dan
penggabungan Kelurahan. Mengingat
: 1 Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1965 tanggal 6 Pebruari 1965); 3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang – undang Nomor 72 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik (Lembaran negara Nomor 3038 tahun 1974); 6. Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan
Undang – Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan; 9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang pedoman umum Pengaturan mengenai pembentukan kelurahan; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN
DANPENGGABUNGAN
KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonom Kabupaten Gresik; b. Dewan perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gresik; c. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Gresik;
d. Kelurahan Adalah kelurahan di Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah kabupaten Gresik dibawah Kecamatan; e. Lingkungan adalah bagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kelurahan; f. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa; g. Pembentukan Kelurahan adalah tindaklan mengadakan kelurahan di luar wilayah kelurahan yang ada; h. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada; i. Penggabungan kelurahan adalah penggabungan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru; j. Kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah; BAB II PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN Pasal 2 (1) kelurahan dibentuk denganmemperhatikan syarat – syarat sebagai berikut : a. Jumlah penduduk sedikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyk – banyaknya 200.000 jiwa atau 4000 KK; b. Luas wilayah yang mampu dijangkau dalam rangka pelayanan pada masyarakat; c. Faktor letak komunikasi transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat perhubungan; d. Sarana dan prasarana perhubungan, prasarana sosial dan prasarana pemerintahan; e. Faktor sosial budaya; f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharaian dan ciri – ciri kehidupan masyarakat; (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri – ciri masyarakat antara lain : a. Kemajemukan b. Lebih dinakis; c. Sensitif dan kritis;
d. Sosial ekonomi masyarakat sudah tepengaruh oleh kehidupan kota. (3) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan tokoh – tokoh masyarakat melalui form musyawarah kelurahan. Pasal 3 (1) pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diusulkan oleh lurah melalui camat kepada Bupati; (2) Usul pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : a. Keputusan Kepala kelurahan; b. Peta Kelurahan yang menyebutkan dengan jelas batas kelurahan; c. Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK; d. Nma Kelurahan; e. Potensi Kelurahan / Monografi kelurahan (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD. (4) Atas pesetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan kelurahan. BAB III NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH Pasal 4 Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan harus disebut Nama, luas wilayah dan batas kelurahan yang jelas. Pasal 5 (1) untuk Memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan didalam kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 1huruf c;
(2) jumlah lingkungan dalam satu kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan. Pasal 6 Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi peryaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh – tokoh masyarakat melalui Forum Musyawarah kelurahan. BAB IV PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 7 (1) Desa – desa di Wilayah kabupaten Gresik yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui BPD. (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat, (3) Atas Persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan. Pasal 8 Dengan ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Kewenangan Desa sebagai satu kesatuian masyarakat umum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. Pasal 9 (1) Kepala Desa dan perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa- desa yang ditetapkan sebagai kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai
negeri sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gresik; (2) Bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan perhargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten; (3) Pedoman dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pasal 10 (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahlan menjadi mkilik pemerintah Kabupaten; (2) Kekayaan dan sumber – sumber Kekayaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk Kelurahan sebesar 50% b. Untuk Kabupaten sebesar 50 % BAB V KETENTUAN UMUM Pasal 11 Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, semua peraturan dan ketentuan lain yang mengatur tentag pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan kelurahan yang bertentangandengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebuh lanjut oleh Bupati sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 12 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran ditingkat desa tentang hal – hal berkaitan dengan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan. Dalam hal tersebut diatas untuk menetapkan tujuan wewenang dan syarat- syarat pembentukan, nama batas dan pembagian wilayahnya harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang memuat tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
: Faktor – faktor yang harus diperhatikan dalam pasal ini merupakan syarat pokok. Sedangkan masih dimungkinkan syarat – syarat lain sesuai denagn Kondisi desa yang bersangkutan.
Pasal 3 s/d 9
: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) : Penyerahan kekayaan tersebut dituangkan dalam berita Acara penyerahan Kekayaan dari Desa ke Kabupaten dengan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat dan bandan Pertimbangan Desa serta lembaga – lembaga lain yang ada di desa tersebut. ayaat (2) : Cukup jelas Pasal 11 s/d 13
: Cukup jelas
