PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Klungkung yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Klungkung melalui pembuatan kebijakan strategis peningkatan investasi daerah:
b.
bahwa terdapat berbagai macam potensi investasi unggulan di Kabupaten Klungkung yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat:
c.
Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung belum memiliki Peraturan Daerah tentang penanaman Modal di Daerah:
d.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274):
3.
Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685): Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Mengingat :
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699): 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191): 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279): 8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten-Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup: 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup: 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 1. Pendapatan
Rp. 213.422.956.588,90
2. Belanja
Rp. 201.238.193.946,62
Surplus / (Defisit)
Rp.
12.184.762.642,28
3. Pembiayaan : a. Penerimaan
Rp. 12.364.061.734,01
b. Pengeluaran
Rp. 1.711.623.095,00
Pasal 2 (1). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Dengan rincian sebagai berikut
Rp. 6.905.045.017,90
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 206.517.911.571,00 b. Realisasi Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 213.422.956.588,90 Rp.
6.905.045.017,90
(2). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (15.932.156.236,38) a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 217.170.350.210,00 b. Realisasi selisih lebih/ (kurang)
Rp. 201.238.193.946,62 Rp. (15.932.156.263,38)
(3). Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 22.837.201.281,28 a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp. (10.652.438.639,00
b. Realisasi
Rp. 12.184.762.642,28
Setelah lebih/ (kurang)
Rp. 22.837.201.281,28
(4). Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. – a. Penerimaan
1. Setelah Perubahan
Rp. 12.364.061.734,01
2. Realisasi
Rp. 12.364.061.734,01 Rp. –
Selisih lebih/ (kurang) b. Pengeluaran 1. Setelah Perubahan
Rp. 1.711.623.095,00
2. Realisasi
Rp. 1.711.623.095,00 Rp. –
Selisih lebih/ (kurang)
Pasal 3 (1). Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca daerah sebgai berikut : a. Jumlah aktiva
Rp. 406.373.260.132,00
b. Jumlah utang
Rp.
c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 406.373.186.723,20
5.073.409,00
(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada Tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam arus kas sejumlah Rp. 22.842.274.690,29 dengan rincian : a. Saldo kas per 2 Januari 2005
Rp. 12.364.896.739,01
b. Jumlah Penerimaan Kas Tahun 2005 Rp. 213.428.029.997,90 Jumlah
Rp. 225.792.926.736,91
c. Jumlah Pengeluaran Kas Tahun 2005 Rp. 202.950.652.046,62 d. Saldo Kas Per 31 Desember 2005
Rp. 22.842.274.690,00
Pasal 4 (1). Perhitungan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Klungkung dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : a. Lampiran
: Laporan Perhitungan APBD
b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD c. Lampiran III : Neraca dan Laporan Arus Kas (2). Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut
dalam ayat
(1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
Pasal 5 Sebagai landasan operasional, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 22 Juli 2002 BUPATI KLUNGKUNG
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 20 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2006 NOMOR 2
