PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG
Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten / Kota, retribusi terminal adalah merupakan satu jenis Retribusi Kabupaten ; b. bahwa Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1997 tentang restribusi Terminal dan Parkir Kendaraan Bermotor dan Tidak bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini ; c. bahwa landasan hukum untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Klungkung ;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Nomor 1655) ; 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289) ; 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ; 4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan 72, Lembaran Negara Nomor 3848) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lau lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; 11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Yo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 12. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 Tentang retribusi terminal Angkutan Penumpang ; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan ; 14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ; 15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 Tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman tata cara Pemerikasaan di Bidang Retribusi daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi propinsi dan Kabupaten / Kota ; 18. Peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Klungkung nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dim,aksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Klungkung ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung ; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut DLLAJ ; f. Kepala Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut kepala dinas ; g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraab gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ; i. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi ; k. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ; l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal ; m. Retribusi terminal yang selajutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimilikidan atau dikelola oleh pemerintah Daerah, tidak termasuk pelaksanaan peron ; n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran ; o. Surat Pendaftaran objek Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat kepusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya adpat disingkat STRD adalah surat untuk melakuka tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungan dan atau denda ; s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ; t. Surat Ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya akan disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; u. Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkna peraturan perundang-undangan retribusi daerah. v. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencarai serta mengumpulka bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
BAB II KETENTUAN TERMINAL Pasal 2 (1). Setiap kendaraan bermotor wajib masuk terminal diwilayah Kabupaten Klungkung. (2). Kendaraan umum yang masuk terminal wajib melapor kepada petugas terminal serta menaikkan dan menurunkan penumpang / barang pada tempat yang sudah ditentukan. (3). Kendaraan Umum yang menunggu pemberangkatan, wajib parkir serta tertib dan teratur pada tempat yang telah ditentukan. (4). Lokasi-lokasi terminal ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah.
Pasal 3 (1). Dinas lalu lintas dan angkutan jalan diserahi tugas dan tanggung jawab memelihara kelancaran dan ketertiban dilokasi terminal dan lokasi parkir (2). Pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan selama dilokasi terminal dan parkir. Pasal 4
(1). Retribusi terminal dibayar setiap kali masuk terminal bagi mobil bul dan Microbus. (2). Retribusi terminal dibayar 2 (dua) klai sehari masuk terminal bagi angkutan pedesaan (microlet). (3). Pungutan retribusi terminal dengan memakai karcis/kupon/tanda pembayaran lainnya yang diadakan oleh Dinas Pendapat Daerah. (4). Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas LLAJ. (5). Kepala Dinas menunjuk petugas pungut retribusi terminal dengan keputusan kepala dinas. (6). Kepada petugas pungut sebagimana dimaaksud pada ayat (4) bagi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri diberikan uang perangsang sebesar 5% sedangkan yang bukan Pegawai Negeri diberikan upah pungut sebesar 30% masingmasing dihitung dari hasil pungutan.
BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 5 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah. Pasal 6 (1). Objek retribusi adalah pelayananpenyediaan fasilitas terminal yang meliputi : a. Penyediaan tempat parkir kandaraan penumpang dan bis umum ; b. Penyediaan tempat kegiatan usaha ; c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal. (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dokelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta. Pasal 7 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terinal. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 8 Retribusi terminal digolongkan senagai retribusi Jasa Usaha.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya terif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagimana keuntungan yang pantas diterima oleh oleh pengusahaa sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian. (2). Besarnya terif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah. (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsurunsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya persatuan penyaediaan jasa ; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan fasilitas terminal. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13
Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 14 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 15 (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2). SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3). Bentuk, isi serta tata caara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepada Daerah. (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya termasuk operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasukpegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik laainnya yang berkaitan langsung dengan oenyediaan jasa ; b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ; c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi anggaran dan bungan pinjaman, nilai sewa tanahdan bangunan, dan penyusutan asset ; d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal. (6). Struktur dan besarnya tarif sebagimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagi berikut ;
BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16 (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2). Pabila berdasarkan khasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT. (3). Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17 (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 (1). Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20
(1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2). Penagihan retribusi melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI KEBERATAN Pasal 21 (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan henya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atrau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (2) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan poengaihan retribusi. Pasal 22 (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2). Keputusan Kepala Daerah atas keeratan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3). Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatn yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23 (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan. (3). Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah memberikan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bungan sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 24 (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi ; b. Masa retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas ; (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 25 (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara laian untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan. (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.
BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27 (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa estelah melampaui jangka waktu 3 (tiga0 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2). Kedaluawarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila ; a. Diterbitkan surat teguran, atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggran.
BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 29 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut nejadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang probadi atau badan tentang kebenaran mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
d.
Memriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti teresbut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribudi Daerah. g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemerikasaan sedang berlangsung dan memerikas identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorng yang berkaitan dengan tindak pidana. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperikasa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah kabupaten Tingkat II Klungkung Nomor 1 tahun 1997 tentang retribusi terminal dan parkir kendaraan bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksaaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Klungkung.
Disahkan di semarpura. Pada tanggal 4 Agustus 2000 BUPATI KLUNGKUNG Cap ttd
(TJOKORDA GDE NGURAH)
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 4 Agustus 2000 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 2
