PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahandan pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sumber Pendapatan Desa.
Mengingat
: 1 Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1965 tanggal 6 Pebruari 1965); 3. Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah; 4. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Nomor 72 tahun 1999, tambahan lembaran negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran negara Nomor 3038 tahun 1974); 7. Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah;
8. Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan; 11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa; 12. Keputusan Mentewri Dalam negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; c. Pemerintah propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Timur;
d. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Gresik; e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahanyang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta badan perwakilan Desa; f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa; g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa; h. Desa adalah desa –desa di Kabupaten Gresik; i. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Gresik, adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah Daerah serta lain – laion pendapatan yang sah; b. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan milik dan menjadi sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan; c. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu; d. Gotong – royong adalah bentuk kerjasmaa yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur – unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang isidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersma baik meteriil maupun spiritual; e. Usaha desa adalah usaha – usaha desa sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daeraj; f. Pengurusan Sumber Pendapatan desa selanjutnya disebut pengurus adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dnegan baik;
g. Pengawasan Sumber pendapatan Desa selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dnegan baik; h. Peraturan Desa adalah semua peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama DPD BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 2 Sumber Pendapatan Desa terdiri atas : a. pendapatan Asli Desa yang meliputi : 1. hasil usaha desa; 2. hasil kekayaan desa; 3. hasil swadaya dan partisipasi; 4. hasil gotong royong; 5. lain – lain pendapatan asli desa yang sah. b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi : 1. Bagian dari perolehan pajak dan distribusi di daerah; 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan darrah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten. c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah propinsi; d. Sumbangan dari Pihak ketiga; Pasal 3 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Tanah Kas Desa; b. Pasar Desa; c. Bangunan Desa; d. Objek rekreasi yang dimiliki dan atau dikelolah oleh desa; e. Pemandian Umum yang dimiliki dan dikelolah oleh Desa f. Hutan Desa;
g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa; h. Tempat – tempat pemancingan yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Desa; i. Pelelangan ikan yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Desa; j. Jalan Desa; k. Lain – lain kekayaan yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Desa; Pasal 4 Sumber dana desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat huruf b angka 2 ditetapkan tersendiri dalam peraturan Daerah Kabupaten. BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN Pasal 5 Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 diurus dan dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa; Pasal 6 (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 3 ditetapkan dengan peraturan desa; (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) pasal ini ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersmaa Kepala Desa; (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati. Pasal 7
(1) Perencanaan Penggunaan penghasilan dari sumber – sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; (2) Anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan bersama oleh Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan sumber pendapatan asli desa yang telah dan atau dikelola dan merupakan sumber pendapatan desa; (2) Pengembangan sumber pendapatan asli Ddesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bisa dilakukan dengan pendirian Badan usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan atau melakukan pinjaman. Pasal 9 Pengaturan mengenai pedoman umum tentang Badan Usaha Milik Desa, kerjasma dengan pihak ketiga dan Pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupatu. Pasal 10 Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber – sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oelh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 11 (1) Tanah Kas Desa yang berupa bengkok/ganjaran, titsoro, Pangonan, suruh tamu, kuburan dan lain – lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa
terlarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek – proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa; (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Desa yang bersangkutan memperoleh : a. Ganti Tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan; b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai; c. Ijin tertulis dari Bupati; BAB V ATURAN PERALIHAN Pasal 12 (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi, pemerintah Pusat tidak dibenarkan adanya pungutan kembali dan atau punguitan tambahan oleh Pemerintah Desa; (2) Kekayaan dan sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik pemerintah Kabupaten. (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang sumber pendapatan desa termasuk pengurusan dan pengawasanya serta ketentuan lain yang bertentngan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang pelaksanaannya. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAERAH I.
PENJELASAN UMUM Bahwa hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong
royong serta bantuan – bantuan lain termasuk dari Pemerintah diatasnya adalah merupakan sumber pendapatan Desa yang diharapkan untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa, disamping kekayaan desa lainnya seperti tanah kas, pasar desa serta bangunan atau obyek – obyek rekreasi/pariwisata yang dikelola oleh Desa. Hal – hal tersebut kesemuanya itu pengelolaan anggarannya harus dituangkan dalam Peraturan Desa. Selanjutnya ntuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerrah dan Pasal 52 Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan sumber – sumber pendapatan desa dalam bentuk peraturan Daerah Kabupaten Gresik. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 s/d 11
: cukup jelas
Pasal 12
: Sumber pendapatan di desa yang telah dipungut atau retribusi oleh pemerintah Kabupaten,pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat tidak dibenarkan untuk dipungut lagi oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan Desa, hal ini untuk menghindari pungutan ganda atas obyek pajak/retribusi yang sama.
Pasal 5 s/d 17
: Cukup jelas
