PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan ;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2 6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
3
16. 17.
18. 19.
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kota, adalah Kota Mojokerto ; b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ; c. Walikota adalah Walikota Mojokerto; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ; e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
4 f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ; g.
Kas Daerah, Mojokerto ;
adalah
Kas
Daerah
Kota
h.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
i.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
j.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
k.
Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
l.
Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
m. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ; n.
Pengujian kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
5 o.
Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji ;
p.
Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji ;
q.
Persyaratan teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukkannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor ;
r.
Laik jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
s.
Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
t.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
u.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
v.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
6
BAB II KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2 (1) Setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib diberikan uji berkala ; (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengujian ; (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.
Pemeriksaan identitas sesuai kendaraan ;
b.
Pemeriksaan emisi gas buang ;
c.
Pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan sesuai dengan ketentuan ;
d.
Pengetokan nomor uji di kendaraan untuk pertama kali ;
e.
Pembuatan samping.
dan
pemasangan
tanda
(4) Setiap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan ; (5) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik/ pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebelum berakhirnya masa uji berlaku ; (6) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor ; (7) Setiap kendaraan yang tidak dapat tepat pada waktunya diwajibkan secara tertulis kepada pelaksana uji kendaraan tersebut terdaftar kendaraan bermotor wajib uji.
diujikan melapor di mana sebagai
7 Pasal 3 (1) Setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan di jalan, tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji ulang ; (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji ; (3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan : a. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dimutasi ; b. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji ditempat yang dituju, secepatnya pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian kendaraan bermotor. Pasal 5 Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 6 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor ; (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.
8 BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pengujian kendaraan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan bermotor yang diuji. BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya operasional penggunaan dan pemeliharaan alat uji, biaya administrasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10 Bagi Pemilik/pengurus kendaraan yang akan melakukan uji berkala harus membayar retribusi sebagai berikut : a.
Pelayanan berkala untuk sekali uji :
No
Jenis Kendaraan
1
2
1.
Mobil barang dengan sumbu lebih dari 2 sumbu
Biaya Pengujian/ Pemeriksaan
Biaya Tanda uji
Retribusi
Jumlah biaya
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3
4
5
6
7.500,00
2.500,00
20.000,00
30.000,00
9
1
2
3
4
5
6
2.
Kereta gandengan, kereta tempelan, mobil bus, mobil barang bersumbu 2 dengan konfigurasi roda 2.4
5.000,00
2.500,00
17.500,00
25.000,00
3.
Mobil penumpang, mobil barang bersumbu 2 dengan konfigurasi roda 2.2
2.500,00
2.500,00
15.000,00
20.000,00
b.
No
Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji Berkala untuk satu kali penggantian :
Jenis Tanda Lulus Uji
1.
Buku Uji
2. 3.
Biaya Penggantian Rusak/Hilang/ Tidak Terbaca
Habis Masa Berlakunya
(Rp.)
(Rp.)
25.000,00
7.500,00
Plat Uji
7.500,00
5.000,00
Plat Samping
7.500,00
5.000,00
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah wilayah Kota Mojokerto.
10
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan . BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Setiap kendaraan wajib uji, apabila tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ; (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
11 (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ; (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ; (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ; (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 19 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
12 (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ; (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 20 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retri-busi ; (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. BAB XVI KADALUWARSA Pasal 21 (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ; (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
b.
Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ; (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah
13 kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 23 Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana sud pada ayat (1) adalah :
dimak-
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuat-an yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
14 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu-bungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ; d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
g.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara Pidana.
15 BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai tanggal diundangkan.
berlaku pada
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di pada tanggal
M o j o k e rto 22
Juli
2002
WALIKOTA MOJOKERTO TEGOEH SOEJONO, S.H.
16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 : Pasal 20 ayat (1) :
ayat (2)
huruf a
:
huruf b
:
Cukup jelas Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
17 Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Kota. Contoh : a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran. b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 : Cukup jelas
