PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan laulintas dan angkutan jalan sekaligus untuk menunjang kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda transportasi di Kabupaten Buleleng maka terminal sebagai prasarana lalu lintas angkutan jalan perlu dukelola secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya ; b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang, maka dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas,maka dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang–Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara TAhun 1992Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan SebagainUrusan Pemerintah Dalam Bidang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lemnaran Negara Nomor 3527); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksanaan Kendaraan Bermotor Di JAlan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3528); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintah Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 13. Peraturan Pemeintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekni Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tngkat II; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Pelaksana/Pemungut Pendapat Asli Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. b. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng sebagai kepala Eksekutif; c. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Buleleng; e. Pejabat adalah Pegawi yang diberi tugas di Bidang Retribusi di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; f. Badan Adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk ataupun persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi bentuk Usaha serta Bentuk Bandan Usaha lainnya; g. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan trasportasi; h. Terminal Barang adalah prasarana trasportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda trasportasi; i.
Kendaraan umu adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
j.
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
k. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dar 8 (depalan) tempat duduk tidak termasuk tempat dudu pengemudi, bail dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; l.
Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil Bus;
m. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal; n. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang bongkar muat pada saat memasuki terminal; o. Pegelola adalah instasi yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengelola tempat dan fasilitas yang ada diterminal; p. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Rertribusi diwajibkanuntuk melakukan pembayaran retribusi;
q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainya dalam rang pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Perundang-undangan retribusi Daerah; r. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang diakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mncar serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buleleng.
BAB II FASILITAS TERMINAL Pasal 2 Pasilitas Terminal Penumpang Umum/Barang Terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Pasal 3 Fasilitas Utama Terminal sebagaimana dimaksud pasal 2 : 1. Fasilitas Utama Terminal Penumpang terdiri dari : a. Jalur Pemberangkat Kendaraan Umum ; b. Jalur Kedatangan Kendaraan umum ; c. Tempat Parkir kendaraan umum selama menunggui keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahan kendaraan umum ; d. Bangunan Kantor Terminal ; e. Tempat tunggu Penumpang dan/atau Pengantar ; f. Menara Pengawas ; g. Loket Penjualan Karcis ; h. Rambu-rambu dan papan informasi dan sekurang-kurangnya membuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalan ; i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau Taxi. 2. Fasilitas utama terminal Barang terdiri dari : a………………………………………………………………………… b. Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat dan/atau muat barang ; c. Gudang atau lapangan penumpukan barang ; d. Tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan ; e. Rambu-rambu dan papan informasi ; f. Peralatan bongkar muat barang. Pasal 4 Fasilitas penunjang sebagaiman dimaksud Pasal 2 : 1. Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang dapat berupa : a. Kamar kecil/Toilet ; b. Tempat Ibada/Musola; c. Kios/kantin; d. Ruang Pengobatan;
e. Ruang Informasi dan Pengaduan; f. Telepon Umum; g. Tempat Penitipan Barang; h. Taman. 2. Fasilitas Penunjang Terminal Barang dapat berupa : a. Tempat Istirahat awak kendaraan b. Fasilitas Parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang c. Alat timbang kendaraan dan muatannya d. Kamar kecil/toilet e. Tempat Ibadah/musola f. Kios/Kantin. g. Ruang Pengobatan h. Telepon Umum i.
Taman BAB III DAERAH KEWENANGAN TERMINAL Pasal 5
(1) Daerah kewenangan terminal angkutan penumpang/barang terdiri dari: a. Daerah lingkungan kerja terminal yang merupakan Daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal. (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PENGELOLAAN TERMINAL Pasal 6 (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oprasional. (2) Kegiatan Perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Penataan Pelataran terminal menurut rute atau jurusan ; b. Penataan fasilitas penumpang ; c. Penataan fasilitas penunjang terminal ; d. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal ; e. Penyajian data rute perjalanan dan tarif angkutan ; f. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan ;
g. Pengaturan jadwal petugas di terminal ; h. Evaluasi system pengoprasian terminal. (3) Kegiatan pelaksanaan oprasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Pengaturan tempat tunggu dan atau kendaraan umum/Barang di dalam terminal. b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan. c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan d. Pemungutan retribusi pelayanan terminal e. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang f. Pengaturan arus lalu lintas didaerah pengawasan terminal g. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran. h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang dating dan berangkat. (4) Kegiatan pengawasan oprasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pengawasan terhadap : a. Tarif Angkutan b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioprasikan. c. Kapasitas muatan yang diijinkan. d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan. e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai denga peruntukannya. Pasal 7 (1) Terminal penumpang atau barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berpungsi sesuai dengan pungsi pokoknya. (2) Pemeliharaan terminal sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. ………………………………………………………………….. b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal perawatan rambu, marka dan papan informasi.
