PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM, Menimbang
:
a. bahw a pembangunan di daerah dilaksanakan unt uk meningkat kan pert umbuhan ekonomi daerah harus memperhat ikan kondisi sosialekonomi masyarakat , adat ist iadat , potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia,
yang
dilaksanakan
secara t erpadu,
menyeluruh dan t erencana dalam rangka mendorong kegiat an ekonomi dan sert a diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiat an penanaman modal b. bahw a dalam mew ujudkan visi Kabupat en “Agam Mandiri dan Berprest asi yang Madani” sebagaimana dit egaskan dalam rencana St rat egis
Kabupaten Agam
opt imalisasi
ot onomi
daerah
2001-2005, dan
dan
dalam
Pemerint ahan
rangka
Nagari
di
Kabupaten Agam, meningkat an fungsi dan peran Nagari menjadi sebuah keharusan; c. bahw a dalam upaya meningkat an fungsi dan peran Nagari dalam pembangunan daerah khususnya pada kegiat an penanaman modal di Kabupaten Agam, perlu adanya pengaturan menyangkut kedudukan Nagari dalam pelaksanaan kegiat an penanaman modal; d. bahw a unt uk mencapai maksud sebagaimana dimaksud sub a, b dan c di at as, maka d ipandang perlu adanya sebuah Perat uran Daerah yang mengat ur tent ang pelaksanaan penanaman modal. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tent ang Pembent ukan Daerah Otonom Kabupat en Dalam Lingkungan Propinsi Sumat era Tengah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 25);
1
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tent ang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tent ang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tent ang Perubahan At as Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tent ang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tent ang Perubahan At as Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tent ang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tent ang Pemerint ahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerint ah Nomor 25 Tahun 2000 t ent ang Kewenangan Pemerint ah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tent ang Tat a Cara Penanaman Modal; 9. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 t ent ang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tent ang Tat a Cara Penanaman Modal; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 t ent ang Teknik Penyusunan
Perat uran
Perundang-Undangan
Dan
Bent uk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerint ah Dan Rancangan Keput usan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
2
11. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 t ent ang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tent ang Tat a Cara Penanaman Modal; 12. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 t ent ang Bidang Usaha Yang Tert utup
Dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyarat an Tertent u Bagi Penanaman Modal; 13. Peraturan Daerah Kabupat en Agam Nomor 31 Tahun 2001 tent ang Pemerint ahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupat en Agam Tahun 2001 Nomor 35); 14. Peraturan Daerah Kabupat en Agam Nomor 6 Tahun 2002 tent ang Rencana St rat egis Kabupaten Agam Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupat en Agam Tahun 2002 Nomor 9). Dengan perset ujuan DEWAN PERWAKIL AN R AKYAT D AER AH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN :
Menet apkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perat uran Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.
Pemerint ah Daerah adalah Pemerint ah Kabupaten Agam.
3.
Bupat i adalah Bupat i Agam.
4.
Dew an Perw akilan
Rakyat
Daerah selanjut nya disingkat
DPRD adalah DPRD
Kabupaten Agam.
3
5.
Nagari adalah kesat uan masyarakat hukum adat dalam Kabupat en Agam yang terdiri dari h impunan beberapa suku di Minangkabau yang mempunyai w ilayah dan bat asbat as tertent u dan mempunyai hart a kekayaan sendiri, berw enang mengurus rumah t angganya dan memilih pimp inan pemerint ahannya.
6.
Jorong adalah bagian dari w ilayah Nagari.
7.
Pemerint ahan Nagari adalah Pemerint ah Nagari dan Badan Perw akilan Rakyat Nagari.
8.
Pemerint ah Nagari adalah w ali Nagari besert a perangkat Nagari sebagai Badan Eksekut if Nagari sebagaimana diat ur dalam Perat uran Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tent ang Pemerint ah Nagari.
9.
Kerapat an Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perw akilan permusyaw arat an dan pemufakat an adat tert inggi yang t elah ada dan diw arisi secara t urun temurun sepanjang adat di tengah-t engah masyarakat Nagari.
10. Penanaman modal adalah kegiat an usaha yang dilakukan oleh penanam modal baik Penanaman
Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dengan t ujuan
memperoleh keunt ungan yang difasilit asi oleh Pemerint ah Daerah. 11. Penanam modal adalah orang pribad i at au badan yang melakukan penanaman modal di daerah. 12. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman modal yang dilakukan dengan menggunakan kekayaan masyarakat Indonesia, t ermasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun sw ast a nasional at au sw ast a asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuat u usaha penanaman modal. 13. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang dilakukan dengan menggunakan kekayaan at au modal dari luar negeri. 14. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan perset ujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Mdoal Asing (PMA) besert a fasilit asnya yang diajukan oleh calon penanaman modal unt uk mendirikan dan menjalankan usaha baru. 15. Permohonan
perluasan
penanaman
modal
adalah
permohonan
perluasan/
penambahan modal besert a fasilit asnya unut k menambah kapasit as t erpasang yang diset ujui dan/ at au menambah jenis produksi barang/ jasa.
