PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MALALAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
:
a.
bahwa untuk memacu kemajuan Kecamatan
IV Koto pada
umumnya dan Malalak khususnya, dengan meningkatnya volume
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Malalak, guna
mewujudkan
meningkatkan
kesejahteraan
pelayanan
masyarakat
kepada
perlu
masyarakat
dan
meningkatkan pelaksanaan pembangunan; b.
bahwa untuk
terwujudnya
perkembangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial, budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya, perlu membentuk Kecamatan Malalak; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Pembentukan
Kecamatan
Malalak
ditetapkan
maka dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun
1974
Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Dan
Pengawasan
Atas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594 ); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
AGAM
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MALALAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Agam. 3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 4. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Malalak. Pasal 3 Kecamatan Malalak sebagaimana dimaksud Pasal 2, berasal dari sebahagian Wilayah Kecamatan IV Koto yang terdiri dari : a. Nagari Malalak Utara; b. Nagari Malalak Timur; c. Nagari Malalak Selatan; d. Nagari Malalak Barat.
Pasal 4 Dengan terbentuknya Kecamatan Malalak sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wilayah Kecamatan IV Koto dikurangi dengan Wilayah Kecamatan
Malalak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3. BAB III LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK Pasal 5 (1) Luas Wilayah Kecamatan Malalak setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan IV Koto adalah 104,41 KM2 (2) Jumlah penduduk Kecamatan Malalak adalah 10.852 Jiwa BAB IV BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA Pasal 6 (1) Kecamatan Malalak mempunyai batas, yaitu: a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Koto; b.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman; d.sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya. (2) Batas sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Ibukota Kecamatan Malalak berkedudukan di Nagari Malalak Timur. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 Segala pembiayaan
yang timbul dalam pembentukan Kecamatan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Agam. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 21 Desember 2006 BUPATI AGAM, dto ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 21 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, dto Drs. H. AZWAR RISMAN THAHER NIP. 410003648 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2006 NOMOR 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MALALAK I. UMUM Bahwa dengan begitu tingginya keinginan Masyarakat Malalak baik yang berada di Malalak maupun yang berada di perantauan untuk menjadikan Malalak sebagai Kecamatan yang definitif, maka sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat mewujudkan hal tersebut dalam rangka meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat,
baik
dibidang
Pemerintahan,
pembangunan
maupun
kemasyarakatan dapat meningkatkan potensi yang ada di Malalak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
pembentukan
Kecamatan
ditetapkan
dengan
Peraturan
Daerah.
Pembentukan Kecamatan malalak telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, dimana jumlah penduduk sekurang-kurangnya 7.500 (Tujuh ribu lima ratus ) jiwa dan luas wilayah minimal 10 Km2 . Malalak yang berada pada Kecamatan IV Koto mempunyai luas wilayah 104,41 Km2 yang terdiri dari empat nagari, yaitu Nagari Malalak Utara, Nagari Malalak Timur, Nagari Malalak Selatan dan Nagari Malalak Barat, dengan Jumlah Penduduk 10.852 jiwa (Sepuluh ribu delapan ratus lima puluh dua ) jiwa dan jumlah KK 2.516 (Dua ribu lima ratus enam belas). Dengan terbentuknya Kecamatan Malalak, maka nantinya diharapkan dapat memberi peluang yang besar terhadap percepatan pelayanan dan peningkatan perkembangan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