serta
c. Merawat saluran-saluran air. d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan e. Merawat alat komonikasi Pasal 8 Pengelolaan seluruh kegiatan di terminal menjadim tugas dan tanggung jawab Dinas Lalu Linta dan Angkutan Jalan.
BAB V JASA PELAYANAN TERMINAL Pasal 9 Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari : a. Jasa Penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikan dan menurunkan penumpang ; b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan ; c. Jasa penggunan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan penumpang umum ; d. Jasa penggunaan lahan dan fasilitas terminal.
BAB VI USAH PENUNJANG TERMINAL Pasal 10 (1) Didalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang/barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak menggangu pungsi pokok terminal. (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. (3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa : a. Usaha Rumah makan b. Penyediaan fasilitas Pos dan Telekomonikasi c. Penyediaan pelayanan kebersihan d. Usaha Penunjang lainnya (4) Pengawasan Kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Terminal BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 11 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian fasilitas dan pelayanan di terminal kepada pemakai jasa. Pasal 12 Obyek retribusi adalah pemakaian tempat, parkir dan/atau pasilitas lain yang digunakan sebagai tempat usaha di daerah terminal Pasal 13 Subjek Retribusi adalah orang / badan yang mendapatkan pelayanan terminal berupa penggunaan tempat parkir dan penggunaan fasilitas terminal.
BAB VIII PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14 (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan penutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan terminal. (2) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, trayek kendaraan umum dan bongkar muat serta luas lahan dan fasilitas yang digunakan sebagai tempat usaha. Pasal 15 Struktur dan besarnya trif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 adalah sebagai berikut : 1. Besarnya tarif retribusi kendaraan angkutan penumpang umum untuk setiap sekali masuk terminal : a. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 1.500.- (seribu limaratus rupiah) b. Mobil Bus lambat antar kota antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp. 500.-(lima ratus rupiah) c. Mobil Bus antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 300.(tiga ratus rupiah) d. Mobil penumpang antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) e. Mobil penumpang dan Bus Rp. 200.- (dua ratus rupiah)
dalam
kota
Kabupaten sebesar
2. Besarnya tarif retribusi terminal kendaraan barang untuk setiap sekali masuk bongkar/muat : a. Berat barang sampai dengan 1 Ton : Rp. 1.000.- (seribu rupiah) b. Berat barang diatas 1 Ton sampai dengan 5 Ton : (dua ribu rupiah)
Rp.
2.000.-
c. Berat barang diatas 5 ton : Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) 3. Besarnya tariff retribusi penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya sebesar Rp. 1.500.-/ m2 / bulan Pasal 16 (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai denga ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Kepada Petugas dan instansi pengelola diberikan pungut/perangsan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
upah
(4) Penggunaa hasil penerimaan retribusi terminal diutamakan untuk kepentingan oprasional dan pemeliharaan terminal.
BAB IX PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR Pasal 17 (1) Pengadaan TPR dilakukan oleh Kepala Daerah. (2) Pencetakan kupon TPR harus memenuhi standar teknis pengamanan. (3) Kupon TPR terdiri dari dua bagian yakni : a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan angkutan umum/barang, yang memuat data antara lain sebagai berikut : 1. Kode Wilayah, Nomor seri, dan Nomor urut kupon. 2. Nama jenis pungutan 3. Dasar hokum pungutan 4. Besarnya retribusi 5. Catatan yang berbunyi : berlaku 1 (satu) kali masuk . 6. Pada sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi, dengan ukuran garis tengah lubang 4 mm dan jarang lubang antara 1 dengan lainya 9 mm. b. Bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang memuat data antara lain sebagai berikut : 1. Kode Wilayah, Nomor seri, dan Nomor urut kupon. 2. Nama jenis pungutan 3. Besarnya retribusi. Pasal 18 Pelayanan dan pemungutan TPR dilakukan di terminal. BAB X PEMUSNAHAN KUPON Pasal 19 Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Kepala Daerah c/q Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten Buleleng disaksikan oleh unsur inspektorat Kabupaten Buleleng dengan membuat Berita Acara pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XI SANKSI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi atau pemutusan pemakaian fasilitas terminal.