4
16. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari inst ansi Pemerint ah Pusat dan Pemerint ah Daerah yang diperlukan unt uk merealisasikan perset ujuan penanaman modal. 17. Permohonaan perubahan penanaman modal adalah permohonan perset ujuan at as perubahan ketent uan-ket ent uan penanaman modal yang telah dit et apkan dalam perset ujuan penanaman modal sebelumnya. 18. Keputusan t ent ang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendat ang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan unut k memperkerjakan sejumlah t enaga kerja w arga negara asing pendat ang dalam jabat an dan periode tertent u. 19. Izin Usaha Tet ap (IUT)
adalah
izin yang w ajib dimiliki perusahaan unt uk
melaksanakan kegiat an produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan at as Surat Perset ujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan. 20. Proses fasilit asi pemerint ah daerah adalah kegiat an yang dilakukan oleh pemerint ah daerah dalam membant u kelancaran penanaman modal di daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal at au kegiat an lain yang dapat menunjang proses penanaman modal. 21. Hart a kekayaan Nagari adalah hart a kekayaan nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) Perat uran Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 22. Ulayat Nagari adalah hart a benda dan kekayaan Nagari d i luar u layat kaum dan suku yang dimanfaat kan unt uk kepent ingan anak Nagari. 23. Ulayat Suku adalah hart a benda dan kekayaan suku pada suat u nagari yang pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku. 24. Ulayat Kaum adalah hart a benda dan kekayaan kaum yang pengat urannya dilakukan oleh mamak kepala w aris at au Mamak Kepala Kaum. 25. Tanah Erfpacht adalah t anah yang dikuasai langsung oleh negara yang terlet ak disuat u
nagari yang
pengat urannya dilakukan
secara bersama-sama ant ara
Pemerint ah Daerah dengan Pemerint ah Nagari. 26. Tanah Hak Milik adalah t anah yang dimiliki oleh seseorang secara t urun-t emurun, terkuat dan terpenuh yang penguasaannya dilakukan oleh pemilik.
5
BAB II KEWAJIBAN Pasal 2 Set iap orang at au badan yang akan menanamkan modal yang difasilit asi
Pemerint ah
Daerah w ajib memiliki izin dari Bupat i at au Kepala Perangkat Daerah yang berw enang dibidang penanaman modal. BAB III PERSYARATAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL Pasal 3 (1) Unt uk memperoleh Izin,
orang pribadi at au badan mengajukan permohonan tertulis
kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penanaman modal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan di at as kert as segel at au dibubuhi met erai, dengan melampirkan: a. Administ rasi usaha dan ketenagakerjaan; b. Kebutuhan ut ilit as. c. Perjanjian ant ara Calon Penanam Modal dengan pemilik t anah. (3) Permohonan yang memenuhi syarat administ rasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan t anda terima. (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditet apkan dengan Keputusan Bupat i dalam jangka w aktu paling lama 40 ( empat puluh ) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Pasal 4 (1) Apabila permohonan ditolak, maka keput usan penolakan harus dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan. (2) Keputusan penolakan sebagaimanan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam w akt u paling lama 40
(empat puluh hari ) hari t erhit ung sejak dit erimanya
permohonan.
6
Pasal 5 Apabila Bupat i at au Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Penanaman Modal t idak memberikan keput usan dalam jangka w akt u sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) Pasal 4 (2), maka permohonan dianggap diterima. Pasal 6 Pemerint ah Daerah memfasilit asi proses penanaman modal di daerah berupa: a. Memberikan ident ifikasi sumber daya daerah dalam bent uk pet a penanaman modal dan pet unjuk (direkt ori) memperlancar
baik secara t ert ulis at aupun lisan yang bert ujuan unt uk
proses pengenalan w ilayah
t empat
akan
dilaksanakan
kegiat an
penanaman modal; b. Membant u penanam modal dalam usaha mendapat kan lahan dari masyarakat , sepert i proses negosiasi, ident ifikasi dan sosialisasi rencana penanaman modal; c. Memberikan lat ihan t eknis dan bisn is bagi u saha kecil dan menengah yang dilakukan oleh unit kerja at au inst ansi yang sudah ditunjuk unt uk itu.
