PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II; b. Bahwa untuk mernungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104;. 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan; 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Undang-unndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 11. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 12. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan perparkiran di Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KN 86 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Dati II Gresik.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gresik; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya; f. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; i. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pernerintah Daerah; j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; k. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus parkir; l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; m. Pemeriksaan
adalah
Serangkaian
Kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengwasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Retribusi Daerah; n. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yaitu pelataran/lingkungan parkir; (2) Tidak termasuk retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan di tempat khusus parkir. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan khusus parkir. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor; (2) Besamya tarifditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah; (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa; (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai terrnasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga-pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusun asset; d. Biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek; (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan da1am prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dan dari modal; (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : JENIS TEMPAT
JENIS KENDARAAN
TARIF (RP)
PARKIR CARGO
•
BERMOTOR Sedan, jeep, mini bus
500/sekali parkir
•
Pick up dan sejenisnya
1.000/sekali parkir
•
Bus dan truk dan alat
1.500/sekali parkir
besar
lainnya,
truk
gandeng RSUD
•
Sedan, jeep, mini bus,
500/sekali parkir
pick up Halaman
Pasar
Baru Tempat lain-lain
•
Sepeda motor
•
Sedan, jeep, mini bus,
200/sekali parkir 500/sekali parkir
pick up •
Sepeda motor
•
Sedan, jeep, mini bus,
200/sekali parkir 500/sekali parkir
pick up •
Sepeda motor
200/sekali parkir
(7) Bagi kendaraan yang bermalam dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif retribusi. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan parkir diberikan. BAB VIl MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 (1) Masa Retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam; (2) Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan dikenakan denda. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
BAB lX TATAC PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar langsung kepada petugas pada saat kendaran memasuki lahan parkir; (2) Kelebihan masa parkir atas dendanya dibayar pada pos penjagaan. BAB X PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Kepala Daerah dapat rnemberjkan penibebasan Retribusi; (2) Tata cara pembebasan retribus ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Setiap kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah pada 1okasi parkir maka retribusi parkjr dibebaskan. BAR X KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajbannya sehingga merugikan keuangan Daerah di pidana kurunaan paling Lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunngan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai peyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum Dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal l5 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di : Gresik Pada Tanggal : 25 Maret 2000 BUPATI GRESIK Ttd, Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di : Gresik Pada Tanggal
: 31 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI B
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
I.
PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 1979 tentang Tempat Parkir Kendaraan perlu ditinjau kembali keberadaannya dengan menuangkan perubahan dan pencabutan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 6
: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1)
: Cukup Jelas
Ayat (2) Pasal 13
: Tarif Pasar adalah harga umum yang berlaku pada saat itu. : Pembebasan retribusi parkir pada lokasi kegiatan parkir yang dipakai untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Pasal 14 s/d 17
: Cukup Jelas