BAB XII KEBERATAN Pasal 21 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada daerah atau pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas. (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.. (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 22 (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa penerima seluruhnya sebagian atau menolak. (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud ayat (10 telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan...
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB III PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipal tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaa dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. memeriksa, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret sorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukumAcara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 26 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daeran ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 tahun 1977 tentang retribusi terminal Kendaraan umum dan penambangan dan peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Buleleng.
Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 30 Juni 2000 BUPATI BULELENG, ttd KETUT WIRATA SINDHU Diundangkan di Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd Drs. NYOMAN RIKA DIPUTRA Pembina Utama Muda NIP. 600 002 027 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2000 NOMOR 20.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10
TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mendukung dan mengarah pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mak perlu peningkatan dan pengaturan pembiyaayan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi terminal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan serta pertumbuhan perekonomian daerah yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahterraan rakyat di Kabupaten Buleleng. Dengan semakin meningkatkatnya jumlah penduduk seirama pula semakin meningkatnya pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka sarana dan prasarana terminal sebagai fungsi pokoknya memperlancar transportasi di daerah untuk itu terminal sebagai sabagai salah satu sumber berpotensi Pendapatan Asli Daerah, perlu ditingkatkan peranannya agar mampu eningkatkan pendapatan khususnya Retribusi Terminal. Bahwa Retribusi Terminal adalah merupakan salah satu jenis retribusi daerah Kabupaten, dan untuk kelancaran pengaturan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Huruf k
: Retribusi dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dan jasa pelayanan tersebut dinikmati atau digunakan oleh orang atau badan dengan dikenakan pembayaran
Huruf m
: Instansi yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola kebijakan untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional di terminal.
Pasal 2 s/d Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 ayat (10 ) Cukup Jelas Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal seperti pada ruas jalan yang dekat dan menuju terminal, hal ini dimaksud untuk mengawasi kelancaran arus lalu lintas dan mengarahkan kendaraan yang wajib masuk terminal. Pasal 6 s/d pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9
: Jasa pelayanan terminal berupa jasa penggunaan tempat parkir baik yang digunakan oleh kendaraan angkutan umum, maupun kendaraaan angkutan tidak umum serta menggunakan lahan dan fasilitas terminal seperti untuk berjualan, WC dan lain-lain.
Pasal 10 ayat (2) : Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara indonesia sebelum melakukan kegiatan usaha penunjang di terminal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah sehingga kegiatan usahanya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila tidak mentaati, atau tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha di terminal. Pasal 11 s/d Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 ayat (1) : Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi disesuaikan pada tujuan pemberian pelayanan yang berkwalitas kepada masyarakatpengguna jasa pelayanan terminal dan berusaha menutup sebagian atau seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola terminal. ayat (4) : Tarif retribusi yang dikenakan kepada orang atau badan yang menggunakan lahan atau tempat di terminal sebesar Rp. 1.500,/m2/bulan, retribusi ini harus dibayar setiap bulan oleh pengguna jasa terminal kepad Pemerintah Daerah melalui petugas yang ditunjuk untuk itu. ayat (5) : Trif retribusi atau penguna fasilitas terminal seperti WC atau Toilet besarnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 15 s/d Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 20 Pemusnahan kupon TPR dilakukan apabila ada peraturan atau kebijakan baru dari pemerintah, sehingga kupon TPR yang lama tidak berlaku lagi dan sisa kupon TPR yang lama perlu dimusnahkan. Pasal 21 s/d Pasal 26
: Cukup jelas.