Pasal 7 Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mencakup: a. Perset ujuan seluruh penanaman modal selain yang menjadi kew enangan propinsi dan pemerint ah pusat ; b. Perset ujuan seluruh proyek baru dan perset ujuan PMDN at as bidang Usaha Proyek selain yang menjadi kew enangan Propinsi dan Pusat . c. Pemberian
perset ujuan
perubahan penanaman
modal sebagaimana dimaksud
huruf a. d. Pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud huruf a, dengan memperhat ikan; 1) Angka Pengenal Import Terbat as. 2) Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Asing (IKTA) berdasarkan visa unt uk maksud kerja yang t elah diset ujui oleh inst ansi yang berw enang di bidang keimigrasian. 3) izin Usaha Tet ap/ Izin Usaha Perluasan 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5) Sert ifikat at au alas hak at as t anah 7
6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7) Izin Undang-undang Gangguan 8) Izin-izin lain. Pasal 8 Penanaman modal w ajib : a. Ment aat i perat uran yang berlaku; b. Menghormat i adat ist iadat dengan filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kit abullah; c. Wajib menyisihkan keunt ungan bersih set iap t ahun unt uk kepent ingan pengembangan masyarakat disekit ar proyek penanaman modal; dan d. Memanfaat kan tenaga kerja set empat sesuai dengan kebut uhan dan formasi yang ada. e. Menyampaikan laporan berkala sat u kali set ahun kepada Pemerint ah Daerah. BAB IV KERJA SAMA PENANAMAN MODAL Bagian Pert ama Kerja sama dengan Pemerint ahan Nagari Pasal 9 (1) Pelaksanaan penanaman modal yang memanfaat kan t anah Nagari harus dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat ant ara Penanam Modal dengan Pemerint ah Nagari. (2) Pemerint ah Nagari sebelum melakukan perjanjian dengan Penanam Modal harus mendapat persetujuan dari Badan Perw akilan Rakyat Nagari. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan membuat not a kesepakat an yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; b. Hak dan kepemilikan hart a kekayaan Nagari yang diperjanj ikan t idak boleh dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; 8
e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan Pemerint ah Nagari; f. Penegasan bahw a set elah kesepakat an berakhir hart a kekayaan Nagari yang diperjanjikan kembali menjadi milik Nagari. (4) Pemanfaat an
aset
Nagari
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
harus
menjamin
kesinambungan aset tersebut . Pasal 10 (1) Penerimaan dari hasil kerja sama dibag i dengan perimbangan 35% unt uk Pemerint ah Daerah dan 65% unt uk Pemerint ah Nagari. (2) Pemerint ah Nagari w ajib menyetorkan ke Bendahara Umum Daerah jumlah yang menjadi persent ase bagian Pemerint ah Daerah. Bagian Kedua Kerjasama dengan Penghulu Suku Pasal 11 (1) Penanam modal yang memanfaat kan t anah ulayat suku harus melakukan kerjasama dengan Penghulu Suku at as sepenget ahuan anggot a suku yang difasilit asi Pemerint ah Daerah dan Pemerint ah Nagari. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dit uangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; b. Hak dan kepemilikan hart a kekayaan Suku yang diperjanjikan t idak boleh dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan Suku; f. Penegasan bahw a set elah kesepakat an berakhir hart a kekayaan Suku yang diperjanjikan kembali menjadi milik Suku. (3) Pemanfaat an
ulayat
Suku
sebagaimana dimaksud
ayat
(1)
harus menjamin
kesinambungan aset tersebut .
