PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. bahwa sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas atas dan Angkutan Jalan telah diserahkan oleh Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ; b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 14Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 101); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 11. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 15 Tahun 1987 Seri D Nomor 12); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 Seri D Nomor 1).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung; c. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Kepala Dinas; f. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang ada pada Kendaraan itu; g. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyakknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; h. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan mapun tanpa perlengkapan bagasi; i.
Mobil barang adalah setiap kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
j.
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penunpang dan kendaraan penumpang untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut baang-barang khusus;
k. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor; l.
Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; n. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; o. Pengujian berkala pertama adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan baru yang akan dioperasikan di jalan untuk pertama kali dan atau bagi kendaraan yang belum pernah diuji
sebelumnya; p. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus; q. Tanda uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah diuji dengan hasil baik; r. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan pengesahan hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus; s. Masa uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; t. Rekomendasi adalah suatu keterangan yang menyatakan persetujuan Dinas Perhubungan tentang pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk : a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan; b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dijalan; c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
BAB III KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI Pasal 3
(1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib diuji. (2) Jenis-jenis kendaraan bermotor seperti disebutkan dalam ayat (1) adalah : a. Kendaraan umum b. Mobil Bus c. Mobil Barang d. Kereta Gandengan e. Kereta Tempelan f. Kendaraan khusus g. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka kendaraan bermotor
yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah : a. Kendaraan bermotor milik angkatan bersenjata RI. b. Kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan. c. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Korp Diplomatik (CC,CD) d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel/ disita oleh negara. e. Kendaraan bermotor alat-alat berat tertentu yang jenisnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah. f. Kendaraan bermotor/ mobil penumpang yang tidak diusahakan/ disewakan. g. Kendaraan yang berada di bengkel-bengkel perbaikan.
BAB IV LOKASI TEMPAT PENGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Lokasi Tempat Pengujian Pasal 5 (1) Lokasi tempat pengujian berlaka kendaraan bermotor diadakan di Kabupaten Klungkung. (2) Lokasi Tempat Pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/ atau tidak tetap.
Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 6
(1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. (2) Kepala Dinas Perhubungan menunjuk Petugas Pungut Retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan Keputusan Kepala Dinas. (3) Kepada Petugas Pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi yang berkedudukan sebagai PNS diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari total pungutan sedangkan bagi yang bukan PNS diberikan upah pungut sebesar 25 % dari total pungutan.
Pasal 7 Pengaturan seperti tersebut pasal 6 ayat (2) meliputi : a. Menetapkan tempat pengujian kendaraan bermotor; b. Menetapkan waktu-waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan tambahan lainnya yang menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
Paragraf 1 Jenis Pengujian Pasal 8
(1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini
meliputi Pengujian awal dan Pengujian Berkala; (2) Setiap kendaraan bermotor yang diuji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persayaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia; (4) Masa uji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan; (5) Keterlambatan wajib uji sebagaimana tersebut Pasal 8 ayat (4) dikenakan sangsi administrasi sebagai berikut : a. 1 s/d 30 hari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) semua jenis kendaraan b. 31 s/d 60 hari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) semua jenis kendaraan c. Diatas 61 hari Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) semua jenis kendaraan.
Paragraf 2 Tata Cara Pengujian Pasal 9
(1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan pemilik/ pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang ditunjukan secara tertulis dengan mengisi formulir permintaan pengujian yang telah disediakan di tempat-tempat pengujian. (2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai lampiran surat-surat kendaraan bermotor yang ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Klungkung. (3) Waktu dan tempat pengujian diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
Pasal 10 Pengujian (1) Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tepe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala unuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor untuk yang pertama kali. (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir. (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir. (4) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan modifikasi yang tipe kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji tipe, harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.
Pasal 11
(1) Bagi kendaraan bermotor yang diuji untuk yang pertama kali (Uji awal) yang diakibatkan oleh perubahan bentuk, modifikasi, perubahan sifat dan fungsi, penggantian mesin harus melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu / uji mutu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, tempat kendaraan tersebut, dirakit, iimpor setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara fisik setiap kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Dirjen Perhubungan Darat. (2) Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji, mutasi dan lain-lain dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan asal kendaraan tersebut, kecuali kendaraan bermotor yang berada di Nusa Penida. (3) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan atau penggantian mesin wajib dilakukan pengujian kembali yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan penggantian tersebut dilakukan. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pengujian berkala.
BAB V FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN Pasal 12 (1) Semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang telah ada dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang pengoprasian dan pemanfaatannya sepenuhnya untuk pengujian kendaraan bermotor. (2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung.
BAB VI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 13
(1) Setiap kendaraan bermotor yang diuji diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor; (2) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
Pasal 14
Keikutsertaan swasta dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diatur dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Semua jenis pembayaran yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima/ Penyetor dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 16
Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8, 9, 10, 11 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 17
(1) Selain Pejabat Penyididk Polri yang bertugas menyididk Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tetang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menguruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyididk Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Bagi kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Pemerintah mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupten Klungkung.
Disahkan di Semarapura, Pada tanggal 18 Nopember 2002 BUPATI KLUNGKUNG,
TJOKORDA GDE NGURAH
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal : 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DRS. I DEWA GEDE PURNAMA PEMBINA TINGKAT I NIP. 010087320
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR18 SERI B NOMOR 1