9
Bagian Ket iga Kerjasama dengan Penghulu Kaum Pasal 12 (1) Penanam modal yang memanfaat kan t anah ulayat kaum harus melakukan kerjasama dengan Penghulu Kaum at as sepenget ahuan anggot a kaum dapat difasilit asi oleh Pemerint ah Daerah dan Pemerint ah Nagari. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dit uangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; b. Hak dan kepemilikan hart a kekayaan Kaum yang diperjanjikan t idak boleh dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan Kaum; f. Penegasan bahw a setelah kesepakat an berakhir hart a kekayaan Kaum yang diperjanjikan kembali menjadi milik Kaum. (3) Pemanfaat an
ulayat
Kaum
sebagaimana dimaksud
ayat
(1)
harus menjamin
kesinambungan aset tersebut . Bagian Keempat Kerjasama dengan Pemerint ah Daerah dan Pemerint ah Nagari Pasal 13 (1) Penanaman modal yang memanfaat kan t anah erfpacht harus melakukan kerjasama dengan Pemerint ah Daerah dan Pemerint ah Nagari; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dit uangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; b. Hak
dan
kepemilikan
t anah
erfpacht
yang
diperjanjikan
t idak
boleh
dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; 10
e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan Pemerint ah Daerah sert a Pemerint ah Nagari. f. Penegasan bahw a setelah kesepakat an berakhir t anah erfpacht yang diperjanjikan diserahkan kepada Nagari menjadi milik Nagari. (3) Pemanfaat an t anah erfpacht sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin kesinambungan aset tersebut . Bagian Kelima Kerjasama dengan Pemerint ah Daerah Pasal 14 (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal menyangkut t anah hak pengelolaan yang dimiliki oleh Pemerint ah Daerah, penanam modal harus melakukan kerjasama dengan Pemerint ah Daerah. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dit uangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; b. Hak dan kepemilikan t anah yang diperjanjikan t idak boleh dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan Pemerint ah Daerah; f. Penegasan
bahw a set elah
kesepakat an
berakhir
t anah
yang
diperjanj ikan
diserahkan kembali kepada Pemerint ah Daerah. (3) Pemanfaat an t anah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin kesinambungan aset tersebut . Bagian Keenam Kerjasama dengan Pemegang Hak Milik Pasal 15 (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal menyangkut t anah hak milik, penanam modal harus melakukan kerjasama dengan pemilik hak at as t anah. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dit uangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kew ajiban masing-masing pihak; 11
b. Hak dan kepemilikan t anah yang diperjanjikan t idak boleh dipindaht angankan; c. Jangka w akt u kerjasama selama 30 t ahun dan dapat diperpanjang selama 30 t ahun lagi; d. Priorit as bagi penanam modal unt uk perluasan usahanya; e. Pembagian hasil ant ara penanam modal dan pemilik; f. Penegasan
bahw a setelah
kesepakat an
berakhir
t anah
yang
diperjanjikan
diserahkan kembali kepada pemilik. (3) Pemanfaat an sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus menjamin kesinambungan aset tersebut . BAB V KEMUDAHAN BAGI PENANAM MODAL Pasal 16 Pemerint ah Daerah memberikan kemudahan kepada penanam modal berupa; a. Kemudahan bagi penanam modal untuk pergi ke lokasi at as biaya sendiri; b. Membant u penyelesaian permasalahan penanaman modal di daerah; c. Menyediakan infomasi yang luas t ent ang penanaman modal di daerah; d. Kemudahan dalam pengembangan usaha; e. Pemberian pelayanan prima. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Kepala Perangkat Daerah yang bert anggung jaw ab dibidang penanaman modal melakukan pembinaan dan pengaw asan. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Pelanggaran t erhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa; a. Teguran tert ulis; b. Pebekuan izin c. Pencabut an izin d. Uang paksa
12
Pasal 19 (1) Jika pemegang izin t idak mengindahkan kew ajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 set elah diperingat i t idak memat uhi, izin operasinal perusahaan dapat dibekukan. (2) Jika dalam t enggang w aktu 2 (dua) bulan sejak dibekukan perusahaan masih melakukan pelanggaran, izin dapat dicabut dan/ at au selain it u perusahaan dapat dikenakan uang paksa sebesar. BAB VIII PERLINDUNGAN HUKUM Pasal 20 (1) Set iap
orang
yang
kepent ingannya
dirugikan
akibat
t indakan
pemerint ah
mengeluarkan at au t idak mengeluarkan Keput usan berkenaan dengan perizinan dalam Peraturan Daerah in i, maupun t indakan berupa pengenaan sanksi bagi pelanggar dapat diajukan keberat an kepada Bupat i. (2) Bupat i dalam t enggang w akt u 40 hari sejak saat permohonan keberat an diajukan kepadanya w ajib mengeluarkan keputusan berkenaan dengan keberat an menerima at au memiliki. (3) Keputusan Bupat i berkenaan dengan keberat an merupakan keputusan administ rasi tert inggi di daerah dan mempunyai kekuat an unt uk dilaksanakan. (4) Jika dalam t enggang w aktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) t idak ada jaw aban, maka secara hukum Bupat i dianggap telah melakukan penolakan. BAB IX SANKSI PIDANA Pasal 21 (1)
Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2
dan Pasal 8 diancam pidana
kurungan paling lama 3 ( t iga ) bulan at au denda paling banyak Rp. 5.000.000,( lima jut a rupiah ). (2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah t indak pidana pelanggaran.
13
BAB X PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bert ugas menyidik t indak pidana, penyidikan at as t indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perat uran Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil t ertent u dilingkungan Pemerint ah
Daerah yang
diberi wew enang khusus sebagai Penyidik. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima laporan at au pengaduan dari seseorang tent ang adanya t indak pidana pelanggaran; b. Melakukan t indakan pert ama pada saat it u dit empat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhent i seseorang tersangka dan memeriksa t anda pengenal dari tersangka; d. Melakukan penyit aan benda dan at au surat ; e. Mengambil sid ik jari dan memot ret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai t ersangka at au saksi; g. Mendat angkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghent ian penyidikan set elah mendapat pet unjuk dari penyidik bahw a t idak t erdapat cukup bukt i at au perist iw a t ersebut bukan meruakan t indak pidana dan selanjut nya melalui penyidik memberit ahukan hal tersebut kepada penunt ut umum, t ersangka at au keluarganaya; i. Melakukan t indakan lain menurut hokum yang dapat dipert anggungjaw abkan. j. menghent ikan penyidikan; k. melakukan t indakan lain yang perlu unt uk kelancaran penyidikan t indak pidana dibidang Ret ribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipert anggungjaw aabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berit a acara set iap t indakan tent ang: a. Pemeriksaan t ersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyit aan benda; d. Pemeriksaan surat ; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan dit empat kejadian. 14
(4) Berit a Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan t embusannya kepada Kejaksaaan Negeri. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t anggal diundangkan. Agar set iap orang menget ahuinya, memerint ahkan pengundangan Perat uran Daerah ini dengan penempat annya dalam Lembaran Daerah Kabupat en Agam.
Dit et apkan di Lubuk Basung pada t anggal 8 Maret 2004 BUPATI AGAM, dto. ARISTO MUNANDAR
Diundangkan di Lubuk Basung pada t anggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM dto. Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010081886 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2004 NOMOR 5.
15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENANAMAN MODAL
A. PENJELASAN UMUM Salah sat u tujuan pembangunan daerah adalah unt uk memacu pert umbuhan ekonomi daerah, dan pertumbuhan ekonomi it u sendiri secara langsung akan digunakan sebagai alat
ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkat an dan pemerat aan
pert umbuhan
ekonomi
selanjut nya
akan
mendorong
peningkat an
kesejahteraan
masyarakat . Pembangunan yang dilaksanakan unt uk meningkat kan pert umbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhat ikan ant ara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia sert a infrast rukt ur yang t ersedia. Dengan mempert imbangkan aspek-aspek tersebut selanjut nya disusun perencanan pembangunan daerah dalam rangka meningkat kan pertumbuhan ekonomi. Salah sat u bagian t erpent ing dari aspek tersebut adalah kegiat an penanaman modal di daerah. Persoalan penanaman modal di daerah menjadi pent ing unt uk diat ur t idak saja karena daerah sudah memiliki kewenangan dalam mengaturnya. Namum merupakan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan prospek daerah dan memberikan peran yang besar kepada Nagari unt uk ikut sert a dalam penanaman modal t ersebut . Penanaman modal yang berhubungan dengan t anah, sepert i halnya t anah ulayat dapat dimanfaat kan oleh segenap penanaman modal. Apabila t anah itu merupakan ulayat suku, maka yang berhak at as pemanfaat annya adalah w arga suku, begit upun dengan ulayat
Nagari. Dengan demikian, orang luar bukan berart i tert ut up sama sekali
kesempat annya untuk mengelola suat u t anah ulayat suat u suku, kaum at au nagari. Hanya saja priorit as pert ama pengelolaan diberikan kepada komunit as yang bersangkut an.
B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas 16
Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas
17
Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Angka 22 Cukup jelas Angka 23 Cukup jelas Angka 24 Cukup jelas Angka 25 Cukup jelas Angka 26 Cukup jelas
18
Pasal 2 Pemerint ah Daerah memfasilit asi pelaksanaan penanaman modal di daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dari pemerint ah pusat dan daerah lainnya. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Persyarat an yang ditet apkan oleh perat uran perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Keputusan penolakan at au penundaan harus diberit ahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas. Pasal 5 Cukup jelas
19
Pasal 6 Huruf a Yang dimaksudkan dengan pet a penanaman modal adalah gambar daerah dalam skala t ertentu dimana didalamnya menggambarkan posisi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan oleh Penanam Modal. Huruf b Cukup jelas Huruf c Pelat ihan dilakukan secara periodic sesuai dengan kebutuhan daerah. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Cukup jelas Angka 3) Cukup jelas Angka 4) Cukup jelas Angka 5) Cukup jelas 20
Angka 6) Cukup jelas Angka 7) Cukup jelas Angka 8) Cukup jelas Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas
21
Huruf b Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
22
Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
23
Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas
24
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
25
Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
26
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
27
Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas 28
Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
29
